Grand Strategy merupakan suatu konsep yang dirancang dengan  menghubungkan seluruh sumber kekuatan negara untuk mencapai tujuan politik.[1] Dalam hal ini, rancangan grand strategy Turki sangat dipengaruhi oleh aspek geografi dan sejarah. Dari segi geografi, Turki berada di persimpangan tiga benua yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika yang terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di bagian Eropa Tenggara. Wilayah Asia dan Eropa dipisahkan oleh laut Marmara yang menjadi bagian dari wilayah Turki. Di sebelah barat, Turki berbatasan dengan Yunani dan Bulgaria, di sebelah timur dengan Rusia dan Iran, dan di sebelah selatan dengan Irak, Suriah, dan Azerbaijan. Turki juga diapit oleh wilayah Balkan, Kaukasus, dan Timur Tengah. Ditambah lagi, wilayah Turki dilengkapi dengan kekayaan laut Marmara dengan iklim maritim yang sangat baik yang berkontribusi sebagai jalur perdagangan dan pangkalan armada laut. Posisi geografis Turki yang unik ini berimplikasi terhadap kebijakan geopolitik Turki yang tak jarang dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi pada masa kerajaan Turki Ottoman.[2]
Berdasarkan aspek sejarah, Republik Turki mewarisi sejumlah permasalahan dengan negara tetangganya akibat ekspansi yang pernah dilakukan oleh kerajaan besar yang pernah mendiami wilayah Turki seperti kerajaan Byzantium dan Ottoman.[3] Akibatnya, pada tahun 1923, Republik Turki berdiri di tengah lingkungan yang kurang bersahabat. Oleh karena itu, Turki memerlukan rancangan grand strategy untuk menjaga keberlangsungannya dalam dunia internasional.
Sejak berdirinya Republik Turki hingga akhir Perang Dingin pada tahun 1991, grand strategy yang dianut oleh Turki adalah Kemalism atau Reformasi Kemalis yang diperkenalkan oleh Mustaffa Kemal Atatürk.[4] Reformasi Kemalis secara substansi telah mengakar dan merubah tatanan politik, budaya, dan sistem ekonomi Turki yang sebelumnya didasarkan pada nilai-nilai Islam di masa pemerintahan Turki Ottoman berganti menjadi nilai-nilai Barat atau yang disebut juga dengan Europeanization.[5]
Selama masa Perang Dingin, identitas pro-Barat yang diperkenalkan oleh Atatürk kembali menguat salah satunya dengan keterlibatan Turki dalam proyek Marshall Plan yang digagas oleh Amerika Serikat (AS). Proyek ini memberikan peluang terhadap integrasi Turki dan Eropa, di mana Turki turut berkontribusi dalam the Committee for European Economic Co-operation (CEEC), the European Recovery Programme (ERP), Organisation for European Economic Co-operation (OEEC).[6] Selain terlibat dalam proyek  Marshall Plan, Turki ikut bergabung ke dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang merupakan pakta pertahanan sekutu pada tahun 1952.[7] Keikutsertaan Turki dalam NATO mulai menunjukkan keterbukaan relasi antara Turki dan Uni Eropa dalam bidang keamanan, di mana Turki turut berkontribusi dalam melawan ekspansi Uni Soviet ke wilayah Eropa dan Mediterania.[8]
Nilai-nilai Barat (Europeanization) yang menguat pada masa Perang Dingin juga mengarahkan Turki pada keinginan untuk bergabung ke dalam European Economic Community (EEC). Turki akhirnya mengajukan proposal keanggotaannya secara resmi pada 14 April 1987.[9] Komisi Eropa kemudian merespon permintaan Turki pada tahun 1989 dengan penangguhan pembahasan keanggotaan.[10] Penangguhan tersebut kemudian dibahas kembali pada pada tahun 1990an ketika pasar tunggal di Eropa (Uni Eropa) telah beroperasi.[11] Pada tahun 1995, negosiasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan masuknya Turki dalam EU customs union pada tahun 1995, tepat tiga tahun setelah beroperasinya Uni Eropa.[12]
