Marsyaholmes

ANALISA POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DALAM INTERVENSI YAMAN

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 04, 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makalah ini akan mencoba menganalisa mengenai politik luar negeri Arab Saudi dalam kasus intervensi Arab Saudi ke Yaman. Secara kronologis, pergerakan Arab Saudi ke Yaman sejatinya telah dimulai pada November tahun 2009 yang lalu[1]. Di mana sebelumnya, telah terjadi pergolakan antara pemerintah Yaman melawan kelompok al Houthi yang terus mengadakan perlawanan dan meluas hingga menyentuh wilayah perbatasan Yaman-Saudi. Tindakan al-Houthi yang telah masuk ke wilayah perbatasan dikecam oleh pemerintah Saudi. Di tambah lagi, telah terjadi perseteruan sengit di wilayah perbatasan yang menewaskan seorang tentara perbatasan Arab Saudi dan melukai 11 orang lainnya[2]. Arab Saudi pun akhirnya melakukan intervensi yang dimulai dengan peluncuran pesawat Saudi F-16 dan Tornado jet yang mengebom wilayah pergerakan pemberontak al Houthi di perbatasan Arab Saudi dan bagian utara Yaman, terutama wilayah gunung Jebel al Dukhan di perbatasan Yaman-Saudi[3]. Serangan juga ditargetkan di kamp-kamp al Houthi di Yaman[4]. Setelah tiga bulan berkonflik, al Houthi akhirnya setuju untuk gencatan senjata pada Februari 2010[5].

Pada Rabu 25 Maret 2015, Arab Saudi kembali melakukan tindakan intervensi ke Yaman melalui serangan udara yang secara langsung dimonitoring oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammad bin Salman[6]. Arab Saudi bahkan menjadi pemimpin koalisi internasional dalam kasus intervensi ke Yaman. Koalisi tersebut terdiri atas negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) terkecuali Oman, ditambah Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Turki, dan Maroko. Selain itu, Arab Saudi juga mendapat dukungan penuh dari AS[7].

Fokus pembahasan dalam makalah ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong intervensi Saudi ke Yaman. Tema ini menarik untuk dikaji dikarenakan 2 hal. Pertama, posisi negara Arab Saudi dipandang sebagai hegemonic power di Timur Tengah. Kedua, adanya kekuatan yang mencoba mengancam geopolitik Saudi yang akhirnya mendorong Saudi untuk melakukan intervensi. Bagi sebagian pengamat, intervensi Arab Saudi ke Yaman merupakan bagian dari perang dingin antara Saudi dan Iran. Berbagai media juga menyebutkan bahwa kasus intervensi di Yaman didominasi oleh faktor agama yang mengacu pada konflik antara Sunni dan Syiah. Di mana Sunni ditujukan untuk kelompok anti al Houthi sedangkan Syiah ditujukan untuk al Houthi yang melawan Presiden Yaman Abd-Rabu Mansur Hadi. Namun satu hal yang tidak lepas dari semua itu adalah bahwa intervensi Saudi ke Yaman merupakan konflik militer yang pastinya melibatkan permasalahan ekonomi, geopolitik, dan agama.

Intervensi Arab Saudi ke Yaman merupakan salah satu kebijakan Raja Salman sebagai penguasa baru Arab Saudi. Meskipun baru berkuasa, Raja Salman berupaya memperkuat posisinya dengan mencoba meyakinkan masyarakat dan keluarga kerajaan melalui kebijakan intervensi[8]. Secara aplikatif, hal tersebut diterapkan dengan membangun aliansi militer bersama Pakistan, Maroko, Sudan, dan negara – negara Sunni untuk melawan Iran yang disinyalir mendukung pasukan al Houthi[9]. Di mana dalam kasus ini koalisi yang dipimpin Saudi dinilai sebagai bentuk perlawanan dan pencegahan terhadap pengaruh Iran. Upaya yang dilakukan oleh Raja Salman dinilai sebagai bentuk geo politik Arab Saudi saat ini[10].

Di samping itu, AS juga turut mendukung upaya Arab Saudi dalam mengintervensi Yaman. Pada akhir Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengadakan konferensi dengan para perwakilan negara-negara Teluk untuk membahas krisis yang terjadi di Yaman. Dalam konferensi tersebut, Kerry menegaskan akan mendukung koalisi dengan dukungan logistik, intelijen, dan konsultasi strategi[11].

Arab Saudi yang juga sebagai pemain utama dalam GCC memiliki kepentingan minyak sebagaimana negara – negara GCC lainnya termasuk kepentingan minyak di Yaman. Karena secara potensi, Yaman memiliki wilayah strategis yaitu Bab el Mandeb yang merupakan jalur lintas minyak tersibuk di dunia[12]. Jalur tersebut juga menjadi salah satu jalur terpenting bagi Saudi dan negara GCC lainnya. Namun, wilayah Bab el Mandeb saat ini telah dikuasai oleh kelompok al Houthi. Di samping itu, Iran juga menguasai secara ketat selat Hormuz. Kedua tempat tersebut merupakan wilayah potensial yang kini masih dikuasai oleh Iran dan al Houthi. Jika wilayah tersebut tidak segera direbut maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh Iran untuk memperkuat perekonomiannya atau bahkan akan menjadi pesaing utama GCC.

