Marsyaholmes : Oktober 2014

Lao National Accreditation Bureau Undergoes Training to Enhance Capabilities on Friday, 19 September 2014. Posted in ASEAN Secretariat News

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

Sebuah pelatihan khusus berlangsung di Vientiane pada 15 – 17 September 2014 untuk meningkatkan kredibilitas Badan Akreditasi Nasional Lao (LNAB). Pelatihan ini difokuskan untuk pengelolaan akreditasi yang disesuaikan dengan tujuan ASEAN untuk meningkatkan kualitas standar produksi di negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Pelatihan diberikan kepada 16 staf LNAB yang dibentuk oleh Departemen Standarisasi dan Metrologi (DSM) dari Lao PDR. Pelatihan tersebut membahas isu-isu terkait seperti prinsip-prinsip penilaian standar akreditasi dan sistem manajemen.

Jerman juga memberikan konstribusi untuk memperkecil kesenjangan pembangunan yang terjadi di negara-negara ASEAN, terutama di negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dukungan Jerman ini direalisasikan di bawah lingkup kerjasama ASEAN’s Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastrukur di ASEAN dengan bantuan dana dari Kementrian Federal untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan.

Mengingat program AEC 2015 semakin dekat, maka dibutuhkan kesiapan yang matang. Dilihat dari kredibilitas dan kemampuan negara-negara anggota ASEAN terhadap peningkatan standar internasional masih kurang. Sejak dibentuk tahun 1992, ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) menjadi lembaga sertifikasi di ASEAN yang dicanangkan untuk memfasilitasi dan membantu negara anggota ASEAN terkait masalah akreditasi dan standar produksi.

Pada tahun 2010, hanya 6 negara anggota ASEAN yang memiliki standar akreditasi internasional yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu ASEAN. Ke enam negara tersebut antara lain :

1. National Accreditation Body of Indonesia (KAN)

2. Standards Malaysia (SM)

3. Philippines Accreditation Office (PAO)

4. Singapore Accreditation Council (SAC)

5. National Standardization Council of Thailand – Office of The National Accreditation Council (NSC – ONAC)

6. Bureau of Accreditation (BoA), Vietnam

Dan baru-baru ini, Brunei mengadakan kerjasama dengan Singapura dalam menetapkan standar akreditasi. Selain Brunei, Lao juga membentuk badan akreditasi yaitu Lao National Accreditation Board (LNAB). Sedangkan tiga negara anggota ASEAN lainnya belum memiliki badan akreditasi nasional. Sehingga sangat disayangkan apabila masih ada negara ASEAN yang belum membentuk badan akreditasi nasional. Badan akreditasi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mencerminkan kredibilitas suatu negara dalam pembangunan.

Adanya pelatihan yang diadakan di Vientiane, Lao menjadi suatu langkah yang sangat baik bagi perkembangan dan kemajuan ASEAN. Di mana Bureau of Accreditation (BoA) Vietnam bekerjasama dengan Lao National Accreditation Board (LNAB) dalam melakukan pelatihan terhadap peningkatan kualitas standar produksi di negara anggota ASEAN yang masih belum memiliki badan akreditasi nasional yaitu Kamboja dan Myanmar.

Pelatihan ini merupakan realisasi dari kesepakatan ACCSQ dengan dukungan dari mitra ASEAN seperti PTB (Jerman), US, Uni Eropa dalam menyediakan teknis bantuan dan kapasitas proyek pembangunan untuk negara CLM (Kamboja, Laos, dan Myanmar). Dengan adanya pelatihan ini maka secara tidak langsung, persiapan menuju AEC 2015 akan sedikit lebih matang meskipun perlu sosialisasi lanjut dan persiapan lain yang harus lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan standar produksi. Karena tujuan AEC sendiri tidak lain adalah “single market and single production base”. Di mana dibutuhkan kesiapan yang matang untuk meningkatkan kredibilitas standar produksi agar dapat menciptakan ‘single market’ yang berkualitas.

0 Comments

Global Issues

Whither Political Islam? Understanding the Modern Jihad

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

Serangan 11 September 2001 yang lalu telah mengundang banyak perdebatan. Berbagai argumen yang berbeda di tunjukkan melalui cullture talk. Para ahli seperti Samuel Huntington dan Bernard Lewis menyetujui bahwa agama merupakan pengontrol budaya dan politik apalagi jika agama tersebut dikaitkan dengan fundametalism yang dipandang sebagai pemicu pergerakan ‘Islamic violence’.

Oliver Roy yang merupakan seorang ahli yang meneliti tentang jihad modern melihat kondisi sosial sebagai pengaruh yang cukup penting. Berdasarkan pemikiran dan pergerakannya, Islam menolak pendekatan kulturalis yang menilai Islam sebagai sebuah isu yang dikaitkan dengan aksi bom bunuh diri dan jihad. Sehingga, Roy memiliki pandangan bahwa Al-Qur’an merupakan sesuatu yang penting menurut penuturan muslim. Sehingga tidak mengejutkan bahwa mereka yang muslim tidak setuju dengan penekanan bahwa Al-Qur’an adalah sesuatu yang ambigu dan tidak jelas. Oleh karena itu, tidak jauh berbeda dengan pandangan para budayawan (kulturalis), Roy lebih memandang Islam sebagai sebuah politik dan doktrin daripada sebuah perlakuan kultural (kebudayaan).

Berbeda dengan Roy, Gilles Kepel mencoba untuk memahami Islam berdasarkan sejarah politik Islam. Di mana Kepel mengambil 2 pemikiran radikal Islam yaitu Salafi dan Wahabi yang lebih beraliran politik Ikhwanul Muslimin. Kedua pemikiran ini kemudian menghasilkan sebuah ideologi yang diidentifikasikan dengan Osama bin Laden. Berdasarkan sejarah pada awal abad 19, kaum Wahabi (yang merupakan para penganut pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab) beraliansi dengan Kerajaan Saud dengan imbalan penyebaran ideologi Wahabisme di wilayah otoritas Raja Arab Saudi, Muhammad bin Saud. Proyek ini gagal karena tidak dapat membendung invasi Ottoman tahun 1818. Wahabbi mengandalkan Ikhwanul Muslimin yang merupakan milisi agama Raja Saud bersama dengan Inggris yang pada saat itu menduduki wilayah Arab peninsula untuk mempertahankan Arab Saudi dari serangan musuh. Pada masa Ronald Reagan disaat AS menggantikan posisi Inggris sebagai partner utama kerajaan, AS mendukung dan kemudian menjadikan Wahabbi sebagai teologi pembebasan untuk menghambat pergerakan komunisme.