Masuknya Turki dalam EU customs union menjadikan negara ini semakin dekat dengan Uni Eropa terutama dari segi ekonomi dan perdagangan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, Turki mengalami pengikisan grand strategy Kemalism.[13] Hal ini diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, Turki mengalami krisis pemerintahan. Pemerintahan Turki yang pada waktu itu didominasi oleh kekuatan militer telah gagal mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil.[14] Sedangkan dari faktor eksternal, Turki dihadapkan pada perubahan sistem sejak runtuhnya Komunis Soviet, di mana sekutu terkuat Turki yaitu Eropa dan Amerika Serikat (AS) merubah fokus kebijakan luar negeri mereka dari bidang keamanan menjadi kerjasama ekonomi global.[15] Perubahan ini membawa cultural shock terhadap konsep grand strategy Kemalism yang masih berfokus pada keamanan. Sehingga pada tahun 1990-an, kebijakan luar negeri Turki dihadapkan pada sebuah tantangan global yang mengharuskan Turki untuk melakukan pertimbangan kembali terhadap orientasi grand strategy Kemalism.[16]
Sejak kemenangan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dalam pemilu 2002, telah terjadi perubahan orientasi grand strategy Turki. Perubahan tersebut terjadi setelah munculnya sebuah doktrin yang dikenal dengan strategic depth. Doktrin tersebut merupakan manifestasi dari gagasan Ahmet Davutoğlu pada tahun 2001.[17] Davutoğlu berargumen bahwa dengan memiliki strategic depth, Turki dapat menerapkan kebijakan multidimensi dan mengklaim peran sentral dalam politik gobal.[18] Selain itu, doktrin ini juga menekankan pada perubahan dari kebijakan luar negeri Turki yang militeristik menjadi penekanan pada kekuatan soft power dengan mempromosikan kebijakan ekonomi, demokratisasi, dan resolusi konflik.[19]  Hal ini semakin diperkuat dengan argumen dari Davutoğlu bahwa,[20]
“Turkey enjoys multiple regional identities and thus has the capability as well as the responsibility to follow an integrated and multidimensional foreign policy. The unique combination of our history and geography brings with it a sense of responsibility to contribute actively towards conflict resolution and international peace and security in all these areas is a call of duty arising from the depths of a multidimensional history for Turkey.”
[Turki menikmati beragam identitas regional dan Turki memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk mengikuti sebuah kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan multidimensional. Adanya kombinasi sejarah dan geografi kami yang unik menghadirkan rasa tanggungjawab untuk berkontribusi secara aktif terhadap resolusi konflik, perdamaian internasional, dan keamanan di semua bidang, hal ini merupakan sebuah panggilan bagi Turki yang muncul dari kedalaman sejarah multidimensi.]

Pernyataan Davutoğlu tersebut menjelaskan bahwa doktrin strategic depth turut dipengaruhi oleh faktor sejarah dan geografi. Dalam hal ini, Davutoğlu menyuarakan kembali Ottomanisme baru dengan memperpanjang pengaruh kebijakan luar negeri Turki hingga melampui batas kekuasaan Ottoman serta memperkenalkan kembali nilai-nilai Islam.[21] Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Turki kali ini tidak hanya berkiblat pada satu sisi yaitu Barat, namun juga telah melebarkan sayapnya hingga wilayah Balkan, Kaukasus, Asia, dan Timur Tengah.[22] Davutoğlu menggagas strategic depth dalam 4 prinsip utama. Keempat prinsip tersebut antara lain:[23]
1.    Security Freedom Balance
 Prinsip kebijakan luar negeri ini mengemukakan bahwa konsep keamanan Turki berupaya menjadi penyeimbang konsep keamanan global. Pasca tragedi WTC, Amerika berupaya memperketat keamanannya dalam kebijakan anti teror yang secara tidak langsung telah memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak kebebasan.[24] Berbeda dengan Amerika yang membatasi kebebasan, Turki justru semakin gencar menyuarakan kebebasan pasca tragedi tersebut.[25] Selain itu, Turki juga semakin gencar menyuarakan demokrasi terutama setelah terjadinya reformasi dalam legislasi hukum Turki sebagai pengaruh dari proses aksesi keanggotaan Turki di Uni Eropa.
