POLITIK LUAR NEGERI AS TERHADAP YORDANIA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA PERIODE 2009-2014
By Meisarah Marsa, S.Sos - April 04, 2016
BAB I
1.1 Latar
Belakang
Amerika
Serikat merupakan negara superpower yang memiliki peran besar di dunia
internasional terutama dikawasan Timur Tengah. Dalam memainkan perannya di
Timur Tengah, AS tentunya memiliki strategi multidimensi terutama yang
dikembangkan melalui hubungan bilateral. Melihat potensi salah satu negara
Timur Tengah yaitu Yordania yang dinilai AS sebagai negara yang memajukan
perdamaian, moderasi, dan menjaga stabilitas kawasan menarik minat AS untuk
membuka hubungan diplomatik dengan Yordania pada tahun 1949.
Kedekatan
hubungan AS-Yordania telah berlangsung lama sejak pemerintahan Presiden AS
Eisenhower dan masih berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Barack Obama.
Hubungan bilateral dalam mitra kerjasama AS-Yordania ditujukan terutama untuk
proses perdamaian Timur Tengah. Sehingganya, AS berusaha untuk memperkuat
komitmen Yordania dalam menjaga stabilitas kawasan karena hal tersebut juga
sejalan dengan kepentingan AS di Timur Tengah. Upaya AS untuk memperkuat
komitmen Yordania tersebut dapat dilihat secara multidimensi baik dari aspek
politik, militer, dan ekonomi.
Pada
tahun 2008, AS dan Yordania menandatangani sebuah non-binding memorandum of understanding (MOU) dalam rangka
memberikan bantuan ke Yordania selama lima tahun[1].
MOU sendiri ditujukan untuk meningkatkan konsistensi kerjasama serta memperkuat
komitmen kedua negara di berbagai aspek. Sejak terpilihnya Presiden Obama
sebagai Presiden AS yang diresmikan pada 20 Januari 2009 lalu, proyek kerja MOU
secara otomatis akan dilanjutkan pada masa pemerintahannya. Bahkan proyek MOU
yang sebelumnya direncanakan selama lima tahun sejak 2008 yang seharusnya
berakhir ditahun 2014 mengalami pembaharuan. Hal ini sejalan dengan terpilihnya
kembali Obama pada 20 Januari 2013. Pada Februari 2014 lalu, Presiden Obama
mengumumkan akan memperbaharui bantuan MOU tersebut[2].
Berbagai
bantuan AS ke Yordania tidaklah sedikit. Berdasarkan Congressional Research Service
dikatakan bahwa Yordania merupakan negara terbesar kedua penerima bantuan dari
AS. Administrasi Obama memberikan bantuan pada tahun 2010 sebesar $ 818 juta, jumlah ini lebih besar
daripada bantuan yang diberikan administrasi GW. Bush yang hanya $ 228 juta.
Bantuan tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar $ 100 juta dengan tambahan $ 400
juta yang dijanjikan melalui US Overseas
Private Investment Corporation (OPIC)[3].
Jumlah ini meningkat seiring dengan pecahnya Arab Spring dan keinginan
masyarakat Yordania untuk mereformasi politik dan ekonomi. Selain itu, krisis
Suriah juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri AS terhadap Yordania.
Sejak pecahnya Arab Spring dan
memuncaknya pergolakan masyarakat Yordania yang menginginkan reformasi politik
dan ekonomi memaksa AS untuk memusatkan perhatian lebih besar pada Yordania.
Ditambah lagi, Yordania merupakan sekutu kunci yang merupakan satu dari dua
negara Timur Tengah yang memiliki perjanjian damai dengan Israel. Untuk
mengamankan sekutu kuncinya tersebut, Presiden Obama bahkan melakukan pertemuan
pribadi dengan Raja Abdullah untuk meyakinkan dukungan penuh AS terhadap
Yordania[4]. Selain
itu, Presiden Obama juga mengirimkan perwakilan Departemen Luar Negeri AS William
J. Burns dan Chairman of the Joint Chiefs
of Staff Admiral Michael G. Mullen ke Yordania[5].