Pada sejarah selanjutnya, tercatat bahwa adanya pergerakan dari Ikhwanul Muslimin yang menginginkan dibentuknya negara Islam di Mesir dan menjadikan Al-Qur’an sebagai konstitusi. Untuk merealisasikan tujuannya, Ikhwanul Muslimin kemdian mengikuti Gamal Abdul Naser untuk melakukan revolusi menumbangkan rejim Farouk pada tahun 1952. Tidak hanya di Mesir, pergerakan tersebut kemudian merambah ke Irak dan Suriah, keadaan ini memicu arus pengungsi ke Arab Saudi tahun 1970an.

Pergerakan Ikhwanul Muslimin terus berlanjut dengan bergabung bersama organisasi pembebasan Palestina dan lambat laun mengambil alih posisi Arab Saudi dengan membentuk kebangkitan politik dan agama di negara itu pasca revolusi Iran tahun 1979. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya serangan terhadap Mesjid Agung di Mekah pada tahun itu. Kejadian tersebut membuat pergerakan Wahabi semakin dicurigai.

Agama kemudian dipandang sebagai pemicu munculnya pergerakan Islam radikal seperti revolusioner Iran yang beraliran Syiah dan sangat menentang AS. Seorang berkebangsaan mesir bernama Ayman Al-Zawahiri yang merupakan tangan kanan tokoh jihadis dunia Osama bin Laden, mengungkapkan bahwa penggunaan terorisme untuk tujuan politik Islam dianggap sah untuk menyerang barat. Zawahiri juga menganggap serangan bunuh diri oleh mujahidin sebagai salah satu serangan yang efisien dan dapat menimbulkan kerugian di pihak lawan. Selin itu, jihad global saat ini diatur dalam metode dan strategi perekrutan yang terorganisir dengan memanfaatkan internet dan jaringan media. Sepertihalnya Al-Qaeda yang merupakan sebuah organisasi teroris yang modern dan inovatif.

Tidak seperti yang digambarkan oleh para budayawan kebanyakan yang memandang Osama bin Laden sebagai bagian dari Saudi Wahabisme, Kepel menggambarkan Laden sebagai produk hybrid dari beberapa tradisi intelektual. Kepel tidak sepenuhnya bebas dari aspek culture talk, dia cenderung menghubungkan alasannya dengan barat, sebuah doktrin yang diyakini Kepel berdasarkan pada ungkapan Mohammed Atta yang mengatakan bahwa adanya janji taman surga bagi mereka yang berjihad. Kepel juga menggambarkan Al-Qaeda sebagai kelompok neokonservatif yang dianggapnya sebagai produk dari perang dingin.

Berbeda dengan rasisme dan imigran Eropa yang sebelumnya berupaya untuk mendirikan dan membangun sebuah negara sendiri sepertihalnya sejarah dan perkembangan Yahudi. Meskipun Islam berkembang di Eropa tapi Kepel tidak melihat Islam sebagai subjek aktif yang ingin mendirikan sebuah negara baru. Bagaimana interaksi muslim dengan non muslim (barat) diartikan Kepel sebagai suatu bentuk peradaban. Sederhananya, Kepel tidak mampu memahami Muslim secara historis karena analisis historis kepel ini justru dipengaruhi oleh argumen sosiologis Roy.

Roy melihat penyebaran Islam hari ini sebagai :

a. Konsekuensi dari perubahan sosiologis

b. atau sebagai konsekuensi sejarah langsung dari kebijakan Saudi dan dukungan Reagan untuk proyek Wahhabi

Roy menilai Islam saat ini lebih sekuler atau lebih tepatnya ‘fundamentalisme’. Roy menanggapi kekerasan yang dimunculkan oleh muslim merupakan pengaruh faktor politis dan bukan inspirasi agama. Hal ini dikarenakan adanya pentargetan World Trade Center dan Pentagon oleh para jihadis. Sehingga Roy berargumen bahwa Islam saat ini berperang melawan imperialisme modern.

Islam kini dipandang sebagai suatu kelompok neofundamentalist. Di mana menurut Roy, masyarakat muslim saat ini sudah tidak lagi memegang prinsip tradisional nya seperti rukun Islam namun lebih ke arah proyek politik. Proyek politik ini dinilai Roy sebagai prinsip neofundamentalist yang justru mengarahkan masyarakat muslim menjadi lebih sekuler dan radikal. Di mana muslim bergerak melawan barat. Umat muslim tidak lagi terikat oleh solidaritas tradisional namun merupakan dampak dari adanya dekonstruksi politik yang diciptakan bersama untuk menentang barat. Roy melihat pergerakan umat Islam sekarang tidak jauh berbeda perannya seperi kaum proletar pada tahun 1960.

Pada akhirnya, argumen Roy dan Kelep TIDAK DAPAT menjelaskan ideologi jihad Islam. Di mana Kepel menolak untuk menghubungkan faktor sejarah antara muslim dan non muslim dan Roy menghindari hubungan muslim dan non muslim tersebut. Selain itu, Roy juga meneliti sporadis Islam di barat dengan pendekatan sosiologis dan di sisi lain mengedepankan kondisi politik negara. Pada kenyataanya, kelahiran jihadis Islam tidak lepas dari peran jihad Afghanistan dan pengaruh barat.

0 Comments

Islamic Studies

War, Peace or Neutrality : An Overview of Islamic Polity’s Basis of Inter-State Relations

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

Muhammad Hannif Hasaan merupakan seorang ahli Muslim yang menggagas sebuah tulisan yang dilatarbelakangi dengan tingginya minat terhadap Islam dalam studi politik dan internasional. Tingginya minat dunia internasional terhadap Islam dipengaruhi oleh pemikiran Samuel Huntington tentang teori Clash of Civilizations dan peristiwa WTC 11 September. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan konstribusi terhadap peminat kajian internasioal dalam perspektif Islam dan menawarkan gambaran hubungan antar negara Muslim dan non Muslim. Dengan metodologi ijtihad yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah, Hasaan setuju bahwa perdamaian merupakan basis utama dalam menjalin hubungan internasional, dan ia menolak perang abadi sebagai bentuk interaksi antara pemerintahan Islam dan non Islam.

Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan politik. Sehingganya, politik dianggap penting dan tak terpisahkan dari Islam. Untuk memahami hubungan antara Islam dan politik, perlu dipahami 2 konsep berikut; Pertama, Islam merupakan jalan hidup dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Kedua, konsep ‘khalifah’ yang berarti kekuasaan dan kepemimpinan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an bahwa manusia dijadikan Allah SWT sebagai ‘khalifah’ di bumi. Sehingga dapat dipahami bahwa umat Islam bertanggung jawab untuk menerapkan politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW tidak hanya pemimpin umat Islam tetapi juga pemimpin politik di Madinah. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan institusi politik Muslim adalah Dar al-Islam atau Ad-Daulah Al-Islamiyah. Pemimpinnya dikenal sebagai khalifah atau amir al-Mukminin.

Terdapat tiga landasan utama hubungan antara Dar al-Islam dan non Dar al-Islam, yaitu:

1. War

Pandangan pertama ini lebih mengartikan jihad sebagai perang melawan orang-orang kafir agar tunduk pada aturan Islam. Hasilnya, negara tersebut dapat menjadi Dar al-Islam seutuhnya atau berubah menjadi Dar Al-Harb setelah proses perang atau penaklukan. Perkembangannya banyak terjadi pada masa klasik di mana Islam belum mengenal konsep negara. Pandangan ini melarang umat Islam untuk melakukan perjanjian damai permanen dengan non Dar Al-Islam.

2. Peace

Pendapat kedua ini lebih mengartikan jihad untuk tujuan keadilan dan memberantas penindasan, bukan untuk memerangi non Muslim. Sebagaimana lahirnya hubungan diplomatik resmi dalam komunitas internasional seperti PBB. Hubungan damai ini dapat dicapai dengan adanya perjanjian damai, konvensi internasional, non agresi, non intervensi, dan kerjasama internasional. Kalaupun terjadi perang hanya diperbolehkan jika negara Islam mendapat serangan. Beberapa kode etik jihad / perang telah diatur dalam Islam, yaitu :

- Perang merupakan jalan terakhir jika tidak dicapai kesepakatan

- Jihad harus diterapkan pada situasi dan tempat yang tepat

- Dilarang menghancurkan tempat ibadah

- Larangan membunuh warga sipil dan non kombatan

3. Netral

Netral mengacu pada status yang diberikan oleh hukum internasional untuk sebuah negara yang abstain dari semua partisipasi dalam perang. Ada 2 jenis netralitas yaitu, 1) netralitas permanen seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti Swiss, Swedia, Austria, dan Finlandia; 2) netralitas non permanen di mana negara menyatakan netralitas dalam perang tertentu. Isu kenetralan dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat At-Taubah ayat 4. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, netralitas diperbolehkan dalam Islam dengan kriteria :

- Urusan perang / jihad diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri

- Konvensi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam

- Adanya perumusan dan pelaksanaan keputusan hukum yang disesuaikan dengan waktu dan tempat

- Semua penguasa Muslim telah meratifikasi dan menghormati konvensi tersebut.

Mayoritas ulama tradisional tidak mengizinkan keberadan lebih dari 1 kubu pemerintahan di dalam suatu Dar al-Islam, karena ini dikhawatirkan akan menghasilkan perpecahan. Semua Muslim wajib mencegah permusuhan. Dan menjadi fardhu ‘ain ketika musuh menyerang Dar al-Islam. Perang merupakan jalan terakhir jika tidak dicapai kesepakatan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hubungan baik antara Dar al-Islam dan non Dar Al-Islam harus dilandasi dengan perdamaian. Penulis berpendapat bahwa gagasan jihad bersenjata abadi muncul di periode klasik karena pengaruh konflik berkepanjangan antara Islam, Roma, dan Persia. Selain itu, konflik-konflik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ambisi kekuasaan. Dan tentunya hal ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam menggambarkan hubungan Dar al-Islam dan non Dar al-islam pada saat ini. Karena pengaruh konflik / jihad bersenjata abadi akan membawa dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan perang dunia 1 dan 2. Perang tentunya akan sangat bertolak belakang dengan prinsip islam yang damai dan menghalangi tujuan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Islam merupakan agama yang mencintai kedamaian karena, 1) islam berasal dari kata salam yang berarti perdamaian dan keamanan, 2) Islam mengajarkan kalimat ‘Assalamu’alaikum’ sebagai sapaan terhadap orang lain yang berarti kesalamatan atasmu, 3) dalam Al-Qur’an, ungkapan damai lebih banyak disebutkan dan lebih dianjurkan daripada perang, 4) sejarah juga mencatat bahwa Islam dapat diterima dengan baik disetiap wilayah taklukan Islam dengan cara-cara damai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian Hudaibiyah yang merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kafir Quraisy. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan perdamaian sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai rahmatan lil’alamin dan penuh perdamaian. Sehingga dapat mengatasi kesalahpahaman dan meluruskan bahwa Islam bukanlah teroris.

Berdasarkan tradisi realisme ofensif yang menyatakan bahwa sistem internasional yang anarki akan memberikan insentif yang kuat bagi negara untuk terus berupaya meningkatkan kekuatan dari negara-negara lain untuk mencapai hegemon. Sehingga, berbagai aktor internasional saling berkompetisi dan mengejar kebijakan ekspansionis yang di sisi lain dapat merugikan berbagai pihak. Hal ini memicu terjadinya banyak konflik yang melibatkan negara-negara Muslim. Sehingga, beberapa negara Muslim lebih memilih beraliansi dengan negara non Muslim untuk menjamin keamanan mereka. Ancaman yang lebih mengkhawatirkan dunia internasional saat ini datang dari aktor non negara seperti Al-Qaeda dan ISIS. Meskipun kelompok tersebut menjadikan Islam sebagai landasan mereka, tapi cara mereka adalah cara yang salah menurut Islam. Mereka menjadikan pandangan perang / jihad klasik sebagai tuntutan mereka. Padahal, jihad klasik tidak lagi relevan pada saat ini.