2.    Zero Problem with Neighbors
Prinsip ini mendorong Turki untuk memperbaiki hubungan dengan semua negara tetangganya. Perbaikan hubungan tersebut ditujukan untuk menciptakan stabilitas keamanan bagi Turki. Perbaikan hubungan tersebut mengacu pada 6 aspek yaitu, 1) keamanan bersama, 2) integrasi ekonomi, 3) menjaga koeksistensi, 4) intensitas kerjasama politik yang tinggi, 5) kesadaran regional yang tinggi, 6) memahami hubungan antara keamanan dan stabilitas.[26] Dengan kata lain, Turki berupaya untuk mengembangkan hubungan politik dan ekonomi yang kuat serta mempromosikan perdamaian dan harmonisasi dengan negara tetangganya.
3.    Multi-dimensional Policy
Prinsip ini menekankan Turki sebagai center state, di mana kebijakan luar negeri Turki tidak lagi dikonsepkan hanya sebatas pada suatu negara atau wilayah regional tertentu serta tidak lagi berfokus hanya pada satu isu. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Turki terlihat tidak lagi hanya berkiblat pada negara-negara Barat, namun juga telah menjamah ke berbagai negara dan wilayah regional lainnya.[27] Di samping itu, kebijakan luar negeri Turki juga tidak lagi hanya berfokus pada isu keamanan saja, namun juga ikut terlibat dalam berbagai isu lainnya seperti isu ekonomi, diplomasi, dan lain sebagainya.[28]
4.    Proactive Diplomacy dan Rhythmic Diplomacy
Prinsip ini mendorong Turki untuk mempelopori setiap upaya penyelesaian konflik dalam rangka untuk mengembangkan hubungan baik dengan negara lain. Dalam hal ini, Turki turut berkontribusi secara aktif terhadap dialog politik, resolusi konflik, perdamaian internasional, dan keamanan. Melalui rhythmic diplomacy, Turki turut berperan aktif dalam semua lembaga internasional dan isu global. Rhythmic diplomacy juga dirancang untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri Turki terhadap perkembangan diplomatik yang dinamis.[29]    
Secara umum, doktrin strategic depth telah membawa perubahan terhadap kebijakan luar negeri Turki. Perubahan tersebut dapat dilihat dari transformasi kebijakan luar negeri Turki selama Perang Dingin yang berperan sebagai sekutu Barat dalam melawan ekspansi Uni Soviet kini telah telah berubah menjadi lebih dinamis.[30] Perubahan dinamis tersebut dapat dilihat dari upaya Turki menjalin hubungan baik dan kedekatan dengan negara tetangganya salah satunya yaitu Rusia.[31] Meskipun demikian, dalam gagasannya mengenai strategic depth, Davutoğlu menyatakan bahwa,[32]
“We cannot leave our destiny in the hands of others…The critical term here is inclusiveness; we have to be inclusive because we are everyone-we are the Caucasus, we are the Balkans, we are the Middle East, and we are Europe.”
[Kita tidak bisa meninggalkan takdir di tangan yang lain... Istilah yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah inklusivitas; kita harus inklusif karena kita adalah untuk semua - kita adalah Kaukasus, kita adalah Balkan, kita adalah Timur Tengah, dan kita adalah Eropa.]