Kepentingan AS lainnya di Yordania
juga tidak lepas dari permasalahan perang melawan the Islamic State (IS) atau yang disebut juga dengan the Islamic State of Iraq and the Levant
(ISIL/ISIS). AS melakukan berbagai upaya mulai dari diplomasi hingga membuka
kerjasama militer dan intelijen untuk menghilangkan ancaman teroris. Di sisi
lain, Yordania juga memiliki kepentingan yang membutuhkan bantuan dan kerjasama
AS. Karena Yordania sendiri memiliki kondisi yang lemah baik di bidang politik
maupun ekonomi[6].
Hal ini semakin diperparah dengan datangnya para pengungsi dari Suriah dan
Palestina yang sudah menyatu dengan penduduk Yordania. Kondisi kritis ini
tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah AS dan Yordania, terutama setelah
terjadinya gejolak Arab Spring yang menginginkan reformasi politik pada tahun
2011 lalu. Lalu apakah yang dilakukan oleh Obama dalam menghadapi tantangan
tersebut? Dan bagaimanakah realisasi kebijakan luar negeri AS pada masa Obama terhadap
Yordania di bidang politik, ekonomi, dan di bidang lainnya?
BAB II
Politik Luar Negeri AS Terhadap
Yordania
A. Politik
Luar Negeri AS di Bidang Politik
Politik luar negeri AS di Timur
Tengah pada masa Pemerintahan Obama lebih berfokus pada penanganan melalui isu soft power. Berbagai gejolak yang
melanda Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi posisi AS
di Timur Tengah terutama sejak kebijakan Bush yang lebih menonjolkan hard power dan memicu konflik yang
berkelanjutan hingga masa Obama. Pada masa pemerintahannya, Obama berupaya
untuk membangun kembali citra positif AS di Timur Tengah dengan melakukan
berbagai kebijakan terutama terkait ekonomi, politik dan keamanan. Dalam
mendukung kebijakannya, AS memiliki sekutu kunci yaitu Yordania yang membantu
AS dalam membendung konflik di Timur Tengah. Melihat kondisi di Yordania, AS
harus memperhatikan 3 hal penting dalam merealisasikan kebijakan luar
negerinya, yaitu : 1) adanya ancaman keamanan langsung yang ditimbulkan oleh
krisis Suriah yang dapat memicu spillover,
2) tantangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh berbagai gerakan islam
yang beroperasi di domestik Yordania, dan 3) permasalahan terkait reformasi
politik dan ekonomi Yordania[7].
Untuk itu, AS perlu melakukan diplomasi serius dengan pemimpin Yordania, Raja
Abdullah.
Secara geografis, Yordania
berbatasan dengan Irak, Israel dan Suriah. Berdasarkan posisinya ini, Yordania
rentan terhadap gejolak yang terjadi. Krisis yang terjadi di negara tetangganya
memberikan efek spillover terhadap
Yordania. Dampaknya, banjir pengungsi mengalir deras di Yordania. Lebih dari
460.000 warga Suriah mengungsi ke Yordania guna mencari keamanan dari perang
yang berkecamuk di Suriah[8]. Jumlah
tersebut bahkan semakin meningkat hingga menyebabkan defisitnya anggaran
pemerintah mencapai tingkat tertinggi yaitu $ 3 milyar pada 2011[9]. Selain
itu, jumlah pengungsi yang cukup tinggi ini dikhawatirkan dapat menciptakan
basis regional yang mengembangkan ideologi ekstrimis dan teroris, mengingat
telah munculnya beberapa basis kekuatan di beberapa daerah[10].
Di Yordania, gerakan politik Islam sepertihalnya
Jordanian Muslim Brotherhood (JMB)
dan Reformist Salafism (RS) berupaya
untuk mengkooptasi kekuatan-kekuatan Islam[11]. Sebelumnya,
gerakan politik tersebut mampu di netralkan oleh pemerintahan monarki Hashemite
(Yordania). Namun, gerakan politik tersebut semakin kuat dan berkembang seiring
dengan maraknya krisis yang terjadi di Suriah dan negara-negara Arab lainnya terutama
yang memiliki kedekatan geografis dengan Yordania. Ditambah lagi, besarnya arus
kedatangan pengungsi dikhawatirkan membentuk suatu kekuatan bersama dengan
gerakan politik Islam Yordania. Setelah pemerintah mengalami defisit
pembangunan yang mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2011, kekuatan politik
yang sebelumnya masih bisa dinetralkan oleh pemerintah, mulai melancarkan
aksinya[12].
