Marsyaholmes : Middle East

POLITIK LUAR NEGERI AS TERHADAP YORDANIA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA PERIODE 2009-2014

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 04, 2016

BAB I

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat merupakan negara superpower yang memiliki peran besar di dunia internasional terutama dikawasan Timur Tengah. Dalam memainkan perannya di Timur Tengah, AS tentunya memiliki strategi multidimensi terutama yang dikembangkan melalui hubungan bilateral. Melihat potensi salah satu negara Timur Tengah yaitu Yordania yang dinilai AS sebagai negara yang memajukan perdamaian, moderasi, dan menjaga stabilitas kawasan menarik minat AS untuk membuka hubungan diplomatik dengan Yordania pada tahun 1949.

Kedekatan hubungan AS-Yordania telah berlangsung lama sejak pemerintahan Presiden AS Eisenhower dan masih berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Hubungan bilateral dalam mitra kerjasama AS-Yordania ditujukan terutama untuk proses perdamaian Timur Tengah. Sehingganya, AS berusaha untuk memperkuat komitmen Yordania dalam menjaga stabilitas kawasan karena hal tersebut juga sejalan dengan kepentingan AS di Timur Tengah. Upaya AS untuk memperkuat komitmen Yordania tersebut dapat dilihat secara multidimensi baik dari aspek politik, militer, dan ekonomi.

Pada tahun 2008, AS dan Yordania menandatangani sebuah non-binding memorandum of understanding (MOU) dalam rangka memberikan bantuan ke Yordania selama lima tahun[1]. MOU sendiri ditujukan untuk meningkatkan konsistensi kerjasama serta memperkuat komitmen kedua negara di berbagai aspek. Sejak terpilihnya Presiden Obama sebagai Presiden AS yang diresmikan pada 20 Januari 2009 lalu, proyek kerja MOU secara otomatis akan dilanjutkan pada masa pemerintahannya. Bahkan proyek MOU yang sebelumnya direncanakan selama lima tahun sejak 2008 yang seharusnya berakhir ditahun 2014 mengalami pembaharuan. Hal ini sejalan dengan terpilihnya kembali Obama pada 20 Januari 2013. Pada Februari 2014 lalu, Presiden Obama mengumumkan akan memperbaharui bantuan MOU tersebut[2].

Berbagai bantuan AS ke Yordania tidaklah sedikit. Berdasarkan Congressional Research Service dikatakan bahwa Yordania merupakan negara terbesar kedua penerima bantuan dari AS. Administrasi Obama memberikan bantuan pada tahun 2010 sebesar $ 818 juta, jumlah ini lebih besar daripada bantuan yang diberikan administrasi GW. Bush yang hanya $ 228 juta. Bantuan tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar $ 100 juta dengan tambahan $ 400 juta yang dijanjikan melalui US Overseas Private Investment Corporation (OPIC)[3]. Jumlah ini meningkat seiring dengan pecahnya Arab Spring dan keinginan masyarakat Yordania untuk mereformasi politik dan ekonomi. Selain itu, krisis Suriah juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri AS terhadap Yordania.

Sejak pecahnya Arab Spring dan memuncaknya pergolakan masyarakat Yordania yang menginginkan reformasi politik dan ekonomi memaksa AS untuk memusatkan perhatian lebih besar pada Yordania. Ditambah lagi, Yordania merupakan sekutu kunci yang merupakan satu dari dua negara Timur Tengah yang memiliki perjanjian damai dengan Israel. Untuk mengamankan sekutu kuncinya tersebut, Presiden Obama bahkan melakukan pertemuan pribadi dengan Raja Abdullah untuk meyakinkan dukungan penuh AS terhadap Yordania[4]. Selain itu, Presiden Obama juga mengirimkan perwakilan Departemen Luar Negeri AS William J. Burns dan Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Michael G. Mullen ke Yordania[5].

Kepentingan AS lainnya di Yordania juga tidak lepas dari permasalahan perang melawan the Islamic State (IS) atau yang disebut juga dengan the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS). AS melakukan berbagai upaya mulai dari diplomasi hingga membuka kerjasama militer dan intelijen untuk menghilangkan ancaman teroris. Di sisi lain, Yordania juga memiliki kepentingan yang membutuhkan bantuan dan kerjasama AS. Karena Yordania sendiri memiliki kondisi yang lemah baik di bidang politik maupun ekonomi[6]. Hal ini semakin diperparah dengan datangnya para pengungsi dari Suriah dan Palestina yang sudah menyatu dengan penduduk Yordania. Kondisi kritis ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah AS dan Yordania, terutama setelah terjadinya gejolak Arab Spring yang menginginkan reformasi politik pada tahun 2011 lalu. Lalu apakah yang dilakukan oleh Obama dalam menghadapi tantangan tersebut? Dan bagaimanakah realisasi kebijakan luar negeri AS pada masa Obama terhadap Yordania di bidang politik, ekonomi, dan di bidang lainnya?

BAB II

Politik Luar Negeri AS Terhadap Yordania

A. Politik Luar Negeri AS di Bidang Politik

Politik luar negeri AS di Timur Tengah pada masa Pemerintahan Obama lebih berfokus pada penanganan melalui isu soft power. Berbagai gejolak yang melanda Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi posisi AS di Timur Tengah terutama sejak kebijakan Bush yang lebih menonjolkan hard power dan memicu konflik yang berkelanjutan hingga masa Obama. Pada masa pemerintahannya, Obama berupaya untuk membangun kembali citra positif AS di Timur Tengah dengan melakukan berbagai kebijakan terutama terkait ekonomi, politik dan keamanan. Dalam mendukung kebijakannya, AS memiliki sekutu kunci yaitu Yordania yang membantu AS dalam membendung konflik di Timur Tengah. Melihat kondisi di Yordania, AS harus memperhatikan 3 hal penting dalam merealisasikan kebijakan luar negerinya, yaitu : 1) adanya ancaman keamanan langsung yang ditimbulkan oleh krisis Suriah yang dapat memicu spillover, 2) tantangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh berbagai gerakan islam yang beroperasi di domestik Yordania, dan 3) permasalahan terkait reformasi politik dan ekonomi Yordania[7]. Untuk itu, AS perlu melakukan diplomasi serius dengan pemimpin Yordania, Raja Abdullah.

Secara geografis, Yordania berbatasan dengan Irak, Israel dan Suriah. Berdasarkan posisinya ini, Yordania rentan terhadap gejolak yang terjadi. Krisis yang terjadi di negara tetangganya memberikan efek spillover terhadap Yordania. Dampaknya, banjir pengungsi mengalir deras di Yordania. Lebih dari 460.000 warga Suriah mengungsi ke Yordania guna mencari keamanan dari perang yang berkecamuk di Suriah[8]. Jumlah tersebut bahkan semakin meningkat hingga menyebabkan defisitnya anggaran pemerintah mencapai tingkat tertinggi yaitu $ 3 milyar pada 2011[9]. Selain itu, jumlah pengungsi yang cukup tinggi ini dikhawatirkan dapat menciptakan basis regional yang mengembangkan ideologi ekstrimis dan teroris, mengingat telah munculnya beberapa basis kekuatan di beberapa daerah[10].