Pernyataan Davutoğlu tersebut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Turki bersifat inklusif sehingga turut menjadi bagian dari wilayah lainnya. Meskipun demikian, Davutoğlu masih menyatakan bahwa Turki adalah Eropa. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai keinginan Turki yang masih belum pudar untuk menginginkan status keanggotaan penuh di Uni Eropa. Turki masih mengupayakan proses aksesinya. Hingga pada tahun 2014, baru 14 bab dari 35 bab Acquis Communautaire[33] yang baru dibuka untuk Turki.[34] 




[1] Joshua Alvarez, The Grand Strategy of The Republic Turkey, Center for International Security and Cooperation, Stanford University, (2012). 19.
[2] Austin, “The Geopolitics Of Turkey : Searching for More.” Stratfor, (2010), 2-11.
[3] Joshua Alvarez, The Grand Strategy of The Republic Turkey, Center for International Security and Cooperation, Stanford University, (2012). 19.
[4] Utkan, Kocatürk. Atatürk’s Revolutions And Modernization.Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı. 2013. Artikel [on-line] tersedia di  http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-13/ataturks-revolutions-and-modernization ; Internet; diakses 24 Februari 2016.
[5] Ibid.
[6] Şaban Çalış,“Turkey's Integration with Europe : Initial Phases Reconsidered.” SAM (Centre for Strategic Research), (2000), 8.
[7] Gülnur Aybet. “The Evolution of NATO’s Three Phases and Turkey’s Transatlantic Relationship.” the Turkish Ministry of Foreign Affairs’ Center for Strategic Research, Perceptions, vol. XVII, no. 1, (2012).
[8] Hüseyin Bağcı. “Changing Geopolitics and Turkish Foreign Policy.” Internationales Institut für Liberale Politik Wien, (Mei 2009), 5.
[9] Şaban Çalış,“Turkey's Integration with Europe : Initial Phases Reconsidered.” SAM (Centre for Strategic Research), (2000), 84-85.
 [10] Barry Rubin dan Ali Çarkoğ lu, Turkey and the European Union: Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, (London: Frank Cass, 2003), 4.
[11] Ibid.
[12] Nicholas Rogers, A Practitioner's Guide to the Ec-Turkey Association Agreement. (London: Kluwer Law International, 2000), 212.
[13] Joshua Alvarez, The Grand Strategy of The Republic Turkey, Center for International Security and Cooperation, Stanford University, (2012). 28,38,48.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Loannis N. Grigoriadis, “The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern Studies Programme, Hellenic Foundation For European And Foreign Policy (ELIAMEP), (April, 2010), 4-5.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Valerij Špak, “The Model of Turkish Foreign Policy: Opening New Horizons,” Lithuanian Annual Strategic Review,Vol. 12,  (2013-2014), 93-94.
[24] Murat Yeşiltaş dan Ali Balcı, “A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A Conceptual Map,” Center for Strategic Research, Republic of Turkey Ministry pf Foreign Affairs, SAM Paper No.7, Mei (2013),  11-15.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Joshua W. Walker, “Learning Strategic Depth: Implications of Turkey’s New Foreign Policy Doctrine”, Insight Turkey, Vol. 9. No. 3. (2007), 32.
[31] Ibid.
[32] Rebecca Adams Brubaker, Ayşe Kadıoğlu, Kerem Öktem, dkk, “Turkey's Foreign Policy in A Changing World: Old Alignments and New Neighbourhoods,” International Conference Reposrt, St Antony’s College, University of Oxford, (2010), 51.
[33] Merupakan serangkaian aturan hukum Uni Eropa yang berisi ketentuan mengenai perjanjian, hukum, peradilan, deklarasi dan resolusi, instrumen kebijakan luar negeri, dan aturan keamanan yang wajib diadopsi oleh negara kandidat sebagai prasyarat untuk menjadi anggota Uni Eropa
[34] Nathalie Tocci. Turkey and the European Union, A Journey in the Unknown. (Washington, D.C: Brookings, 2014), 2-4.






