Marsyaholmes

The Rise of China and Future of The West. Can the Liberal System Survive? By. G. John Ikenberry

By Meisarah Marsa, S.Sos - Mei 03, 2015

Kebangkitan China menurut John Ikenberry dapat menggeser posisi unipolar AS. Meskipun kebangkitan China tersebut tidak dapat dicover oleh AS, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kekuatan China dapat bangkit di bawah aturan dan lembaga yang telah dirumuskan oleh AS. Dengan kata lain, posisi AS mungkin dapat melemah namun, sistem AS masih tetap digunakan sebagai sistem internasional yang dominan.

Dalam tulisannya, John Ikenberry membahas apakah China dapat menggulingkan tatanan yang ada atau menjadi bagian dari tatanan dan bisakah AS mempertahankan posisinya terhadap kebangkitan China. Menurut realis, kebangkitan China dapat menjadi ancaman keamanan bagi AS. Namun, tatanan internasional yang dihadapi China saat ini berbeda dengan masa lalu yang haus akan perang. Saat ini, China menghadapi tatanan internasional yang terbuka, terpadu, dan berbasis aturan dengan dasar politik yang luas dan mendalam yang sudah ditanamkan oleh AS dan digunakan sebagai sistem internasional yang dominan.

Sistem internasional dominan yang ada saat ini merupakan rumusan AS yang dibentuk untuk membangun kekuatan pasca Perang Dunia II, dengan menciptakan lembaga universal dengan keanggotaan global. Beberapa sistem seperi demokrasi, pasar bebas, PBB, WTO, World Bank, dan IMF merupakan contoh liberalisasi yang berusaha diterapkan AS secara universal. Walaupun China mengalami kebangkitan namun, China masih mendapatkan akses penuh terhadap sistem ini.

Paul Kennedy dan Robert Gilpin menjelaskan bahwa kekuatan politik dunia ditandai dengan adanya suksesi negara kuat yang mengatur sistem internasional yang mmpu menegakkan aturan dan tatanan global yang stabil dalam upaya mengejar kepentingan dan keamanan. Namun tentu sistem tidak selamanya dapat bertahan karena akan ada perubahan jangka panjang yang akan memberikan kesempatan bagi negara pendatang baru untuk mencoba menggeser tatanan internasional yang ada.

Dari analisa Ikenberry dijelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik dari tatanan barat sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Ketiga karakteristik tersebut adalah; Pertama, tidak seperti sistem kekaisaran masa lalu, sistem Barat dibangun dengan aturan dan norma-norma non-diskriminasi, mempromosikan keterbukaan pasar, menciptakan suatu kondisi yang mendorong negara untuk memajukan serta memperluas tujuan ekonomi dan politiknya. Dengan sistem ini, China akhirnya dapat memajukan ekonomi negaranya secara besar-besaran melalui sistem pasar terbuka ini. Kedua, terdapat karakter berbasis koalisi kepemimpinan. Ketiga, sistem yang dirumuskan barat pascaperang bersifat universal, luas, yang dapat digunakan dan disahkan dalam suatu aturan maupun lembaga.

Sistem ini secara tidak langsung mendatangkan insentif bagi China, meskipun China ikut mengintegrasikan negaranya ke dalam sistem internasional yang liberal. Kondisi tersebut semakin menguntungkan China ditambah lagi dengan adanya ketergantungan baru terhadap kehadiran teknologi. China dapat memanfaatkan sistem yang ada karena telah memberikan kapasitas bagi China untuk meningkatkan kekuatannya dan mengamankan kepentingannya.

Pada awalnya, China akan memakai aturan dan institusi tertentu untuk tujuan defensif yaitu melindungi kedaulatan dan kepentingan ekonomi dan di sisi lain berupaya untuk meyakinkan negara-negara lain dengan terlibat dalam aliansi regional dan global. Hal ini tentunya lebih mendorong China untuk memilih meningkatkan kekuatannya melalui integrasi daripada memilih berperang. Singkatnya, China dapat berkembang di dalam sistem yang telah dibentuk oleh barat bukan atas sistem China. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dilihat secara sistem, maka AS (barat) masih mengungguli. Namun, jika dilihat dari kekuatan yang muncul pada abad ke 21 maka China dianggap sebagai pemenang.

