Sebuah pelatihan khusus berlangsung di Vientiane pada 15 – 17 September 2014 untuk meningkatkan kredibilitas Badan Akreditasi Nasional Lao (LNAB). Pelatihan ini difokuskan untuk pengelolaan akreditasi yang disesuaikan dengan tujuan ASEAN untuk meningkatkan kualitas standar produksi di negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.   

            Pelatihan diberikan kepada 16 staf LNAB yang dibentuk oleh Departemen Standarisasi dan Metrologi (DSM) dari Lao PDR. Pelatihan tersebut membahas isu-isu terkait seperti prinsip-prinsip penilaian standar akreditasi dan sistem manajemen.

            Jerman juga memberikan konstribusi untuk memperkecil kesenjangan pembangunan yang terjadi di negara-negara ASEAN, terutama di negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dukungan Jerman ini direalisasikan di bawah lingkup kerjasama ASEAN’s Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastrukur di ASEAN dengan bantuan dana dari Kementrian Federal untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan.

            Mengingat program AEC 2015 semakin dekat, maka dibutuhkan kesiapan yang matang. Dilihat dari kredibilitas dan kemampuan negara-negara anggota ASEAN terhadap peningkatan standar internasional masih kurang. Sejak dibentuk tahun 1992, ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) menjadi  lembaga sertifikasi di ASEAN yang dicanangkan untuk memfasilitasi dan membantu negara anggota ASEAN terkait masalah akreditasi dan standar produksi.

Pada tahun 2010, hanya 6 negara anggota ASEAN yang memiliki standar akreditasi internasional yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu ASEAN. Ke enam negara tersebut antara lain :

Dan baru-baru ini, Brunei mengadakan kerjasama dengan Singapura dalam menetapkan standar akreditasi. Selain Brunei, Lao juga membentuk badan akreditasi yaitu Lao National Accreditation Board (LNAB). Sedangkan tiga negara anggota ASEAN lainnya belum memiliki badan akreditasi nasional. Sehingga sangat disayangkan apabila masih ada negara ASEAN yang belum membentuk badan akreditasi nasional. Badan akreditasi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mencerminkan kredibilitas suatu negara dalam pembangunan.

Adanya pelatihan yang diadakan di Vientiane, Lao menjadi suatu langkah yang sangat baik bagi perkembangan dan kemajuan ASEAN. Di mana Bureau of Accreditation (BoA) Vietnam bekerjasama dengan Lao National Accreditation Board (LNAB) dalam melakukan pelatihan terhadap peningkatan kualitas standar produksi di negara anggota ASEAN yang masih belum memiliki badan akreditasi nasional yaitu Kamboja dan Myanmar.

Pelatihan ini merupakan realisasi dari kesepakatan ACCSQ dengan dukungan dari mitra ASEAN seperti PTB (Jerman), US, Uni Eropa dalam menyediakan teknis bantuan dan kapasitas proyek pembangunan untuk negara CLM (Kamboja, Laos, dan Myanmar). Dengan adanya pelatihan ini maka secara tidak langsung, persiapan menuju AEC 2015 akan sedikit lebih matang meskipun perlu sosialisasi lanjut dan persiapan lain yang harus lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan standar produksi. Karena tujuan AEC sendiri tidak lain adalah “single market and single production base”. Di mana dibutuhkan kesiapan yang matang untuk meningkatkan kredibilitas standar produksi agar dapat menciptakan ‘single market’ yang berkualitas.

            Serangan 11 September 2001 yang lalu telah mengundang banyak perdebatan. Berbagai argumen yang berbeda di tunjukkan melalui cullture talk. Para ahli seperti Samuel Huntington dan Bernard Lewis menyetujui bahwa agama merupakan pengontrol budaya dan politik apalagi jika agama tersebut dikaitkan dengan fundametalism yang dipandang sebagai pemicu pergerakan ‘Islamic violence’.

            Oliver Roy yang merupakan seorang ahli yang meneliti tentang jihad modern melihat   kondisi sosial sebagai pengaruh yang cukup penting. Berdasarkan pemikiran dan pergerakannya, Islam menolak pendekatan kulturalis yang menilai Islam sebagai sebuah isu yang dikaitkan dengan aksi bom bunuh diri dan jihad. Sehingga, Roy memiliki pandangan bahwa Al-Qur’an merupakan sesuatu yang penting menurut penuturan muslim. Sehingga tidak mengejutkan bahwa mereka yang muslim tidak setuju dengan penekanan bahwa Al-Qur’an adalah sesuatu yang ambigu dan tidak jelas. Oleh karena itu, tidak jauh berbeda dengan pandangan para budayawan (kulturalis), Roy lebih memandang Islam sebagai sebuah politik dan doktrin daripada sebuah perlakuan kultural (kebudayaan).