2 Comments

International Organizations

The Organization Of The Islamic Conference: Sharing An Illusion

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk menyatukan dan melindungi kepentingan umat Islam di dunia. Di mana terdapat lebih kurang 57 negara mayoritas dan minoritas Muslim tergabung di dalam OKI. OKI lebih dipandang sebagai sarana konferensi Muslim di dunia daripada sebuah badan politik yang dinamis. Salah satu latar belakang berdirinya OKI adalah untuk sentralitas Palestina sebagaimana yang termaktub dalam piagam organisasi. Namun OKI dinilai gagal dalam melakukan diplomasi perubahan sentralitas Palestina, karena sampai saat ini Israel terus meningkatkan defense barriernya. Situasi ini disesalkan oleh wakil-wakil Palestina di KTT sepanjang tahun 2003 dan 2004. Tulisan Shahram Akbarzadeh dan Kylie Connor ini lebih mengeksplor latar belakang sejarah OKI serta menjelaskan keterbatasan dan potensi OKI secara internal dan eksternal.

OKI didirikan di Maroko pada tahun 1969 sebagai respon atas pembakaran Masjid Al-Aqsha di Yerussalem. Sejak awal, OKI telah difokuskan untuk sentimen anti-Israel. Di mana pembakaran Palestina dianggap sebagai bukti determinasi Israel untuk menghancurkan situs suci umat Islam.

OKI menekankan aspek universalitas untuk mewujudkan kesatuan umat Muslim di dunia sebagai inviolability of state sovereignity, namun hal ini sangat bertentangan dengan konsep negara bangsa dalam dunia internasional saat ini. Hal ini lah yang kemudian menjadi hambatan terbesar bagi OKI. Selain itu, keragaman sejarah, budaya, politik dan ekonomi dari dunia Muslim juga menimbulkan tantangan pada kesesuaian politik. Sehingganya, tidak mengherankan bahwa OKI di masa lalu menjadi arena untuk kompetisi antara Iran dan Arab Saudi. Di mana kedua negara tersebut memiliki national interest dan aspirasi kepemimpinan yang kuat di dunia muslim. Di satu sisi, Iran berupaya untuk mendorong revolusi Islam dalam dinamika OKI. Dan di sisi lain, Arab Saudi berusaha menangkal daya tarik pan-Arabisme dan memasukkan unsur tersebut dalam OKI. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi kegagalan gerakan pan Arabisme di tahun 1950 dan 1960an. Tentunya hal ini tidak akan jauh berbeda dengan perkembangan pan Islamisme. Sederhananya, gerakan revolusi islam yang digemborkan oleh Iran akan sangat bertentagan dengan upaya Arab Saudi dalam menangkal pan Arabisme.

Mohammed Ayoob membenarkan konsep berdirinya OKI sebagai suatu bentuk refleksi dari kolektifitas umat Islam yang tidak mampu melawana Barat. Dan pada faktanya, OKI masih menempuh kegagalan dalam bertindak sebagai forum untuk mediasi dan resolusi konflik. Kegagalan tersebut semakin diperkuat dengan adanya krisis di Timur Tengah. Di mana pada tahun 1980-1988 terjadi perang Iran-Irak, kemudian diikuti dengan invasi Irak ke Kuwait tahun 1990-1991 dan invasi Irak tahun 2003 oleh AS.

0 Comments

Islamic Studies

Teori Hubungan Internasional dalam Islam

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

Teori hubungan internasional dalam perspektif Islam dikenal sebagai “Mu’amalat” atau “Siyar” (hukum internasional islam) yang mengatur tentang interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Pasca runtuhnya Uni Soviet dan kasus WTC 11 September silam, Islam mulai dipandang sebagai isu yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional. Salah satu persepsi yang memicu hal tersebut adalah karena adanya kewajiban jihad untuk memerangi orang-orang non muslim. Sehingganya, banyak pihak yang beranggapan bahwa Islam disebar melalui kekerasan. Dalam tulisannya tentang hubungan internasional dalam perspektif Islam, Labeeb Ahmed mengemukakan tujuan tulisannya bahwa Islam bukanlah kekerasan dan Islam juga memiliki pandangan tentang hubungan internasional. Islam mengelompokkan hubungan ini dengan 3 cakupan yaitu :

- Muharibin (orang yang dalam kondisi berperang)

- Ahl-al’ahd (orang yang dalam perjanjian dengan Islam)

- Dzimmah ahl (orang yang ditoleransi, dihormati, dan dilindungi di bawah otoritas Islam dengan melakukan pembayaran jizyah)

Berdasarkan 3 kategori tersebut, ulama awal membagi dunia internasional menjadi 2 bagian yaitu :

- dar al-Islam (the territory of Islamic state), dengan kriteria sebagai berikut :

o wilayah yang berada di bawah otoritas Islam di mana Muslim mendapat kenyamanan dan al-dzimmah mendapat perlindungan tapi berada dalam penaklukan (Shaybani).

o Dar al-harb dapat berubah menjadi dar al-Islam dengan cara :

§ Penaklukan oleh Muslim dan menyatakan otoritas Islam serta menerapkan hukum-hukum Islam

§ Berada di bawah otoritas dar al-Islam meskipun masih terdapat orang non Muslim

§ Adanya pengaruh dar al-Islam di bawah otoritas dar al-harb di mana adanya Muslim yang mengungsi meskipun di bawah kendali kaum musyrik dan mereka tidak memaksa Muslim untuk pergi (Rafi’i Al-Qazwini)

o Mencakup wilayah di mana warga Muslim bebas untuk menerapkan hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya non Muslim (‘Abd al-Qadir Awdah)

o Jika suatu wilayah dihuni oleh beberapa masyarakat Muslim yang tidak berafiliasi dan saling menjauhkan diri dari harbi maka ia dianggap menempati dar al-Islam (Shams Al-Din Al-Ramli). Dengan argumen hadis nabi “al-Islam wa la yu'la Ya'la" (Islam lebih unggul tapi tidak ada yang lebih baik diatasnya).

- dar al-harb (wilayah perang / wilayah non-Muslim yang memusuhi Islam), dengan kriteria sebagai berikut :

o wilayah di mana keputusan didasarkan pada prinsip non Islam (Shaybani)

o wilayah di mana umat Islam berada di bawah ancaman (ahli hukum Hanbali)

o wilayah di mana Muslim tidak bisa mempraktekkan iman mereka secara bebas dan tidak bisa menegakkan hukum Islam di dalamnya (Abu Manshur Al-Baghdadi & Ahli hukum Syafii)

o Shaybani & Abu Yusuf berpendapat bahwa dar al-Islam dapat berubah menjadi dar al-harb disebabkan karena :

§ penaklukan oleh dar-al-harb

§ orang-orang murtad yang mengambil kontrol penuh dan menerapkan hukum politeisme (non Islam)

§ jika al-dzimmah menghapuskan sebuah perjanjian yang sudah ada dan menang dalam perjuangan mereka melawan kekuasaan Muslim

Kedua konsep tersebut didasarkan pada argumen tentang kebenaran yang direfleksikan sebagai dar al-Islam dan kemusyrikan sebagai dar al-harb (Abu Yusuf & Shaybani). Pendapat lain juga menggambarkan jannah (house of peace) sebagai dar al-Islam dan annar sebagai dar al-harb (Kasani).