0 Comments

Middle East

Identitas dan Kebijakan Luar Negeri di Timur Tengah by Shidley Telhami & Michael Barnett

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 14, 2015

Orientasi identitas dan kebijakan luar negeri di Timur Tengah menurut Telhami dan Barnett telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1970-an. Di mana terjadi perdebatan di kalangan para pelajar politik timur tengah yang berfokus pada kenaikan dan penurunan gerakan Pan Arabisme, lemahnya intensitas negara di kawasan, atau kurangnya kesesuaian antara batas-batas yang ditetapkan oleh kekuasaan kolonial dan identitas yang ada.

Tulisan ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana bentuk dan transformasi identitas nasional dan negara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah. Dalam buku ini, Telhami dan Barnett melihat dua kontribusi teoritis yang penting. Pertama, memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu identitas terbentuk. Di mana komunitas dan masyarakat terlibat dalam perdebatan panjang mengenai identitas kolektif yang memunculkan perbedaan pemahaman terhadap identitas nasional. Dalam tulisannya, Telhami dan Barnett mencoba untuk berpikir secara sistematis tentang regional, internasional, dan kekuatan dalam negeri yang menawarkan satu identitas yang berbeda. Kedua, untuk memberikan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana suatu Identitas mempengaruhi kebijakan luar negeri. Seprtihalnya peran Iran di Lebanon tiak dapat dipahami tanpa melihat pada Iran’s islamic identity? Hal ini membuktikan bahwa identitas negara telah menjadi bagian sentral dari perdebatan politik. Contoh lainnya, identitas Irak selalu menjadi bagian dari perdebatan antar negara-negara Arab.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tulisan ini sejatinya membahas hubungan antara pergeseran kondisi material, perdebatan identitas nasional dan efek regional, serta kemungkinan revolusi informasi di masa depan.

Competing perspectives on identity formation and change

Identitas negara dapat dipahami sebagai identitas the corporate dan secara resmi berkaitan dengan aparatur negara. Identitas nasional dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki cita-cita bersama atau memiliki tanah air, sejarah, mitos, memiliki hak atau kewajiban hukum bagi seluruh anggota, dan memiliki cirikhas yang membedakan dari yang lain.

The menu of choices of national identities in the middle east

Banyak dari para scholars yang mengamati bahwa nasionalisme dan identitas politik yang ada pada individu, bangsa, dan negara-negara berkembang ke dalam berbagai identitas. Bahkan, kadang-kadang identitas ini dapat diintegrasikan dengan cara yang relatif harmonis, kadang-kadang dapat menyebabkan chauvinisme nasional, tapi kadang-kadang bisa berarti bahwa identitas nasional Arab akan memberikan peran yang dapat membantu negara, dan terkadang berujung pada hirarki identitas. Sejarah regional, menunjukkan bahwa identitas juga dapat mengarah pada konflik.

The difference identity makes : how identity affects foreign policy

Para scolars mengalami kesulitan dalam mengevaluasi, dan mengkonsepkan kemungkinan bahwa identitas mungkin membentuk kebijakan luar negeri berdasarkan kekuatan disposisi teoritis yang ada. Preposisi Realis misalnya, mengkalkulasikan aspek kepentingan nasional sebagai hal penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Namun, kepentingan nasional tidak jauh berbeda dalam kondisi survive yang dipertahankan negara sehingga kepentingan nasional menjadi tidak dapat dikalkulasikan secara akurat. Dalam hal ini, Telhami dan Barnett menekankan bahwa agar dapat akurat, identitas juga harus dilibatkan dalam kepentingan nasional karena mengacu pada norma-norma sosial. Para sarjana regional telah mengakui bahwa identitas dapat menjadi sumber penting dari kepentingan nasional negara.