B. Kerangka Metodologis

Dalam tulisan ini akan digunakan bentuk content analysis dengan metode kualitatif untuk melakukan analisa terhadap politik luar negeri Arab Saudi dalam kasus intervensi ke Yaman. Dan penggunaan data kualitatif juga digunakan untuk mempertegas argumen yang eksplanatif dalam menjelaskan politik luar negeri Arab Saudi. Namun, data yang didapat lebih bersifat second hand information atau dari sumber sekunder yang diambil dari berbagai literatur dominan seperti buku, jurnal, dan surat kabar yang diperoleh melalui hasil riset studi pustaka di Perpustakaan Utama dan Perpustakaan FISIP kampus UIN Jakarta ataupun website resmi yang ada di jejaring sosial yang terpercaya.

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa adalah teori realisme dan konstruktivisme. Teori realisme akan digunakan secara lebih dominan daripada teori konstruktivisme. Kedua teori diambil sebagai pisau analisa karena permasalahan yang terjadi sangat komplit dan tidak hanya dapat dijelaskan dengan satu pisau analisa. Teori konstruktivisme akan sangat membantu dalam menganalisa politik luar negeri Saudi dalam intervensi ke Yaman yang dikonstruksikan dalam bentuk identitas atau konflik Sunni Syiah. Namun, tentunya hal tersebut tidak luput dari kepentingan secara materi dan non materi yang akan dijelaskan dengan teori realisme. Sehingga, baik teori konstruktivisme maupun realisme akan membantu dalam menganalisa politik luar negeri Arab Saudi dalam intervensi ke Yaman.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Apa faktor utama yang mendorong Arab Saudi untuk melakukan intervensi?

2. Dan bagaimanakah analisa politik luar negeri Arab Saudi dalam kasus tersebut?

D. Hipotesa

Politik luar negeri Arab Saudi merupakan analisa yang kompleks, sehingga dalam menjelaskannya dibutuhkan lebih dari satu pisau analisa. Dalam tulisan ini, akan ada dua teori yang dijadikan sebagai pisau analisa untuk menganalisis politik luar negeri Arab Saudi, yaitu realis dan konstruktivis.

Konstruktivis merupakan teori pragmatis yang mempertimbangkan dua hal yaitu ideational dan material power. Terkait dengan analisa yang akan dilakukan, aspek identity and state action menjadi kata kunci dalam area riset konstruktivis. Identitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan pertikaian antara Sunni dan Syiah yang dikonstruksikan dalam problematika yang terjadi di Yaman saat ini yang memicu state action berupa intervensi langsung oleh Arab Saudi. Sedangkan untuk pembahasan material power akan ditambahkan dengan analisa realisme yang akan membantu penulis, terutama dalam menganalisa faktor utama yang mendorong Arab Saudi untuk melakukan intervensi. Karena penulis meyakini bahwa sesungguhnya terdapat kepentingan utama yang mendorong Arab Saudi melakukan intervensi, di mana alasan Sunni Syiah hanyalah bentuk yang dikonstruksikan sebagai cover yang menutupi kepentingan utama Saudi.

Dua teori tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam dua faktor analisa yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri Saudi. Faktor internal berupa kepentingan nasional Saudi, sejarah nasional, dan kepemimpinan Raja Saudi. Sedangkan faktor eksternal berupa kepentingan ekonomi di antara negara-negara GCC, ballance of power di Timur Tengah dan posisi Saudi sebagai kekuatan hegemon, geopolitik Saudi, konflik kelompok identitas Sunni Syiah, dan dukungan AS.

Analisa Politik Luar Negeri Arab Saudi dalam Intervensi Yaman

Arab Saudi mengambil langkah intervensi ke Yaman pada 25 Maret 2015 bukan tanpa alasan. Kemunculan pergerakan kelompok al-Houthi semakin kuat terutama sejak kematian pendirinya Hussein Badreddin Al-Houthi di Yaman tahun 2004 lalu. Kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan rezim Yaman ini dinilai sebagai sebuah ancaman bagi Saudi. Arab Saudi tentunya sudah melakukan pertimbangan yang cukup matang dalam mengatasi ancaman ini, hingga akhirnya sampai pada kesepakatan untuk melakukan intervensi yang bahkan mendapat dukungan dari negara-negara GCC kecuali Oman, ditambah Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Turki, Maroko, dan AS. Beberapa langkah yang sebelumnya telah dilakukan oleh Arab Saudi antara lain : 1) Mendukung rejim Yaman yang kesulitan dalam menghadapi pemberontakan Houthi ke-6 pada November 2009 dengan meluncurkan Operation Scorched Earth[13], 2) Mendukung upaya negosiasi dalam Qatari negotiated pada Februari 2010[14], 3) Memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kepada rejim Yaman, Ali Abdullah Saleh yang mendapat serangan pada masa Arab Spring 2011[15].

Pasca terpilihnya Presiden Abd-Rabu Mansur Hadi sebagai presiden Yaman pada Februari 2012 lalu tidak menghambat pergerakan al-Houthi. Kelompok al-Houthi justru semakin tidak menghargai pemerintahan baru Yaman yang terpilih secara demokratis. Al-Houthi bahkan dinilai telah mengupayakan kudeta terhadap pemerintahan baru ini dan bahkan telah merencanakan pemerintahan transisi pengganti Hadi. Situasi semakin memanas dengan pengunduran diri Hadi dari pemerintahan. Setelah sebelumnya berada di tahanan rumah Sanaa, Hadi kemudian berhasil meloloskan diri ke Aden, Yaman Selatan.

