Reviewed by : Meisarah Marsa

           
        Hubungan Uni Eropa dan Afrika dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan secara signifikan terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Uni Eropa umumnya, dipandang oleh Afrika secara umum sebagai pemain internasioanl yang progresif di bidang perdamaian dan promosi demokrasi. Tulisan yang dirangkai oleh Lorenzo Fioramonti ini menjelaskan lebih lanjut tentang gambaran hubungan Uni Eropa dan Afrika terutama dalam aspek ekonomi dan politik, persepsi masyarakat Afrika terhadap Eropa. Dalam tulisan Fioramonti juga dimuat gambaran umum dari survey opini publik, wawancara, dan ulasan media dalam analisa dua kasus yaitu di Kenya dan Afrika Selatan pada tahun 207 dan 2008.

Pada tahun 2000, perjanjian Cotonou telah menggantikan perjanjian preferensial sebelumnya dalam konvensi Lome sejak tahun 1970an. Sedangkan untuk hubungan politik ekonomi telah dipengaruhi oleh pembentukan Uni Afrika (AU) pada tahun 2002 yang dapat memudahkan interaksi dalam bidang pembangunan lembaga, promosi demokrasi dan perlindungan HAM. Dan sejak tahun 2003, Uni Eropa telah meluncurkan serangkaian misi perdamaian di bawah naungan European Security and Defence Policy (ESDP). Sebagian besar misi ini ditargetkan untuk Afrika.

Pada tahun 2007, Uni Eropa kemudian mengembangkan negosiasi yang lebih intensif dengan masing-masing negara di Sub Sahara Afrika dengan maksud mengadopsi EPA. Namun, pada proses negosiasi tersebut terjadi ketidaksepakatan di mana hanya sebagian negara Afrika saja yang menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Perjanjian EPA menimbulkan kontroversi terkait apakah perjanjian dapat merugikan karena efek liberalisasi perdagangan. Namun, dampak negatif ini bisa saja dihindari melalui upaya integrasi regional di Afrika. Selain itu, intitusi militer juga dibentuk untuk mencegah konflik dan melindungI HAM. Uni Eropa juga telah mengingkatkan alokasi keuangan dalam upaya peningkatan perdamaian di Afrika. Hal ini menandakan peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan diplomatik antara Uni Eropa dan Afrika. Namun, relevansi kinerja Uni Eropa terhadap Afrika juga tidak lepas dari perdebatan.

Opini publik Afrika yang semakin menyadari keterbatasan Uni Eropa dalam menghadapi penjagaan perdamaian, memberikan bantuan demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh aktivis Afrika Selatan, Kumi Naidoo. Selain itu, dilihat dari ruang lingkupnya, peran yang dimainkan oleh Uni Eropa sangat jelas berbeda antara di Kenya dan Afrika Selatan. Di Kenya, peran Uni Eropa di bidang perdamaian dan demokrasi lebih ditonjolkan berbeda denga wilayah Afrika Selatan di mana peran Uni Eropa tidak terlalu terlihat dalam aspek demokrasi dan perdamaian melainkan melalui ekonomi. Afrika Selatan sebagai kekuatan ekonomi dan politik besar di Afrika dengan kelembagaan yang kuat menjadikan peran Uni Eropa tidak begitu terlihat.  Namun, pada tingkat AU, peran politik dari Uni Eropa dihargai meskipun terdapat kontroversi berkenaan dengan persyaratan politk dan sanksi.

Peran Uni Eropa dalam KTT Afrika terlihat lebih seimbang dengan peran aktor eksternal lainnya. Atau dengan kata lain, peran Uni Eropa secara tidak langsung mulai berkurang dengan adanya keterikatan aktor eksternal lain dengan Afrika seperti China dan India. Selain itu, kegagalan negosiasi EPA juga turut mempengauhi kredibilitas jangka panjang promosi perdamaian Uni Eropa dan demokrasi. Hal ini dengan jelas telah mengikis peran Uni Eropa di Afrika. Faktor lainnya yang turut mengikis peran Uni Eropa yaitu perdagangan intra Afrika dan kerjasama Selatan-Selatan yang dimafaatkan oleh para pemimpin Afrika untuk mengamankan perdagangan.

            Dalam realisasinya, hubungan Uni Eropa dan Afrika semakin sulit dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah akibat kegagalan Perjanjian Kemitraan Ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan Uni Eropa dan Afrika dalam jangka panjang. Beberapa faktor lainnya adalah adanya saingan Uni Eropa seperti China yang juga mengupayakan kerjasama namun, tidak begitu memmentingkan persyaratan politik seperti Uni Eropa. Dalam bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa, persyaratan politik seperti penerapan Hak Asasi Manusia dan demokrasi juga termasuk dalam perjanjian perdagangan. Hal ini menjadi bahan perdebatan oleh pemerintah Afrika terutama bagi mereka yang menginginkan perjanjian tanpa syarat sepertihalnya penawaran oleh China. Secara tidak langsung hal ini telah menciptakan persaingan antara Uni Eropa dan China.

            Untuk dapat memberikan pengaruhnya di Afrika, Uni Eropa harus memperkuat konsistensi antara perdagangan dan demokrasi dengan melakukan upaya promosi yang jauh lebih baik dan juga mempromosikan integrasi daerah antar negara-negara yang memiliki catatan demokrasi yang baik. Namun akan lebih baik jika dukungan demokrasi dan tata pemerintahan yang diupayakan oleh Uni Eropa tidak diikuti dengan sanksi atau persyaratan. Beberapa rekomendasi kebijakan untuk Uni Eropa yang dipaparkan oleh Fioramonti dalam tulisannya antara lain :

Reviewed by me

            
                Afrika merupakan sebuah benua dengan 53 negara merdeka yang unik dan memiliki sistem politik tersendiri. Menurut Alex dalam bukuna Sebuah Pengantar Politik Afrika menawarkan pendekatan komparatif untuk menganalisa politik negara – negara Afrika. Dalam bukunya, Alex Thomson melakukan identifikasi umum tentang karakteristik politik di Afrika. Buku ini dapat menjadi sumber dasar bagi mereka yang tertarik dengan politik pasca kolonial di Afrika.

            Politik di Afrika tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu sistem tunggal saja. Hal ini dikarenakan keunikan masyarakat Afrika yang diwakili dengan kepentingan kelompok yang beragam. Kepentingan ini akan mempengaruhi bagaimana asosiasi hubungan antar negara dengan masyarakat sipil. Namun, kepentingan antara negara dengan sipil tidak berimbang, di mana negara terkadang tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat sipi. Hal inilah yang kemudian memicu penentangan otoritas negara oleh masyarakat sipil. Selain itu, faktor sejarah dan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam menjelaskan permasalahan politik yang terjadi di Afrika. Negara – negara di Afrika memiliki kinerja ekonomi dan politik yang tidak stabil. Hal ini kemudian menjadi perdebatan para analis dalam melihat dampak positif dan negatif terhadap Afrika. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat campur tangan pihak asing seperti organisasi internasional, perusahaan transnasional dalam memainkan peran perkembangan politik pasca kolonial di Afrika.

