2.      Fragmentasi politik di mana kelompok kepentingan atau masyarakat sipil dipisahkan dari politik. Sehingga politik didominasi oleh rezim tertentu yang mencoba mempertahankan kekuasaanya dengan melakukan berbagai cara seperti strategi mobilisasi sosial dan tekanan yang tinggi terhadap masyarakat hingga korupsi. Politik pemerintahan yang didukung  militer juga menyebabkan bertambahnya ketegangan dengan masyarat sipil.

3.      Kegagalan kebijakan ekonomi dan sosial

Negara-negara Timur Tengah merupakan pengekspor minyak terbesar didunia, namun politik minyak sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah yang otoriter demi kepentingan pribadi.[7] Selain itu, pengelolaan investasi semakin lebih terbuka terhadap pasar di mana pihak asing dibiarkan untuk melakukan investasi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga membeli legitimasi dengan kekayaan dari politik minyak.[8] Dampaknya terjadi kesenjangan sosial antara pihak masyarakat dengan pemerintah. Hal ini kemudian berujung pada perlawanan dan gejolak massa yang memicu terjadinya Arab Spring.[9]

4.      Pan Arabisme

Pan-Arabisme merupakan kekuatan yang dominan di dunia Arab pada 1950-an dan 1960-an. Pada dasarnya, pan-Arabisme adalah sebuah gerakan yang menonjolkan nilai-nilai Arab yang memunculkan rasa kebangsaan Arab yang besar (nasionalisme Arab). Pan-Arabisme, sayangnya, tidak bekerja menuju pluralisme dan demokrasi. Di akhir 1960an, pembebasan Palestina yang diupayakan dengan menggembar gemborkan Pan Arabisme gagal. Dan Pan Arabisme mengalami kevakuman. Namun negatifnya, Pan Arabisme meninggalkan kekuatan-kekuatan Islamis baru yang terfragmentasi tidak seperti Pan Arabisme di mana kekuatan-kekuatan Arab lebih menyatu. Kekuatan islamis ini kemudian menguat menjadi rezim islamis yang pada akhirnya berupaya untuk melakukan pemberontakan terhadap rezim otoriter.

5.      Media

-          4 esensi yang diperlukan untuk mencapai pluralism menurut Marwan Muasher[22] :

o   Secara politik, dunia Arab harus merealisasikan power sharing dan peaceful rotation of power among all political forces.

o   Secara ekonomi, dunia Arab harus harus mengaplikasikan rentire system and rentire economy.

o   Secara sosial, dunia Arab harus mengembangkan dan mengapresiasi “diversity” atau keberagaman yang ada.

-          Setelah kemerdekaan tercapai, tidak ada pemerintah Arab yang benar-benar sekuler dan tidak ada pemerintah Arab yang full progresif atau konservatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Arab dapat mencapai pluralisme dan demokrasi[23].

-          Kebangkitan kedua dunia Arab akan sukses jika tidak hanya dilandasai dengan gerakan melawan kekuasaan otoriter saja melainkan harus diiringi dengan gerakan pluralism. Gerakan pluralism dapat menjadi sistem operasi yang akan membantu meletakkan pondasi dasar untuk masyarakat Arab yang makmur dan inklusif.

-          Fenomena Arab Spring jika tidak diiringi dengan pluralism maka tidak jauh beda dengan keadaan dunia Arab sebelumnya dimana hanya akan ada penggantian satu set diktator oleh diktator lain, dan tidak lebih dari itu.[24] Sepertihalnya kebangkitan Arab pertama sekitar 100 tahun yang lalu yang berhasil menyingkirkan pemerintahan kolonial, tetapi gagal untuk mengembangkan sistem pluralism yang dapat  bertahan lama. Hal ini terbukti dengan munculnya kebangkitan kedua dunia Arab (Arab Spring).

-          Terlalu optimis, bahkan mungkin utopis. Sarjana lain telah berulang kali menunjukkan bahwa budaya politik di Timur Tengah telah mengakar. Selain itu, masalah ekonomi yang telah ada akan menyebabkan kekacauan lebih lanjut dan ketidakstabilan[26].