Di Yordania, gerakan politik Islam sepertihalnya Jordanian Muslim Brotherhood (JMB) dan Reformist Salafism (RS) berupaya untuk mengkooptasi kekuatan-kekuatan Islam[11]. Sebelumnya, gerakan politik tersebut mampu di netralkan oleh pemerintahan monarki Hashemite (Yordania). Namun, gerakan politik tersebut semakin kuat dan berkembang seiring dengan maraknya krisis yang terjadi di Suriah dan negara-negara Arab lainnya terutama yang memiliki kedekatan geografis dengan Yordania. Ditambah lagi, besarnya arus kedatangan pengungsi dikhawatirkan membentuk suatu kekuatan bersama dengan gerakan politik Islam Yordania. Setelah pemerintah mengalami defisit pembangunan yang mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2011, kekuatan politik yang sebelumnya masih bisa dinetralkan oleh pemerintah, mulai melancarkan aksinya[12]. Kekuatan politik tersebut meluas di dua wilayah utama yaitu wilayah West Bankers yang didominasi oleh para pengungsi Palestina dan East Bankers yang didominasi oleh para pengungsi Suriah[13].

Yordania yang pada waktu itu masih memiliki kondisi politik dan ekonomi yang lemah merasa terancam dengan adanya kekuatan-kekuatan politik yang semakin kuat. Sebuah aksi demontrasi massa yang menginginkan reformasi politik dan ekonomi terhadap pemerintahan Yordania akhirnya disuarakan pada Jum’at, 21 Oktober 2011[14]. Kejadian tersebut tak dapat dihindarkan dari efek spillover Arab Spring. Menanggapi hal tersebut, AS di masa pemerintahan Obama melakukan sejumlah kebijakan terhadap kondisi perpolitikan Yordania. Beberapa kebijakan tersebut antara lain :

· AS mendorong Yordania untuk melakukan reformasi politik secara bertahap

Melihat kisruhnya negara-negara Timur Tengah pasca Arab Spring, AS harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya terutama di negara sekutu kuncinya, Yordania. Pemerintahan AS bahkan menawarkan sejumlah bantuan dan dukungan politik. Di mana pada tahun 2011 tersebut, administrasi Obama meningkatkan anggaran bantuan sebesar $ 100 juta dengan tambahan $ 400 juta yang dijanjikan melalui US Overseas Private Investment Corporation (OPIC) yang merupakan kelanjutan dari proyek MOU 2008[15]. Bantuan yang diberikan AS tersebut ditujukan untuk meringankan beban pemerintah Yordania dalam menghadapi demostrasi massa yang dipicu salah satunya oleh defisit anggaran pemerintah.

Menanggapi efek Arab Spring, AS mendorong Yordania untuk melakukan reformasi secara bertahap meskipun reformasi tersebut masih belum menghilangkan hak prerogatif raja[16]. Raja Abdullah memenuhi permintaan AS dalam mengupayakan reformasi dengan melakukan beberapa kebijakan yaitu[17]: 1) memecat Marouf al-Bakhit sebagai Perdana Menteri atas tuntutan rakyat, 2) memerintahkan kepala eksekutif pemerintah Awn Al-Khasawneh untuk membentuk pemerintahan baru, 3) menjanjikan penggabungan unsur kelompok politik dalam mengatur urusan negara. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Raja Abdullah untuk mencegah terjadinya penyebaran revolusi negara-negara Arab yang berujung pada krisis akibat tidak terpenuhinya tuntutan rakyat. Meskipun masih bersifat top-down, namun perubahan tersebut lambat laun akan mengarah pada demokrasi[18]. Inilah sisi positif kebijakan administrasi Obama yang tidak memaksakan demokrasi secara keras sebagaimana kebijakan Bush.

John Kerry turut mengapresiasi reformasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Yordania[19]. Reformasi politik Yordania dinilai Kerry cukup stabil dibandingkan dengan negara Arab lainnya. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Yordania sedikit banyak mampu memenuhi aspirasi demokratis warga negara Yordania yang menginginkan reformasi politik dan ekonomi secara formal dan hampir menyeluruh. Reformasi politik di Yordania dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Maret 2011 dengan membentuk National Dialogue Committe (NDC) dan the Royal Committee untuk meninjau UU, mengubah sepertiga konstitusi, membentuk sebuah komisi independen yang baru untuk pemilu, dan mengubah konstitusi terkait peradilan[20].

· Presiden Obama melakukan kunjungan ke Yordania

Pada Maret 2013 lalu, Presiden Obama mengunjungi Raja Abdullah di Yordania selepas kunjungannya dari Israel[21]. Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah, Obama menjanjikan bantuan senilai $ 200 juta untuk membantu meringankan kesulitan pemerintah Yordania. Sebagai sekutu kunci AS di Timur Tengah yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, ancaman dan tantangan yang dihadapi Yordania tentunya juga akan menjadi tantangan AS. Selain membahas bantuan AS, Obama juga meyakinkan Raja Abdullah atas dukungan penuh AS terhadap pemerintahan Yordania sekaligus memberikan pujian kepada Raja Abdullah atas usahanya yang berhasil melakukan reformasi politik. Presiden Obama juga mengirimkan perwakilan Departemen Luar Negeri AS William J. Burns dan Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Michael G. Mullen ke Yordania sebagai tangan kanan Obama di Yordania[22].

· Strategi USAID untuk Yordania periode 2013 – 2017 dalam memperkuat demokrasi Yordania.

Selama tahun 2011, panggung politik Yordania berubah secara signifikan. Perubahan tersebut tidak lepas dari dukungan USAID. Perubahan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya akuntabilitas pemerintah, supremasi hukum semakin kuat, kelompok kepentingan dapat beroperasi dan berpartisipasi dalam proses politik sehingga kontrol terhadap pemerintah semakin baik dan transparan[23]. Program USAID juga membantu pengembangan dan pemberdayaan partisipasi politik dengan memberikan kesadaran terhadap peran perempuan dan kelompok lain yang termarjinalkan. Namun secara umum, strategi USAID ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akuntabilitas, dan kesetaraan untuk stabilitas demokratis Yordania[24]. Hal tersebut dicapai melalui upaya pengembangan layanan publik, pemberdayaan perempuan dan kelompok yang termarjinalkan, peningkatan kapasitas gedung parlemen, Lembaga Yudisial, dan Departemen Kehakiman, akuntabilitas demokrasi yang diperkuat, dan pembangunan ekonomi yang dipercepat[25].

B. Kebijakan Luar Negeri AS di Bidang Ekonomi

Setelah mengalami defisit yang cukup serius, Yordania juga harus menghadapi gejolak massa yang menginginkan reformasi ekonomi di samping reformasi politik. Tuntutan rakyat untuk reformasi ekonomi merupakan dampak dari permasalah ekonomi yang tidak transparan dan cenderung terprivatisasi. Hal ini memicu tanda tanya besar bagi masyarakat yang mengendus adanya kemungkinan tindakan korupsi di tubuh pemerintahan Yordania[26]. Bahkan menurut survei Transparency International’s 2009 Corruption Perceptions Index, Yordania merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi ke-49 dari 180 negara[27]. Permasalahan ekonomi lainnya juga dipicu oleh tingginya angka kemiskinan di Yordania yang mencapai 30% dan diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi[28]. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Yordania menjadi lambat. Hal ini semakin dipersulit dengan keadaan alam Yordania yang tidak banyak mengandung SDA dan basis industri yang masih lemah[29]. Lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadikan pemerintahan Yordania banyak bergantung pada negara-negara sekutunya salah satunya yaitu AS.