Analisis relasi Turki dan Uni Eropa dapat dilihat dari faktor geopolitik yang mempengaruhi keduanya. Faktor geopolitik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis baik berupa posisi strategis, kondisi iklim, sumber daya alam, populasi, sejarah negara-bangsa, maupun identitas.[1] Faktor geopolitik menjadi bagian penting dalam menjelaskan relasi Turki dan Uni Eropa dikarenakan kedekatan posisi geografis antar keduanya. Berdasarkan letak geografis, Turki berada di persimpangan tiga benua yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika yang terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di bagian Eropa Tenggara. Wilayah Asia dan Eropa dipisahkan oleh laut Marmara yang menjadi bagian dari wilayah Turki. Di sebelah barat, Turki berbatasan dengan Yunani dan Bulgaria, di sebelah timur dengan Rusia dan Iran, dan di sebelah selatan dengan Irak, Suriah, dan Azerbaijan. Turki juga diapit oleh wilayah Balkan, Kaukasus, dan Timur Tengah. Ditambah lagi, wilayah Turki dilengkapi dengan kekayaan laut Marmara dengan iklim maritim yang sangat baik yang berkontribusi sebagai jalur perdagangan dan pangkalan armada laut. Posisi geografis Turki yang unik ini berimplikasi terhadap kebijakan geopolitik Turki yang tak jarang dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi pada masa kerajaan Turki Ottoman.[2]
Tidak hanya posisi geografis, geopolitik Turki juga dipengaruhi oleh faktor sejarah kekuasaan Turki Ottoman. Turki Ottoman merupakan sebuah kerajaan Islam yang berpusat di Turki dengan wilayah kekuasaan yang luas hingga ke sebagian daratan Eropa. Sejarah Turki Ottoman semakin mewarnai kebijakan geopolitik Turki yang kemudian menghasilkan perdebatan terutama mengenai relasi Turki dan Uni Eropa pada tahun 1990an.[3] Perdebatan ini akhirnya berujung pada kebijakan pro-Barat atau westernisasi yang diperkenalkan oleh pemerintahan Mustaffa Kemal Atatürk pada tahun 1923, di mana Atatürk mendirikan negara Republik Turki setelah berakhirnya kekuasaan Turki Ottoman yang kalah dalam Perang Dunia I.[4]
Kebijakan pro-Barat ini terus berlanjut hingga masa Perang Dingin, di mana Turki ikut terlibat dalam proyek Marshall Plan. Proyek ini memberikan peluang terhadap integrasi Turki dan Eropa, di mana Turki turut berkontribusi dalam the Committee for European Economic Co-operation (CEEC), the European Recovery Programme (ERP), Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) dan The Council of Europe.[5] Amerika Serikat (AS) mendorong Turki untuk menjadi bagian dari projek Marshall Plan dikarenakan alasan strategis guna mencegah ekspansi Uni Soviet.[6] Selain itu, keikutsertaan Turki dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada tahun 1952 juga semakin mendekatkan Turki dengan Eropa.
Kedekatan dari segi geopolitik tersebut kemudian menghantarkan Turki pada keinginan untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Turki akhirnya mengupayakan keanggotaannya yang secara resmi diajukan sejak 14 April 1987. Keinginan Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa semakin besar seiring dengan meningkatnya kepentingan Turki terhadap Uni Eropa. Kepentingan tersebut antara lain :
a.         Kepentingan Identitas
Kepentingan identitas yang dimaksud adalah identitas pro-Barat yang ditanamkan oleh Atatürk dan telah mengakar sebagai sebuah ideologi yang dikenal dengan Kemalism atau Reformasi Kemalis.[7] Reformasi Kemalis secara substansi telah mengakar dan merubah tatanan politik, budaya, dan sistem ekonomi Turki yang sebelumnya didasarkan pada nilai-nilai Islam di masa pemerintahan Turki Ottoman.[8] Hal ini semakin diperkuat melalui pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Turki, Necmettin Sadak yang menegaskan bahwa revolusi Atatürk menjadi alasan kuat Turki untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa.[9] Ditambah lagi, revolusi Atatürk yang berorientasi Barat didukung dengan adanya pengaruh geopolitik yang semakin mendekatkan Turki dengan Eropa. Sehingga tidak dipungkiri, jika di masa awal berdirinya, Turki berupaya untuk mengatur kebijakan yang mengarah ke Eropa. Hal ini dapat dilihat dari penerapan gaya sekularisme dalam sistem pemerintahan Turki.[10]