            Berbeda dengan Roy, Gilles Kepel mencoba untuk memahami Islam berdasarkan sejarah politik Islam. Di mana Kepel mengambil 2 pemikiran radikal Islam yaitu Salafi dan Wahabi yang lebih beraliran politik Ikhwanul Muslimin. Kedua pemikiran ini kemudian menghasilkan sebuah ideologi yang diidentifikasikan dengan Osama bin Laden. Berdasarkan sejarah pada awal abad 19, kaum Wahabi (yang merupakan para penganut pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab) beraliansi dengan Kerajaan Saud dengan imbalan penyebaran ideologi Wahabisme di wilayah otoritas Raja Arab Saudi, Muhammad bin Saud. Proyek ini gagal karena tidak dapat membendung invasi Ottoman tahun 1818. Wahabbi mengandalkan Ikhwanul Muslimin yang merupakan milisi agama Raja Saud bersama dengan Inggris yang pada saat itu menduduki wilayah Arab peninsula untuk mempertahankan Arab Saudi dari serangan musuh. Pada masa Ronald Reagan disaat AS menggantikan posisi Inggris sebagai partner utama kerajaan, AS mendukung dan kemudian menjadikan Wahabbi sebagai teologi pembebasan untuk menghambat pergerakan komunisme.

            Pada sejarah selanjutnya, tercatat bahwa adanya pergerakan dari Ikhwanul Muslimin yang menginginkan dibentuknya negara Islam di Mesir dan menjadikan Al-Qur’an sebagai konstitusi. Untuk merealisasikan tujuannya, Ikhwanul Muslimin kemdian mengikuti Gamal Abdul Naser untuk melakukan revolusi menumbangkan rejim Farouk pada tahun 1952. Tidak hanya di Mesir, pergerakan tersebut kemudian merambah ke Irak dan Suriah, keadaan ini memicu arus pengungsi ke Arab Saudi tahun 1970an.

Pergerakan Ikhwanul Muslimin terus berlanjut dengan bergabung bersama organisasi pembebasan Palestina dan lambat laun mengambil alih posisi Arab Saudi dengan membentuk kebangkitan politik dan agama di negara itu pasca revolusi Iran tahun 1979. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya serangan terhadap Mesjid Agung di Mekah pada tahun itu. Kejadian tersebut membuat pergerakan Wahabi semakin dicurigai.   

Agama kemudian dipandang sebagai pemicu munculnya pergerakan Islam radikal seperti revolusioner Iran yang beraliran Syiah dan sangat menentang AS. Seorang berkebangsaan mesir bernama Ayman Al-Zawahiri yang merupakan tangan kanan tokoh jihadis dunia Osama bin Laden, mengungkapkan bahwa penggunaan terorisme untuk tujuan politik Islam dianggap sah untuk menyerang barat. Zawahiri juga menganggap serangan bunuh diri oleh mujahidin sebagai salah satu serangan yang efisien dan dapat menimbulkan kerugian di pihak lawan. Selin itu, jihad global saat ini diatur dalam metode dan strategi perekrutan yang terorganisir dengan memanfaatkan internet dan jaringan media. Sepertihalnya Al-Qaeda yang merupakan sebuah organisasi teroris yang modern dan inovatif.

Tidak seperti yang digambarkan oleh para budayawan kebanyakan yang memandang Osama bin Laden sebagai bagian dari Saudi Wahabisme, Kepel menggambarkan Laden sebagai produk hybrid dari beberapa tradisi intelektual. Kepel tidak sepenuhnya bebas dari aspek culture talk, dia cenderung menghubungkan alasannya dengan barat, sebuah doktrin yang diyakini Kepel berdasarkan pada ungkapan Mohammed Atta yang mengatakan bahwa adanya janji taman surga bagi mereka yang berjihad. Kepel juga menggambarkan Al-Qaeda sebagai kelompok neokonservatif yang dianggapnya sebagai produk dari perang dingin.

