Review
: Elgie, Robert. France. European
Politics, p. 17 – 29
Pada
200 tahun terakhir, politik Perancis telah mengalami perkembangan mulai dari
ketidakstabilan politik hingga menghasilkan konflik dari perpindahan satu rejim
ke rejim lain. Sejarah mencatat bahwa ribuan warga Perancis menjadi korban saat
menyuarakan liberte (kebebasan) dan
demokrasi di masa revolusi tahun 1789. Pergolakan lainnya juga terjadi di tahun
1870 yang ditandai dengan runtuhnya kekaisaran kedua yang memicu lahirnya
Komune Prancis. Selanjutnya pada tahun 1940, politisi Republik ketiga
menyerahkan kekuasaannya untuk Marshall Ptain yang merupakan lawan politik
sekaligus pendiri Vichy regime (nazy
style).
Pada tahun 1958,
pemerintahan The Fourth Republic mengalami krisis. Di mana Al-geria yang
merupakan bagian dari Perancis berusaha melakukan kudeta yang memicu konflik.
Pergerakan Al-geria ini dikhawatirkan akan merebut kekuasaan dan memberlakukan
hukum materi. Mengatasi situasi ini, presiden ‘The Fourth Republic’ Rene Coty mengangkat
Charles de Gaulle sebagai Perdana Menteri.
Charles
de Gaulle merupakan veteran dari Perang Dunia II yang memimpin Perancis melawan
okupasi Nazi dan rejim Vichy. Gaule juga merupakan seorang politisi dan
demokrat. Gaulle menginginkan adanya
inovasi sistem politik yang dapat mensukseskan Perancis. Keinginan Gaulle ini
sejalan dengan permintaan Rene Coty yang menginginkan konstitusi republik yang
baru. Akhirnya, akhirnya pada 4 Oktober 1958 dibentuklah ‘The Fifth Republic’
sebagai pengganti ‘The Fourth Republic’. Di mana Gaulle kemudian terpilih
sebagai presiden pertama new Republic.
Di masanya, Gaulle membangun kepemimpinan politik yang kuat di mana Presiden
sebagai aktor politik utama. Sebagai Presiden, Gaulle mengambil keputusan untuk
menginisiasi perundingan kemerdekaan kepada Al-geria untuk mengakhiri krisis. Tahun
1962 akhirnya Al-geria resmi independen.
Dalam
sistem politik Perancis, terdapat 2 aktor utama yaitu the head of state (presiden) dan the head of government (Perdana Menteri). Di satu sisi, sistem ‘The
Fifth Republic’ menganut semi-presidensial di mana Presiden dipilih melalui
pemilu sebagaimana di USA tapi di sisi lain juga memiliki Perdana Menteri yang
dapat diberhentikan oleh Parlemen sebagaimana di UK.
President
|
Prime Minister
|
Presiden menunjuk Perdana Menteri
|
Perdana Menteri mengusulkan nama-nama
menteri kepada Presiden
|
Presiden memimpin rapat dewan menteri
|
Perdana Menteri bertanggung jawab
untuk urusan pemerintah di parlemen
|
Presiden bertanggung jawab dalam
melakukan perundingan, ratifikasi perjanjian internasional, dan pimpinan
angkatan bersenjata
|
Perdana Menteri bertanggung jawab
terhadap pertahanan negara
|
Secara keseluruhan,
Presiden merupakan aktor politik dominan. Kondisi ini dibuktikan pada masa
kepemimpinan Charles de Gaulle di tahun 1958. Pengecualian untuk masa cohabition, di mana Presiden yang
terpilih berasal dari partai pemerintah sedangkan Perdana Menteri berasal dari
partai oposisi. Hal ini menyulitkan presiden dalam memveto agenda politik
pemerintahan sayap kiri (oposisi).
Perancis menggunakan
sistem multi partai tetapi sistem multi partai yang berbeda dengan yang
lainnya. Sistem Multipartai Perancis dibagi menjadi 2 blok, yaitu Blok Kiri dan
Blok kanan. Blok kiri memiliki ideologi sosialis-komunis sedangkan blok kanan
lebih kepada demokratis. Blok kiri terdiri dari Partai Sosialis, Partai Komunis
dan Partai Hijau (Green Party), Partai terbesar pada Blok Kiri adalah Partai
Sosialis, Partai Komunis merupakan partai kedua terbesar di Eropa Barat setelah
Italia. Pada Blok Kanan terdiri dari partai Union for a Popular Majority (UMP)
dimana partai ini merupakan partai utama blok kanan. UMP berdiri di tahun 2002,
dimana Mayoritas Anggota berasal dari bekas pendukung partai General de Gaulle.
Selain UMP partai yang berada di blok kanan adalah Partai National Front (FN).
Partai ini merupakan partai ekstrim di Blok Kanan.
Partai politik Perancis
memiliki pandangan yang berbeda terkait hubungan Perancis dengan Uni Eropa. Partai
ekstrimis kiri menilai skeptis terhadap EU dan memandang EU sebagai alat
kapitalis yang memperjuangkan agenda liberal. Begitujuga dengan partai
ekstrimis kanan yang juga skeptis dan menilai bahwa EU hanya akan mengancam
identitas naional Perancis. Sedangkan 2 partai dominan dari masing-masing kubu
yaitu Partai Sosiali dan UMP mendukung integrasi EU meskipun keduanya juga
tidak menafikan bahwa EU juga dapat mengancam perekonomian, sosial, dan
politik, serta menimbulkan masalah pengangguran yang cukup serius yang
berdampak pada pelayanan publik (French
model of state-centred public service delivery). Hal ini tentunya sangat berlawanan dengan
kinerja Perancis di masa lalu. Di mana Perancis dikenal sebagai aktor kunci
dalam EU. Di samping itu, tokoh-tokoh Perancis juga menduduki posisi-posisi
penting, seperti Jean Claude Trichet yang merupakan presiden dari European Central Bank. Survey
membuktikan bahwa pada tahun 2005, 55% masyarakat Perancis menolak untuk
memvoting referendum draf perjanjian untuk konstitusi Eropa. Hal ini menjadi
gambaran bahwa French model berada di
bawah ancaman dan krisis legitimasi terhadap EU.
.jpg)
0 comments