Marsyaholmes : April 2015

Identitas dan Kebijakan Luar Negeri di Timur Tengah by Shidley Telhami & Michael Barnett

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 14, 2015

Orientasi identitas dan kebijakan luar negeri di Timur Tengah menurut Telhami dan Barnett telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1970-an. Di mana terjadi perdebatan di kalangan para pelajar politik timur tengah yang berfokus pada kenaikan dan penurunan gerakan Pan Arabisme, lemahnya intensitas negara di kawasan, atau kurangnya kesesuaian antara batas-batas yang ditetapkan oleh kekuasaan kolonial dan identitas yang ada.

Tulisan ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana bentuk dan transformasi identitas nasional dan negara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah. Dalam buku ini, Telhami dan Barnett melihat dua kontribusi teoritis yang penting. Pertama, memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu identitas terbentuk. Di mana komunitas dan masyarakat terlibat dalam perdebatan panjang mengenai identitas kolektif yang memunculkan perbedaan pemahaman terhadap identitas nasional. Dalam tulisannya, Telhami dan Barnett mencoba untuk berpikir secara sistematis tentang regional, internasional, dan kekuatan dalam negeri yang menawarkan satu identitas yang berbeda. Kedua, untuk memberikan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana suatu Identitas mempengaruhi kebijakan luar negeri. Seprtihalnya peran Iran di Lebanon tiak dapat dipahami tanpa melihat pada Iran’s islamic identity? Hal ini membuktikan bahwa identitas negara telah menjadi bagian sentral dari perdebatan politik. Contoh lainnya, identitas Irak selalu menjadi bagian dari perdebatan antar negara-negara Arab.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tulisan ini sejatinya membahas hubungan antara pergeseran kondisi material, perdebatan identitas nasional dan efek regional, serta kemungkinan revolusi informasi di masa depan.

Competing perspectives on identity formation and change

Identitas negara dapat dipahami sebagai identitas the corporate dan secara resmi berkaitan dengan aparatur negara. Identitas nasional dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki cita-cita bersama atau memiliki tanah air, sejarah, mitos, memiliki hak atau kewajiban hukum bagi seluruh anggota, dan memiliki cirikhas yang membedakan dari yang lain.

The menu of choices of national identities in the middle east

Banyak dari para scholars yang mengamati bahwa nasionalisme dan identitas politik yang ada pada individu, bangsa, dan negara-negara berkembang ke dalam berbagai identitas. Bahkan, kadang-kadang identitas ini dapat diintegrasikan dengan cara yang relatif harmonis, kadang-kadang dapat menyebabkan chauvinisme nasional, tapi kadang-kadang bisa berarti bahwa identitas nasional Arab akan memberikan peran yang dapat membantu negara, dan terkadang berujung pada hirarki identitas. Sejarah regional, menunjukkan bahwa identitas juga dapat mengarah pada konflik.

The difference identity makes : how identity affects foreign policy

Para scolars mengalami kesulitan dalam mengevaluasi, dan mengkonsepkan kemungkinan bahwa identitas mungkin membentuk kebijakan luar negeri berdasarkan kekuatan disposisi teoritis yang ada. Preposisi Realis misalnya, mengkalkulasikan aspek kepentingan nasional sebagai hal penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Namun, kepentingan nasional tidak jauh berbeda dalam kondisi survive yang dipertahankan negara sehingga kepentingan nasional menjadi tidak dapat dikalkulasikan secara akurat. Dalam hal ini, Telhami dan Barnett menekankan bahwa agar dapat akurat, identitas juga harus dilibatkan dalam kepentingan nasional karena mengacu pada norma-norma sosial. Para sarjana regional telah mengakui bahwa identitas dapat menjadi sumber penting dari kepentingan nasional negara.