Situasi pemerintahan yang tak terkontrol ditambah dengan tindakan brutal al-Houthi yang semakin mengupayakan kudeta dan pemberontakan hingga mencapai perbatasan Saudi-Yaman menjadikan Saudi semakin gelisah. Ditambah lagi, al-Houthi menolak tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk menegosiasikan pembagian kekuasaan di bawah naungan GCC[16]. Ancaman yang dirasakan Saudi semakin besar, sehingga akhirnya Arab Saudi bersama dengan negara-negara GCC lainnya kecuali Oman menggabungkan kekuatan untuk meredam pengaruh dan ancaman al-Houthi. Pada 25 Maret 2015, Saudi kemudian meluncurkan Operation Decisive Storm sebagai bentuk intervensi langsung ke Yaman.

Lemahnya pemerintahan Yaman pasca serangan al-Houthi tentunya dapat mengancam keamanan Arab Saudi. Di mana jika Saudi tidak segera melakukan penanganan maka konflik di Yaman akan membawa pengaruh besar mengingat Saudi berbatasan langsung dengan Yaman secara geografis. Sehingga, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengcounter gerakan al-Houthi[17]. Pertama, Saudi dapat mendukung pemerintah Yaman untuk menjaga kestabilan Yaman agar tidak merambah ke Saudi[18]. Kedua, Saudi menjadikan Yaman Selatan sebagai wilayah teritori Saudi yang baru untuk mengantisipasi failed state[19]. Dua kemungkinan tersebut wajar dilakukan oleh Saudi dengan berdasarkan pada asumsi realis bahwa negara adalah aktor rasional yang mencemaskan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingan dengan negara lain[20]. Di mana negara tidak ingin diambil keuntungannya dan terus menerus mengupayakan untuk menjadi yang terkuat agar dapat selalu survive dalam sistem yang anarki. Dengan kata lain, Saudi akan mementingkan keamanan nasionalnya dan kelangsungan hidup negaranya.

State action yang dilakukan oleh Saudi tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendorong Saudi untuk melakukan intervensi. Faktor – faktor tersebut antara lain :

A. Faktor Internal

a. Kepentingan nasional dan geopolitik Saudi

Kepentingan nasional yang mendorong Saudi untuk melakukan intervensi tidak lain adalah kepentingan keamanan. Pada 2014, Al-Houthi akhirnya berhasil menguasai wilayah Sanaa yang merupakan wilayah vital di bagian Selatan Yaman yang berbatasan dekat dengan Saudi. Ancaman semakin tak terkendali di saat kelompok Al-Houthi berhasil mengupayakan kudeta. Sehingga, kepentingan keamanan menjadi kepentingan primer Saudi. Kepentingan sekunder lebih mengacu pada upaya untuk mewujudkan kestabilan Yaman agar tidak menjadi failed state yang dapat menguntungkan kelompok al-Houthi. Kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi dan teritori merupakan kepentingan Saudi secara umum yang tidak kalah penting. Jalur lintas minyak utama di Bab el Mandeb, Yaman Selatan dikhawatirkan akan dapat dikuasai oleh al-Houthi jika Saudi tidak segera mengambil langkah intervensi. Meskipun akses lain dapat dilakukan di selat Hormuz, namun selat tersebut telah dikuasai penuh oleh Iran[21]. Hal ini juga menjadi perhatian besar bagi geopolitik Saudi. Karena penguasaan jalur lalu lintas minyak oleh al-Houthi akan mengancam tidak hanya Saudi tapi juga negara-negara GCC. Namun, untuk kepentingan secara permanen, Saudi tetap ingin mempertahankan eksistensinya sebagai hegemon di wilayah Teluk.

b. Sejarah nasional dan Kepemimpinan Raja Saudi

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1920an, Saudi pernah terlibat perang dengan Yaman. Dan pada tahun 1960an, Saudi mendukung pasukan royalis Yaman melawan pasukan republik di Utara Yaman[22]. Keterlibatan Saudi dalam intervensi kali ini seakan mengulang sejarah konflik antara Saudi dan pemberontak Yaman, meskipun pada waktu itu kelompok al-Houthi belum berkembang. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana Saudi berperang melawan kelompok republik di Yaman Utara, kali ini Saudi berhadapan langsung dengan kelompok al-Houthi yang kini telah menguasai posisi pemerintahan secara de-facto setelah berhasil melengsernya presiden Yaman.

Di samping itu, kebijakan Raja Saudi juga sangat mempengaruhi intervensi Saudi. Sebagai Raja Saudi yang baru, Salman bin Abdul Aziz al-Saud mengupayakan kebijakan yang mencitrakan dirinya baik di mata masyarakat sekaligus meyakinkan keluarga kerajaan yang sebelumnya meragukan kepemimpinannya karena alasan kesehatan[23]. Dan untuk memperkuat posisinya, Raja Salman bahkan memberikan posisi Menteri Pertahanan kepada anaknya Mohammad bin Salman yang memonitoring langsung tindakan intervensi Saudi ke Yaman[24]. Sehingga, kebijakan intrevensi ke Yaman menjadi salah satu upaya Raja Salman untuk memperkuat posisinya terutama dalam persaingan keluarga kerajaan al-Saud[25].