Berbeda dengan rasisme dan imigran Eropa yang sebelumnya berupaya untuk mendirikan dan membangun sebuah negara sendiri sepertihalnya sejarah dan perkembangan Yahudi. Meskipun Islam berkembang di Eropa tapi Kepel tidak melihat Islam sebagai subjek aktif yang ingin mendirikan sebuah negara baru. Bagaimana interaksi muslim dengan non muslim (barat) diartikan Kepel sebagai suatu bentuk peradaban. Sederhananya, Kepel tidak  mampu memahami Muslim secara historis karena  analisis historis kepel ini justru dipengaruhi oleh argumen sosiologis Roy.

            Roy melihat penyebaran Islam hari ini sebagai :

Roy menilai Islam saat ini lebih sekuler atau lebih tepatnya ‘fundamentalisme’. Roy menanggapi kekerasan yang dimunculkan oleh muslim merupakan pengaruh faktor politis dan bukan inspirasi agama. Hal ini dikarenakan adanya pentargetan World Trade Center dan Pentagon oleh para jihadis. Sehingga Roy berargumen bahwa Islam saat ini berperang melawan imperialisme modern.

Islam kini dipandang sebagai suatu kelompok neofundamentalist. Di mana menurut Roy, masyarakat muslim saat ini sudah tidak lagi memegang prinsip tradisional nya seperti rukun Islam namun lebih ke arah proyek politik. Proyek politik ini dinilai Roy sebagai prinsip neofundamentalist yang justru mengarahkan masyarakat muslim menjadi lebih sekuler dan radikal. Di mana muslim bergerak melawan barat. Umat muslim tidak lagi terikat oleh solidaritas tradisional namun merupakan dampak dari adanya dekonstruksi politik yang diciptakan bersama untuk menentang barat. Roy melihat pergerakan umat Islam sekarang tidak jauh berbeda perannya seperi kaum proletar pada tahun 1960.

Pada akhirnya, argumen Roy dan Kelep TIDAK DAPAT menjelaskan ideologi jihad Islam. Di mana Kepel menolak untuk menghubungkan faktor sejarah antara muslim dan non muslim dan Roy menghindari hubungan muslim dan  non muslim tersebut. Selain itu, Roy juga meneliti sporadis Islam di barat dengan pendekatan sosiologis dan di sisi lain mengedepankan kondisi politik negara. Pada kenyataanya, kelahiran jihadis Islam tidak lepas dari peran jihad Afghanistan dan pengaruh barat.

            Muhammad Hannif Hasaan merupakan seorang ahli Muslim yang menggagas sebuah tulisan yang dilatarbelakangi dengan tingginya minat terhadap Islam dalam studi politik dan internasional. Tingginya minat dunia internasional terhadap Islam dipengaruhi oleh pemikiran Samuel Huntington tentang teori Clash of Civilizations dan peristiwa WTC 11 September. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan konstribusi terhadap peminat kajian internasioal dalam perspektif Islam dan menawarkan gambaran hubungan antar negara Muslim dan non Muslim. Dengan metodologi ijtihad yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah, Hasaan setuju bahwa perdamaian merupakan basis utama dalam menjalin hubungan internasional, dan ia menolak perang abadi sebagai bentuk interaksi antara pemerintahan Islam dan non Islam.

            Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan politik. Sehingganya, politik dianggap penting dan tak terpisahkan dari Islam. Untuk memahami hubungan antara Islam dan politik, perlu dipahami 2 konsep berikut; Pertama, Islam merupakan jalan hidup dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Kedua, konsep ‘khalifah’ yang berarti kekuasaan dan kepemimpinan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an bahwa manusia dijadikan Allah SWT sebagai ‘khalifah’ di bumi. Sehingga dapat dipahami bahwa umat Islam bertanggung jawab untuk menerapkan politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW tidak hanya pemimpin umat Islam tetapi juga pemimpin politik di Madinah. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan institusi politik Muslim adalah Dar al-Islam atau Ad-Daulah Al-Islamiyah. Pemimpinnya dikenal sebagai khalifah atau amir al-Mukminin.