            Dalam bukunya, Thomson mengemukakan pendekatan terhadap tiga aktor yang berbeda yaitu negara, masyarakat sipil, dan kepentingan eksternal. Yang mana ketiganya saling kompleks dan mengakibatkan kerenggangan hubungan antara negara dengan masyarakat sipil Afrika di beberapa dekade pertama pasca kemerdekaan Afrika. Dan kemudian di akhir 1980-an, negara - negara Afrika mulai bergeser ke dalam pemilu multi partai, di mana masyarakat sipil mulai membangun hubungan yang lebih menguntungkan dengan negara. Hubungan ini menjadi kajian yang menarik bagi para ilmuwan karena sebelumnya selama periode awal pasca kolonial hubungan negara dengan masyarakat sipil sangat renggang. Kerenggangan ini dapat disebabkan akibat kegagalan upaya negara yang mencoba menekan dan mendominasi masyarakat sipil. 

            Dekolonisasi oleh kerajaan Eropa pada sebagian besar kasus di wilayah Afrika mampu digulingkan secara kolektif. Hal ini dikarenakan menguatnya rasa nasionalisme antar kelompok, etno regional, serikat pekerja, msyarakat profesional dan masyarakat organisasi. Sehingga, ikatan etnis menjadi ikatan sosial yang terkuat selama era kolonial yang kemudian menjadi sumber mobilisasi kekuatan nasional untuk menggulingkan kolonialisme Eropa yang telah berkuasa selama 70 tahun atau lebih. Namun pada saat kemerdakaan, negara – negara Afrika menjadi lemah. Dampak warisan kolonial yang meninggalkan batas wilayah yang sewenang – wenang mendorong terjadinya konflik dan melahirkan keterbelakangan. Di mana hal ini juga didukung dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola ekonominya yang hanya bergantung pada sumber daya alam yang terbatas. Lemahnya politik negara tersebut juga dibuktikan dengan lemahnya legitimasi politik. Pemerintah negara Afrika yang kurang mampu menyediakan kebutuhan publik menjadi hambatan dalam perkembangan politik di Afrika. Hal ini kemudian diperparah dengan alat kelembagaan yang dibangun di atas pondasi politik yang lemah. Selain itu, budaya politik demokrasi dan pluralisme tidak diwariskan oleh kekaisaran Eropa. Sehingga tidak mengherankan bahwa negara – negara Afrika tidak mewarisi demokrasi liberal segera setelah kemerdekaan. Akibatnya, pemimpin politik memilih untuk memerintah melalui lembaga – lembaga yang lebih terpusat yang dinilai dapat menjadi strategi dalam upaya penyatuan masyarakat sipil dan pembangunan ekonomi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Afrika jatuh ke dalam sistem satu partai.

            Dalam era pemerintahan terpusat, pluralisme politik dibatasi. Akibatnya, banyak lembaga  masyarakat sipil yang terkooptasi, dilecehkan, bahkan dilarang. Pemerintah daerah juga menjadi perpanjangan tangan dari arahan pemerintah pusat, perusahaan publik didominasi oleh pemerintah pusat, kegiatan ekonomi diperkecil di sektor swasta, parlemen dan peradilan dirampas oleh eksekutif. Di mana kemudian, pihak eksekutif memiliki monopoli atas sebagian besar bahkan seluruh kegiatan politik. Sehingga, tidak ada mekanisme konstitusi yang dapat membatasi kekuatan eksekutif. Masyarakat sipil bahkan dikeluarkan dari proses politik. Kekuatan militer paling diuntungkan sebagai upaya meredam konflik internal. Hal ini kemudian membuat sebagi masyarakat sipil memilih untuk memisahkan diri dari arena politik dan terpaksa menerima kebijakan elit penguasa. Sehingga,  kepemimpinan menjadi sangat stabil di Afrika pasca kolonial selama para ‘Big Men’ berkuasa seperti Mobutu, Gaddafy, Kaunda, Moi, dan Houphouet Boigny yang hampir menjadi penguasa permanen dalam lanskap politik di  beberapa negara Afrika.    

            Dalam perjalanan politik, terdapat kerusakan serius akibat sentralisasi sehingga perlu ditemukan sumber legitimasi yang dapat memperkuat dan mempertahankan kekuasaan politik yang ada. Kebijakan patronase kemudian dijadikan sebagai upaya untuk ‘membeli’ legitimasi rakyat dengan imbalan distribusi barang dan jas kepada masyarakat sipil. Namun, kebijakan patronase ini tidak menutup peran kekuatan eksternal. Di mana kekuatan eksternal turut memastikan bahwa elit negara memperoleh akses ke sumber daya yang tersedia. Hal inilah yang menjadi landasan hubungan inetrnasional negara – negara Afrika dengan dunia internasional. Para pejabat pemerintah kemudian mengambil keuntungan melalui perdagangan dan bantuan dari pihak eksternal. Sehingga, penguasa sekana memperoleh imbalan yang lebih bear untuk melayani kepentingan masyarakat internasional dibandingkan dengan masyarakat domestiknya.  Di mana pada masa perang dingin, pihak eksternal merasa prihatin dengan kondisi Afrika selama aset SDA dipegang oleh elit penguasa.

            Pada akhir perang dingin dan dimulainya ‘New World Order’, bantuan internasional mulai berdatangan ke Afrika. Namun, pada saat yang sama terjadi krisis terhadap masalah ekonomi dengan berkurangnya pasokan SDA. Klien eksternal mulai mempertimbangkan kontrak patronase. Afrika kemudian mencapai masa krisis politik di mana legitimasi patronase mulai menampakkan kegagalan. Situasi semakin diperparah dengan tidak adanya mekanisme konstitusi yang memungkinkan relegitimasi sistem politik. Dalam beberapa kasus, negara mampu menekan kudeta namun dalam kasus lainnya otoritas negara mulai digulingka oleh sipil.

            Beberapa rejim berhasil mengatasi kudeta dengan mencoba merelegitimasi kekuasaan politik dengan menginisiasi kompetisi multi partai. Multi partai kemudian mulai marak di tahun 1990an. Namun tidak dipungkiri, beberapa Big Men tewas dalam masa transisi ini. Mereka yang selamat mencoba mengkonsolidasikan popularitas di antara para pemilih atau memanipulasi pemilu. Hal ini memberikan keuntungan kepada masyarkat sipil, di mana pemerintah kemudian lebih bertanggung jawab kepada rakyat mereka, lembaga pemerintah juga sudah mulai dipulihkan. Masyarakat sipil kemudian diizinkan untuk berpartisipasi dan turut terlibat dalam proses politik di Afrika. Untuk mempertahankan kondisi yang semakin stabil, Thomson menyarankan agar indikasi otoritarianisme dalam pemilu perlu diubah menjadi efisien dalam bentuk pemerintahan perwakilan. Karena hasil pemilu menjadi kemenangan tetap yang dapat membawa manfaat dari proses politik ke depannya.