Kekuatan politik tersebut meluas di dua wilayah utama yaitu wilayah West Bankers yang didominasi oleh para
pengungsi Palestina dan East Bankers yang
didominasi oleh para pengungsi Suriah[13].
Yordania yang pada waktu itu masih
memiliki kondisi politik dan ekonomi yang lemah merasa terancam dengan adanya
kekuatan-kekuatan politik yang semakin kuat. Sebuah aksi demontrasi massa yang
menginginkan reformasi politik dan ekonomi terhadap pemerintahan Yordania
akhirnya disuarakan pada Jum’at, 21 Oktober 2011[14]. Kejadian
tersebut tak dapat dihindarkan dari efek spillover
Arab Spring. Menanggapi hal tersebut, AS di masa pemerintahan Obama melakukan
sejumlah kebijakan terhadap kondisi perpolitikan Yordania. Beberapa kebijakan
tersebut antara lain :
·
AS mendorong Yordania untuk melakukan
reformasi politik secara bertahap
Melihat kisruhnya negara-negara
Timur Tengah pasca Arab Spring, AS harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan
kebijakan luar negerinya terutama di negara sekutu kuncinya, Yordania. Pemerintahan
AS bahkan menawarkan sejumlah bantuan dan dukungan politik. Di mana pada tahun
2011 tersebut, administrasi Obama
meningkatkan anggaran bantuan sebesar
$ 100 juta dengan tambahan $ 400 juta yang dijanjikan melalui US Overseas Private Investment Corporation
(OPIC) yang merupakan kelanjutan dari proyek MOU 2008[15].
Bantuan yang diberikan AS tersebut ditujukan untuk meringankan beban pemerintah
Yordania dalam menghadapi demostrasi massa yang dipicu salah satunya oleh
defisit anggaran pemerintah.
Menanggapi
efek Arab Spring, AS mendorong Yordania untuk melakukan reformasi secara
bertahap meskipun reformasi tersebut masih belum menghilangkan hak prerogatif
raja[16].
Raja Abdullah memenuhi permintaan AS dalam mengupayakan reformasi dengan
melakukan beberapa kebijakan yaitu[17]:
1) memecat Marouf al-Bakhit sebagai Perdana Menteri atas tuntutan rakyat, 2) memerintahkan
kepala eksekutif pemerintah Awn Al-Khasawneh untuk membentuk pemerintahan baru,
3) menjanjikan penggabungan unsur
kelompok politik dalam mengatur urusan negara. Kebijakan tersebut dilakukan
oleh Raja Abdullah untuk mencegah terjadinya penyebaran revolusi negara-negara
Arab yang berujung pada krisis akibat tidak terpenuhinya tuntutan rakyat. Meskipun
masih bersifat top-down, namun
perubahan tersebut lambat laun akan mengarah pada demokrasi[18].
Inilah sisi positif kebijakan administrasi Obama yang tidak memaksakan
demokrasi secara keras sebagaimana kebijakan Bush.
John
Kerry turut mengapresiasi reformasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan
Yordania[19].
Reformasi politik Yordania dinilai Kerry cukup stabil dibandingkan dengan
negara Arab lainnya. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Yordania sedikit
banyak mampu memenuhi aspirasi demokratis warga negara Yordania
yang menginginkan reformasi politik dan ekonomi secara formal dan hampir
menyeluruh. Reformasi politik di Yordania dilakukan secara bertahap yang dimulai
dari Maret 2011 dengan membentuk National
Dialogue Committe (NDC) dan the Royal Committee untuk meninjau UU, mengubah
sepertiga konstitusi, membentuk sebuah komisi independen yang baru untuk pemilu,
dan mengubah konstitusi terkait peradilan[20].
·
Presiden Obama melakukan kunjungan ke
Yordania
Pada Maret 2013 lalu, Presiden
Obama mengunjungi Raja Abdullah di Yordania selepas kunjungannya dari Israel[21].
Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah, Obama menjanjikan bantuan senilai $
200 juta untuk membantu meringankan kesulitan pemerintah Yordania. Sebagai
sekutu kunci AS di Timur Tengah yang memiliki perjanjian damai dengan Israel,
ancaman dan tantangan yang dihadapi Yordania tentunya juga akan menjadi
tantangan AS. Selain membahas bantuan AS, Obama juga meyakinkan Raja Abdullah
atas dukungan penuh AS terhadap pemerintahan Yordania sekaligus memberikan
pujian kepada Raja Abdullah atas usahanya yang berhasil melakukan reformasi
politik. Presiden Obama juga mengirimkan perwakilan Departemen Luar Negeri AS William
J. Burns dan Chairman of the Joint Chiefs
of Staff Admiral Michael G. Mullen ke Yordania sebagai tangan kanan Obama
di Yordania[22].