B. Faktor Eksternal

a. Kepentingan ekonomi di antara negara-negara GCC

Negara – negara GCC turut bergabung dengan Saudi dalam melakukan intervensi ke Yaman terkecuali Oman. Kebijakan intervensionis yang didukung oleh negara-negara GCC salah satunya merupakan upaya untuk menjaga kestabilan subregional di wilayah Teluk[26]. Namun, kepentingan ekonomi menjadi kepentingan utama negara-negara GCC. Sebagai negara-negara penghasil minyak, negara-negara GCC tentunya memiliki kepentingan terhadap jalur lintas minyak yang berada di kawasan Bab el Mandab yang berada di Selatan Yaman dan Selat Hormuz di bagian selatan Iran. Di antara dua jalur tersebut, jalur Bab el Mandab menjadi jalur utama dan terpenting bagi negara-negara Teluk[27]. Jika keberadaan al-Houthi semakin kuat di Yaman Selatan maka akan dapat mengancam keberlangsungan jalur minyak ini. Di samping itu, selat Hormuz yang menjadi alternatif juga berada di bawah kekuasaan Iran. Kedua tempat tersebut merupakan wilayah potensial yang kini masih dikuasai oleh Iran dan al Houthi[28]. Jika wilayah tersebut tidak segera direbut maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh Iran untuk memperkuat perekonomiannya dan bahkan akan menjadi pesaing utama GCC.

b. Konflik kelompok identitas Sunni Syiah

Identitas menjadi hal yang tidak kalah penting dan menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam intervensi Saudi ke Yaman. Di mana Saudi menghadapi dilema keamanan yang dipengaruhi oleh faktor identitas, yang dalam hal ini adalah perang dingin antara Sunni dan Syiah.[29] Saudi mengklaim bahwa kelompok al-Houthi merupakan proxy Iran. Hal ini dikarenakan bahwa kelompok Houthi merupakan kelompok yang beraliran Syiah Zaidi[30]. Meskipun Iran menyangkal telah memberikan bantuan militer kepada al-Houthi, namun dua kapal angkatan laut telah dikirim ke Teluk Aden pada Rabu, 8 April[31]. Hal ini membuktikan keterlibatan Iran dalam upaya penguatan kelompok Houthi di Yaman.

Dilema keamanan yang dipengaruhi oleh faktor identitas ini sangat dikhawatirkan oleh Saudi, terutama jika Iran berupaya untuk memberikan pengaruh di ranah regional dengan memicu ketegangan di selat Bab el Mandeb hingga teluk Aden. Dilema tersebut juga dirasakan oleh negara-negara Teluk yang mayoritas Sunni. Konstruksi subjektif yang terbentuk di antara negara-negara Sunni akan ancaman Syiah oleh Iran maupun Houthi, telah mendorong negara-negara tersebut untuk mengambil tindakan (state action) termasuk Saudi. Negara-negara Sunni kemudian membentuk koalisi bersama yang dipimpin oleh Saudi untuk melancarkan intervensi ke Yaman dalam melawan Iran proxy[32].

c. Dukungan AS dan Israel

AS dan Kerajaan Saudi semakin mengecam kependudukan al-Houthi yang mulai menguasai Ibu kota Yaman, Sanaa pada September 2014. Saudi kemudian memulai memimpin koalisi dengan menerima dukungan dari AS, Inggris, maupun Prancis. Pertemuan Saudi dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada akhir Maret lalu menegaskan secara langsung bahwa AS mendukung kuat upaya Saudi untuk melakukan intervensi. Dalam kunjungan tersebut, AS bahkan menyediakan dukungan dukungan logistik, intelijen, dan konsultasi strategi[33]. AS secara tidak langsung, terlibat dari jarak jauh. Di mana AS berupaya untuk menjalin kesepakatan dengan Iran. Tidak hanya AS, Israel pun turut membantu Saudi dalam melancarkan intervensinya ke Yaman. Dukungan Israel terhadap Saudi merupakan dukungan kedua kalinya setelah dukungan Israel pada tahun 1962 yang membantu Saudi dalam pergolakan yang pernah terjadi sebelumnya di Yaman.

AS maupun Israel sejatinya memiliki kepentingan geostrategis. Di mana kepentingan utama AS ingin memastikan Saudi sebagai sekutunya dapat mengendalikan Bab al-Mandeb, Teluk Aden, dan Kepulauan Socotra. Bab el-Mandeb merupakan poin strategis bagi AS sebagai jalar pengiriman perdagangan dan energi maritim internasional yang menghubungkan Teluk Persia melalui Samudra Hindia dengan laut Mediterania melalui Laut Merah. Kekhawatiran AS secara global lebih kepada pencegahan terhadap Iran, Rusia, atau China agar tidak memiliki pijakan strategis di Yaman. Sedangkan Israel lebih mengkhawatirkan kontrol Yaman yang dapat memotong akses Israel ke Samudra Hindia melalui Laut Merah dan Teluk Persia.

d. Ballance of power di Timur Tengah dan posisi Saudi sebagai kekuatan hegemon

Berkaca pada perang dingin Sunni Syiah, maka akan muncul dua kekuatan hegemon yaitu Saudi dan Iran. Di mana sudah tidak asing lagi jika kedua kekuatan ini saling bersaing memperebutkan power di Timur Tengah. Kekhawatiran Saudi terhadap partisipasi Iran di Yaman sangat rasional. Yaman dinilai sebagai sebuah posisi strategis yang memiliki potensi dan jika dikuasai oleh Iran hal tersebut akan menjadikan Iran sebagai hegemon baru yang cukup kuat[34]. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, Saudi melakukan intervensi dan mencoba untuk menghambat pergerakan Iran ke Yaman. Saudi bahkan mendapat dukungan dari negara-negara Sunni di Teluk dan dukungan AS. Hal ini semakin meyakinkan Saudi dalam melancarkan intervensinya dan mempertahankan kekuatan hegemonnya di Timur Tengah.