b.        Kepentingan Ekonomi
Faktor ekonomi juga menjadi kepentingan Turki untuk menjadi bagian dari keanggotaan Uni Eropa. Kondisi perekonomian Turki yang memburuk di awal Perang Dingin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki pada masa awal terbentuknya Uni Eropa.[11] Turki pernah mengalami krisis pada tahun 1980an.[12] Krisis ini disebabkan karena tingginya tingkat inflasi yang dialami Turki sejak tahun 1970an, di mana gross national product (GNP) Turki hanya berkisar 0,5% pada tahun 1979 dan 2,8% pada tahun 1980.[13] Untuk menstabilkan kembali perekonomiannya, Turki mendevaluasi lira sebesar 100% selama dua tahun.[14]
Kondisi perekonomian Turki yang mengalami kemunduran pada masa Perang Dingin menjadikan Turki harus menata kembali sistem perekonomian dan perdagangannya, di mana Turki menargetkan Eropa sebagai pangsa pasar yang menguntungkan sekaligus sebagai penyalur foreign aid yang potensial.[15] Pada tahun 1995, Turki akhirnya berhasil masuk dalam EU customs union. Masuknya Turki dalam  EU Customs Union menandai permulaan hubungan perdagangan dengan Uni Eropa.[16] Berdasarkan data dari Worl Bank, terdapat beberapa hasil evaluasi kerjasama customs union antara Turki dan Uni Eropa, antara lain : 1) kerjasama customs union lebih menguntungkan dibandingkan dengan kerjasama kesepakatan pasar bebas (free trade agreement) antar keduanya; 2) customs union memberikan kesempatan perluasan kesepakatan bidang pertanian primer yang dapat menguntungkan Turki, di mana pertanian merupakan sektor utama Turki yang menyumbangkan sekitar 10% GDP Turki; dan 3) terbukanya peluang pengadaan instansi pemerintah Turki.[17]
Integrasi Turki dalam customs union memberikan keuntungan ekonomi yang cukup signifikan. Meskipun demikian, Turki masih mengharapkan status keanggotaan penuh di Uni Eropa. Karena dengan menjadi anggota penuh Uni Eropa, Turki dapat meningkatkan perdagangannya dengan berbagai negara anggota Uni Eropa tanpa hambatan tarif maupun non-tarif.[18] Di samping itu, posisi keanggotaan penuh di Uni Eropa juga dapat memberikan peluang transfer teknologi dan investasi bagi Turki. Turki dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengingat tingginya tingkat populasi generasi muda di Turki yang mencapai 16,6% jika dibandingkan dengan negara-negara di Uni Eropa pada tahun 2013.[19] 

c.         Kepentingan Politik
Keinginan Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa juga didorong oleh kepentingan politik. Kepentingan ekonomi saja dinilai masih belum cukup untuk menjelaskan relasi Turki dan Uni Eropa. Tahun 1980-an menjadi tahun perkembangan perpolitikan Turki yang mulai digerakkan oleh Presiden Republik Turki Turgut Özal (1989-1993) dengan meliberalisasi ekonomi Turki dan menjalin kedekatan dengan Eropa.[20] Özal menyadari pentingnya membangun relasi dengan Eropa selama periode Perang Dingin. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa geopolitik selama Perang Dingin telah menguatkan kembali identitas pro-Barat dalam kehidupan politik Turki, di mana hal ini dipicu oleh adanya ancaman okupasi Komunis Soviet.[21] Selama Perang Dingin, Turki turut berkontribusi dalam program Marshall Plan yang merupakan rancangan barat untuk mengantisipasi domino effect[22] dan menyebarluaskan demokrasi.[23] Sejak saat itu, demokrasi turut menjadi prasyarat keanggotaan Uni Eropa sekaligus menjadi kepentingan Turki untuk memperkuat kedudukan sipil dan mencegah dominasi kekuatan militer.