Sedangkan ulama kontemporer menambahkan 1 bagian lagi yaitu,

- dar al-‘ahd dan Muwadda’ (wilayah dalam perjanjian Islam), dengan kriteria sebagai berikut :

o penduduk suatu wilayah menjadi Muslim dan masih tetap di wilayah mereka

o wilayah yang terjadi kekerasan, tapi pemerintah mengizinkan Muslim untuk menjalankan aturan Islam

o warga non Muslim menerima hukum Islam dan menjadi ahl-aldzimmah

o wilayah tersebut ditaklukan di bawah perjanjian damai di mana umat Islam diizinkan untuk menerapkan kharaj (pajak tanah)

Perbedaan pendapat antara ulama awal dan kontemporer mengenai status dar al-‘ahd mengundang beberapa penafsiran, yaitu :

- para ulama awal memandang dar al-‘ahd sebagai dar al-Islam

- ulama kontemporer memahami pandangan Syafi’i dalam 2 hal. Pertama, al-‘ahd dapat menjadi al-dzimmah. Kedua, al-‘ahd akan menjadi al-Islam jika berada di bawah otoritas dan aturan Islam.

- Mawardi menganggapnya sebagai mengacu pada pembagian wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam

- Al-Ya’la (ulama kontemporer) berpendapat bahwa al-ahd merupakan posisi tengah dari al-Islam dan al-harbi. Dan merupakan rujukan untuk mengungkapkan realita hubungan internasional yang telah jauh berkembang pada saat ini.

- Al-sarakhsi menilai al-‘ahd sebagai campuran muwadda’a dan non Muslim. Sedangkan Abu Zahra menganggap PBB sebagai contoh dar al-‘ahd.

Hubungan antara Muslim dan non Muslim menurut beberapa ahli sebagai berikut :

- Hubungan tersebut dipengaruhi oleh cara pandang non Muslim terhadap Muslim (Ghunaymi)

- Muslim tidak boleh memusuhi non Muslim yang minim pengetahuannya tentang Islam (Shaybani). Hal ini akan dapat menghindari perpecahan dan pertikaian

- Harus ada hubungan yang adil (Hanafi), di mana Muslim tidak boleh mencoba untuk menaklukan setiap wilayah tanpa terlebih dahulu mengundang orang-orang di wilayah itu untuk menerima Islam. Pendapat lain menyebutkan bahwa Muslim harus mempertimbangkan transformasi perang kecuali untuk menghentikan mereka yang menolak jizyah, murtad, atau menyembah berhala.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam bukanlah ideologi mainstream yang identik dengan kekerasan dan teroris sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang anti terhadap Islam. Tapi Islam harus dipandang sebagai suatu sistem universal yang hukum-hukumnya meliputi semua aspek tanpa keberpihakan pada satu pihak. Namun, hal tersebut belum dapat terwujud dikarenakan pemerintahan Islam tidak memiliki otoritas permanen di seluruh dunia. Meskipun demikian, Islam memiliki cara pandang yang unik terhadap hubungan internasional terutama dalam konsep tentang negara.

0 Comments

Middle East

Kebijakan Luar Negeri Iran dan Arab Saudi

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

A. Kebijakan Luar Negeri Iran

Iran merupakan sebuah negara yang cukup menonjol di kancah internaional. Di mana pada tahun 1970an, Iran dianggap sebagai aktor penting di kawasan Teluk. Aspek geografi memiliki pengaruh yang cukup penting dalam kebijakan luar negeri Iran. Di mana dengan pengaruh geografi tersebut, Iran menjadi lebih terekspos sebagai great power rivalries di kawasan Teluk. Di samping itu, Iran berhasil menarik simpati masyarakat dunia pasca lengsernya rejim Syah Pahlevi oleh koalisi Islam dan pasukan radikal. James Piscatori mencatat bahwa Iran berkembang sangat dramatis pada beberapa tahun terakhir, di mana Iran dikenal sebagai negara yang sangat independen, berani menentang negara super power seperti US, proaktif agama, dan non-blok. Pada perkembangan berikutnya, Iran mengutamakan pengaruh geopolitik, geostrategis, dan globalisasi dalam hubungan internasional.

Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, terdapat pengaruh barat yang cukup kuat pada masa sebelum lengsernya Shah Pahlevi. Di mana ladang minyak dan emas hitam Iran menjadi daya tarik kepentingan ekonomi yang paling krusial. Sehingga, AS memberikan dukungan penuh tehadap pemerintahan Syah Pahlevi pada waktu itu. Namun, Pahlevi berhasil digulingkan melalui Islamic Revolution 1979 oleh Ayatulloh Khomeini dan kemudian membentuk Republik Islam Iran. Sejak saat itu, Iran terus berupaya untuk menjadi kekuatan militer utama di kasawan Teluk. Sejak terjadinya revolusi Iran, power yang dimiliki oleh Iran dikerahkan untuk kepentingan otonomi negara dan tidak lagi berpihak ke Barat meskipun pada saat ini Iran belum mampu melepaskan diri dari perekonomian kapitalis. Dengan hanya bergantung pada SDA di saat hubungan Iran semakin rumit dengan negara barat yang sebelumnya menjadi partner dan konsumen SDAnya membuat perekonomian Iran mengalami stagnasi. Perbaikan struktur perekonomian pun kemudian dilakukan pada masa Rafsanjani dengan meregulasi ulang strategi reformasi ekonomi yang dirancang seperti IMF.