KESIMPULAN

Arab Saudi melancarkan intervensi ke Yaman setelah kelompok pemberontak al-Houthi melengserkan Presiden Yaman Abd-Rabu Mansur Hadi. Berdasarkan asumsi realis, Saudi melakukan intervensi karena alasan national security yang terancam. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong Arab Saudi melakukan intervensi. Dan beberapa faktor lain yang tidak kalah penting seperti faktor internal yang meliputi kepentingan nasional, sejarah nasional dan kepemimpinan Raja Saudi serta faktor eksternal yang meliputi kepentingan ekonomi antar negara-negara GCC, konflik antar kelompok identitas Sunni Syiah, dukungan AS dan Israel, serta Ballance of power di Timur Tengah dan posisi Saudi sebagai kekuatan hegemon. Dari segi konstruktifis, konsep konflik kelompok identitas Sunni Syiah menjadi faktor yang dianggap penting sebagai bentuk konstruksi atas konflik yang ada dan memiliki benang merah dengan persaingan antara Saudi dengan Iran dalam memperebutkan hegemon di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses pada 15 April 2015, pukul 08.30 WIB.

http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses 15 April 2015, pukul 09.35 WIB. .

http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 10.15 WIB.

https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/ diakses pada 15 April 2015, pukul 21.10 WIB.

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/26-pollack-saudi-air-strikes-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 11.20 WIB.

http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431 diakses pada 15 April 2015, pukul 20.10 WIB.

https://www.ctc.usma.edu/posts/yemens-huthi-movement-in-the-wake-of-the-arab-spring diakses pada 25 April 2015, pukul 09.05 WIB.

http://www.theguardian.com/world/2011/jun/05/yemen-president-saleh-saudi-arabia diakses pada 25 April 2015, pukul 19.45 WIB.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951 diakses pada 25 April 2015, pukul 21.03 WIB. .

http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872 diakses pada 15 April, pukul 14.20 WIB. .

http://www.outsidethebeltway.com/saudi-king-salman-shakes-up-royal-family-succession/ diakses pada 30 April 2015, pukul 06.36 WIB.

http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872#sthash.qwKECJBo.dpuf diakses pada 30 April 2015, pukul 10.15 WIB.

http://rt.com/op-edge/248269-yemen-oil-saudi-mandeb-strait/ diakses pada 26 April 2015, pukul 10.18 WIB.

http://www.meforum.org/5159/sunni-shiite-war diakses pada 25 April 2015, pukul 20.05 WIB.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316 diakses pada 26 April 2015, pukul 15.02 WIB.

http://www.meforum.org/3713/gulf-states-american-support diakses pada 15 April 2015, pukul 21.35 WIB.

http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 15 April 2015, pukul 21.20 WIB.

Barakat, Sultan. “Qatar Mediation : Between Ambition and Achievement.” Brookings Doha Centre, 2012: 16.

Hara, Abubakar Eby. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung: NUANSA, 2011.

Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Nonneman, Gerd, dan Ginny Hill. “Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States : Elite Politics, Street Protest and Regional Diplomacy .” Middle East and North Africa Programme, 2011: 16-20.

“Not too strong, not too weak: Saudi Arabia's Policy Toward Yemen.” NOREF (Norwegian Peace Building Reasearch Centre), 2013: 1-3.

Steans, Jill, dan Lloyd Pettiford. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

“The New Politic of Interventions of Gulf Arab States.” LSE Middle East Centre, 2014: 3-8.

[1] http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses pada 15 April 2015, pukul 08.30 WIB.

[2] Ibid.

[3] http://www.criticalthreats.org/yemen/tracker-saudi-arabia%E2%80%99s-military-operations-along-yemeni-border diakses 15 April 2015, pukul 09.35 WIB.

[4] Ibid.

[5] http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 10.15 WIB.

[6] https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/ diakses pada 15 April 2015, pukul 21.10 WIB.

[7] http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/26-pollack-saudi-air-strikes-yemen diakses pada 14 April 2015, pukul 11.20 WIB.

[8] https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/ diakses pada 15 April 2015, pukul 21.10 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11]http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431 diakses pada 15 April 2015, pukul 20.10 WIB.

[12] “The New Politic of Interventions of Gulf Arab States.” LSE Middle East Centre, 2014: 3-8.

[13] https://www.ctc.usma.edu/posts/yemens-huthi-movement-in-the-wake-of-the-arab-spring diakses pada 25 April 2015, pukul 09.05 WIB.

[14] Barakat, Sultan. “Qatar Mediation : Between Ambition and Achievement.” Brookings Doha Centre, 2012: 16.

[15] http://www.theguardian.com/world/2011/jun/05/yemen-president-saleh-saudi-arabia diakses pada 25 April 2015, pukul 19.45 WIB.

[16] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951 diakses pada 25 April 2015, pukul 21.03 WIB.

[17] www.globalresearch.ca. Opcit.

[18] “Not too strong, not too weak: Saudi Arabia's Policy Toward Yemen.” NOREF (Norwegian Peace Building Reasearch Centre), 2013: 1-3.

[19] Ibid.

[20] Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 91-100.

[21] http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872 diakses pada 15 April, pukul 14.20 WIB.

[22] Ibid.