The information revolution, collective identities, and regional politics

Benedict Anderson, mengakui bahwa kepentingan nasional berkembang karena pengaruh perubahan kondisi material dan meluasnya jaringan informasi. Salah satu faktorny adalah bahasa Arab yang menjadi simbol baru lahirnya identitas (terutama karena mereka tergolong ke dalam islam). Di mana negara-negara bersaing dalam nasionalisme Arab sebagai bahasa utama, memobilisasi politik hingga protes yang terjadi sampai setelah Perang Dunia II. Kekuatan yang paling penting dalam menciptakan Arabisme transnasional adalah adanya kompetisi di antara para pemimpin arab untuk prestise politik. Kompetisi ini adalah akar dari ketidakstabilan regional. Selain itu, teknologi informasi yang berkembang memperpanas situasi dalam bangkitnya kekuatan islam dan telah tumbuh menjamur di timur tengah sejak akhir 1970-an melalui rekaman video, pirrate stasiun kabel satelit, dan teknologi berbasis web.

Walaupun pada kenyataanya media tidak harmonis dan tidak memiliki agenda menyatukan wilayah timur tengah, namun orientasi pasar media memiliki kepentingan umum yang membentuk perspektif regional. Warga di timur tengah mungkin dimobilisasi bersama identitas Arab sehingga memunculkan masalah yang dapat mendorong para pemimpin Arab untuk bersaing satu sama lain melalui simbol-simbol politik. Hal terpenting adalah bahwa simbol Arabisme telah berubah, terutama dalam memelihara perdamaian dengan Israel dan tidak adanya harapan persatuan antara negara-negara Arab.

Diskusi serius mengenai unifikasi politik adalah sesuatu yang diperbincangkan oleh masa lalu. Namun, sangat mungkin jika hal tersebut kemudian berkembang dalam kerjasama ekonomi dan politik. Poin spesifik yang dikemukakan oleh para ulama timur tengah adalah bahwa hubungan antara Identitas dengan kebijakan luar negeri akan terus berlanjut. Yang mana Identitas sendiri sering ditujukan untuk arab dan Islam. Dengan meneliti hubungan yang kompleks antara jaringan informasi, praktek-praktek politik dan ekonomi dalam negeri, kekuatan transnasional, dan interaksi antar, mereka memahami bagaimana munculnya identitas nasional dan negara memberikan kontribusi untuk kebijakan luar negeri dan dinamika regional. Titik yang lebih umum adalah bahwa timur tengah memberikan reservoir penting bagi teori dan kontribusi perdebatan yang lebih luas dalam hubungan internasional.

0 Comments

Asia & Pasifik

Perseterun Diplomatik : Turki dan China Berebut Tahanan Uighur di Thailand

By Meisarah Marsa, S.Sos - April 14, 2015

Fakta :

Peseteruan diplomatik antara Turki dan China mulai muncul sejak Maret 2014 lalu. Di mana sebanyak 17 kelompok Uighur dari keluarga Taklimakan memasuki wilayah Thailand melalui Kamboja secara ilegal. Tiga belas dari mereka adalah anak-anak, termasuk dua yang lahir di pusat penahanan imigrasi di Bangkok setelah ditahan Maret 2014 lalu. Kelompok ini mengaku berasal dari keturunan Turki. Pemerintah Turki pun tidak tinggal diam. Perwakilan diplomatik dari Turki pun didatangkan ke Thailand guna memberikan perlindungan dan mengupayakan negosiasi untuk memulangkan para keturunan Turki yang menjadi korban di Xinjiang ini, di mana ketegangan etnis antara suku Uighur dan pemerintah Cina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintaha Turki pun bahkan mengeluarkan paspor untuk 17 tahanan Uighur dan memberi mereka izin untuk bermigrasi ke negara Turki.

Namun di sisi lain, pemerintah China justru menginginkan pihak Thailand untuk segera memulangkan warganya ke China setelah ditahan sebagai imigran ilegal dengan alasan bahwa kelompok Uighur tersebut merupakan warga negara China dan harus kembali lagi ke China.