·
Strategi USAID untuk Yordania periode
2013 – 2017 dalam memperkuat demokrasi Yordania.
Selama tahun 2011, panggung politik
Yordania berubah secara signifikan. Perubahan tersebut tidak lepas dari
dukungan USAID. Perubahan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya
akuntabilitas pemerintah, supremasi hukum semakin kuat, kelompok kepentingan
dapat beroperasi dan berpartisipasi dalam proses politik sehingga kontrol terhadap
pemerintah semakin baik dan transparan[23].
Program USAID juga membantu pengembangan dan pemberdayaan partisipasi politik
dengan memberikan kesadaran terhadap peran perempuan dan kelompok lain yang
termarjinalkan. Namun secara umum, strategi USAID ini bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan, akuntabilitas, dan kesetaraan untuk stabilitas demokratis Yordania[24]. Hal
tersebut dicapai melalui upaya pengembangan layanan publik, pemberdayaan
perempuan dan kelompok yang termarjinalkan, peningkatan kapasitas gedung parlemen,
Lembaga Yudisial, dan Departemen Kehakiman, akuntabilitas demokrasi yang
diperkuat, dan pembangunan ekonomi yang dipercepat[25].
B. Kebijakan
Luar Negeri AS di Bidang Ekonomi
Setelah mengalami defisit yang
cukup serius, Yordania juga harus menghadapi gejolak massa yang menginginkan
reformasi ekonomi di samping reformasi politik. Tuntutan rakyat untuk reformasi
ekonomi merupakan dampak dari permasalah ekonomi yang tidak transparan dan
cenderung terprivatisasi. Hal ini memicu tanda tanya besar bagi masyarakat yang
mengendus adanya kemungkinan tindakan korupsi di tubuh pemerintahan Yordania[26]. Bahkan
menurut survei Transparency
International’s 2009 Corruption Perceptions Index, Yordania merupakan
negara dengan tingkat korupsi tertinggi ke-49 dari 180 negara[27]. Permasalahan
ekonomi lainnya juga dipicu oleh tingginya angka kemiskinan di Yordania yang
mencapai 30% dan diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi[28]. Hal
inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Yordania menjadi lambat. Hal ini
semakin dipersulit dengan keadaan alam Yordania yang tidak banyak mengandung
SDA dan basis industri yang masih lemah[29]. Lemahnya
tingkat pertumbuhan ekonomi menjadikan pemerintahan Yordania banyak bergantung
pada negara-negara sekutunya salah satunya yaitu AS.
Pada masa pemerintahan Obama, AS
melaksanakan beberapa kebijakan luar negeri di bidang ekonomi terhadap
Yordania, antara lain[30] :
·
The Five-Year Aid Deal
Pada 22 Desember 2008 lalu, pemerintah
AS menandatangani kesepakatan bantuan senilai US$ 660 juta kepada Yordania
melalui periode 5 tahun (FY2010-FY2014). Kesepakatan tersebut mendapat
persetujuan kongres dengan dukungan anggaran untuk Economic Support Funds (ESF) sebesar US$ 360 juta dan untuk Foreign Military Financing (FMF) sebesar
US$ 300 juta tiap tahunnya. Selain itu, bantuan AS ke Yordania tidak dibatasi
penuh sebagaimana bantuan AS untuk Irak dan Afghanistan. Pada 2014, AS kembali
memperbaharui bantuan The Five-Year Aid Dealnya.
·
USAID Program
Program USAID di Yordania merupakan
bantuan ekonomi yang difokuskan pada 3 aspek, yaitu demokrasi, program air
bersih, dan pendidikan. Bantuan ini diwujudkan dalam sejumlah program. Di mana
dana USAID akan disalurkan untuk membangun fasilitas pendidikan, merenovasi,
pengembangan sumber daya air, peningkatan kapasitas lembaga demokrasi dsb.
· Bantuan
ekonomi langsung tunai yang langsung ditransfer kepada pemerintah Yordania
untuk melunasi hutang luar negerinya.