Pada masa pemerintahan Obama, AS melaksanakan beberapa kebijakan luar negeri di bidang ekonomi terhadap Yordania, antara lain[30] :

· The Five-Year Aid Deal

Pada 22 Desember 2008 lalu, pemerintah AS menandatangani kesepakatan bantuan senilai US$ 660 juta kepada Yordania melalui periode 5 tahun (FY2010-FY2014). Kesepakatan tersebut mendapat persetujuan kongres dengan dukungan anggaran untuk Economic Support Funds (ESF) sebesar US$ 360 juta dan untuk Foreign Military Financing (FMF) sebesar US$ 300 juta tiap tahunnya. Selain itu, bantuan AS ke Yordania tidak dibatasi penuh sebagaimana bantuan AS untuk Irak dan Afghanistan. Pada 2014, AS kembali memperbaharui bantuan The Five-Year Aid Dealnya.

· USAID Program

Program USAID di Yordania merupakan bantuan ekonomi yang difokuskan pada 3 aspek, yaitu demokrasi, program air bersih, dan pendidikan. Bantuan ini diwujudkan dalam sejumlah program. Di mana dana USAID akan disalurkan untuk membangun fasilitas pendidikan, merenovasi, pengembangan sumber daya air, peningkatan kapasitas lembaga demokrasi dsb.

· Bantuan ekonomi langsung tunai yang langsung ditransfer kepada pemerintah Yordania untuk melunasi hutang luar negerinya.

· Food Aids

Bantuan makanan dari AS dikelola oleh Department of Agriculture (USDA). Pada masa pemerintahan Obama, bantuan pangan baru diberikan kembali oleh AS pada tahun 2011 sebesar US$ 19 juta dan US$ 17 juta pada 2012. Sedangkan pada tahun 2007 hingga 2010, AS tidak menyediakan bantuan pangan.

· Millennium Challenge Account (MCA)

Merupakan bantuan 5 tahun dari Millenium Challenge Corporation (MCC) senilai US$ 275.1 juta pada 2010. Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pasokan air bersih sehingga cukup untuk memasok hampir satu juta warga Yordania.

· Loan Guarantees

Pada bulan September 2013 lalu, AS mengumumkan untuk memberikan jaminan pinjaman pertama kalinya kepada Yordania. Jaminan pinjaman tersebut diberikan sebesar US$ 120 juta oleh ESF untuk mendukung program jaminan pinjaman 7 tahun senilai US$ 1.25 milyar. Pada kunjungan Raja Abdulloh ke AS pada Februari 2014 lalu, administrasi Obama menawarkan jaminan pinjaman tambahan 5 tahun sebesar US$ 1 milyar.

· Possible Congressional Action on U.S. Aid to Jordan

Dukungan Kongres AS untuk Yordania tidak kurang dari US$ 360 juta di ESF dan US$ 300 juta di FMF yang akan diberikan pada tahun 2015. Dan perencanaan dana US$ 340 juta di Overseas Contingency Operations (OCO) untuk memfasilitasi keamanan di perbatasan Irak dan Suriah. Meskipun sebagian besar bantuan AS ke Yordania dikelola oleh Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan AS turut mengembangkan program militer terhadap Yordania.

· U.S.-Jordanian Trade (Free Trade Agreement)

U.S Jordanian Trade Agreement merupakan perjanjian perdagangan bebas yang sudah ditandatangani pada masa Presiden Clinton, 24 Oktober 2000. Dalam volume perdagangan AS di tahun 2012, Yordania merupakan mitra dagang AS dengan peringkat ke-73. Perjanjian perdagangan ini mempengaruhi jumlah impor dan ekspor kedua negara. Pada tahun 2012 tercatat bahwa Yordania mengekspor lebih dari satu miliar dolar barang dan jasa ke AS dan di samping itu Yordania juga mengimpor barang dari AS yang mencapai US$ 1,6 miliar.

· Humanitarian and infrastructure assistance

AS merupakan pendonor terbesar dalam bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah yang ada di Yordania. Di mana AS menyediakan lebih dari US$ 1,7 milyar bantuan kemanusiaan dengan memberikan lebih dari US$ 268 juta untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak pengungsi Suriah di Jordan[31]. Dengan adanya bantuan kemanusiaan ini, AS dapat memotivasi negara-negara Teluk yang kaya minyak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan bantuan kepada pemerintah Yordania.

C. Kebijakan Luar Negeri AS di Bidang Keamanan dan Militer

· Dari segi internal

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa efek spillover dari gejolak yang terjadi di negara-negara Arab yang berdekatan hubungan geografisnya dengan Yordania mendatangkan banyak pengungsi ke Yordania. Dan dikhawatirkan akan berkembang gerakan-gerakan islamis seperti di negara asal mereka. Gerakan tersebut mungkin saja meembentuk gerakan baru yang menyatu dengan gerakan islamis yang sudah ada di Yordania. Sehingganya, untuk mencegah hal tersebut, AS mendorong pemerintah Yordania untuk meningkatkan pengawasan perbatasan untuk mencegah banjir pengungsi yang lebih besar. Selain itu, AS juga mengeluarkan kebijakan terkait counter terrorism yaitu dengan meningkatkan kerjasama intelijen. Di mana AS dan Yordania melacak evolusi ide yang berkembang di dalam kelompok-kelompok islam yang mengancam pemerintahan Yordania seperti kelompok Jordanian Muslim Brotherhood (JMB), Reformist Salafism (RS), dan ancaman the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS) dengan melakukan tindakan perlawanan terhadap kebijakan ekstrimis yang mengancam. Dalam mengkounter terorisme, Presiden Obama telah mengusulkan anggaran sebesar US$ 5 milyar di kongres dalam kebijakan Counterterrorism Partnerships Fund[32].

· Dari segi eksternal

Sejak tahun 2009, Amerika Serikat kembali membantu Jordan memodernisasi angkatan bersenjatanya. Di mana Yordania telah menerima kelebihan Alutsista AS senilai US$ 81,69 juta[33]. Bantuan ini ditujukan untuk memungkinkan militer Yordania memelihara pertahanan. Selain itu, pendanaan dari Foreign Military Financing (FMF) juga ditujukan untuk memperkuat angkatan udara Yordania dengan pesawat tempur F16 dan Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM)[34]. Pemberian bantuan militer oleh FMF juga digunakan untuk membeli helikopter Blackhawk untuk meningkatkan kemampuan pemantauan perbatasan. Hingga saat ini, Yordania merupakan penyedia personil militer tunggal terbesar untuk PBB. Selain dari FMF, Yordania juga menerima bantuan dari The Nonproliferation, bantuan anti terorrism, Demining Related Program (NADR), serta International Narcotics Control and Law Enforcement (INCICLE) dan US Military Education and Training (IMET)[35]. Selain bantuan militer, AS juga mengadakan kerjasama militer. Komisi Militer AS-Yordania sebenarnya telah didirikan sejak tahun 1974. Pada Juni 2013 lalu, tentara AS berpartisipasi dalam latihan militer di Yordania[36].