[23] http://www.outsidethebeltway.com/saudi-king-salman-shakes-up-royal-family-succession/ diakses pada 30 April 2015, pukul 06.36 WIB.

[24] ceasefiremagazine.co.uk. Opcit.

[25] http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabia-s-long-history-destructive-intervention-yemen-1549856872#sthash.qwKECJBo.dpuf diakses pada 30 April 2015, pukul 10.15 WIB.

[26] http://rt.com/op-edge/248269-yemen-oil-saudi-mandeb-strait/ diakses pada 26 April 2015, pukul 10.18 WIB.

[27]www.global.research.ca. Opcit.

[28] Ibid.

[29] teori konstruktivis diasumsikan bahwa tidak ada kenyataan sosial yang objektif, yang ada hanyalah intersubjektif; di mana hubungan antar aktor merupakan hasil konstruksi yang dipahami bersama. Dalam Steans, Jill, dan Lloyd Pettiford. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

[30] http://www.meforum.org/5159/sunni-shiite-war diakses pada 25 April 2015, pukul 20.05 WIB.

[31] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316 diakses pada 26 April 2015, pukul 15.02 WIB.

[32] ceasefiremagazine.co.uk. Opcit.

[33] http://www.meforum.org/3713/gulf-states-american-support diakses pada 15 April 2015, pukul 21.35 WIB.

[34] http://www.meforum.org/5145/backgrounder-intervention-yemen diakses pada 15 April 2015, pukul 21.20 WIB.

0 Comments

America & Europe

Peran Andean Community dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Antara Peru dan Ekuador

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 01, 2016

Latar belakang terbentuknya Andean Community

Pada awalnya, Negara-Negara Andean hanya bergantung pada ekspor produk pertanian dan bahan mentah.
Negara-Negara ini memiliki kekurangan dalam sektor industry. Karena mereka takut tidak bisa memenuhi standar hidup dan takut akan tertinggal dengan Negara lain, mereka membuat Andean Pact pada 1969.
Perekonomian negara juga bergantung pada barang-barang impor yang berasal dari AS dan Eropa.

Andean Community dibentuk pada 26 Mei 1969 dengan disepakatinya Cartagena Agreement yang terdiri dari negara-negara Amerika Latin (Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, Venezuela).

Member

• Full members:

▫ Bolivia (1969)

▫ Colombia (1969)

▫ Ecuador (1969)

▫ Peru (1969)

• Associate members:

▫ Argentina (2005)

▫ Brazil (2005)

▫ Paraguay (2005)

▫ Uruguay (2005)

▫ Chile (2006)

• Observer countries:

▫ Spain

• Former full members:

▫ Venezuela (1973–2006)

▫ Chile (full member 1969-1976, observer 1976-2006, associate member since 2006)

Andean Community Structure and decision making procedures

• Andean Council Commission

• Andean Council General Secretariat

• Andean Community Court of Justice

ANDEAN Purpose

Tujuan utama dari Komunitas Andes adalah untuk membawa pola pembangunan yang seimbang dan harmonis bagi negara-negara anggota melalui proses peningkatan integrasi ekonomi dan kerjasama sosial. Dengan melaksanakan liberalisasi perdagangan intra-blok dan mempererat hubungan perdagangan eksternal yang harmonis.

CASE STUDY : SENGKETA DAGANG ANTARA PERU DAN EKUADOR

Kronologi :

19 November 2013, Ekuador mengeluarkan Resolution No.116 of the Committee on Foreign Trade (COMEX) dengan menetapkan sertifikat pengakuan dalam the requirement of the Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) dan Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) sebagai dokumen pendukung untuk teknis produk impor dan Bea Cukai terhadap 293 produk.
28 Februari 2014, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru (Mincetur) mengadakan kontak langsung dengan pemerintahan Ekuador, namun tidak mendatangkan hasil
Awal April 2014, setelah beberapa bulan mendapat kecaman dari Peru, Sekjen CAN akhirnya mengumumkan inisiasi penyelidikan. Sekjen CAN kemudian mengeluarkan kebijakan resolusi 1695.
23 April 2014, Pablo Guzmán Laugier, Sekjen CAN mengirimkan sebuah surat kepada Departemen Perdagangan Luar Negeri Ekuador, yang menyatakan bahwa negara Ekuador harus memberikan tanggapan dalam waktu lima belas hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
Juni 2014, Pihak Ekuador kemudian menanggapi dengan mengkritisi resolusi 1695
18 Agustus 2014, CAN kemudian mengeluarkan Resolusi 1716 setelah mengadakan pertemuan dengan pemerintah negara-negara Andean dan sektor bisnis dan meratifikasi resolusi 1695.