My Review

Christopher Clapham dalam bukunya Africa and The International System mencoba menganalisa cara kerja politik internasional dari sudut pandang negara dan beberapa kelompok di bawah kekuatan global. Hubungan internasional cenderung mengedapankan negara sebagai aktor dominan yang secara rasional memiliki kebijakan untuk menghindari perang, melakukan pengelolaan ekonomi global. Dalam tulisannya, Clapham berfokus pada kondisi selama Perang Dingin di mana dengan jelas menggambarkan hubungan antar dua negara adidaya dan menekankan pentingnya hubungan dengan negara – negara industri yang ada di Eropa. Sebagian besar negara – negara di dunia terutama dalam konteks Sub Sahara Afrika digambarkan sebagai negara yang miskin, lemah dan terbelakang. Di samping itu, politik internasional kemudian mempengaruhi masyarakat dan pemerintahan di Afrika.  

            Hubungan internasional dari negara – negara Afrika sebagian besar telah menjadi independen sejak 1960-an. Namun, banyak dari negara – negara tersebut baik secara militer maupun ekonomi tidak mampu mempertahankan kedaulatannya dari tantangan eksternal yang berkelanjutan. Banyak dari negara – negara tersebut menghadapi konflik internal. Sehingga terjadi dilema, yang mana di satu sisi Afrika menerima konsep negara bangsa Westphalia namun di sisi lain negara – negara ini mendapat pengakuan kedaulatan dari negara – negara besar yang notabenenya memiliki kepentingan sumber daya di Afrika. Sehingga dengan kata lain, telah terjadi pengalihan kekuasaan dari kolonialisasi oleh eksternal menjadi kolonialisasi yang dipegang oleh pribumi sebagai perpanjang tangan dari eksternal. Pengakuan ini bahkan diperpanjang dengan prinsip Westphalia dari ‘eius religio’ di mana penguasa harus diijinkan untuk menentukan agama negara.

            Permasalahan ini kemudian berujung pada konflik akibat perbedaan pendapat di antara negara – negara di Afrika. Sepertihalnya dalam krisis Kongo tahun 1960 atau perang sipil Nigeria tahun 1967 – 1970. Sehingga, penggunaan kekuasaan internasional dalam pengembalian status quo di perlukan untuk memperbaiki situasi dan keadaan melalui upaya konsensus. Namun, konsensus ini akhirnya dirusak bukan karena perubahan di tingkat internasional melainkan dari problematika politik dalam negeri. Akibatnya, jaminan perlindungan eksternal yang diberikan oleh konsensus internasional di negara – negara Afrika dialihkan dari negara ke perusahaan negara patron. Yang kemudian memberikan dukungan tertentu bagi rejim Afrika, terlepas dari manajemen internal mereka. Dukungan ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem negara – negara Afrika secara keseluruhan.

            Kegagalan negara di Afrika telah mendahului transformasi sistem global. Hal ini pertama kali ditandai dengan pengalaman ekonomi yang sulit diatasi di hampir seluruh wilayah Afrika seperti krisis minyak. Kondisi ini kemudian diikuti dengan pecahnya oposisi bersenjata di sejumlah negara, yang terkadang sebagai akibat dari militerisasi masyarakat dan di sisi lain juga sebagai langkah destabilisasi yang sengaja diambil oleh rejim penguasa di Afrika. Krisis ini mulai mengakar sejak tingginya tingkat kerusakan ekonomi dan politik pada tahun 1980an. Di mana Uni Soviet sebagai negara adidaya collapse dan mulai menarik diri dari kerjasama ekonomi dengan beberapa negara di Afrika. Hal ini kemudian menyulut persaingan strategis antar negara – negara Barat dan lembaga – lembaga internasional yang menjadi strategi   rekonstruksi rasional. Sehingga, negara – negara di Afrika harus mengambil bentuk penyesuaian struktural yang mampu mengembalikan peran pasar untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik negara – negara Afrika. Di bidang politik, negara – negara Afrika harus berupaya mengembalikan hubungan antara pemerintah dengan merealisasikan pemilu multi partai terbuka.

            Kondisi Afrika dalam dekade terakhir digambarkan Clapham dalam tiga karakteristik berdasarkan hubungan dengan dunia internasional. Pertama, negara – negara Afrika merupakan negara quasistatehood yang tidak mampu memertahankan kedaulatannya sendiri secara internal dan membutuhkan dukungan dari sistem internasional. Kedua, studi hubungan internasional perlu mengakui bahwa terdapat hubuangan politik dalam negara. Ketiga, kosep hubungan internasional yang mengedepankan interaksi antar negara perlu dilengkapi. Karena di Afrika, lambang kenegaraan berdaulat tidak ditunjukkan dengan keberadaan diplomat melainkakn melalui petugas bea cukai. 

            Menurut Clapham, negara – negara di Afrika harus menyusun mekanisme seperti mata uang nasional yang akan membantu mereka dalam proses transaksi. Selain itu, harus dilakukan kontrol terhadap penyelundupan karena dapat meruskan struktur negara baik secara ekonomi maupun politik. Namun, terjadang negara juga memiliki kontrol terhadap media sebagai sarana mempertahankan monopoli negara dan membatasi akses informasi yang dapat mengancam stabilitas politik. Hal ini merupakan sesuatu hal yang harus dihindari oleh negara karena dengan monopoli negara terhadap dunia informasi akan menjerumuskan negara sendiri ke dalam konflik. Hal ini akan membawa hubungan internasional negara Afrika menjadi statelessness yang berdampak tidak hanya pada pengelolaan sistem internasional tapi juga terhadap analisis hubungan internasional negara – negara Afrika.

Tunisia merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang sudah menerapkan ekonomi liberal. Namun pada faktanya, liberalisme belum membawa pengaruh yang siginifikan terhadap perkembangan di Tunisia. Hal inilah yang dikaji oleh Emma Murphy dalam tulisannya “Under the Emperor’s Neoliberal Clothes! Why the International Financial Institutions Got it Wrong in Tunisia”. Menurut Emma, pemerintah Tunisia tidak berjalan sesuai dengan harapan agenda ekonomi neoliberal, di mana seharusnya pemerintah mampu mensukseskan ekonominya terutama setelah menerima bantuan dari International Financial Institution (IFI) yaitu World Bank dan IMF.    

Tahun 1970, Tunisia Telah menetapkan undang-undang tentang investasi yang dikenal Infitah untuk mendorong pertumbuhan dengan melakukan ekspor. Namun, komitemn politik menghambat pertumbuhan yang akhirnya menyebabkan krisis. Pada tahun 1986, pemerintah Tunisia di bawah rejim Ben Ali mulai beralih ke IMF dan WB untuk menupang perekonomian negara setelah krisis. Secara keseluruhan, Tunisia dianggap telah membuat kemajuan luar biasa terhadap tingka pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, dan mencapai indikator sosial yang baik. sebagaimana laporan IMF tahun 2007. Meskipun pertumbuhan ekonomi makro relatif mengesankan namun hal ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran dan sejumlah pasokan kebutuhan yang diimpor.