BAB III

KESIMPULAN

Yordania merupakan sekutu kunci AS di Timur Tengah. Posisi Yordania yang diapit oleh Irak, Irael, dan Suriah menjadikan Yordania rentan akan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, AS harus memberikan sejumlah bantuan ke Yordania. Bantuan AS dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, keamanan dan militer. Beberapa bantuan tersebut antara lain Foreign Military Financing (FMF), Economic Support Funds (ESF), dan US Military Education and Training (IMET), USAID untuk Yordania periode 2013 – 2017 dalam memperkuat demokrasi Yordania, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Barari, Hassan A. "The Limits of Political Reform in Jordan : The Role External Actosr." Friedrich Ebert Stiftung, 2013: 6-7.

Bockenfeld, Cole. The CS Monitor. Maret 14, 2013. http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2013/0314/Obama-must-push-not-just-praise-Jordan-s-efforts-at-democratic-reform (diakses 22Desember, 2014).

Hamid, Shadi, and Courtney Freer. "How Stable Is Jordan? : King Abdullah's Half-Hearted Reforms & The Challenge of The Arab Spring ." Brooking Doha Center, 2011: 1-7.

"Interview With King Abdullah II." Turkish Policy. February 2012. http://www.turkishpolicy.com (diakses 22Desember, 2014).

Iran Indonesian Radio. Oktober 22, 2011. http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/35226-Banjir_Demonstrasi_di_Yordania_Terus_Berlanjut (diakses 22Desember, 2014).

"Jordan Country Development Cooperation Strategy 2013-2017." USAID Jordan, 2012: 17-20.

Jordan, U.S. Bilateral Relations Fact Sheets:. "U.S Department of State." U.S Department of State Web site . Juli 3, 2014. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm (diakses 13Desember, 2014).

Katulis, Brian, Hardin Lang, and Mokhtar Awad. "Jordan in the Eye of the Storm : Continued U.S Support Necessary With Ongoing Regional Turmoil." Center for American Progress, 2014: 2-25.

Key Facts on Elections and Jordan’s Political Reform. Januari 2013. http://specicom.net.winweb10.ovh.net/jordan/pages/1-%20Key%20Facts%20on%20Elections%20and%20Jordan's%20Political%20Reform,%20January%202013.pdf (diakses 22Desember, 2014).

Nakamura, David. The Washington Post. Mai 28, 2014. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-wants-to-set-up-new-5-billion-counterterrorism-fund/2014/05/28/c5ee3362-e662-11e3-a86b-362fd5443d19_story.html (diakses 6Januari, 2015).

Pace, Julie. "Obama In Jordan: President Meets With King Abdullah II." The World Post. Maret 22, 2013. http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/obama-in-jordan_n_2933153.html (diakses 18Desember, 2014).

Ryan, Curtis R. "Jordan’s Unfinished Journey: Parliamentary Elections and the State of Reform." POMED : Project on Middle East Democracy , 2013: 4.

Sharp, Jeremy M. Jordan : Background and U.S Realtions, Congressional Research Service. Februari 2, 2011. http:/www.hsdl.org/?view&doc=138168&coll=limited (diakses 15Desember, 2014).

Transparency International. 2009. http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0/ (diakses 6 Januari, 2015).

Wheaton, Sarah, and Mark Landler. "Syria Is Expected to Be Main Topic as Obama Meets With King of Jordan." The New York Times, 2014: A8.

[1] Jordan, U.S. Bilateral Relations Fact Sheets:. “U.S Department of State.” U.S Department of State Web site . 3 Juli 2014. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm (diakses Desember 13, 2014).

[2] Ibid.

[3] Sharp, Jeffrey M. Jordan : Background and U.S Realtions, Congressional Research Service. 2 Februari 2011. http:/www.hsdl.org/?view&doc=138168&coll=limited (diakses Desember 15, 2014).

[4] Wheaton, Sarah, dan Mark Landler. “Syria Is Expected to Be Main Topic as Obama Meets With King of Jordan.” The New York Times, 2014: A8.

[5] Hamid, Shadi, dan Courtney Freer. “How Stable Is Jordan? : King Abdullah's Half-Hearted Reforms & The Challenge of The Arab Spring .” Brooking Doha Center, 2011: 1-7.

[6] Ibid.

[7] Katulis, Brian, Hardin Lang, dan Mokhtar Awad. “Jordan in the Eye of the Storm : Continued U.S Support Necessary With Ongoing Regional Turmoil.” Center for American Progress, 2014: 2-25.

[8] Pace, Julie. “Obama In Jordan: President Meets With King Abdullah II.” The World Post. 22 Maret 2013. http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/obama-in-jordan_n_2933153.html (diakses Desember 18, 2014).

[9] Ibid.

[10] Barari, Hassan A. “The Limits of Political Reform in Jordan : The Role External Actosr.” Friedrich Ebert Stiftung, 2013: 6-7.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Hamid, Shadi., Freer, Courtnet, Opcit. h. 1-2.

[14] Iran Indonesian Radio. 22 Oktober 2011. http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/35226-Banjir_Demonstrasi_di_Yordania_Terus_Berlanjut (diakses Desember 22, 2014).

[15]Log.Cit

[16] Bockenfeld, Cole. The CS Monitor. 14 Maret 2013. http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2013/0314/Obama-must-push-not-just-praise-Jordan-s-efforts-at-democratic-reform (diakses Desember 22, 2014).

[17] Log.Cit

[18] “Interview With King Abdullah II.” Turkish Policy. February 2012. http://www.turkishpolicy.com (diakses Desember 22, 2014).

[19] Log. Cit

[20] Key Facts on Elections and Jordan’s Political Reform. Januari 2013. http://specicom.net.winweb10.ovh.net/jordan/pages/1%20Key%20Facts%20on%20Elections%20and%20Jordan's%20Political%20Reform,%20January%202013.pdf (diakses Desember 22, 2014).

[21] Log. Cit

[22] Ibid.

[23] “Jordan Country Development Cooperation Strategy 2013-2017.” USAID Jordan, 2012: 17-20.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ryan, Curtis R. "Jordan’s Unfinished Journey: Parliamentary Elections and the State of Reform." POMED : Project on Middle East Democracy , 2013: 4.

[27] Transparency International. 2009. http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0/ (diakses 6 Januari, 2015).

[28] Sharp, M. Jeremy. Op. Cit.h.9-15.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Katulis, Lang dan Awad 2014, Op.Cit. h. 20-21.