·
Food Aids
Bantuan
makanan dari AS dikelola oleh Department of Agriculture (USDA). Pada masa
pemerintahan Obama, bantuan pangan baru diberikan kembali oleh AS pada tahun
2011 sebesar US$ 19 juta dan US$ 17 juta pada 2012. Sedangkan pada tahun 2007
hingga 2010, AS tidak menyediakan bantuan pangan.
·
Millennium Challenge Account (MCA)
Merupakan bantuan 5 tahun dari Millenium Challenge Corporation (MCC)
senilai US$ 275.1 juta pada 2010. Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan
pasokan air bersih sehingga cukup untuk memasok hampir satu juta warga
Yordania.
·
Loan Guarantees
Pada bulan September 2013 lalu, AS
mengumumkan untuk memberikan jaminan pinjaman pertama kalinya kepada Yordania. Jaminan
pinjaman tersebut diberikan sebesar US$ 120 juta oleh ESF untuk mendukung program
jaminan pinjaman 7 tahun senilai US$ 1.25 milyar. Pada kunjungan Raja Abdulloh
ke AS pada Februari 2014 lalu, administrasi Obama menawarkan jaminan pinjaman
tambahan 5 tahun sebesar US$ 1 milyar.
·
Possible Congressional Action on U.S.
Aid to Jordan
Dukungan Kongres AS untuk Yordania
tidak kurang dari US$ 360 juta di ESF dan US$ 300 juta di FMF yang akan
diberikan pada tahun 2015. Dan perencanaan dana US$ 340 juta di Overseas Contingency Operations (OCO)
untuk memfasilitasi keamanan di perbatasan Irak dan Suriah. Meskipun sebagian
besar bantuan AS ke Yordania dikelola oleh Departemen Luar Negeri, Departemen
Pertahanan AS turut mengembangkan program militer terhadap Yordania.
·
U.S.-Jordanian Trade (Free Trade
Agreement)
U.S Jordanian Trade Agreement
merupakan perjanjian perdagangan bebas yang sudah ditandatangani pada masa
Presiden Clinton, 24 Oktober 2000. Dalam volume perdagangan AS di tahun 2012,
Yordania merupakan mitra dagang AS dengan peringkat ke-73. Perjanjian
perdagangan ini mempengaruhi jumlah impor dan ekspor kedua negara. Pada tahun
2012 tercatat bahwa Yordania mengekspor lebih dari satu miliar dolar barang dan
jasa ke AS dan di samping itu Yordania juga mengimpor barang dari AS yang
mencapai US$ 1,6 miliar.
·
Humanitarian and infrastructure
assistance
AS merupakan pendonor terbesar dalam
bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah yang ada di Yordania. Di mana AS
menyediakan lebih dari US$ 1,7 milyar bantuan kemanusiaan dengan memberikan
lebih dari US$ 268 juta untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak
pengungsi Suriah di Jordan[31]. Dengan
adanya bantuan kemanusiaan ini, AS dapat memotivasi negara-negara Teluk yang
kaya minyak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan bantuan kepada
pemerintah Yordania.
C. Kebijakan
Luar Negeri AS di Bidang Keamanan dan Militer
·
Dari segi internal
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
efek spillover dari gejolak yang
terjadi di negara-negara Arab yang berdekatan hubungan geografisnya dengan
Yordania mendatangkan banyak pengungsi ke Yordania. Dan dikhawatirkan akan
berkembang gerakan-gerakan islamis seperti di negara asal mereka. Gerakan
tersebut mungkin saja meembentuk gerakan baru yang menyatu dengan gerakan
islamis yang sudah ada di Yordania. Sehingganya, untuk mencegah hal tersebut,
AS mendorong pemerintah Yordania untuk meningkatkan pengawasan perbatasan untuk mencegah banjir pengungsi yang lebih besar. Selain
itu, AS juga mengeluarkan kebijakan terkait counter
terrorism yaitu dengan meningkatkan kerjasama intelijen. Di mana AS dan
Yordania melacak evolusi ide yang berkembang di dalam kelompok-kelompok islam
yang mengancam pemerintahan Yordania seperti kelompok Jordanian Muslim Brotherhood (JMB), Reformist Salafism (RS), dan ancaman the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS) dengan
melakukan tindakan perlawanan terhadap kebijakan ekstrimis yang mengancam.