Pada pelaksanaanya sebelumnya, IMF dan WB tidak menyadari tantangan lain yang dihadapi oleh Tunisia. Keduanya hanya fokus pada penyesuaian kebijakan berdasarkan narasi pemerintah rejim Tunisia. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah rejim Tunisia sangat ingin menunjukkan kesesuaian dengan agenda konsensus dengan IFI. Dengan berfokus pada gambaran nasional dan ekonomi makro, IFI kehilangan detail mengenai tantangan yang sebenarnya di hadapi oleh Tunisia. Yang mana tantangan ini cukup pentingan dan berdampak pada perekonomian Tunisia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja IFI pada awalnya telah memberikan dukungan untuk program reformasi ekonomi di Tunisia. Namun dukungan ini hanya berfokus pada: Pertama, ketergantungan pada indikator makroekonomi sebagai gambaran nasional yang pada kenyataannya menyamarkan ketidakseimbangan, ketimpangan, dan distorsi yang ada. Kedua, kinerja Tunisia dianggap relatif terhadap konteks regional.

Kinerja Tunisia sejatinya tidak berjalan sesuai dengan agenda ekonomi neoliberal. Di mana IFI sebagai institusi ekonomi dunia kecolongan dengan tindakan rejim Tunisia.  Pengangguran dan kemiskinan hampir tidak dicatat. Selain itu, telah terjadi reformasi kinerja ekonomi yang disiasati oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Bahkan kehadiran IFI secara tidak langsung telah mendukung rezim dan memberikan kontribusi terhadap kepentingan mereka.

Emma mengambil satu kasus utama yang hampir luput dari pandangan IFI yaitu keimiskinan. Faktor kemiskinan dipengaruhi oleh kenaikan harga terutama harga makanan dan bahan bakar. Harga makanan di Tunisia telah menukik tajam sejak tahun 2008 yang disebabkan oleh permintaan pangan global. Meskipun pemerintah menerapkan subsidi untuk menarik konsumen demi keuntungan pribadi, pemerintah juga melakukan impor yang semakin meningkat. Tidak hanya dari segi makanan, pemerintah juga mengimpor energi. Namun ketika terjadi kenaikan harga energi dan pangan global, pemerintah Tunisia tidak mampu menutupi kerugian yang ada akibatnya pemerintah menyuntikkan stimulus fiskal dalam ekonomi untuk mengimbangi kesulitan. Inflasi pun meningkat di Tunisia dari 2,7% pada tahun 1999 menjadi 4,5% pada tahun 2010. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelayanan pemerintah terhadap jaminan sosial.

Menurut laporan pengembangan MENA pada tahun 2009, pertumbuhan sektor swasta Tunisia mengalami kesulitan yang sama dengan negara di Timur Tengah lainnya. Penyebab rendahnya pertumbuhan sektor swasta adalah adanya korupsi, nepotisme, bribey, lobi, penghindaran pajak, dan tata kelola non transparan. Pemerintah mencegah pengeluaran yang banyak dengan mengakali proses penyesuaian struktural dan program reformasi pemerintah yang dirancang khusus sebelum penegasan oleh IFI. Aspek lainnya yang harus diperhatikan oleh IFI adalah adanya privatisasi besar-besaran oleh individu untuk memperbanyak kekayaan pribadi dalam bentuk bisnis. Pada Desember 2009, sebanyak 219 perusahaan telah diprivatisasi. Dalam hal ini, IFI mengisyaratkan komitmen yang jelas dalam kepemilikan perusahaan. Karena dalam hal ini, pemerintahan rejim Tunisia mengorbankan sektor swasta yang asli dan memprivatisasinya atas nama negara namun dibisniskan oleh individu. Hal ini kemudian memberikan peluang terhadap pertumbuhan korupsi ditubuh pemerintahan. Dan IFI gagal dalam melihat aspek ini. Hal ini kemudian diungkap dengan jelas oleh Wikileaks US yang menceritakan bagaimana nepotisme dan korupsi mengakar melalui kebijakan ekonomi dan realisasi kehidupan sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa, IFI pada awalnya memberikan konstribusi terhadap pembangunan Tunisia. Namun selama prosesnya, IFI tidak menyadari tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh Tunisia karena fokus pada aspek makroekonomi dan narasi data yang dirancang oleh rejim Tunisia. Akan tetapi Emma menekankan bahwa IFI bukanlah agen politik yang memiliki hak untuk menegakkan demokrasi liberal, ia hanya bank finansial yang membantu suatu negara untuk pengembangan tanpa melihat sistem politik negara tersebut. Namun setelah melihat pada kenyataan yang ada, Emma berpendapat bahwa strategi kemitraan negara sangat diperlukan oleh IFI salah satunya yaitu peka terhadap politik yang ada. Di mana WB maupun IMF tidak hanya berfokus pada peminjaman saja nmun juga lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan transparansi pemerintahan. Selain itu, untuk mencegah kerugian yang lebih Tunisia harus kembali transparan, terbuka terhadap perdagangan bebas dan FDI, penargetan ketat subsidi, serta mengurangi intervensi pemerintah. 

            Berbicara tentang pergerakan China di Afrika merupakan suatu pembahasan yang sangat krusial. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Jennifer G. Cooke mengungkapkan bahwa keterlibatan China di Afrika telah menimbulkan berbagai reaksi baik dari masyarakat Afrika maupun dari Barat. Bagaimana pengaruh China di Afrika dilihat Cooke sebagai pengaruh soft power. Meskipun China bukanlah kekuatan baru di Afrika, namaun keterlibatannya berkembang secara dramatis dalam 15 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari para pedagang China di pertengahan tahun 1990an yang sempat melakukan transaksi di Afrika.

            Keterlibatan China tidak dapat dilihat sebagai bentuk ekspansi semata, China bahkan memberikan konstribusi melalui bantuan-bantuan dan dorongan diplomatik yang kuat untuk membangun kemitraan ramah dengan pemerintah Afrika guna mendapatkan dukungan dalam forum internasional demi ambisi perdagangan dunia China. Dan dalam jangka panjang, hal ini akan membantu China dalam menciptakan pasar untuk barang dan jasa China. Keterlibatan China dalam soft power juga mendorong beberapa kekhawatiran terhadap kurangnya pengaruh Barat di Afrika dan kekhawatiran terhadap rusaknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun sebaliknya, ada pengakuan bahwa telah trejadi kompetisi yang sehat untuk perdagangan dan investasi. Sehingga membuktikan bahwa soft power akhirnya bisa memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi Afrika.