[32] Nakamura, David. The Washington Post. Mai 28, 2014. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-wants-to-set-up-new-5-billion-counterterrorism-fund/2014/05/28/c5ee3362-e662-11e3-a86b-362fd5443d19_story.html (diakses 6 Januari, 2015)

[33] Sharp, M Jeremy, Op.Cit. h. 13.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

0 Comments

Middle East

ANALISA POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DALAM INTERVENSI YAMAN

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 04, 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makalah ini akan mencoba menganalisa mengenai politik luar negeri Arab Saudi dalam kasus intervensi Arab Saudi ke Yaman. Secara kronologis, pergerakan Arab Saudi ke Yaman sejatinya telah dimulai pada November tahun 2009 yang lalu[1]. Di mana sebelumnya, telah terjadi pergolakan antara pemerintah Yaman melawan kelompok al Houthi yang terus mengadakan perlawanan dan meluas hingga menyentuh wilayah perbatasan Yaman-Saudi. Tindakan al-Houthi yang telah masuk ke wilayah perbatasan dikecam oleh pemerintah Saudi. Di tambah lagi, telah terjadi perseteruan sengit di wilayah perbatasan yang menewaskan seorang tentara perbatasan Arab Saudi dan melukai 11 orang lainnya[2]. Arab Saudi pun akhirnya melakukan intervensi yang dimulai dengan peluncuran pesawat Saudi F-16 dan Tornado jet yang mengebom wilayah pergerakan pemberontak al Houthi di perbatasan Arab Saudi dan bagian utara Yaman, terutama wilayah gunung Jebel al Dukhan di perbatasan Yaman-Saudi[3]. Serangan juga ditargetkan di kamp-kamp al Houthi di Yaman[4]. Setelah tiga bulan berkonflik, al Houthi akhirnya setuju untuk gencatan senjata pada Februari 2010[5].

Pada Rabu 25 Maret 2015, Arab Saudi kembali melakukan tindakan intervensi ke Yaman melalui serangan udara yang secara langsung dimonitoring oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammad bin Salman[6]. Arab Saudi bahkan menjadi pemimpin koalisi internasional dalam kasus intervensi ke Yaman. Koalisi tersebut terdiri atas negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) terkecuali Oman, ditambah Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Turki, dan Maroko. Selain itu, Arab Saudi juga mendapat dukungan penuh dari AS[7].

Fokus pembahasan dalam makalah ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong intervensi Saudi ke Yaman. Tema ini menarik untuk dikaji dikarenakan 2 hal. Pertama, posisi negara Arab Saudi dipandang sebagai hegemonic power di Timur Tengah. Kedua, adanya kekuatan yang mencoba mengancam geopolitik Saudi yang akhirnya mendorong Saudi untuk melakukan intervensi. Bagi sebagian pengamat, intervensi Arab Saudi ke Yaman merupakan bagian dari perang dingin antara Saudi dan Iran. Berbagai media juga menyebutkan bahwa kasus intervensi di Yaman didominasi oleh faktor agama yang mengacu pada konflik antara Sunni dan Syiah. Di mana Sunni ditujukan untuk kelompok anti al Houthi sedangkan Syiah ditujukan untuk al Houthi yang melawan Presiden Yaman Abd-Rabu Mansur Hadi. Namun satu hal yang tidak lepas dari semua itu adalah bahwa intervensi Saudi ke Yaman merupakan konflik militer yang pastinya melibatkan permasalahan ekonomi, geopolitik, dan agama.

Intervensi Arab Saudi ke Yaman merupakan salah satu kebijakan Raja Salman sebagai penguasa baru Arab Saudi. Meskipun baru berkuasa, Raja Salman berupaya memperkuat posisinya dengan mencoba meyakinkan masyarakat dan keluarga kerajaan melalui kebijakan intervensi[8]. Secara aplikatif, hal tersebut diterapkan dengan membangun aliansi militer bersama Pakistan, Maroko, Sudan, dan negara – negara Sunni untuk melawan Iran yang disinyalir mendukung pasukan al Houthi[9]. Di mana dalam kasus ini koalisi yang dipimpin Saudi dinilai sebagai bentuk perlawanan dan pencegahan terhadap pengaruh Iran. Upaya yang dilakukan oleh Raja Salman dinilai sebagai bentuk geo politik Arab Saudi saat ini[10].

Di samping itu, AS juga turut mendukung upaya Arab Saudi dalam mengintervensi Yaman. Pada akhir Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengadakan konferensi dengan para perwakilan negara-negara Teluk untuk membahas krisis yang terjadi di Yaman. Dalam konferensi tersebut, Kerry menegaskan akan mendukung koalisi dengan dukungan logistik, intelijen, dan konsultasi strategi[11].

Arab Saudi yang juga sebagai pemain utama dalam GCC memiliki kepentingan minyak sebagaimana negara – negara GCC lainnya termasuk kepentingan minyak di Yaman. Karena secara potensi, Yaman memiliki wilayah strategis yaitu Bab el Mandeb yang merupakan jalur lintas minyak tersibuk di dunia[12]. Jalur tersebut juga menjadi salah satu jalur terpenting bagi Saudi dan negara GCC lainnya. Namun, wilayah Bab el Mandeb saat ini telah dikuasai oleh kelompok al Houthi. Di samping itu, Iran juga menguasai secara ketat selat Hormuz. Kedua tempat tersebut merupakan wilayah potensial yang kini masih dikuasai oleh Iran dan al Houthi. Jika wilayah tersebut tidak segera direbut maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh Iran untuk memperkuat perekonomiannya atau bahkan akan menjadi pesaing utama GCC.

B. Kerangka Metodologis

Dalam tulisan ini akan digunakan bentuk content analysis dengan metode kualitatif untuk melakukan analisa terhadap politik luar negeri Arab Saudi dalam kasus intervensi ke Yaman. Dan penggunaan data kualitatif juga digunakan untuk mempertegas argumen yang eksplanatif dalam menjelaskan politik luar negeri Arab Saudi. Namun, data yang didapat lebih bersifat second hand information atau dari sumber sekunder yang diambil dari berbagai literatur dominan seperti buku, jurnal, dan surat kabar yang diperoleh melalui hasil riset studi pustaka di Perpustakaan Utama dan Perpustakaan FISIP kampus UIN Jakarta ataupun website resmi yang ada di jejaring sosial yang terpercaya.

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa adalah teori realisme dan konstruktivisme. Teori realisme akan digunakan secara lebih dominan daripada teori konstruktivisme. Kedua teori diambil sebagai pisau analisa karena permasalahan yang terjadi sangat komplit dan tidak hanya dapat dijelaskan dengan satu pisau analisa. Teori konstruktivisme akan sangat membantu dalam menganalisa politik luar negeri Saudi dalam intervensi ke Yaman yang dikonstruksikan dalam bentuk identitas atau konflik Sunni Syiah. Namun, tentunya hal tersebut tidak luput dari kepentingan secara materi dan non materi yang akan dijelaskan dengan teori realisme. Sehingga, baik teori konstruktivisme maupun realisme akan membantu dalam menganalisa politik luar negeri Arab Saudi dalam intervensi ke Yaman.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Apa faktor utama yang mendorong Arab Saudi untuk melakukan intervensi?

2. Dan bagaimanakah analisa politik luar negeri Arab Saudi dalam kasus tersebut?

D. Hipotesa

Politik luar negeri Arab Saudi merupakan analisa yang kompleks, sehingga dalam menjelaskannya dibutuhkan lebih dari satu pisau analisa. Dalam tulisan ini, akan ada dua teori yang dijadikan sebagai pisau analisa untuk menganalisis politik luar negeri Arab Saudi, yaitu realis dan konstruktivis.