The information revolution, collective identities, and regional politics

Benedict Anderson, mengakui bahwa kepentingan nasional berkembang karena pengaruh perubahan kondisi material dan meluasnya jaringan informasi. Salah satu faktorny adalah bahasa Arab yang menjadi simbol baru lahirnya identitas (terutama karena mereka tergolong ke dalam islam). Di mana negara-negara bersaing dalam nasionalisme Arab sebagai bahasa utama, memobilisasi politik hingga protes yang terjadi sampai setelah Perang Dunia II. Kekuatan yang paling penting dalam menciptakan Arabisme transnasional adalah adanya kompetisi di antara para pemimpin arab untuk prestise politik. Kompetisi ini adalah akar dari ketidakstabilan regional. Selain itu, teknologi informasi yang berkembang memperpanas situasi dalam bangkitnya kekuatan islam dan telah tumbuh menjamur di timur tengah sejak akhir 1970-an melalui rekaman video, pirrate stasiun kabel satelit, dan teknologi berbasis web.

Walaupun pada kenyataanya media tidak harmonis dan tidak memiliki agenda menyatukan wilayah timur tengah, namun orientasi pasar media memiliki kepentingan umum yang membentuk perspektif regional. Warga di timur tengah mungkin dimobilisasi bersama identitas Arab sehingga memunculkan masalah yang dapat mendorong para pemimpin Arab untuk bersaing satu sama lain melalui simbol-simbol politik. Hal terpenting adalah bahwa simbol Arabisme telah berubah, terutama dalam memelihara perdamaian dengan Israel dan tidak adanya harapan persatuan antara negara-negara Arab.

Diskusi serius mengenai unifikasi politik adalah sesuatu yang diperbincangkan oleh masa lalu. Namun, sangat mungkin jika hal tersebut kemudian berkembang dalam kerjasama ekonomi dan politik. Poin spesifik yang dikemukakan oleh para ulama timur tengah adalah bahwa hubungan antara Identitas dengan kebijakan luar negeri akan terus berlanjut. Yang mana Identitas sendiri sering ditujukan untuk arab dan Islam. Dengan meneliti hubungan yang kompleks antara jaringan informasi, praktek-praktek politik dan ekonomi dalam negeri, kekuatan transnasional, dan interaksi antar, mereka memahami bagaimana munculnya identitas nasional dan negara memberikan kontribusi untuk kebijakan luar negeri dan dinamika regional. Titik yang lebih umum adalah bahwa timur tengah memberikan reservoir penting bagi teori dan kontribusi perdebatan yang lebih luas dalam hubungan internasional.

0 Comments

Asia & Pasifik

Perseterun Diplomatik : Turki dan China Berebut Tahanan Uighur di Thailand

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 14, 2015

Fakta :

Peseteruan diplomatik antara Turki dan China mulai muncul sejak Maret 2014 lalu. Di mana sebanyak 17 kelompok Uighur dari keluarga Taklimakan memasuki wilayah Thailand melalui Kamboja secara ilegal. Tiga belas dari mereka adalah anak-anak, termasuk dua yang lahir di pusat penahanan imigrasi di Bangkok setelah ditahan Maret 2014 lalu. Kelompok ini mengaku berasal dari keturunan Turki. Pemerintah Turki pun tidak tinggal diam. Perwakilan diplomatik dari Turki pun didatangkan ke Thailand guna memberikan perlindungan dan mengupayakan negosiasi untuk memulangkan para keturunan Turki yang menjadi korban di Xinjiang ini, di mana ketegangan etnis antara suku Uighur dan pemerintah Cina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintaha Turki pun bahkan mengeluarkan paspor untuk 17 tahanan Uighur dan memberi mereka izin untuk bermigrasi ke negara Turki.

Namun di sisi lain, pemerintah China justru menginginkan pihak Thailand untuk segera memulangkan warganya ke China setelah ditahan sebagai imigran ilegal dengan alasan bahwa kelompok Uighur tersebut merupakan warga negara China dan harus kembali lagi ke China.

Sekjen Dewan Keamanan Thailand, Anusit Kunakorn mengatakan bahwa China dan Turki akhirnya meminta bantuan kepada pemerintahan Thailand untuk memulangkan mereka yang ditahan. Setelah ditahan selama 1 tahun, akhirnya kasus ini pun dirujuk ke pengadilan Bangkok South Criminal Court pada Selasa, 24 Maret 2015. Sidang tersebut di hadiri oleh perwakilan diplomatik dari China dan Turki. Dalam sidang tersebut, pihak diplomatik Turki menegaskan bahwa 17 kelompok Uighur tersebut dapat diterbangkan ke Turki dengan bantuan pengadaan parport yang telah disiapkan pemerintah Turki beberapa waktu lalu. Sedangkan pemerintah China menolak untuk berkomentar di persidangan. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri China Hua Chunying menyampaikan bahwa ia tidak menyadari jika mereka adalah keturunan Turki. Hua Chunying menegaskan bahwa pemerintah China bersedia untuk meningkatkan kerjasama dengan Thailand dan Turki serta negara-negara lain untuk memerangi imigrasi ilegal.