Iran juga menilai negaranya sebagai islamic actor yang berperan penting di Timur Tengah. Sejak 1979, Iran menambahkan aspek agama dalam kredibilitas powernya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penentangan status quo dan integrasi politik kawasan oleh Iran yang didominasi Syiah. Penentangan tersebut ditujukan kepada Arab Saudi yang didominasi oleh Sunni. Aspek lainnya yang juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran adalah perang Iran-Irak. Pada masa perang melawan Irak, posisi Iran juga bertentangan dengan sejumlah negara Arab dan lebih terisolasi. Selain itu, pembentukan Hizbulloh dan strategi Levant Teheran juga ditujukan untuk pergerakan Syiah. Aspek lainnya dari strategi Teheran ini difouskan pada konflik Arab Israel. Hubungan Iran dengan negara-negara Arab sempat mencair ketika Iran memilih mengambil posisi netral pada saat invasi Irak ke Kuwait. Dalam konflik Arab-Israel, Iran tidak mengambil kebijakan yang menguntungkan Israel. Pada masa Khatami, Iran memiliki jaringan yang luas dengan negara-negara di dunia.

Kebijakan luar negeri Iran mengundang perdebatan dari berbagai analis. Terkait dengan kebijakan pada masa Rafsanjani dan Khatami yang lebih memilih memasukkan aspek ideologi dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini menurut Clawson moderat Iran tidak jauh berbeda dengan konsep radikal. Pada masa Khatami, kebijakan lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan reformasi politik.

B. Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi

Arab Saudi dikenal sebagai negara pengahasil minyak terbesar di dunia dan memiliki 2 kota terkenal yaitu Mekah dan Madinah. Karena memiliki 2 kota utama Muslim, maka Arab saudi mengklaim negaranya sebagai pemimpin negara Muslim. Kebijakan luar negeri Arab Saudi sendiri beroperasi di 3 level, yaitu :

1. Level internasional, didominasi oleh strategi aliansi Saudi dengan US dan mengintegrasikan world economic dan strategic system yang lebih luas melaui perannya sebagai major world oil producer

2. Level regional, sebagai penyeimbang (balance of power) antar negara-negara di Timur Tengah

3. Level semenanjung Arab, Arab Saudi sebagai hegemon, Arab Saudi berupaya untuk mencegah munculnya hegemoni regional dengan membentuk Gulg Cooperation Council (GCC). Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Saudi Arabia dipegang oleh anggota keluarga kerajaan. Sedangkan orang-orang di luar kerajaan sebagai penasehat pengambilan keputusan.

Beberapa catatan kebijakan luar negeri Arab Saudi antara lain :

- membentuk OPEC tahun 1960

- embargo minyak ke AS tahun 1973-1974

- mengambil kontrol ARAMCO (Arabian-American Oil Company)

- menolak mendukung Camp David Accords pada akhir 1970an

- menolak pada sejumlah kesempatan pasca 1991 untuk membolehkan/memungkinkan AS menggunakan fasilitas Saudi untuk menyerang Iraq.

Pada faktanya, dalam konteks hubungan Arab Saudi dengan AS, Saudi mempertahankan cukup banyak otonomi. Meski hubungan Saudi dan AS tidak selalu konsisten. Hubungan kedekatan Saudi dengan AS tergambar ketika AS memberikan bantuan militer pada Saudi saat melawan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an. Namun hubungan tersebut merenggang saat perang Arab-Israel tahun 1973. Hubungan tersebut kemudian berangsur membaik pada saat perang Iran-Irak di mana Saudi dihadapkan pada pilihan sulit dalam politik regional. Melihat pada konteks tersebut dapat disimpulkan bahwa Integrasi Arab Saudi dalam world economic dan strategic system lebih baik dipahami dalam hubungan asymmetric interdependence.

Kedua artikel tersebut menjelaskan tentang proses kebijakan luar negeri dan latar belakang sejarah yang mempengaruhinya. Hanya saja, dalam artikel Foreign Policy of Saudi Arabia lebih menjelaskan peran kebijakan luar negeri Saudi di 3 level yang berbeda. Sedangkan dalam Foreign Policy of Iran lebih menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Iran yang mengundang perdebatan karena menentang status quo dan menjadi great power rivalries. Meskipun kedua negara tersebut saling mengklaim sebagai negara utama di kawasan Timur Tengah karena tidak dipungkiri, kedua negara tersebut juga memiliki power yang hampir sama. Namun karena Iran dan Arab Saudi memiliki aliansi dan ideologi yang berbeda, sehingga menyebabkan keduanya saling terlibat dalam sengketa dan persaingan. Terutama dari segi politik yang menyebabkan kedua negara tersebut seringkali dalam situasi panas. Sehingga tidak mengherankan lagi jika Iran selalu kontroversi dengan Arab Saudi dalam mengeluarkan keputusan terkait kebijakan luar negeri.

2 Comments

Islamic Studies

Changing Role of Islam in IRs

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 25, 2014

Tulisan yang ditulis oleh Reza Sinbar ini menuturkan tentang gerakan Islam dan dampaknya secara global. Dalam makalahnya juga dijelaskan hubungan antara pemerintahan muslim dan non muslim.

1. CURRENT SITUATION OF MUSLIMS IN THE WORLD

Pada abad ke-21, hampir satu dari lima manusia adalah seorang Muslim. Kehadiran demografi baru Islam dalam dunia barat merupakan indikasi bahwa Islam menjadi kekuatan globalisasi besar saat ini. Di Eropa secara keseluruhan terdapat 20 juta Muslim, delapan juta di antaranya berada di Eropa Barat. Jumlah ini belum termasuk umat Islam Turki yang jumlahnya sekitar 50 juta jiwa.

Selain Islamisasi demografi di dunia Barat, sekarang terdapat lebih dari seribu masjid dan asosiasi Islam di Amerika Serikat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, lima negara Asia Tengah termasuk Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkimenistan dan Tajikistan menjadikan Islam sebagai agama resmi yang dominan.

Islam memiliki loyalitas pengikut yang menaati firman Allah (Al-Qur’an). Islam tidak memainkan peran dalam hubungan internasional. Tapi kontribusi Islam terhadap politik tidak 'independen'. Di mana Islam dapat menjadi resolusi dari masalah duniawi dan universal seperti keadilan sosial, legitimasi politik, dan pertahanan tanah air.

2. VARIOUS VIEW ON ISLAMIC POLITICS AND THE RELATIONS BETWEEN ISLAM AND THE WEST

Islam dipahami sebagai agama yang komprehensif dan tidak mengakui pemisahan agama dari politik. Terdapat tiga opsi yang memungkinkan hubungan antar-negara dalam Islam yaitu: perang, perdamaian atau netralitas. Dari ketiga opsi tersebut, perdamaian merupakan landasan utama hubungan dengan non-muslim. Politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari Islam. Sehingganya, umat Islam bertanggung jawab untuk menerapkan Islam dalam politik atau berpartisipasi di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, hal ini dapat membantu umat muslim untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah.