Konstruktivis merupakan teori pragmatis yang mempertimbangkan dua hal yaitu ideational dan material power. Terkait dengan analisa yang akan dilakukan, aspek identity and state action menjadi kata kunci dalam area riset konstruktivis. Identitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan pertikaian antara Sunni dan Syiah yang dikonstruksikan dalam problematika yang terjadi di Yaman saat ini yang memicu state action berupa intervensi langsung oleh Arab Saudi. Sedangkan untuk pembahasan material power akan ditambahkan dengan analisa realisme yang akan membantu penulis, terutama dalam menganalisa faktor utama yang mendorong Arab Saudi untuk melakukan intervensi. Karena penulis meyakini bahwa sesungguhnya terdapat kepentingan utama yang mendorong Arab Saudi melakukan intervensi, di mana alasan Sunni Syiah hanyalah bentuk yang dikonstruksikan sebagai cover yang menutupi kepentingan utama Saudi.

Dua teori tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam dua faktor analisa yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri Saudi. Faktor internal berupa kepentingan nasional Saudi, sejarah nasional, dan kepemimpinan Raja Saudi. Sedangkan faktor eksternal berupa kepentingan ekonomi di antara negara-negara GCC, ballance of power di Timur Tengah dan posisi Saudi sebagai kekuatan hegemon, geopolitik Saudi, konflik kelompok identitas Sunni Syiah, dan dukungan AS.

Analisa Politik Luar Negeri Arab Saudi dalam Intervensi Yaman

Arab Saudi mengambil langkah intervensi ke Yaman pada 25 Maret 2015 bukan tanpa alasan. Kemunculan pergerakan kelompok al-Houthi semakin kuat terutama sejak kematian pendirinya Hussein Badreddin Al-Houthi di Yaman tahun 2004 lalu. Kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan rezim Yaman ini dinilai sebagai sebuah ancaman bagi Saudi. Arab Saudi tentunya sudah melakukan pertimbangan yang cukup matang dalam mengatasi ancaman ini, hingga akhirnya sampai pada kesepakatan untuk melakukan intervensi yang bahkan mendapat dukungan dari negara-negara GCC kecuali Oman, ditambah Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Turki, Maroko, dan AS. Beberapa langkah yang sebelumnya telah dilakukan oleh Arab Saudi antara lain : 1) Mendukung rejim Yaman yang kesulitan dalam menghadapi pemberontakan Houthi ke-6 pada November 2009 dengan meluncurkan Operation Scorched Earth[13], 2) Mendukung upaya negosiasi dalam Qatari negotiated pada Februari 2010[14], 3) Memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kepada rejim Yaman, Ali Abdullah Saleh yang mendapat serangan pada masa Arab Spring 2011[15].

Pasca terpilihnya Presiden Abd-Rabu Mansur Hadi sebagai presiden Yaman pada Februari 2012 lalu tidak menghambat pergerakan al-Houthi. Kelompok al-Houthi justru semakin tidak menghargai pemerintahan baru Yaman yang terpilih secara demokratis. Al-Houthi bahkan dinilai telah mengupayakan kudeta terhadap pemerintahan baru ini dan bahkan telah merencanakan pemerintahan transisi pengganti Hadi. Situasi semakin memanas dengan pengunduran diri Hadi dari pemerintahan. Setelah sebelumnya berada di tahanan rumah Sanaa, Hadi kemudian berhasil meloloskan diri ke Aden, Yaman Selatan.

Situasi pemerintahan yang tak terkontrol ditambah dengan tindakan brutal al-Houthi yang semakin mengupayakan kudeta dan pemberontakan hingga mencapai perbatasan Saudi-Yaman menjadikan Saudi semakin gelisah. Ditambah lagi, al-Houthi menolak tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk menegosiasikan pembagian kekuasaan di bawah naungan GCC[16]. Ancaman yang dirasakan Saudi semakin besar, sehingga akhirnya Arab Saudi bersama dengan negara-negara GCC lainnya kecuali Oman menggabungkan kekuatan untuk meredam pengaruh dan ancaman al-Houthi. Pada 25 Maret 2015, Saudi kemudian meluncurkan Operation Decisive Storm sebagai bentuk intervensi langsung ke Yaman.

Lemahnya pemerintahan Yaman pasca serangan al-Houthi tentunya dapat mengancam keamanan Arab Saudi. Di mana jika Saudi tidak segera melakukan penanganan maka konflik di Yaman akan membawa pengaruh besar mengingat Saudi berbatasan langsung dengan Yaman secara geografis. Sehingga, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengcounter gerakan al-Houthi[17]. Pertama, Saudi dapat mendukung pemerintah Yaman untuk menjaga kestabilan Yaman agar tidak merambah ke Saudi[18]. Kedua, Saudi menjadikan Yaman Selatan sebagai wilayah teritori Saudi yang baru untuk mengantisipasi failed state[19]. Dua kemungkinan tersebut wajar dilakukan oleh Saudi dengan berdasarkan pada asumsi realis bahwa negara adalah aktor rasional yang mencemaskan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingan dengan negara lain[20]. Di mana negara tidak ingin diambil keuntungannya dan terus menerus mengupayakan untuk menjadi yang terkuat agar dapat selalu survive dalam sistem yang anarki. Dengan kata lain, Saudi akan mementingkan keamanan nasionalnya dan kelangsungan hidup negaranya.

State action yang dilakukan oleh Saudi tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendorong Saudi untuk melakukan intervensi. Faktor – faktor tersebut antara lain :

A. Faktor Internal

a. Kepentingan nasional dan geopolitik Saudi

Kepentingan nasional yang mendorong Saudi untuk melakukan intervensi tidak lain adalah kepentingan keamanan. Pada 2014, Al-Houthi akhirnya berhasil menguasai wilayah Sanaa yang merupakan wilayah vital di bagian Selatan Yaman yang berbatasan dekat dengan Saudi. Ancaman semakin tak terkendali di saat kelompok Al-Houthi berhasil mengupayakan kudeta. Sehingga, kepentingan keamanan menjadi kepentingan primer Saudi. Kepentingan sekunder lebih mengacu pada upaya untuk mewujudkan kestabilan Yaman agar tidak menjadi failed state yang dapat menguntungkan kelompok al-Houthi. Kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi dan teritori merupakan kepentingan Saudi secara umum yang tidak kalah penting. Jalur lintas minyak utama di Bab el Mandeb, Yaman Selatan dikhawatirkan akan dapat dikuasai oleh al-Houthi jika Saudi tidak segera mengambil langkah intervensi. Meskipun akses lain dapat dilakukan di selat Hormuz, namun selat tersebut telah dikuasai penuh oleh Iran[21]. Hal ini juga menjadi perhatian besar bagi geopolitik Saudi. Karena penguasaan jalur lalu lintas minyak oleh al-Houthi akan mengancam tidak hanya Saudi tapi juga negara-negara GCC. Namun, untuk kepentingan secara permanen, Saudi tetap ingin mempertahankan eksistensinya sebagai hegemon di wilayah Teluk.

b. Sejarah nasional dan Kepemimpinan Raja Saudi

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1920an, Saudi pernah terlibat perang dengan Yaman. Dan pada tahun 1960an, Saudi mendukung pasukan royalis Yaman melawan pasukan republik di Utara Yaman[22]. Keterlibatan Saudi dalam intervensi kali ini seakan mengulang sejarah konflik antara Saudi dan pemberontak Yaman, meskipun pada waktu itu kelompok al-Houthi belum berkembang. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana Saudi berperang melawan kelompok republik di Yaman Utara, kali ini Saudi berhadapan langsung dengan kelompok al-Houthi yang kini telah menguasai posisi pemerintahan secara de-facto setelah berhasil melengsernya presiden Yaman.