Selama Perang Dingin, Turki dipandang sebagai negara yang memiliki kekuatan regional baru (emerging regional power) yang cukup dipertimbangkan, negara ini bahkan turut berkontribusi dalam the Emerging European Security and Defense Policy (ESDP) untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan Eropa.[24] Sebagai kekuatan regional baru, Turki berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan powernya, untuk itu negara ini membutuhkan Uni Eropa. Dengan menjadi anggota Uni Eropa, Turki tidak hanya dapat meningkatkan powernya tapi juga memperkuat posisi tawarnya baik di ranah regional maupun multilateral.[25] Dengan kata lain, status Turki akan semakin kuat dengan memiliki akses penuh, jika Turki berhasil diterima sebagai anggota Uni Eropa.
Status keanggotaan resmi dalam Uni Eropa juga dapat memberikan peluang bagi Turki untuk memasukkan kepentingannya dalam kebijakan Uni Eropa.[26] Peluang yang cukup diperhitungkan oleh Turki untuk mengatasi persoalan-persoalan penting seperti penanganan pengungsi, permasalahan diaspora Turki di negara-negara Eropa, kasus visa, dan kerjasama energi.[27]  Ditambah lagi, Turki dapat menjadi salah satu negara yang cukup berpengaruh dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa dikarenakan tingkat populasi Turki yang cukup tinggi.[28]
Beragamnya kepentingan nasional Turki menjadi alasan kuat bagi negara ini untuk berupaya menjadi anggota Uni Eropa. Turki akhirnya mengupayakan keanggotaannya yang secara resmi diajukan sejak 14 April 1987. Meskipun telah mengajukan proposal keanggotaan pada tahun 1987, namun aksesi resmi baru dibuka untuk Turki pada tahun 2005. Perundingan aksesi keanggotaan Turki dilakukan dengan serangkaian kesepakatan terkait dibuka atau tidaknya Acquis Communautaire bagi negara kandidat. Acquis Communautaire merupakan serangkaian aturan hukum Uni Eropa yang berisi ketentuan mengenai perjanjian, hukum, peradilan, deklarasi dan resolusi, instrumen kebijakan luar negeri, dan aturan keamanan yang wajib diadopsi oleh negara kandidat sebagai prasyarat untuk menjadi anggota Uni Eropa.[29]
Turki merupakan satu-satunya negara kandidat yang paling lama diterima sebagai anggota Uni Eropa. Meski demikian, Turki masih tetap mempertahankan keanggotaannya. Bahkan meski mengalami stagnasi dalam proses aksesi keanggotaan Turki selama 6 tahun terakhir, Turki masih tetap mengupayakan aksesi dengan merancang EU Strategy.[30]
Upaya strategi yang dilakukan oleh Turki tersebut memberikan gambaran bahwa Turki masih menginginkan status keanggotaan di Uni Eropa. Meskipun negara ini terbilang cukup lama diterima sebagai anggota Uni Eropa dibanding negara lainnya, namun Turki tetap berupaya meyakinkan Dewan Eropa untuk mempercepat proses aksesi. Akan tetapi, munculnya beberapa hambatan mengakibatkan proses aksesi Turki berjalan lambat, hingga pada tahun 2014, hanya 14 bab dari 35 bab Acquis Communautaire yang baru dibuka untuk Turki.[31]




[1] Martin Griffiths, Terry O'Callaghan, dan Steven C. Roach, International Relations : The Key Concepts, (New York: Routledge, 2008), 122-123.

[2] Austin, “The Geopolitics Of Turkey : Searching for More.” Stratfor, (2010), 2-11.
[3] Pinar Bilgin, “A Return to ‘Civilisational Geopolitics’ in the Mediterranean? Changing Geopolitical Images of the European Union and Turkey in the Post-Cold War Era”, Frank Cass, Geopolitics, Vol.9, No.2., Summer (2004), 277.