Sekjen Dewan Keamanan Thailand, Anusit Kunakorn mengatakan bahwa China dan Turki akhirnya meminta bantuan kepada pemerintahan Thailand untuk memulangkan mereka yang ditahan. Setelah ditahan selama 1 tahun, akhirnya kasus ini pun dirujuk ke pengadilan Bangkok South Criminal Court pada Selasa, 24 Maret 2015. Sidang tersebut di hadiri oleh perwakilan diplomatik dari China dan Turki. Dalam sidang tersebut, pihak diplomatik Turki menegaskan bahwa 17 kelompok Uighur tersebut dapat diterbangkan ke Turki dengan bantuan pengadaan parport yang telah disiapkan pemerintah Turki beberapa waktu lalu. Sedangkan pemerintah China menolak untuk berkomentar di persidangan. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri China Hua Chunying menyampaikan bahwa ia tidak menyadari jika mereka adalah keturunan Turki. Hua Chunying menegaskan bahwa pemerintah China bersedia untuk meningkatkan kerjasama dengan Thailand dan Turki serta negara-negara lain untuk memerangi imigrasi ilegal.

Pada tanggal 27 Maret, pengadilan memutuskan bahwa kelompok Uighur tersebut tidak dapat dipulangkan dan Thailand akan terus mengontrol kelompok tersebut. Mendengar hal tersebut akhirnya pihak dari International Human Rights Organizations turun tangan dan mendesak pemerintah Thailand untuk tidak mengembalikan Uighur ke China, karena dikhawatirkan mereka akan menghadapi penganiyaan kembali.

Pada awal Maret 2015, Heiner Bielefeldt, pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama mengeluarkan kecaman pedas terkait tindak pelanggaran hak asasi terhadap etnis Uighur oleh pemerintah China. China menanggapi dengan bantahan boilerplate, menyebut tuduhan Mr. Bielefeldt itu "tidak berdasar."

Analisa :

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Turki lebih ditujukan pada peningkatan perlindungan dan kepentingan bangsa sebagaimana yang diungkapkan oleh Gibson dalam bukunya the Road to Foreign Policy. Sedangkan cara dan strategi yang dilakukan pemerintah Turki untuk mengamankan dan melindungi muslim Uighur yang keturunan Turki yang menjadi korban HAM di Xinjiang China dilakukan dengan tindakan diplomatik. Di mana fungsi dan tugas diplomatik yang diupayakan oleh diplomat Turki adalah fungsi Representing (sebagai perwakilan pemerintah Turki), Protecting (melindungi keturunan Turki dengan mengadakan pasport Turki), dan negotiating (menegosiasikan pemulangan kelompok Uighur yang keturunan Turki).

Sebagai tambahan bahwa teori liberal juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan atau yang dikenal sebagai HAM. Sehingga dalam hal ini, negara juga wajib melindungi warga negaranya atas nama HAM. Di mana jika dibandingkan dengan China, Turki dinilai lebih mampu melindungi dan menjaga hak-hak kelompok Uighur yang menjadi korban di Xinjiang. Sehingga pantaslah jika kelompok Uighur yang ditahan sebagai migrasi ilegal di Thailand tersebut dipulangkan ke Turki dari pada tetap ditahan oleh Thailand atau dipulangkan ke China.

Sumber Berita :

http://www.reuters.com/article/2015/03/24/us-thailand-china-uighurs-idUSKBN0MK0TA20150324 yang diterbitkan pada 24 Maret 2015
http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/2/inside-china-turkey-china-fight-over-uighurs-detai/ yang diterbitkan pada 2 April 2015

1 Comments

The Rise of China and Future of The West. Can the Liberal System Survive? By. G. John Ikenberry

Identitas dan Kebijakan Luar Negeri di Timur Tengah by Shidley Telhami & Michael Barnett

Perseterun Diplomatik : Turki dan China Berebut Tahanan Uighur di Thailand

Translate

About me

Follow Me On Social Media

Follow My Blog :)

Label

Arsip Blog

Popular Posts

My Blog Viewers

Visitors

This Blog is protected by :

My Youtube

Subscribe