PProblem Solving

1. Bolivia (Sekretaris Jenderal Andean Community dan anggota penuh Andean Community)

2. Peru (pihak yang terlibat konflik dan anggota penuh Andean Community)

3. Ekuador (pihak yang terlibat konflik dan anggota penuh Andean Community)

4. Kolombia (anggota penuh Andean Community)

5. Chile (Associate members of Andean Community)

Ekuador

• Alasan Ekuador mengeluarkan Resolution No.116 of the Committee on Foreign Trade (COMEX)

▫ Masalah terhadap devaluasi dollar, sehingga membatasi arus keluar mata uang dengan membatasi impor

▫ Presiden Rafael Correa, dalam dialog dengan wartawan dari Guayaquil, melaporkan bahwa Ekuador akan terus mempertahankan dan menegakkan standar teknis yang diperlukan untuk melindungi kesejahteraan warganya

▫ Pasal 73 Perjanjian Cartagena (menyatakan pada poin (d) bahwa adopsi dan penegakan langkah-langkah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan tidak dianggap pembatasan)

▫ Upaya memberikan inisiatif untuk sektor swasta

▫ Mengendalikan isu defisit melalui kebijakan sertifikasi (non tarif)

▫ kesempatan untuk meningkatkan produksi dalam negeri

Negara ini memiliki kontrol produk berkualitas baik hanya 10% pada Desember 2013. Tujuannya adalah untuk mencapai 50% di 2014 dan ditargetkan pada 2015 dapat mencapai 90%. Sehingga, negara ini menciptakan 80 peraturan di mana 30 di antaranya adalah dalam Resolusi 116, yang mulai berlaku pada bulan Desember. dalam tiga bulan negara Equador bisa mengurangi impor sebesar 25%, dan dapat meningkatkan produksi lokal sebesar $ 20 juta pada ekspor.

• Respon Ekuador terhadap the Andean Community of Nations (CAN)

▫ Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri, Juan Francisco Ballen, melaporkan bahwa Ekuador meminta tambahan 15 hari dari batas waktu pertama yang jatuh tempo pada 9 Mei untuk menanggapi surat dari Sekretariat Jenderal CAN

▫ Ekuador menanggapi dengan mengkritisi resolusi 1695 sebagai upaya legalisasi kebijakan Ekuador. Dimana resolusi 1695 dinilai oleh Ekuador sebagai pembatasan perdagangan intra-subregional dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Cartagena.

▫ Pemerintah Ekuador mengajukan mosi untuk peninjauan kembali Resolusi 1695 yang dikeluarkan oleh CAN karena dianggap melanggar pasal 73 Perjanjian Cartagena

Peru

• Dampak resolusi 116

▫ Kebijakan COMEX Resolusi 116/2013 yang ditetapkan oleh Ekuador telah merugikan Peru. langkah ini telah secara signifikan berdampak perdagangan bilateral dan mengurangi ekspor Peru ke Ekuador sekitar US $ 120 juta. Barang Peru yang tidak disertai dengan sertifikat yang relevan pada saat impor ditolak masuk ke Ekuador.

• Respon Peru

▫ 28 Februari 2014, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru (Mincetur) mengadakan kontak langsung dengan pemerintahan Ekuador,dan asosiasi bisnis, dalam rangka mencari solusi untuk masalah pembatasan tersebut. Namun, upaya ini tidak mendatangkan hasil.

• Peru mengecam kebijakan resolusi 116 Ekuador

▫ Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Magali Silva pada 20 Agustus menyambut baik hasil penyelidikkan oleh Sekretariat Jenderal Komunitas Andes yang membenarkan bahwa "sertifikat pengakuan" Ekuador (certificado de Reconocimiento, atau-INEN 1) merupakan penghalang untuk perdagangan regional.

Bolivia

• Sebagai anggota penuh CAN

▫ impor barang subjek dari Bolivia ke Ekuador mengalami penurunan 67,8 persen tajam menjadi US $ US$0.8 million selama Desember 2013-April 2014 (pasca ditetapkan resolusi 116)

• Sebagai Sekjen CAN:

1) Menginisiasi dan melakukan penyelidikan terhadap dispute Ekuador dan Peru.

2) Mengeluarkan resolusi 1695 dan Resolusi 1716.

Kolumbia

• Posisi Kolumbia terhadap sengketa

▫ Mendukung Peru, dengan alasan :

– Pelaksanaan resolusi 116 menyebabkan masalah bagi pengusaha di Kolombia

– Impor dari Kolombia ke Ekuador turun 46,7 persen menjadi US $ 64.400.000 selama Desember 2013-April 2014 (pasca resolusi 116)

• Kolumbia melalui Menteri Perdagangan-nya, Santiago Rojas, mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Ekuador, Francisco Ricadeneira

Chile

• Sikap Chile sebagai anggota asosiasi Andean

▫ Salah satu negara yang bereaksi terhadap resolusi 116

▫ Resolusi ini telah mempengaruhi impor Chili, termasuk kosmetik dan makanan olahan.

▫ Asexma yang menjadi Institut Nasional untuk Standarisasi Chile (INN) tidak menyertakan sertifikasi terhadap produk Ekuador, sehingga sertifikasi Ekuador tidak dapat dilterima Chile.

• Posisi Chile terhadap sengketa

▫ Mendukung penghapusan resolusi 116 oleh CAN.

Hasil analisa CAN terhadap kuota perdagangan Ekuador :

Sebelum resolusi 116 oleh COMEX ditetapkan

- Impor barang Ekuador berdasarkan persyaratan INEN-1 mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6 persen per tahun selama 2010-2013 (US $ 877.000.000 menjadi US $ 1.354.000.000), sedangkan impor dari Komunitas Andes meningkat sebesar 10,7 persen dari US $ 280 juta pada 2010 menjadi US $ 380.000.000 pada tahun 2013.

Setelah resolusi 116 oleh COMEX ditetapkan

- Total impor barang ke Ekuador merosot 41,7 persen selama Desember 2013-April 2014, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan impor dari Komunitas Andes turun 44,7 persen. Selain itu, pengiriman dari Peru juga menurun drastis menjadi US $ 120 juta.