[4] Carl Dahlman. “Turkey’s Accession to the European Union: The Geopolitics of Enlargement.” Journal of Economic Literature, (2007), 555.
[5] Şaban Çalış,“Turkey's Integration with Europe : Initial Phases Reconsidered.” SAM (Centre for Strategic Research), (2000), 8.
[6] Senem Üstün, “Turkey and The Marshall Plan: Strive for aid.” The Turkish Year Book , Vol. XXVII. (1997), 31.
[7] Utkan, Kocatürk. Atatürk’s Revolutions And Modernization.Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı. 2013. Artikel [on-line] tersedia di  http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-13/ataturks-revolutions-and-modernization ; Internet; diakses 24 Februari 2016.
[8] Kocatürk. Atatürk’s Revolutions And Modernization.
[9] Çalış, “Turkey's Integration with Europe : Initial Phases Reconsidered.”, 8.
[10] Syarif Taghian, Erdogan, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi Damaskus, 2011), 60.
[11] Geoffrey L, Lewis, Turkey (Nations of the Modern World), (New York: Frederick A Praeger, 1955), 175-177.
[12] Bernard Hoekman dan Sübidey Togan. Turkey : Economic Reform and Accession to the European Union, (Washington: the World Bank and the Centre for Economic Policy Research, 2005), 6.
[13] Hoekman dan Togan, Turkey : Economic Reform and Accession, 6.
[14] Hoekman dan Togan, Turkey : Economic Reform and Accession, 6.
[15] Çalış, “A Key for Understanding Turkey’s Membership Policy”, 84-85.
[16] Gillson, Rowe, dan Ozdemir, Evaluation of The EU-Turkey Customs Union, 2.
[17] World Bank team. “Evaluation of the EU-TURKEY Customs Union.” the Programmatic Trust Fund for World Bank Report No. 85830-TR,  (28 Maret, 2014), 57-58.
[18] Fatih Mehmet Sayın, Valeri Modebadze, “Why Turkey Should Join The European Union: Arguments In Favor Of Turkish Membership”, Journal of Liberty and International Affairs, Vol. 1, No. 2, (2015), 2-4.
[19] Sayın, Modebadze, “Why Turkey Should Join The European Union”, 2-4.
[20] Alaranta, “Turkey Under the AKP”, 6.
[21] Alaranta, “Turkey Under the AKP”, 6.
[22] Domino effect yang dimaksud merupakan sebuah konsep yang digunakan terhadap penyebaran komunis selama Perang Dingin, di mana jika suatu negara sudah jatuh ke tangan komunis maka negara lain dikhawatirkan juga akan jatuh ke tangan komunis. Kekhawatiran tersebut mendorong Amerika Serikat (AS) melancarkan sebuah kebijakan untuk menghalangi perkembangan dan penyebaran komunis. 
[23] Çalış, “A Key for Understanding Turkey’s Membership Policy”, 1-4.
[24] Fırat Bayar, “Membership of Turkey to the European Union: An Added Value, not a Burden.” Journal on European Perspectives of the Western Balkans, Vol. 3, No. 2 (5), (Oktober, 2011), 41.
[25] Meltem Baç Müftüler, “Turkey as an Emerging Power: An analysis of its Role in Global and Regional Security Governance Constellations”, EUI Working Paper RSCAS No. 52, (2014), 4.
[26] Bayar, “Membership of Turkey to the European Union”, 33.
[27] Bayar, “Membership of Turkey to the European Union”, 33.
[28] Yalcin Diker. Turkey's Accession to the EU : the Perspectives of Turkish Political Elites. (8 Januari 2016), 35.
[29] Faucompret dan Konings, Turkish Accession to the EU, 95.
[30]Republic of Turkey Ministry for EU Affairs, “Turkey's European Union Strategy”, (September 2014), 3-4.
[31] Tocci, Turkey and the European Union, A Journey in the Unknown. 2-4.