Pada tanggal 27 Maret, pengadilan memutuskan bahwa kelompok Uighur tersebut tidak dapat dipulangkan dan Thailand akan terus mengontrol kelompok tersebut. Mendengar hal tersebut akhirnya pihak dari International Human Rights Organizations turun tangan dan mendesak pemerintah Thailand untuk tidak mengembalikan Uighur ke China, karena dikhawatirkan mereka akan menghadapi penganiyaan kembali.

Pada awal Maret 2015, Heiner Bielefeldt, pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama mengeluarkan kecaman pedas terkait tindak pelanggaran hak asasi terhadap etnis Uighur oleh pemerintah China. China menanggapi dengan bantahan boilerplate, menyebut tuduhan Mr. Bielefeldt itu "tidak berdasar."

Analisa :

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Turki lebih ditujukan pada peningkatan perlindungan dan kepentingan bangsa sebagaimana yang diungkapkan oleh Gibson dalam bukunya the Road to Foreign Policy. Sedangkan cara dan strategi yang dilakukan pemerintah Turki untuk mengamankan dan melindungi muslim Uighur yang keturunan Turki yang menjadi korban HAM di Xinjiang China dilakukan dengan tindakan diplomatik. Di mana fungsi dan tugas diplomatik yang diupayakan oleh diplomat Turki adalah fungsi Representing (sebagai perwakilan pemerintah Turki), Protecting (melindungi keturunan Turki dengan mengadakan pasport Turki), dan negotiating (menegosiasikan pemulangan kelompok Uighur yang keturunan Turki).

Sebagai tambahan bahwa teori liberal juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan atau yang dikenal sebagai HAM. Sehingga dalam hal ini, negara juga wajib melindungi warga negaranya atas nama HAM. Di mana jika dibandingkan dengan China, Turki dinilai lebih mampu melindungi dan menjaga hak-hak kelompok Uighur yang menjadi korban di Xinjiang. Sehingga pantaslah jika kelompok Uighur yang ditahan sebagai migrasi ilegal di Thailand tersebut dipulangkan ke Turki dari pada tetap ditahan oleh Thailand atau dipulangkan ke China.

Sumber Berita :

http://www.reuters.com/article/2015/03/24/us-thailand-china-uighurs-idUSKBN0MK0TA20150324 yang diterbitkan pada 24 Maret 2015
http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/2/inside-china-turkey-china-fight-over-uighurs-detai/ yang diterbitkan pada 2 April 2015

1 Comments

America & Europe

Kuba dan AS Kembali Gelar Pertemuan Diplomatik di Havana

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 14, 2015

Sumber Berita : http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150317010330-134-39576/kuba-dan-as-kembali-gelar-pertemuan-diplomatik-di-havana/

Fakta :

Pada Senin 16 Maret 2015, AS dan Kuba mengadakan pertemuan diplomatik guna membahas hubungan bilateral antar kedua negara yang sempat terputus sejak 1961 silam. Pertemuan diplomatik tersebut merupakan kelanjutan dari dua pertemuan sebelumnya yang diadakan di Havana pada Januari 2015, dan di Washington bulan lalu. Dalam sesi wawancara eksklusif dengan Reuters, Senin (2/3), Obama mengungkapkan bahwa AS akan membuka kedutaan besar di Kuba sebelum gelaran Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT), 10-11 April mendatang di Panama. Sebagai kompensasi, pemerintah Castro menginginkan agar Departemen Luar Negeri AS menghapus negaranya dari daftar negara-negara sponsor yang dituding menjadi penyokong dana terorisme. Disamping itu AS juga harus menyediakan bank-bank yang bisa diakses oleh pemerintah Kuba terkait pengurusan perdagangan.