Keputusan Akhir

Berdasarkan The Court of Justice of the Andean Community menetapkan bahwa pembatasan yang mencakup setiap tindakan administrasi, keuangan yang membatasi program liberalisasi regional, baik dengan membatasi, memodifikasi, mengurangi yang mengarah pada situasi yang kurang menguntungkan salah satu pihak dibandingkan sebelum pembentukan pembatasan maka hal tersebut jelas merupakan hambatan perdagangan.

the Andean Community of Nations (CAN) kemudian mengeluarkan Resolusi 1716 setelah mengadakan pertemuan dengan pemerintah negara-negara Andean dan sektor bisnis dan meratifikasi resolusi 1695 pada 18 Agustus 2014. Resolusi 1716 : Ekuador tidak mungkin mendapatkan sertifikat karena memiliki infrastruktur yang memadai dan resolusi 116 sendiri diatur oleh ekuador. Sehingga, ekuador harus mengubah reolusi 116. Pihak Ekuador dapat mengeluarkan sertifikat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Negara lain. Sertifikat pengakuan dan prosedur berdasarkan resolusi 116 gagal mematuhi parameter hukum komunitas andean

5 Oktober 2014, dibentuk Komite Fasilitasi Perdagangan Binational pada Hambatan Teknis sebagai ukuran untuk menjaga ruang lingkup perjanjian.

Pada tanggal yang sama, Peru dan Ekuador yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Ekuador, Francisco Rivadeneira, dan Menteri Perdagangan, Industri dan Pariwisata Peru, Magali Silva akhirnya menandatangani the Convention on Trade Facilitation on Technical Barriers (TBT) di Quito.

Wakil Menteri Perdagangan Ekuador, Genaro Baldeón mengatakan bahwa mekanisme yang disepakati menyiratkan bahwa Ekuador akan mengakui resoluasi yang dikeluarkan oleh Andean Community (CAN) asalkan aturan ini diterapkan di kedua negara.

Equador menerima penghapusan resolusi 116 karena :

• Permintaan sertifikat pengakuan untuk 293 item yang diimpor juga mempengaruhi industri Ekuador.

• Industri dalam negeri bisa lumpuh jika tidak tercukupninya produk impor tertentu (Roberto Aspiazu, perwakilan dari Komite Bisnis Ekuador).

• Pengendalian isu defisit melalui kebijakan sertifikasi (non tarif) menambah permasalahan di sektor impor ditambah lagi tanpa kontribusi lebih di ekspor.

• Kami menyadari bahwa dolarisasi harus diadakan, tetapi mungkin tidak dengan pembatasan impor seperti ini, menstimulus untuk ekspor yang mungkin dapat mengatasi masalah defisit

• Menurut Bank Sentral Ekuador (SM), pada akhir 2012 transaksi berjalan dalam neraca pembayaran mencatat defisit 277.800.000 dolar, namun, tejadi keseimbangan barang antara ekspor dan impor, sehingga memberikan kontribusi untuk keseimbangan positif dari $ 42.500.000 tahun itu.

• Untuk kuartal kedua 2013, defisit transaksi berjalan sampai 465.400.000 dolar, tapi kali ini saldo negatif terbesar justru keseimbangan barang berkontribusi dengan 262.900.000 dolar, dengan saldo negatif lebih di impor yang ekspor.

Daftar Pustaka

• http://content.lib.utah.edu/utils/getfile/collection/etd3/id/829/filename/821.pdf
• http://www.dutycalculator.com/country-guides/information-on-Andean-Community-can/
• http://www.pict-pcti.org/courts/TJAC.html
• http://www.britannica.com/EBchecked/topic/744592/Andean-Community
• http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6691/INTAL-Monthly-Newsletter-N-218-October-2014.pdf?sequence=5
• http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3512&accion=detalle&cat=NP&title=secretaria-general-de
• http://hkmb.hktdc.com/en/1X09ZSJ5/hktdc-research/Andean-Community-Says-Ecuadorian-Technical-Certificate-of-Compliance-Is-a-Trade-Barrier
• http://www.ecuadortimes.net/topic/andean-community-of-nations-can/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/06/12/patino-hopes-can-reconsider-decision-resolution-116/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/06/11/ecuador-readies-answer-can/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/06/10/can-resolution-116-must-removed-within-15-days/
• http://hkmb.hktdc.com/en/1X09ZSJ5/hktdc-research/Andean-Community-Says-Ecuadorian-Technical-Certificate-of-Compliance-Is-a-Trade-Barrier
• http://www.ecuadortimes.net/topic/andean-community-of-nations-can/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/05/15/15-additional-days-respond-can-resolution-116/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/06/12/patino-hopes-can-reconsider-decision-resolution-116/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/06/11/ecuador-readies-answer-can/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/06/10/can-resolution-116-must-removed-within-15-days/
• http://www.ecuadortimes.net/2014/10/16/review-restructuring-can-posed-ecuador/
• https://www.google.co.id/search?q=por+qu%C3%A9+Ecuador+tome+la+resoluci%C3%B3n+116&oq=por+qu%C3%A9+Ecuador+tome+la+resoluci%C3%B3n+116&aqs=chrome..69i57.1221j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

2 Comments

ANALISA POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DALAM INTERVENSI YAMAN

Peran Andean Community dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Antara Peru dan Ekuador

Translate

About me

Follow Me On Social Media

Follow My Blog :)

Label

Arsip Blog

Popular Posts

My Blog Viewers

Visitors

This Blog is protected by :

My Youtube

Subscribe