Di samping itu, kebijakan Raja Saudi juga sangat mempengaruhi intervensi Saudi. Sebagai Raja Saudi yang baru, Salman bin Abdul Aziz al-Saud mengupayakan kebijakan yang mencitrakan dirinya baik di mata masyarakat sekaligus meyakinkan keluarga kerajaan yang sebelumnya meragukan kepemimpinannya karena alasan kesehatan[23]. Dan untuk memperkuat posisinya, Raja Salman bahkan memberikan posisi Menteri Pertahanan kepada anaknya Mohammad bin Salman yang memonitoring langsung tindakan intervensi Saudi ke Yaman[24]. Sehingga, kebijakan intrevensi ke Yaman menjadi salah satu upaya Raja Salman untuk memperkuat posisinya terutama dalam persaingan keluarga kerajaan al-Saud[25].

B. Faktor Eksternal

a. Kepentingan ekonomi di antara negara-negara GCC

Negara – negara GCC turut bergabung dengan Saudi dalam melakukan intervensi ke Yaman terkecuali Oman. Kebijakan intervensionis yang didukung oleh negara-negara GCC salah satunya merupakan upaya untuk menjaga kestabilan subregional di wilayah Teluk[26]. Namun, kepentingan ekonomi menjadi kepentingan utama negara-negara GCC. Sebagai negara-negara penghasil minyak, negara-negara GCC tentunya memiliki kepentingan terhadap jalur lintas minyak yang berada di kawasan Bab el Mandab yang berada di Selatan Yaman dan Selat Hormuz di bagian selatan Iran. Di antara dua jalur tersebut, jalur Bab el Mandab menjadi jalur utama dan terpenting bagi negara-negara Teluk[27]. Jika keberadaan al-Houthi semakin kuat di Yaman Selatan maka akan dapat mengancam keberlangsungan jalur minyak ini. Di samping itu, selat Hormuz yang menjadi alternatif juga berada di bawah kekuasaan Iran. Kedua tempat tersebut merupakan wilayah potensial yang kini masih dikuasai oleh Iran dan al Houthi[28]. Jika wilayah tersebut tidak segera direbut maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh Iran untuk memperkuat perekonomiannya dan bahkan akan menjadi pesaing utama GCC.

b. Konflik kelompok identitas Sunni Syiah

Identitas menjadi hal yang tidak kalah penting dan menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam intervensi Saudi ke Yaman. Di mana Saudi menghadapi dilema keamanan yang dipengaruhi oleh faktor identitas, yang dalam hal ini adalah perang dingin antara Sunni dan Syiah.[29] Saudi mengklaim bahwa kelompok al-Houthi merupakan proxy Iran. Hal ini dikarenakan bahwa kelompok Houthi merupakan kelompok yang beraliran Syiah Zaidi[30]. Meskipun Iran menyangkal telah memberikan bantuan militer kepada al-Houthi, namun dua kapal angkatan laut telah dikirim ke Teluk Aden pada Rabu, 8 April[31]. Hal ini membuktikan keterlibatan Iran dalam upaya penguatan kelompok Houthi di Yaman.

Dilema keamanan yang dipengaruhi oleh faktor identitas ini sangat dikhawatirkan oleh Saudi, terutama jika Iran berupaya untuk memberikan pengaruh di ranah regional dengan memicu ketegangan di selat Bab el Mandeb hingga teluk Aden. Dilema tersebut juga dirasakan oleh negara-negara Teluk yang mayoritas Sunni. Konstruksi subjektif yang terbentuk di antara negara-negara Sunni akan ancaman Syiah oleh Iran maupun Houthi, telah mendorong negara-negara tersebut untuk mengambil tindakan (state action) termasuk Saudi. Negara-negara Sunni kemudian membentuk koalisi bersama yang dipimpin oleh Saudi untuk melancarkan intervensi ke Yaman dalam melawan Iran proxy[32].

c. Dukungan AS dan Israel

AS dan Kerajaan Saudi semakin mengecam kependudukan al-Houthi yang mulai menguasai Ibu kota Yaman, Sanaa pada September 2014. Saudi kemudian memulai memimpin koalisi dengan menerima dukungan dari AS, Inggris, maupun Prancis. Pertemuan Saudi dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada akhir Maret lalu menegaskan secara langsung bahwa AS mendukung kuat upaya Saudi untuk melakukan intervensi. Dalam kunjungan tersebut, AS bahkan menyediakan dukungan dukungan logistik, intelijen, dan konsultasi strategi[33]. AS secara tidak langsung, terlibat dari jarak jauh. Di mana AS berupaya untuk menjalin kesepakatan dengan Iran. Tidak hanya AS, Israel pun turut membantu Saudi dalam melancarkan intervensinya ke Yaman. Dukungan Israel terhadap Saudi merupakan dukungan kedua kalinya setelah dukungan Israel pada tahun 1962 yang membantu Saudi dalam pergolakan yang pernah terjadi sebelumnya di Yaman.

AS maupun Israel sejatinya memiliki kepentingan geostrategis. Di mana kepentingan utama AS ingin memastikan Saudi sebagai sekutunya dapat mengendalikan Bab al-Mandeb, Teluk Aden, dan Kepulauan Socotra. Bab el-Mandeb merupakan poin strategis bagi AS sebagai jalar pengiriman perdagangan dan energi maritim internasional yang menghubungkan Teluk Persia melalui Samudra Hindia dengan laut Mediterania melalui Laut Merah. Kekhawatiran AS secara global lebih kepada pencegahan terhadap Iran, Rusia, atau China agar tidak memiliki pijakan strategis di Yaman. Sedangkan Israel lebih mengkhawatirkan kontrol Yaman yang dapat memotong akses Israel ke Samudra Hindia melalui Laut Merah dan Teluk Persia.

d. Ballance of power di Timur Tengah dan posisi Saudi sebagai kekuatan hegemon

Berkaca pada perang dingin Sunni Syiah, maka akan muncul dua kekuatan hegemon yaitu Saudi dan Iran. Di mana sudah tidak asing lagi jika kedua kekuatan ini saling bersaing memperebutkan power di Timur Tengah. Kekhawatiran Saudi terhadap partisipasi Iran di Yaman sangat rasional. Yaman dinilai sebagai sebuah posisi strategis yang memiliki potensi dan jika dikuasai oleh Iran hal tersebut akan menjadikan Iran sebagai hegemon baru yang cukup kuat[34]. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, Saudi melakukan intervensi dan mencoba untuk menghambat pergerakan Iran ke Yaman. Saudi bahkan mendapat dukungan dari negara-negara Sunni di Teluk dan dukungan AS. Hal ini semakin meyakinkan Saudi dalam melancarkan intervensinya dan mempertahankan kekuatan hegemonnya di Timur Tengah.