Dalam mengkounter terorisme, Presiden Obama telah mengusulkan anggaran sebesar
US$ 5 milyar di kongres dalam kebijakan Counterterrorism
Partnerships Fund[32].
·
Dari segi eksternal
Sejak tahun 2009, Amerika Serikat kembali
membantu Jordan memodernisasi angkatan bersenjatanya. Di mana Yordania telah
menerima kelebihan Alutsista AS senilai US$ 81,69 juta[33].
Bantuan ini ditujukan untuk memungkinkan militer Yordania memelihara
pertahanan. Selain itu, pendanaan dari Foreign
Military Financing (FMF) juga ditujukan untuk memperkuat angkatan udara
Yordania dengan pesawat tempur F16 dan Advanced
Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM)[34]. Pemberian
bantuan militer oleh FMF juga digunakan untuk membeli helikopter Blackhawk
untuk meningkatkan kemampuan pemantauan perbatasan. Hingga saat ini, Yordania
merupakan penyedia personil militer tunggal terbesar untuk PBB. Selain dari
FMF, Yordania juga menerima bantuan dari The Nonproliferation, bantuan anti
terorrism, Demining Related Program
(NADR), serta International Narcotics
Control and Law Enforcement (INCICLE) dan US Military Education and Training (IMET)[35]. Selain
bantuan militer, AS juga mengadakan kerjasama militer. Komisi Militer
AS-Yordania sebenarnya telah didirikan sejak tahun 1974. Pada Juni 2013 lalu,
tentara AS berpartisipasi dalam latihan militer di Yordania[36].
BAB III
KESIMPULAN
Yordania merupakan sekutu kunci AS di Timur Tengah. Posisi Yordania yang
diapit oleh Irak, Irael, dan Suriah menjadikan Yordania rentan akan konflik.
Untuk mengatasi hal tersebut, AS harus memberikan sejumlah bantuan ke Yordania.
Bantuan AS dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, keamanan dan militer. Beberapa
bantuan tersebut antara lain Foreign
Military Financing (FMF), Economic
Support Funds (ESF), dan US Military
Education and Training (IMET), USAID untuk Yordania
periode 2013 – 2017 dalam memperkuat demokrasi Yordania, dll.
DAFTAR PUSTAKA
Barari, Hassan A.
"The Limits of Political Reform in Jordan : The Role External
Actosr." Friedrich Ebert Stiftung, 2013: 6-7.
Bockenfeld, Cole. The
CS Monitor. Maret 14, 2013.
http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2013/0314/Obama-must-push-not-just-praise-Jordan-s-efforts-at-democratic-reform
(diakses 22Desember, 2014).
Hamid, Shadi, and
Courtney Freer. "How Stable Is Jordan? : King Abdullah's Half-Hearted
Reforms & The Challenge of The Arab Spring ." Brooking Doha
Center, 2011: 1-7.
"Interview With
King Abdullah II." Turkish Policy. February 2012.
http://www.turkishpolicy.com (diakses 22Desember, 2014).
Iran Indonesian Radio. Oktober 22, 2011.
http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/35226-Banjir_Demonstrasi_di_Yordania_Terus_Berlanjut
(diakses 22Desember, 2014).
"Jordan Country
Development Cooperation Strategy 2013-2017." USAID Jordan, 2012:
17-20.
Jordan, U.S. Bilateral
Relations Fact Sheets:. "U.S Department of State." U.S
Department of State Web site . Juli 3, 2014.
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm (diakses 13Desember, 2014).
Katulis, Brian, Hardin
Lang, and Mokhtar Awad. "Jordan in the Eye of the Storm : Continued U.S
Support Necessary With Ongoing Regional Turmoil." Center for American
Progress, 2014: 2-25.
Key Facts on Elections
and Jordan’s Political Reform. Januari 2013. http://specicom.net.winweb10.ovh.net/jordan/pages/1-%20Key%20Facts%20on%20Elections%20and%20Jordan's%20Political%20Reform,%20January%202013.pdf
(diakses 22Desember, 2014).
Nakamura, David. The
Washington Post. Mai 28, 2014. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-wants-to-set-up-new-5-billion-counterterrorism-fund/2014/05/28/c5ee3362-e662-11e3-a86b-362fd5443d19_story.html
(diakses 6Januari, 2015).
Pace, Julie. "Obama
In Jordan: President Meets With King Abdullah II." The World Post.