            Terdapat tiga landasan utama hubungan antara Dar al-Islam dan non Dar al-Islam, yaitu:

Pandangan pertama ini lebih mengartikan jihad sebagai perang melawan orang-orang kafir agar tunduk pada aturan Islam. Hasilnya, negara tersebut dapat menjadi Dar al-Islam seutuhnya atau berubah menjadi Dar Al-Harb setelah proses perang atau penaklukan. Perkembangannya banyak terjadi pada masa klasik di mana Islam belum mengenal konsep negara. Pandangan ini melarang umat Islam untuk melakukan perjanjian damai permanen dengan non Dar Al-Islam.

Mayoritas ulama tradisional tidak mengizinkan keberadan lebih dari 1 kubu pemerintahan di dalam suatu Dar al-Islam, karena ini dikhawatirkan akan menghasilkan perpecahan. Semua Muslim wajib mencegah permusuhan. Dan menjadi fardhu ‘ain ketika musuh menyerang Dar al-Islam. Perang merupakan jalan terakhir jika tidak dicapai kesepakatan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hubungan baik antara Dar al-Islam dan non Dar Al-Islam harus dilandasi dengan perdamaian. Penulis berpendapat bahwa gagasan jihad bersenjata abadi muncul di periode klasik karena pengaruh konflik berkepanjangan antara Islam, Roma, dan Persia. Selain itu, konflik-konflik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ambisi kekuasaan. Dan tentunya hal ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam menggambarkan hubungan Dar al-Islam dan non Dar al-islam pada saat ini. Karena pengaruh konflik / jihad bersenjata abadi akan membawa dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan perang dunia 1 dan 2. Perang tentunya akan sangat bertolak belakang dengan prinsip islam yang damai dan menghalangi tujuan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Islam merupakan agama yang mencintai kedamaian karena, 1) islam berasal dari kata salam yang berarti perdamaian dan keamanan, 2) Islam mengajarkan kalimat ‘Assalamu’alaikum’ sebagai sapaan terhadap orang lain yang berarti kesalamatan atasmu, 3) dalam Al-Qur’an, ungkapan damai lebih banyak disebutkan dan lebih dianjurkan daripada perang, 4) sejarah juga mencatat bahwa Islam dapat diterima dengan baik disetiap wilayah taklukan Islam dengan cara-cara damai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian Hudaibiyah yang merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kafir Quraisy. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan perdamaian sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai rahmatan lil’alamin dan penuh perdamaian. Sehingga dapat mengatasi kesalahpahaman dan meluruskan bahwa Islam bukanlah teroris.

Berdasarkan tradisi realisme ofensif yang menyatakan bahwa sistem internasional yang anarki akan memberikan insentif yang kuat bagi negara untuk terus berupaya meningkatkan kekuatan dari negara-negara lain untuk mencapai hegemon. Sehingga, berbagai aktor internasional saling berkompetisi dan mengejar kebijakan ekspansionis yang di sisi lain dapat merugikan berbagai pihak. Hal ini memicu terjadinya banyak konflik yang melibatkan negara-negara Muslim. Sehingga, beberapa negara Muslim lebih memilih beraliansi dengan negara non Muslim untuk menjamin keamanan mereka. Ancaman yang lebih mengkhawatirkan dunia internasional saat ini datang dari aktor non negara seperti Al-Qaeda dan ISIS. Meskipun kelompok tersebut menjadikan Islam sebagai landasan mereka, tapi cara mereka adalah cara yang salah menurut Islam. Mereka menjadikan pandangan perang / jihad klasik sebagai tuntutan mereka. Padahal, jihad klasik tidak lagi relevan pada saat ini.

            Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk menyatukan dan melindungi kepentingan umat Islam di dunia. Di mana terdapat lebih kurang 57 negara mayoritas dan minoritas Muslim tergabung di dalam OKI. OKI lebih dipandang sebagai sarana konferensi Muslim di dunia daripada sebuah badan politik yang dinamis. Salah satu latar belakang berdirinya OKI adalah untuk sentralitas Palestina sebagaimana yang termaktub dalam piagam organisasi. Namun OKI dinilai gagal dalam melakukan diplomasi perubahan sentralitas Palestina, karena sampai saat ini Israel terus meningkatkan defense barriernya. Situasi ini disesalkan oleh wakil-wakil Palestina di KTT sepanjang tahun 2003 dan 2004. Tulisan Shahram Akbarzadeh dan Kylie Connor ini lebih mengeksplor latar belakang sejarah OKI serta menjelaskan keterbatasan dan potensi OKI secara internal dan eksternal.