            Perkembangan China telah menekankan pada aspek soft power dalam keterlibatannya di Afrika. China telah membangun komitmen eskplisit untuk memperluas perdangan dan peluang investasi dengan Afrika. Pada tahun 2006, Forum Kerjasama China Afrika (FOCAC) telah menjanjikan peningkatan perdagangan China Afrika dua kali lipat dari US$ 40 miliar pada tahun 2005 menjadi US$ 100 miliar pada tahun 2010. Selain itu, China juga memperlakukan biaya bebas bea masuk bagi barang impor Afrika dan membangun US$ 5 miliar untuk dana pembangunan China Afrika sebagai investasi China. Pinjaman lunak lainnya juga diberikan China untuk memperkuat hubungan dengan Afrika terutama dengan beberapa negara produsen minyak Afrika seperti Sudan, Angola, dan Nigeria.

            Meningkatnya perdagangan China di Afrika diimbangi dengan dorongan diplomatik yang besar untuk meyakinkan Afrika dan dunia terhadap niat baik China. Dipomasi publik China menekankan gagasan solidaritas kerjasama Selatan-Selatan. China tidak pernah berusaha untuk menundukkan, menjajah, atau memperbudak. Mereka menunjukkan catatan dukungan China untuk gerakan-gerakan pembebasan Afrika dan kepentingan umum negara-negara berkembang dalam menciptakan perekonomian global yang adil dan merata. Pendekatan yang ditawarkan China ke Afrika ditunjukkan dengan beberapa alasan yaitu, Pertama, terdapat penghargaan dan ide China datang ke Afrika sebagai mitra bisnis. Kedua, persepsi keuntungan ekonomi lebih mungkin untuk memastikan keterlibatan secara berkelanjutan. Ketiga, atas dua hal tersebut maka gagasan win-win menyiratkan Afrika bebas untuk menegosiasikan persyaratan pengaturan dan China akan bersikap responsif atas hal tuntutan Afrika. 

            Pendekatan yang paling komprehensif dari upaya diplomatik China terhadap Afrika adalah dengan dibentuknya FOCAC yang diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2000 sebagai forum antara Beijing dan negara Afrika yang meliputi program kerja bantuan, pembangunan ekonomi, perdagangan, investasi, dan kemitraan politik. Laporan Congressional Reasearch Service menunjukkan bahwa bantuan China trediri dari hibah, pinjaman tanpa bunga, pinjaman bilateral negara dan pinjaman lunak lainnya.Di bidang budaya, China juga mendorong dan memperluas pertukaran budaya dengan Afrika. Beberapa upaya China antara lain : Pertama, didirikannya Institut Konfusius di Afrik apada tahun 2005 yang didanai oleh pemerintahan China. Kedua, penawaran program bahasa dan budaya kepada masyarakat luas. Pada tahun 2008, China menjanjikan 20 juta renminbi untuk proyek pendidikan di Afrika Selatan dan memasukkan pengajaran Mandirin di 50 sekolah menengah setempat. China juga menjanjikan program 4000 beasiswa untuk siswa Afrika setiap tahun.

            Berbeda dengan strategi China di Afrika yang lebih menekankan ekonomi sebagai soft power yang dominan, AS mengupayakan peningkatan kesehatan dan pengembangan keamanan. Menurut Cooke, upaya AS ini tidak memiliki dampak soft power yang lebih efisien dari China. Hal ini dikarenakan ; Pertama, bantuan kemanusiaan dari Barat diberikan hanya dalam batas waktu tertentu dan meskipun hal tersebut dinilai oleh AS sebagai suatu kebijakan yang efisen namun belum tentu Afrika menginginkan kebijakan tersebut sebagai prioritasnya. Kedua, meskipun terdapat kebijakan soft power namun kebijakan hard power AS lebih dominan di Afrika, sehingga banyak masyarakat Afrika yang percaya bahwa Departemen Pertahanan AS mengupayakan untuk mengambil alih kebijakan AS terhadap Afrika. Ketiga, kehadiran diplomatik China di Afrika dapat mengurangi kehadiran AS. Keempat, kompetisi unuk komuditas Afrika telah meningkat, sehingga persaingan tidak hanya datang dari China tapi juga India, Rusia, Brazil, dan bahkan Afrika Selatan. Kelima, perkembangan global AS juga berdampak pada opini masyarakat Afrika, sepertihalnya pengaruh opini atas perang AS di Irak, penyalahgunaan Guantanamo dan persepsi unilateeralisme AS. Hal ini akan melemahkan retorika AS pada masalah demokrasi, HAK dan niat AS. Krisis keuangan yang melanda tentunya akan menjadikan China sebagai pertimbangan yang lebih baik daripada AS dengan melihat pada kekuatan China yang sedang berkembang di Asia.

            Di akhir tulisannya, Cooke memberikan saran kepada AS dengan berkaca pada China. Beberapa hal yang menurut Cooke dapat dilakukan AS antara lain, 1) AS harus menempatkan penekanan yang lebih besar dalam mendukung bisnis AS untuk berinvestasi di Afrika melalui Overseas Private nvestment Corporation, Depertement of Commerce, dan Exim Bank, 2) AS dapat mmberikan dukungan terhadap proyek infrastruktur transportasi, fasilitas pelabuhan dan listrik, 3) memperluas kehadiran diplomatik di Afrika, 4) memperkuat dukungan teknis dan kapasitas untuk akuntabilitas lembaga, organisasi masyarakat di Afrika, dan media, 5) mengkoordinasikan upaya dengan China dan pemerintah Afrika, 6) turut berkolaborasi dalam mengatasi tantangan global dan 7) memastikan kontak dengan para pemimpin China dan Afrika untuk mengantisipasi potensi daerah konflik. 

BAB I

Indonesia resmi menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Dua hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dibentuklah Kementerian Luar Negeri untuk menyebarluaskan dan mempromosikan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Namun, sebuah tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia meskipun telah memproklamasikan negaranya adalah tekanan dari Belanda. Di mana Belanda masih belum menerima kemerdekaan Indonesia. Sebagai sebuah negara yang sudah mengklaim kemerdekaannya, Indonesia memiliki penduduk dan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki pemerintahan yang berdaulat tentunya di pandang oleh Indonesia sebagai klaim yang pantas untuk sebuah negara yang merdeka. Namun, hal tersebut hanyalah sebatas pandangan secara de facto yang masih dirasa kurang[1]. Ditambah lagi dengan keterlibatan Belanda yang tambah menjadi-jadi pasca kemerdekaan Indonesia. Tentunya menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia sebagai negara merdeka untuk segera mempromosikan kemerdekaannya secara de jure dengan mulai menggencarkan pembukaan perwakilan diplomatik Indonesia dengan negara lain dan sebaliknya.

Pembukaan perwakilan hubungan diplomatik mulai digencarkan sejak masa demokrasi parlementer. Di mana Indonesia dan beberapa negara lain kemudian mulai melakukan pembukaan hubungan diplomatik secara reciprocal[2]. Hubungan diplomatik tersebut juga mulai dikembangkan salah satunya dengan negara Denmark. Di mana pemerintahan Denmark mulai membuka hubungan diplomatiknya dengan Indonesia pada tahun 1950 di Jakarta dan sebaliknya, Indonesia juga mulai membukan hubungan diplomatik dengan Denmark pada tahun yang sama di Kopenhagen[3].