KESIMPULAN

Arab Saudi melancarkan intervensi ke Yaman setelah kelompok pemberontak al-Houthi melengserkan Presiden Yaman Abd-Rabu Mansur Hadi. Berdasarkan asumsi realis, Saudi melakukan intervensi karena alasan national security yang terancam. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong Arab Saudi melakukan intervensi. Dan beberapa faktor lain yang tidak kalah penting seperti faktor internal yang meliputi kepentingan nasional, sejarah nasional dan kepemimpinan Raja Saudi serta faktor eksternal yang meliputi kepentingan ekonomi antar negara-negara GCC, konflik antar kelompok identitas Sunni Syiah, dukungan AS dan Israel, serta Ballance of power di Timur Tengah dan posisi Saudi sebagai kekuatan hegemon. Dari segi konstruktifis, konsep konflik kelompok identitas Sunni Syiah menjadi faktor yang dianggap penting sebagai bentuk konstruksi atas konflik yang ada dan memiliki benang merah dengan persaingan antara Saudi dengan Iran dalam memperebutkan hegemon di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses pada 15 April 2015, pukul 08.30 WIB.

http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses 15 April 2015, pukul 09.35 WIB. .

http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 10.15 WIB.

https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/ diakses pada 15 April 2015, pukul 21.10 WIB.

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/26-pollack-saudi-air-strikes-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 11.20 WIB.

http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431 diakses pada 15 April 2015, pukul 20.10 WIB.

https://www.ctc.usma.edu/posts/yemens-huthi-movement-in-the-wake-of-the-arab-spring diakses pada 25 April 2015, pukul 09.05 WIB.

http://www.theguardian.com/world/2011/jun/05/yemen-president-saleh-saudi-arabia diakses pada 25 April 2015, pukul 19.45 WIB.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951 diakses pada 25 April 2015, pukul 21.03 WIB. .

http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872 diakses pada 15 April, pukul 14.20 WIB. .

http://www.outsidethebeltway.com/saudi-king-salman-shakes-up-royal-family-succession/ diakses pada 30 April 2015, pukul 06.36 WIB.

http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872#sthash.qwKECJBo.dpuf diakses pada 30 April 2015, pukul 10.15 WIB.

http://rt.com/op-edge/248269-yemen-oil-saudi-mandeb-strait/ diakses pada 26 April 2015, pukul 10.18 WIB.

http://www.meforum.org/5159/sunni-shiite-war diakses pada 25 April 2015, pukul 20.05 WIB.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316 diakses pada 26 April 2015, pukul 15.02 WIB.

http://www.meforum.org/3713/gulf-states-american-support diakses pada 15 April 2015, pukul 21.35 WIB.

http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 15 April 2015, pukul 21.20 WIB.

Barakat, Sultan. “Qatar Mediation : Between Ambition and Achievement.” Brookings Doha Centre, 2012: 16.

Hara, Abubakar Eby. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung: NUANSA, 2011.

Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Nonneman, Gerd, dan Ginny Hill. “Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States : Elite Politics, Street Protest and Regional Diplomacy .” Middle East and North Africa Programme, 2011: 16-20.

“Not too strong, not too weak: Saudi Arabia's Policy Toward Yemen.” NOREF (Norwegian Peace Building Reasearch Centre), 2013: 1-3.

Steans, Jill, dan Lloyd Pettiford. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

“The New Politic of Interventions of Gulf Arab States.” LSE Middle East Centre, 2014: 3-8.

[1] http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses pada 15 April 2015, pukul 08.30 WIB.

[2] Ibid.

[3] http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses 15 April 2015, pukul 09.35 WIB.

[4] Ibid.

[5] http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 10.15 WIB.

[6] https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/ diakses pada 15 April 2015, pukul 21.10 WIB.

[7] http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/26-pollack-saudi-air-strikes-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 11.20 WIB.

[8] https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/ diakses pada 15 April 2015, pukul 21.10 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11]http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431 diakses pada 15 April 2015, pukul 20.10 WIB.

[12] “The New Politic of Interventions of Gulf Arab States.” LSE Middle East Centre, 2014: 3-8.

[13] https://www.ctc.usma.edu/posts/yemens-huthi-movement-in-the-wake-of-the-arab-spring diakses pada 25 April 2015, pukul 09.05 WIB.

[14] Barakat, Sultan. “Qatar Mediation : Between Ambition and Achievement.” Brookings Doha Centre, 2012: 16.

[15] http://www.theguardian.com/world/2011/jun/05/yemen-president-saleh-saudi-arabia diakses pada 25 April 2015, pukul 19.45 WIB.

[16] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951 diakses pada 25 April 2015, pukul 21.03 WIB.

[17] www.globalresearch.ca. Opcit.

[18] “Not too strong, not too weak: Saudi Arabia's Policy Toward Yemen.” NOREF (Norwegian Peace Building Reasearch Centre), 2013: 1-3.

[19] Ibid.

[20] Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 91-100.

[21] http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872 diakses pada 15 April, pukul 14.20 WIB.

[22] Ibid.

[23] http://www.outsidethebeltway.com/saudi-king-salman-shakes-up-royal-family-succession/ diakses pada 30 April 2015, pukul 06.36 WIB.

[24] ceasefiremagazine.co.uk. Opcit.

[25] http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872#sthash.qwKECJBo.dpuf diakses pada 30 April 2015, pukul 10.15 WIB.

[26] http://rt.com/op-edge/248269-yemen-oil-saudi-mandeb-strait/ diakses pada 26 April 2015, pukul 10.18 WIB.

[27]www.global.research.ca. Opcit.

[28] Ibid.

[29] teori konstruktivis diasumsikan bahwa tidak ada kenyataan sosial yang objektif, yang ada hanyalah intersubjektif; di mana hubungan antar aktor merupakan hasil konstruksi yang dipahami bersama. Dalam Steans, Jill, dan Lloyd Pettiford. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

[30] http://www.meforum.org/5159/sunni-shiite-war diakses pada 25 April 2015, pukul 20.05 WIB.

[31] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316 diakses pada 26 April 2015, pukul 15.02 WIB.

[32] ceasefiremagazine.co.uk. Opcit.

[33] http://www.meforum.org/3713/gulf-states-american-support diakses pada 15 April 2015, pukul 21.35 WIB.

[34] http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 15 April 2015, pukul 21.20 WIB.

0 Comments

POLITIK LUAR NEGERI AS TERHADAP YORDANIA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA PERIODE 2009-2014

ANALISA POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DALAM INTERVENSI YAMAN

Translate

About me

Follow Me On Social Media

Follow My Blog :)

Label

Arsip Blog

Popular Posts

My Blog Viewers

Visitors

This Blog is protected by :

My Youtube

Subscribe