Maret 22, 2013.
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/obama-in-jordan_n_2933153.html (diakses
18Desember, 2014).
Ryan, Curtis R.
"Jordan’s Unfinished Journey: Parliamentary Elections and the State of
Reform." POMED : Project on Middle East Democracy , 2013: 4.
Sharp, Jeremy M. Jordan
: Background and U.S Realtions, Congressional Research Service. Februari
2, 2011. http:/www.hsdl.org/?view&doc=138168&coll=limited (diakses 15Desember,
2014).
Transparency
International. 2009.
http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0/ (diakses 6 Januari, 2015).
Wheaton, Sarah, and Mark
Landler. "Syria Is Expected to Be Main Topic as Obama Meets With King of
Jordan." The New York Times, 2014: A8.
[1] Jordan, U.S. Bilateral Relations Fact Sheets:. “U.S
Department of State.” U.S Department of State Web site . 3 Juli 2014.
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3464.htm (diakses Desember 13, 2014).
[2] Ibid.
[3] Sharp, Jeffrey M. Jordan : Background and U.S
Realtions, Congressional Research Service. 2 Februari 2011.
http:/www.hsdl.org/?view&doc=138168&coll=limited (diakses Desember 15,
2014).
[4] Wheaton, Sarah, dan Mark Landler. “Syria Is Expected
to Be Main Topic as Obama Meets With King of Jordan.” The New York Times,
2014: A8.
[5] Hamid, Shadi, dan Courtney Freer. “How Stable Is
Jordan? : King Abdullah's Half-Hearted Reforms & The Challenge of The Arab
Spring .” Brooking Doha Center, 2011: 1-7.
[6] Ibid.
[7] Katulis, Brian, Hardin Lang, dan Mokhtar Awad. “Jordan
in the Eye of the Storm : Continued U.S Support Necessary With Ongoing Regional
Turmoil.” Center for American Progress, 2014: 2-25.
[8] Pace, Julie. “Obama In Jordan: President Meets With
King Abdullah II.” The World Post. 22 Maret 2013.
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/obama-in-jordan_n_2933153.html
(diakses Desember 18, 2014).
[9] Ibid.
[10] Barari, Hassan A. “The Limits of Political Reform in
Jordan : The Role External Actosr.” Friedrich Ebert Stiftung, 2013: 6-7.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Hamid, Shadi.,
Freer, Courtnet, Opcit. h. 1-2.
[14] Iran Indonesian Radio. 22 Oktober 2011.
http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/35226-Banjir_Demonstrasi_di_Yordania_Terus_Berlanjut
(diakses Desember 22, 2014).
[16] Bockenfeld, Cole. The CS Monitor. 14 Maret
2013.
http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2013/0314/Obama-must-push-not-just-praise-Jordan-s-efforts-at-democratic-reform
(diakses Desember 22, 2014).
[17] Log.Cit
[18] “Interview With King Abdullah II.” Turkish Policy.
February 2012. http://www.turkishpolicy.com (diakses Desember 22, 2014).
[19] Log. Cit
[20] Key Facts on Elections and Jordan’s Political Reform. Januari 2013.
http://specicom.net.winweb10.ovh.net/jordan/pages/1%20Key%20Facts%20on%20Elections%20and%20Jordan's%20Political%20Reform,%20January%202013.pdf
(diakses Desember 22, 2014).
[21] Log. Cit
[22] Ibid.
[23] “Jordan Country
Development Cooperation Strategy 2013-2017.” USAID Jordan, 2012: 17-20.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ryan, Curtis R.
"Jordan’s Unfinished Journey: Parliamentary Elections and the State of
Reform." POMED : Project on Middle East Democracy , 2013: 4.
[27] Transparency
International. 2009. http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0/ (diakses 6 Januari, 2015).
[28] Sharp, M.
Jeremy. Op. Cit.h.9-15.
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Katulis, Lang dan Awad 2014, Op.Cit. h. 20-21.
[32] Nakamura, David. The Washington Post. Mai 28,
2014.
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-wants-to-set-up-new-5-billion-counterterrorism-fund/2014/05/28/c5ee3362-e662-11e3-a86b-362fd5443d19_story.html
(diakses 6 Januari, 2015)
[33] Sharp, M Jeremy, Op.Cit.
h. 13.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Ibid.
0 comments