Dengan dibukanya hubungan diplomatik dengan Denmark, hubungan bilateral Indonesia dan Denmark mulai berkembang. Dalam makalah ini, penulis akan membatasi perkembangan tersebut dimulai sejak tahun 2005 hingga pada tahun 2015. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan terjalinnya kerjasama antara kedua negara baik di bidang politik, ekonomi, budaya, olahraga, energi, dan lingkungan. Lalu, apakah realisasi kerjasama multidimensi tersebut berjalan dengan baik? Dan bagaimana perkembangan hubungan politik luar negeri Indonesia terhadap Denmark selama 10 tahun terakhir?

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DENMARK PERIODE 2005-2015

Dalam bidang politik, hubungan Indonesia dan Denmark dapat dilihat dalam dukungan Denmark terhadap program reformasi dan penyelesaian damai konflik internal Indonesia. Dalam masalah Aceh yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia dengan membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih belum dapat diselesaikan hingga tahun 2005. Denmark, sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia turut memberikan dukungan kepada Indonesia terutama dalam proses perdamaian berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan GAM melalui MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005[4]. Penandatanganan MoU tersebut juga tidak lepas dari dukungan Denmark, di mana pada waktu itu Denmark merupakan anggota Uni Eropa yang berperan aktif dalam Aceh Monitoring Mission (AMM)[5]. Dukungan Denmark tersebut tidak hanya terbatas dalam proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM, namun juga mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan wilayah otonomi khusus untuk Papua[6].

Pada tahun yang sama, Indonesia kembali menegaskan citranya sebagai negara muslim tersbesar di dunia. Pasalnya, sebuah polemik kebebasan demokrasi yang menuai kritik telah terjadi di Denmark. Di mana telah terjadi penerbitan 12 karikatur Nabi Muhammad di “Jylland-Posten”, sebuah koran harian yang terbit pada 30 September 2005[7]. Masalah ini kemudian berkembang dan mencapai puncaknya pada tahun 2006. Permasalahan ini bahkan dinilai oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Per Stig Moller sebagai krisis terbesar yang pernah terjadi di Denmark pasca Perang Dunia II[8]. 

Masalah yang kemudian menjadi krisis internasional dan membawa entitas muslim menjadi masalah yang secara tidak langsung turut melibatkan Indonesia. Di mana Indonesia berperan sebagai negara yang memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dapat dipertanggungjawabkan[9]. Namun, pemerintah Denmark dalam masalah ini menunjukkan kekakuan yang ditunjukkan dengan tidak adanya intervensi pemerintah dalam kebebasan berekspresi pembuatan karikatur Muhammad yang secara jelas telah menghina entitas muslim termasuk muslim Indonesia[10].

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bahkan memberikan pernyataan resmi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dan Menteri Agama Maftuh Basyuni di kantor kepresidenan pada 3 Februari 2006[11]. Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia mengecam pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW oleh surat kabar Denmark tersebut[12]. Hal yang dinilai sebagai pelecehan agama merupakan permasalahan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, Indonesia bahkan melakukan langkah bersama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan meminta kepada pemerintah Denmark untuk mengambil langkah korektif[13]. Tindakan pemerintah Indonesia dalam menegaskan kebebasan berekspresi yang perlu dipertanggungjawabkan tersebut memberikan efek positif bagi politik luar negeri Indonesia. Di mana Indonesia semakin menegaskan kembali citranya sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.

Untungnya, masalah ini tidak memiliki dampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Denmark. Hal ini salah satunya dikarenakan kekurangtegasan pemerintah Denmark dalam mengatasi masalah karikatur Nabi dibalas oleh pemerintah Denmark dengan memberikan berbagai dukungan politik bagi pemerintahan Indonesia terutama dalam menyelesaikan permasalahan internalnya.

Hubungan bilateral Denmark dan Indonesia dalam aspek politik lainnya ditunjukkan dengan kesediaan pemerintah Denmark untuk menampung pengungsi politik dari Aceh yang tercatat sebanyak 300 orang pada tahun 2010[14]. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kopenhagen telah memfasilitasi repatriasi 10 orang warga Aceh untuk kembali ke Indonesia pada tahun 2010[15]. Mereka dipulangkan setelah keadaan di Aceh dirasa aman dari konflik perpolitikan yang terjadi antara GAM dan pemerintah Indonesia.    

Hubungan bilateral RI – Denmark lainnya juga dapat dilihat pada agenda World Economic Forum di Davos, Swiss pada 26 hingga 29 Januari 2011 lalu[16]. Agenda tersebut turut dihadiri oleh Presiden RI dan Ibu negara. Dalam kunjungan ke Swiss tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara-negara Eropa salah satunya adalah pertemuan dengan Perdana Menteri Denmark. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan Permanent State Secretary oleh Kementerian Luar Negeri Denmark, Ambassador Claus Grube ke Indonesia pada tanggal 2 Februari 2011[17]. Di mana pada kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Denmark mengundang Menteri Luar Negeri RI untuk melakukan kunjungan ke Denmark untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Konsultasi Bilateral RI – Denmark.

Politik luar negeri RI terhadap Denmark kemudian dilanjutkan kembali pada 9 Maret 2012. Di mana Duta Besar RI untuk Denmark dan Republik Lithuania, Prof. Dr. Bomer Pasaribu menyerahkan surat-surat kepercayaan Presiden RI kepada Ratu Denmark, Margrethe II di Istana Christianborg, Kopenhagen[18]. Dalam kesempatan pembicaraan dengan Ratu Denmark, Dubes RI menyampaikan diplomasi politik dan dukungan terhadap kerjasama Indonesia Denmark di berbagai bidang. Sebagai Dubes RI, Bomer menekankan pentingnya peningkatan people to people contact antar kedua negara sebagai kebijakan yang memudahkan peran antar kalangan baik pemerintah, bisnis, maupun akademisi. Dalam kunjungan tersebut, Dubes RI juga menyampaikan penghargaan atas kunjungan informal Prince Consort, suami Ratu Margrethe II ke Kalimantan tahun 2010 dan kunjungan Princess Benedikte, adik Ratu Margrethe II tahun 2011[19]. Selain menyampaikan penghargaan, Dubes RI juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan pemerintah Denmark dalam rehabilitasi Aceh pasca peristiwa tsunami 2004[20].

Pada tahun 2013 dalam agenda Bali Democracy Forum, Denmark menjadi salah satu dari 25 negara Eropa yang menjadi pengamat dalam agenda tersebut. Dalam Bali Democracy Forum yang merupakan kerja sama tahunan negara-negara demokrasi turut melibatkan kerjasama Denmark dan Indonesia dalam memperkuat kapasitas dan institusi demokrasi pemerintahan Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Denmark bahkan telah menyiapkan program International Development Agency yang bertemakan Good Governance di Indonesia 2014 – 2017 dengan menganggarkan 60 juta DKK[21]. Program ini telah dimulai sejak tahun 2007 yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia tapi juga memperdalam gerakan anti korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas, mendukung intervensi dalam mempromosikan prinsip non diskriminasi, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan[22]. Melalui program yang bekerjasama dengan Denmark ini diharapkan dapat semakin memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan berdasarkan demokrasi, memberantas korupsi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).  Hal ini dapat menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia terutama dalam mengatasi permasalahan korupsi, dalam hal ini Indonesia dapat belajar dari Denmark berdasarkan catatan pemerintah Denmark yang bersih dari korupsi dibandingkan dengan Indonesia[23].  