            OKI didirikan di Maroko pada tahun 1969 sebagai respon atas pembakaran Masjid Al-Aqsha di Yerussalem. Sejak awal, OKI telah difokuskan untuk sentimen anti-Israel. Di mana pembakaran Palestina dianggap sebagai bukti determinasi Israel untuk menghancurkan situs suci umat Islam.

OKI menekankan aspek universalitas untuk mewujudkan kesatuan umat Muslim di dunia sebagai inviolability of state sovereignity, namun hal ini sangat bertentangan dengan konsep negara bangsa dalam dunia internasional saat ini. Hal ini lah yang kemudian menjadi hambatan terbesar bagi OKI. Selain itu, keragaman sejarah, budaya, politik dan ekonomi dari dunia Muslim juga menimbulkan tantangan pada kesesuaian politik. Sehingganya, tidak mengherankan bahwa OKI di masa lalu menjadi arena untuk kompetisi antara Iran dan Arab Saudi. Di mana kedua negara tersebut memiliki national interest dan aspirasi kepemimpinan yang kuat di dunia muslim. Di satu sisi, Iran berupaya untuk mendorong revolusi Islam dalam dinamika OKI. Dan di sisi lain, Arab Saudi berusaha menangkal daya tarik pan-Arabisme dan memasukkan unsur tersebut dalam OKI. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi kegagalan gerakan pan Arabisme di tahun 1950 dan 1960an. Tentunya hal ini tidak akan jauh berbeda dengan perkembangan pan Islamisme. Sederhananya, gerakan revolusi islam yang digemborkan oleh Iran akan sangat bertentagan dengan upaya Arab Saudi dalam menangkal pan Arabisme.

    

Mohammed Ayoob membenarkan konsep berdirinya OKI sebagai suatu bentuk refleksi dari kolektifitas umat Islam yang tidak mampu melawana Barat. Dan pada faktanya, OKI masih menempuh kegagalan dalam bertindak sebagai forum untuk mediasi dan resolusi konflik. Kegagalan tersebut semakin diperkuat dengan adanya krisis di Timur Tengah. Di mana pada tahun 1980-1988 terjadi perang Iran-Irak, kemudian diikuti dengan invasi Irak ke Kuwait tahun 1990-1991 dan invasi Irak tahun 2003 oleh AS.

Teori hubungan internasional dalam perspektif Islam dikenal sebagai “Mu’amalat” atau “Siyar” (hukum internasional islam) yang mengatur tentang interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Pasca runtuhnya Uni Soviet dan kasus WTC 11 September silam, Islam mulai dipandang sebagai isu yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional. Salah satu persepsi yang memicu hal tersebut adalah karena adanya kewajiban jihad untuk memerangi orang-orang non muslim. Sehingganya, banyak pihak yang beranggapan bahwa Islam disebar melalui kekerasan. Dalam tulisannya tentang hubungan internasional dalam perspektif Islam, Labeeb Ahmed mengemukakan tujuan tulisannya bahwa Islam bukanlah kekerasan dan Islam juga memiliki pandangan tentang hubungan internasional. Islam mengelompokkan hubungan ini dengan 3 cakupan yaitu :

Berdasarkan 3 kategori tersebut, ulama awal membagi dunia internasional menjadi 2 bagian yaitu :

Kedua konsep tersebut didasarkan pada argumen tentang kebenaran yang direfleksikan sebagai dar al-Islam dan kemusyrikan sebagai dar al-harb (Abu Yusuf & Shaybani). Pendapat lain juga menggambarkan jannah (house of peace) sebagai dar al-Islam dan annar sebagai dar al-harb (Kasani).

Sedangkan ulama kontemporer menambahkan 1 bagian lagi yaitu,

Perbedaan pendapat antara ulama awal dan kontemporer mengenai status dar al-‘ahd mengundang beberapa penafsiran, yaitu :

Hubungan antara Muslim dan non Muslim menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam bukanlah ideologi mainstream yang identik dengan kekerasan dan teroris sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang anti terhadap Islam. Tapi Islam harus dipandang sebagai suatu sistem universal yang hukum-hukumnya meliputi semua aspek tanpa keberpihakan pada satu pihak. Namun, hal tersebut belum dapat terwujud dikarenakan pemerintahan Islam tidak memiliki otoritas permanen di seluruh dunia. Meskipun demikian, Islam memiliki cara pandang yang unik terhadap hubungan internasional terutama dalam konsep tentang negara.