Analisa :

Kuba merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang komunis berbeda dengan AS yang menggunakan sistem liberal dan demokrasi. Perbedaan sistem pemerintahan keduanya turut mempengaruhi politik luar negeri masing-masing. Jika 50 tahun terakhir, hubungan keduanya memanas, namun saat ini AS mulai menyadari potensi Kuba yang cukup besar begitupun dengan Kuba yang memiliki kepentingan tersendiri dengan AS.

Melihat pola politik luar negeri kedua negara tidak lepas dari kepentingan nasional (national interest) AS maupun Kuba. Di mana kepentingan nasional AS di Kuba yaitu kepentingan ekonomi, SDA, pembebasan tahanan AS, dan pengukuhan hegemon AS di kawasan Amerika. Sedangkan Kuba memiliki kepentingan nasional yaitu penghapusan embargo, penghapusan backlist Kuba sebagai penyuplai dana teroris, dan penyediaan bank-bank yang bisa diakses pemerintah Kuba terkait pengurusan perdagangan..

Sedangkan cara diplomasi yang dilakukan oleh AS dan Kuba saat ini adalah baru sebatas perundingan mengenai normalisasi hubungan diplomatik. Menggunakan teori neo liberalisme institusional, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dibahas.

1. Struktur yang anarki tidak selalu berakhir dengan konflik

Selama lebih kurang 50 tahun terakhir, hubungan AS dan Kuba diwarnai dengan konflik dan ketegangan yang mengakibatkan kerugian di negara Kuba. Untuk mencegh kerugian yang berlarut-larut, pemerintah Kuba akhirnya berupaya untuk mengganti sistem ekonominya menjadi ekonomi terbuka seperti China. Rencana ini disambut baik oleh AS. Melihat kemajuan di Kuba dan krisis di Venezuela mendorong AS untuk mengambil sikap normalisasi hubungan dengan Kuba melalui perundingan. Dengan didukung oleh kepentingan AS yang telah disebutkan sebelumnya, akhirnya Obama menyuarakan akan membuka keduataan besar di Kuba sebelum gelaran Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT), 10-11 April mendatang. Berdasarkan teori neo liberal dapat disimpulkan bahwa Kuba selayaknya membuka hubungan diplomatik dengan AS bahkan kerjasama nantinya untuk dapat mencegah konflik yang berkelanjutan.

2. Menitikberatkan peluang kerjasama internasional yang absolute gain dan menghasilkan interdependensi.

Meskipun baru dilaksanakan 3 kali pertemuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa AS akan mengembangkan invetasi dan bisnis di Kuba nantinya. Hal ini akan menjadi angin segara bagi Kuba. Karena secara tidak langsung, Kuba akan terhindar dari embargo dan sanksi ekonomi AS. Selain itu, Kuba dapat mengajukan kesepakatan bersyarat yang tidak hanya menguntungkan AS tapi juga dapat menguntungkan Kuba seperti UU tentang investasi yang telah disiapkan oleh Kuba. Kuba membutuhkan modal dan teknologi AS, sebaliknya AS membutuhkan pasokan pertanian dan pangan dari Kuba. Sehingga, AS dan Kuba akan terikat dalam kerjasama yang interdependensi (saling ketergantungan) yang dapat mendatangkan insentif bagi Kuba berupa modal dan teknologi dan bagi AS berupa pasokan pertanian dan pangan.

Dari pembahasan tersebut, saya menyarankan agar Kuba dapat menerima upaya normalisasi diplomatik AS. Karena nantinya, normalisasi akan mengarah pada kerjasama dan interdependensi dengan melihat pada potensi (advantage) yang dimiliki oleh AS maupun Kuba. Dan upaya tersebut tentunya akan meminimalisir konflik antara Kuba dan AS.

0 Comments

Identitas dan Kebijakan Luar Negeri di Timur Tengah by Shidley Telhami & Michael Barnett

Perseterun Diplomatik : Turki dan China Berebut Tahanan Uighur di Thailand

Kuba dan AS Kembali Gelar Pertemuan Diplomatik di Havana

Translate

About me

Follow Me On Social Media

Follow My Blog :)

Label

Arsip Blog

Popular Posts

My Blog Viewers

Visitors

This Blog is protected by :

My Youtube

Subscribe