Untuk memahami hubungan internasional antara pemerintahan Muslim dengan non-Muslim, perlu kita pahami dasar hubungan pada tingkat individu antara Muslim dan non-Muslim. Karena menurut pandangan Islam, hubungan internasional hanya sebagai perpanjangan dari hubungan individu.

Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan institusi politik Muslim adalah Dar Al-Islam (tanah Islam) atau ad-Daulah Al-Islamiyah (negara Islam). Selain itu, ada dua pandangan tentang makna Dar Al-Islam dan Dar Al-Harb. Salah satu pandangan menyatakan bahwa tanah Islam harus dikuasai oleh umat Islam dan sistem pemerintahan Islam diterapkan. Pandangan lain menekankan pada masalah apakah Muslim dalam keadaan aman atau tidak.

3. ISLAMIC TRADITIONAL VIOLENT VIEW

Ada dua pandangan besar pada masalah ini. Salah satu pandangan menyatakan bahwa jihad bersenjata adalah satu-satunya jenis hubungan yang dapat terjadi antara Muslim dan non-Muslim. Menurut pihak yang mendukung pandangan ini menyatakan bahwa jihad bersenjata merupakan kewajiban sampai akhir dunia dan tujuannya adalah untuk melawan orang-orang kafir. Jihad bersenjata harus dilakukan sampai semua lahan dibebaskan dari orang-orang kafir dan ketika semua orang-orang kafir tunduk pada aturan Islam.

Untuk mendukung pandangan ini, para muslim radikal pada zaman sekarang sering menghidupkan kembali pengalaman sejarah perang selama Perang Salib, kolonialisme, penganiayaan terhadap Muslim Palestina oleh Israel di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, dan baru-baru ini terdapat serangan terhadap Afghanistan dan Irak oleh pasukan koalisi. Pandangan ini mengusulkan ide perang abadi antara Muslim dan non-Muslim yang hanya akan berhenti atau berakhir ketika semua non-Muslim memeluk Islam, jatuh di bawah kekuasaan bangsa Muslim atau melakukan perjanjian damai dengan umat Islam.

4. ISLAMIC TRADITIONAL PEACEFUL VIEW

Pandangan lain juga mengatakan bahwa perdamaian dan harmoni adalah dasar untuk hubungan, bukan perang. Pendukung pandangan kedua berpendapat bahwa tujuan jihad bersenjata bukan untuk melawan non-Muslim karena perbedaan kepercayaan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memberantas penindasan. Dan jihad bersenjata dalam Islam hanya dapat dilancarkan terhadap mereka yang mengobarkan perang (Quran, 22:39, 40, 2: 193, 4: 7, 2: 194, dan 2: 190).

Seperti agama-agama besar lainnya, esensi Islam adalah Damai, cinta, kasih dan sayang (Al-Quran, 21: 107). Islam melarang kekerasan dan penumpahan darah manusia. Perang tidak dapat digunakan untuk mengalahkan non-Muslim untuk kepentingan Islam. Dalam Islam, tidak ada paksaan dalam agama (Al-Quran, 2:.. 256, 10:99) Keanekaragaman dan perbedaan iman adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Hal ini terealisasi dalam aktivitas diplomasi PBB yang menggalakkan hubungan damai di dunia internasional.

5. TOLERANT PERSPECTIVE

Islam adalah agama damai. Berdasarkan namanya yang berasal dari kata "salm" atau "silm" yang berarti "perdamaian dan keamanan". Selain itu, umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan salam kepada orang lain dengan ucapan "Assalamualaikum", yang berarti "damai untuk Anda". Quran lebih menyukai perdamaian daripada konflik. Muslim diperintahkan untuk merangkul keragaman dan, dengan demikian, toleransi untuk keragaman menjadi ajaran fundamental Islam. Hal ini kemudian diwujudkan melalui perintah Islam untuk menghormati agama lain dan tidak mencampuri urusan agama lain, (Al-Quran, 1091: 1-6).

6. ISLAM AND THE WEST IN INTERNATIONAL INTERACTION: THREE DIFFERENT IDEAS

Terdapat Tiga ide dominan dalam mendefinisikan relasi Islam dan Barat.

1. Ide konfrontasi, di mana Barat dan Muslim berbagi beberapa nilai-nilai bersama, dan terperangkap oleh "benturan peradaban".

2. Ide kompatibiliti, hubungan antara dunia Islam dan Barat merupakan hasil tragis yang tidak terhindarkan dari proses sejarah yang kompleks. Islam berbagi warisan budaya yang signifikan dengan Barat.

3. Ide komplementer, ide ini berusaha untuk menciptakan kerangka baru untuk memahami bagaimana hubungan Islam dan Barat yang mungkin dapat hidup berdampingan secara damai tanpa menyangkal kekhasan sejarah dan budaya masing-masing.

Untuk menjawab permasalaha mengenai terorisme, Barat, dan Amerika Serikat, kita harus memahami bagaimana latar belakang kebijakan dunia Islam dalam perkembangan globalisasi saat ini. Untuk mencapai keamanan manusia di dunia, masyarakat internasional perlu kebijakan didasarkan pada empati budaya, multilateralisme, dan konsensus yang luas tentang kepentingan, nilai-nilai, dan harapan bersama dalam mencapai perdamaian komunitas internasional.

0 Comments

Asia & Pacific

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

By Meisarah Marsa, S.Sos - Oktober 05, 2014

Tanggung jawab dan distribusi kekuasaan dalam pemerintahan federal Australia telah terbukti lebih fleksibel. Sejatinya, pemerintahan federasi lebih bersifat desentralisasi dan telah mengalami stabilisasi kekuasaan tidak lama setelah berdirinya pemerintahan federasi pada 1901. Konstitusi persemakmuran Australia mulai berlaku sejak 1 Januari 1901. Yang mana merupakan hasil dari negosiasi panjang sejak 1890 antara perancang konstitusi, parlemen koloni, masyarakat, dan parlemen imperial. Konstitusi tersebut mengemukakan dua konsep pemerintahan yaitu responsible government & federalism. Di satu sisi terdapat pengaruh dari konstitusi Inggris yang lessfamiliar constitutional solution dan di sisi lain mengarah pada konstitusi AS dan yang obvious solution dan cenderung mempertahankan politik koloni Australia.