Selain di bidang politik, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Denmark juga dikembangkan dalam bidang ekonomi. Pada tanggal 22 Januari 2007, pemerintah RI telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Kerajaan Denmark mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal di Jakarta[24]. Realisasi perjanjian tersebut berlanjut hingga diratifikasinya Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang pengesahan perjanjian dengan pemerintah Denmark mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal[25]. Peraturan preseiden ini kemudian menggantikan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1968. Perjanjian tersebut sejatinya merupakakn hasik perundingan antara delegasi pemerintah RI dan pemerintah Kerajaan Denmark. Pengesahan UU ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap penanaman modal di Indonesia sehingga mempermudah proses pembangunan di Indonesia.

Di bidang perdagangan, total volume perdagangan Denmark – Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode Januari hingga Agustus 2010 mencapai pertumbuhan sebesar 8,64%[26]. Di mana ekspor Indonesia ke Denmark selama periode tersebut berkisar US$ 99,6 juta atau meningkat 4,4% dari tahun 2009[27]. Sedangkan untuk impor barang Denmark ke Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 14,8% dari tahun 2009. Peningkatan kapasitas perdagangan tersebut dapat dinilai sebagai suatu perkembangan yang positif selama tahun 2010[28].

Pada Maret 2013 lalu, Menteri Koordinator Indonesia di Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan keinginan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Denmark setelah mengunjungi Menteri Perdagangan dan Investasi Denmark Pia Olsen Dyhr di kantornya, Kuningan Jakarta[29]. Upaya untuk meningkatkan kerjasam dengan Denmark dilakukan melalui peningkatan investasi dan volume perdagangan. Perkembangan hubungan bilateral Indonesia Denmark ini kemudian dikembangkan melalui peningkatan investasi dan penanaman modal yang dapat dilihat melalui keterlibatan Denmark dalam proyek negara di bawah rencana induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)[30]. Beberapa program ekonomi lainnya yang juga dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Denmark yaitu Danida Business Partnership (DBP), Danida Business Finance (DBF), Investment Fund for Developing Countries (IFU)[31].

Hatta juga menyampaikan bahwa dalam lima tahun terkhir, total perdagangan Indonesia Denmark meningkatkan rata – rata 14.74% pertahun[32]. Pada tahun 2011 saja, total perdagangan keduanya meningkatkan hingga US$ 426.400.000 dari US$ 348.600.000 pada tahun 2010[33]. Di mana Indonesia mendapat surplus sebesar US$ 73.900.000 dari total perdagangan dengan Denmark tahun 2011[34]. Ekspor utama Indonesia ke Denmark antara lain kelapa sawit, hasil hutan, tembakau, besi, dan baja. Sedangkan untuk impor, Denmark mengirimkan produk kimia dan farmasi, mesin, peralatan listrik, daging, susu, dan ikan.

Total investasi Denmark ke Indonesia pada tahun 2006 menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal mencapai US$ 50.100.000 dalam 21 proyek pembangunan[35]. Sedangkan selama tahun 2008 hingga 2012, investasi tersebut mengalami peningkatan hingga US$ 2.600.000 yang tersebar dalam 13 proyek[36]. Selain itu, juga terdapat perusahaan Denmark yang beroperasi di dalam negeri Indonesia seperti perusahaan pelayaran AP Moller, Maersk Line, dan perusahaan sepatu ECCO.

Dari sejumlah laporan peningakatan kapasitas penanaman modal dan volume perdagangan dengan sangat jelas menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia dan Denmark telah menargetkan kerjasama ekonomi yang efektif dan efisien. Baik melalui kebijakan ekspor, impor dan investasi tentunya akan membawa efek positif bagi Indonesia. Ditambah lagi, kesediaan pemerintah Denmark untuk meningkatkan investasi teknologi hijau di Indonesia. Selain itu, dengan menjalin kerjasama dengan Denmark, Indonesia juga dapat menguapayakan negaranya untuk masuk dalam pasar Skandinavia lainnya[37].

Meskipun pada awalnya, delegasi Denmark meragukan investasi terhadap Indonesia terutama terkait apakah Indonesia merupakan negara yang diskriminasi terhadap investor asing atau apakah Indonesia meruapakan negara yang proteksionis. Mengenai hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk meyakinkan pemerintah kerajaan Denmark dengan mensahkan UU mengenai investasi yang juga memuat ketentuan prinsip non-diskriminatif terhadap investor. Dengan disahkannya Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang pengesahan perjanjian dengan pemerintah Denmark mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal menjadikan hubungan kerjasama dan investasi Denmark di Indonesia menjadi lebih aman dan menuju masa depan yang baik.

Pada tahun 2013, total perdaganga RI – Denmark mencapai angka US$ 423,81 juta mengalami peningkatan sekitar 5% dari tahun 2012[39]. Namun pada bulan Desember 2014, impor dari Denmark menurun menjadi US$ 12,29 juta dari US$ 14,93 juta pada November 2014. Total impor mencapai rata-rata US$ 14,63 juta selama 2014 dengan tingkat tertinggi pada bulan Mei 2014 sebanyak US$ 19,21 juta dan tingkat terendah pada bulan juni sebanyak US$ 10,83 juta selama tahun 2014.

Dari segi budaya, Indonesia dan Denmark juga menjalin kerjasama. Kerjasama yang terjalin antar keduanya biasanya di tunjukkan melalui undangan bagi Indonesia untuk mengadakan pergelaran budaya di Denmark. Pada 4 Februari 2010 lalu, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar mendapat kesempatan untuk tampil dalam Global Voices of Percussion di Kopenhagen, Denmark[40]. Hal ini membuktikan bahwa diplomasi kebudayaan Indonesia dapat mendatangkan insentif bagi Indonesia dengan menarik minat asing khususnya warga Denmark.

Diplomasi budaya kemudian juga dilakukan pada acara Knejpe Music Festival di kota Helsingor pada 6 hingga 8 Oktober 2011[41]. Acara tersebut merupakan festival musik internasional yang diadakan oleh Pusat Seni Budaya Denmark, Kulturvaerftet. Festival tersebut turut mengundang berbagai grup musik termasuk Keroncong dari Indonesia. Diplomasi budaya direalisasikan lewat seni musik keroncong dan agenda workshop etnomusikologi selama festival. Agenda ini tentunya merupakan agenda budaya yang ditujukan untuk mengenal dan mempromosikan budaya Indonesia di Denmark.  

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia dan Denmark mengadakan kontes Ambassador 1 Day[42]. Kontes ini merupakan realisasi atas kebijakan people to people contact dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia Denmark. Dalam kontes tersebut, banyak para pelajar Indonesia yang mengajukan berbagai opininya yang menjadi syarat lomba. Mereka yang memenangkan kontes adalah dengan tulisan yang lulus seleksi mengenai hubungan bilateral Denmark dan Indonesia.

Dari bentuk diplomasi budaya yang dilakukan dapat ditarik garis kesimpulan pentingnya kebijakan people to people contact. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, HE Casper Klynge menyatakan bahwa people to people contact merupakan kebijakan yang penting dalam meningkatkan hubungan Indonesia Denmark. Casper juga menekankan pentingnya twiplomacy yang merupakan cara diplomasi dengan menggunakan media sosial seperti jejaring sosial Facebook, twitter dll[43]. Media sosial ini dapat membantu meningkatkan people to people relations antara Indonesia dengan Denmark. Sepertihalnya hashtag #VikingBiking melalui twitter dapat membantu mempromosikan dan menjelaskan kebudayaan bersepeda di Denmark serta mendekatkan Denmark dengan komunitas Bike to Work dan pemerintah Indonesia[44].

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Denmark di bidang energi dan lingkungan menjadi salah satu hal yang cukup penting baik bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah kerajaan Denmark. Pada awal 2007, Menteri Luar Negeri Denmark Moller dan Menteri Energi dan Lingkungan Hidup Denmark Connie Hedegaard melakukan kunjungan ke Indonesia[45]. Kunjungan tersebut merupakan balasan atas kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda ke Denmark pada tahun 2006. Kedatangan kedua Menteri Denmark tersebut merefleksikan kerjasama Indonesia Denmark dalam bidang energi dan lingkungan. Tawaran dari Denmark dalam kerjasama lingkungan dan energi ini tentunya menjadi angin segar bagi Indonesia. Denmark sebagai negara yang berhasil dalam penerapan dan pengembangan lingkungan sehat dan efisiensi energi tentunya dapat membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan energinya[46].

Penawaran pemenrintah Denmark dalam kerjasama dalam pengembangan lebih efektif dan efisien semakin diperkuat melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pia Olsen Dyhr sebagai perwakilan Denmark bahwa investasi dari perusahaan Denmark dapat direalisasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur berbasis teknologi hijau yang ramah lingkungan[47]. Di mana Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama proyek tersebut dengan mengembangkan infrastruktur yang hemat energi.

Pada 17 April 2013 lalu, Menteri Luar Negeri Denmark Villy Syondal dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengadakan pertemuan di Jakarta[48]. Pertemuan bilateral tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dan Denmark. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerjasama termasuk salah satunya membahas kerjasama di bidang energi dan lingkungan. Beberapa kerjasama yang dibahas antara lain mengenai pembangunan infrastruktur dan penguatan green economy.

Kerjasama lingkungan yang digagas oleh Denmark diterima dengan baik oleh Indonesia. Kerjasama tersebut merupakan realisasi dari proyek Danida's Environmental Support Programme (ESP3) yang memiliki tiga komponen yaitu perencanaan dan pengelolaan lingkungan, pemantauan efisiensi energi, dan pendanaan terhadap sejumlah insiatif yang sebagian besar dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)[49]. Pendanaan ini sebagian didanai oleh Denmark Fast Start Climate Fund[50]. Ketiga komponen ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena selain meningkatkan efisiensi energi dan lingkungan, proyek ini juga dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan hutan. Sejauh ini, proyek tersebut turut didukung oleh komunitas Burung Indonesia, The World Agroforestry Centre dan World Bank[51]. Realisasi proyek tersebut telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah yang dipilih sebagai provinsi percontohan[52].

Program dukungan lingkungan ini dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional Indonesia di mana pengelolaan lingkungan akan dapat mengupayakan pengentasan kemiskinan. Pada awalnya, program ini ditujukan untuk kebutuhan mendesak pasca Tsunami 2004, namun program ini kemudian dikembangkan ke ranah yang lebih luas dengan mendorong efisiensi energi di sektor industri, komersial, termasuk dorongan energi terbarukan skala kecil yang mulai direalisasikan di pedesaan[53].

Politik luar negeri Indonesia juga dilaksanakan pada bidang kekonsuleran. Pada November 2010, pihak KBRI telah memberikan pelayanan pemberian visa kunjungan sosial budaya turis maupun transit sebanyak 578 orang dengan pengeluaran paspor sejumlah 93 buah[54]. Selain itu, dalam upaya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), KBRI juga telah mengupayakan peningkatan efisiensi dan kemudahan informasi kekonsuleran. Sedangkan pada tahun 2011, juga WNI di Denmark tercatat sebanyak 531 orang[55].

Selain itu, juga terdapat kerjasama di bidang pendidikan. Selama 2011, Menteri Pendidikan Nasional melakukan kunjungan ke Denmark pada bulan Mei dalam rangka ASEM[56]. Di bidang keamanan, kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengunjungi Kopenhagen pada bulan Juni 2011[57]. Kedua kunjungan tersebut kemudian dibalas dengan kedatangan Menteri Kerjasama Pembangunan Denmark ke Indonesia pada 5 hingga 8 Mei 2011[58].

BAB III

PENUTUP

            Hubungan bilateral Indonesia Denmark diwarnai dengan berbagai kerjasama baik kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, energi dan lingkungan, kekonsuleran, pendidikan, dan keamanan. Dengan sangat jelas, kedua negara saling melengkapi kepentingan nasional masing-masing sehingga memudahkan terjalinnya kerjasama yang berkesinambungan yang dapat mendatangkan dampak positif bagi Indonesia maupun Denmark.

            Kolaborasi Indonesia Denmark sangat potensial. Bagi Denmark, Indonesia merupakan salah satu dari 60 tujuan ekspor dan merupakan terbesar kesebelas se-Asia. Dan bagi Indonesia, Denmark merupakan investor yang potensial terutama dalam merealisasikan efisiensi energi dan lingkungan. Denmark juga dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam hal pemerintahan karena Denmark merupakan negara dengan tingkat korupsi terendah jauh dibandingkan dengan Indonesia. Upaya kolaborasi ini semakin dipererat dengan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia Denmark yang akan diberlangsungkan pada akhir 2015 ini[59].

            Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia Denmark dapat berjalan dengan baik hingga kedepannya. Meskipun terdapat sedikit masalah karikatur Nabi oleh harian Denmark “Jylan Posten” pada tahun 2005-2006. Namun, hal tersebut tidak membawa dampak yang signifikan dalam hubungan antar keduanya. Selain itu, melihat kuatnya kolaborasi kemitraan Indonesia Denmark dapat dipastikan bahwa masa depan hubungan keduanya dapat lebih erat dan harmonis. Kedua negara dapat saling bekerjasama dan mengembangkan potensi satu dengan yang lain dengan bersandar pada kepentingan nasional masing-masing.