Ceryl Saunders mengungkapkan bahwa cirikhas konstitusi dan perkembangan pemerintahan persemakmuran Australia lebih bersifat evolusi. Karena selama 105 tahun, konstitusi Australia baru menempuh 8 kali amandemen di mana 3 di antaranya berhubungan langsung dengan pembagian kekuasaan.

a. THE FEDERAL CONSTITUTION IN HISTORICAL-CULTURAL CONTEXT

· Pemerintahan persemakmuran Australia merupakan salah satu pemerintahan dengan sistem demokrasi parlementer tertua di dunia.

· Secara historis, proses federasi dimulai dari tahun 1788 setelah European settlement dengan pembentukan koloni di Sydney, New South Wales. The colonies’ self-government memiliki peran besar dalam perkembangan federasi. Di akhir abad ke19, identitas sosial dan politik koloni mengalami perkembangan sebagai serikat buruh menuju pergerakan federasi yang kemudian diakhiri dengan konvensi untuk penyusunan konstitusi. Konvensi didakan di Adelaide, Sidney, dan Melbourne pada tahun 1897-1898. Pada penutupan 1899 semua koloni kecuali Australia Barat telah merumuskan referendum yang kemudian diteruskan ke Parlemen Inggris (Parlemen Imperial) di London untuk dipertimbangkan. Pada 1900, Australia Barat akhirnya dimasukkan ke dalam federasi.

· Permasalahan mulai muncul di awal 1930an, di mana Australia Barat mengancam memisahkan diri karena merasa tidak puas dengan the Commonwealth Constitution yang dipandang merugikan. Permasalahan yang sama juga dirasakan oleh Northern Territory.

· Negosiasi di London berujung pada pengajuan banding ke Judicial Committee of the Privy Council in the United Kingdom terkait pembagian kekuasaan konstitusional antara persemakmuran dan negara yang berlangsung tahun 1968-1986.

b. CONSTITUTIONAL DISTRIBUTION OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

·      Sepertihalnya konstitusi AS, Konstitusi Australia jelas mengartikulasikan kekuasaan Parlemen Persemakmuran. Pergeseran otoritas finansial, politik, dan penafsiran konstitusi mengakibatkan dominasi pemerintahan persemakmuran dalam lanskap federal.

·      Alfred Deaken, Perdana Menteri Australia kedua memprediksikan hal ini dan menilai kekuasaan dan otoritas pemerintahan pusat (persemakmuran) lebih besar daripada negara. Secara konstitusi, kepentingan pemerintah persemakmuran lebih mendominasi.

·      Secara struktur, sistem federal bersifat kooperatif tapi juga kompetitif, di mana terdapat persaingan antara negara bagian dan teritori untuk mengamankan keunggulan komparatif dalam pengaturan kebijakan.

·      Dominasi Pemerintahan Persemakmuran memberikan sedikit andil bagi negara untuk mengatur kebijakan. Dalam hal ini, negara lebih dominan dalam mengatur aspek interstateness yang meliputi perdagangan, asuransi, dan perbankan negara, pengelolaan lahan, pertanian, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan hukum pidana.

·      Konstitusi memberikan beberapa kekuatan eksklusif untuk Parlemen Persemakmuran dalam aspek pertahanan, urusan eksternal, mata uang, dan tempat Persemakmuran.

·      Beberapa amandemen Konstitusi Commonwealth yaitu: Aboriginal Rights, Representation and Federal Institutions, Fiscal Powers, Federal Grants (Spending) Power, The Evolution of Constitutional Interpretation.

c. LOGIC OF THE CONSTITUTIONAL DISTRIBUTION OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

· Pembagian kekuasaan di negara federal biasanya dipengaruhi oleh:

o faktor sejarah, sejak 1927 Australian Capital Territory (ACT) telah menjadi pusat pemerintahan federal.

o interpretasi yudisial, persemakmuran harus membuat undang-undang yang seragam terhadap seluruh negara federalnya di berbagai bidang.

o kepentingan politik. Sepertihalnya penyusunan konstitusi Australia yang dirancang oleh politisi kolonial dan akhirnya menguntungkan kepentingan kolonial dalam pemerintahan persemakmuran. Logikanya, kandungan konstitusi mengandung unsur yang sesuai dengan kesepakatan koloni seperti keamanan nasional, kesatuan ekonomi, kontrol imigrasi, dan keseragaman regulasi tanpa memperdulikan unsur HAM.

d. EVOLUTION OF THE CONSTITUTIONAL DISTRIBUTION OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

· Ketentuan amandemen dalam konstitusi terkandung dalam pasal 128. Di mana amandemen yang diusulkan kemudian disampaikan kepada para pemilih dari negara bagian dan teritori untuk dipertimbangkan. Jika mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian) setuju maka perubahan tersebut disampaikan kepada gubernur jenderal untuk disetujui.

e. MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE DISTRIBUTION OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

· Pemeliharaan dan pengelolaan distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dalam Sistem Federal Australia merupakan tanggung jawab bersama.

· Struktur konstitusional Australia didasarkan pada asumsi kooperatif. Di mana adanya kemungkinan kerjasama antara pemerintahan persemakmuran dan negara dalam sendi kebijakan tertentu baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

· Secara legislatif, pemerintahan persemkamuran dapat menggunakan kewenangannya untuk membatalkan keputusan dan kebijakan negara.

· Secara yudikatif, Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal.

f. ADEQUACY AND FUTURE OF THE DISTRIBUTION OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

· Australia memiliki upaya spasmodik (terutama selama tiga puluh tahun terakhir) yang secara umum digambarkan sebagai "federalisme baru" untuk memfokuskan kembali peran negara dalam pemerintahan federal.

0 Comments

Lao National Accreditation Bureau Undergoes Training to Enhance Capabilities on Friday, 19 September 2014. Posted in ASEAN Secretariat News

Whither Political Islam? Understanding the Modern Jihad

War, Peace or Neutrality : An Overview of Islamic Polity’s Basis of Inter-State Relations

The Organization Of The Islamic Conference: Sharing An Illusion

Teori Hubungan Internasional dalam Islam

Kebijakan Luar Negeri Iran dan Arab Saudi

Changing Role of Islam in IRs

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

Translate

About me

Follow Me On Social Media

Follow My Blog :)

Label

Arsip Blog

Popular Posts

My Blog Viewers

Visitors

This Blog is protected by :

My Youtube

Subscribe