Latar belakang terbentuknya Andean Community

Andean Community dibentuk pada 26 Mei 1969 dengan disepakatinya Cartagena Agreement yang terdiri dari negara-negara Amerika Latin (Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, Venezuela). 

Member

•         Full members:

▫          Bolivia (1969)

▫          Colombia (1969)

▫          Ecuador (1969)

▫          Peru (1969)

•         Associate members:

▫          Argentina (2005)

▫          Brazil (2005)

▫          Paraguay (2005)

▫          Uruguay (2005)

▫          Chile (2006)

•         Observer countries:

▫          Spain

•         Former full members:

▫          Venezuela (1973–2006)

▫          Chile (full member 1969-1976, observer 1976-2006, associate member since 2006)

Andean Community Structure and decision making procedures

•         Andean Council Commission

•         Andean Council General Secretariat

•         Andean Community Court of Justice

ANDEAN Purpose

       Tujuan utama dari Komunitas Andes adalah untuk membawa pola pembangunan yang seimbang dan harmonis bagi negara-negara anggota melalui proses peningkatan integrasi ekonomi dan kerjasama sosial. Dengan melaksanakan liberalisasi perdagangan intra-blok dan mempererat hubungan perdagangan eksternal yang harmonis.

CASE STUDY : SENGKETA  DAGANG ANTARA PERU DAN EKUADOR

Kronologi :

            Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk menyatukan dan melindungi kepentingan umat Islam di dunia. Di mana terdapat lebih kurang 57 negara mayoritas dan minoritas Muslim tergabung di dalam OKI. OKI lebih dipandang sebagai sarana konferensi Muslim di dunia daripada sebuah badan politik yang dinamis. Salah satu latar belakang berdirinya OKI adalah untuk sentralitas Palestina sebagaimana yang termaktub dalam piagam organisasi. Namun OKI dinilai gagal dalam melakukan diplomasi perubahan sentralitas Palestina, karena sampai saat ini Israel terus meningkatkan defense barriernya. Situasi ini disesalkan oleh wakil-wakil Palestina di KTT sepanjang tahun 2003 dan 2004. Tulisan Shahram Akbarzadeh dan Kylie Connor ini lebih mengeksplor latar belakang sejarah OKI serta menjelaskan keterbatasan dan potensi OKI secara internal dan eksternal.

            OKI didirikan di Maroko pada tahun 1969 sebagai respon atas pembakaran Masjid Al-Aqsha di Yerussalem. Sejak awal, OKI telah difokuskan untuk sentimen anti-Israel. Di mana pembakaran Palestina dianggap sebagai bukti determinasi Israel untuk menghancurkan situs suci umat Islam.

OKI menekankan aspek universalitas untuk mewujudkan kesatuan umat Muslim di dunia sebagai inviolability of state sovereignity, namun hal ini sangat bertentangan dengan konsep negara bangsa dalam dunia internasional saat ini. Hal ini lah yang kemudian menjadi hambatan terbesar bagi OKI. Selain itu, keragaman sejarah, budaya, politik dan ekonomi dari dunia Muslim juga menimbulkan tantangan pada kesesuaian politik. Sehingganya, tidak mengherankan bahwa OKI di masa lalu menjadi arena untuk kompetisi antara Iran dan Arab Saudi. Di mana kedua negara tersebut memiliki national interest dan aspirasi kepemimpinan yang kuat di dunia muslim. Di satu sisi, Iran berupaya untuk mendorong revolusi Islam dalam dinamika OKI. Dan di sisi lain, Arab Saudi berusaha menangkal daya tarik pan-Arabisme dan memasukkan unsur tersebut dalam OKI. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi kegagalan gerakan pan Arabisme di tahun 1950 dan 1960an. Tentunya hal ini tidak akan jauh berbeda dengan perkembangan pan Islamisme. Sederhananya, gerakan revolusi islam yang digemborkan oleh Iran akan sangat bertentagan dengan upaya Arab Saudi dalam menangkal pan Arabisme.

    

Mohammed Ayoob membenarkan konsep berdirinya OKI sebagai suatu bentuk refleksi dari kolektifitas umat Islam yang tidak mampu melawana Barat. Dan pada faktanya, OKI masih menempuh kegagalan dalam bertindak sebagai forum untuk mediasi dan resolusi konflik. Kegagalan tersebut semakin diperkuat dengan adanya krisis di Timur Tengah. Di mana pada tahun 1980-1988 terjadi perang Iran-Irak, kemudian diikuti dengan invasi Irak ke Kuwait tahun 1990-1991 dan invasi Irak tahun 2003 oleh AS.

Artikel               : Sharqieh, Ibrahim. Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict?. Peace and Conflict Studies, Vol.19, No. 2, p. 162-179

            OIC mulanya merupakan organisasi konferensi islam (Organization of Islamic Conference). Namun pada  ministerial meeting ke 38 yangdigelar di Astana, Kazakhstan pada Juli 2011, OIC berubah namanya menjadi Organization of Islamic Cooperation. Dengan beranggotakan 57 negara yang mewakili 1,6 milyar muslim di seluruh dunia menempatkan OIC sebagai organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. OIC juga memegang peranan penting dalam upaya pencegahan, pengaturan dan mediasi serta penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat muslim dunia khususnya negara anggotanya.

Berdasarkan sejarah, beberapa konstribusi OIC dapat dilihat pada penyelesaian kasus pemberontakan di Mindanao Filiphina, Thailand, Somalia, dan Iraq. Pemberontakan yang terjadi di wilayah Mindanao dimulai ketika philippines meraih kemerdekaannya pada 1964 dimana masyarakat muslim di bagian selatan meminta untuk self-determination. Pada 1970, hal tersebut menjadi pelanggaran keras ketika Nur Misuari, pemimpin dari National Liberation Front (MNLF) memimpin perlawanan terhadap Government of the Philippines (GOP). Intervensi OIC pada kasus ini dimulai pada 1972 dengan upaya first fact-finding missionnya terhadap wilayah selatan philippines. Meskipun sempat mengalami kegagalan pada upaya mediasi pertama, OIC memulai kembali proses perdamaian dan meluncurkan a new fact-finding mission yang disetujui oleh keduabelah pihak. OIC juga berkoordinasi dengan Islamic Development Bank (IDB) mendonasikan $16 juta kepada MNLF untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan kembali insfrastruktur di wilayah Mindanao selatan.

Di Thailand, OIC berkonstribusi pada 2005 setelah sebuah undangan dari pemerintahan thailand. Misi OIC berfokus pada observasi dan penilaian kondisi masyarakat muslim Thailand di wilayah selatan, menekankan pada mediasi melalui pengaruh diplomatis dengan pemerintahan thailand dan kredibilitas dengan masyarakat muslim, mengurangi rintangan yang dihadapi ketika hendak melakukan negosiasi untuk menjamin warga Thailand muslim mendapatkan hak sebagai masyarakat, dan menghentikan tindakan kesewenangan terhadap pelanggaran dan opressi. Di mana sebelumnya, sekitar 4 juta muslim di Thailand yang 80% nya tinggal di 5 provinsi bagian selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun menjadi korban ketidakstabilan dan bentrokan dengan pihak polisi dan tentara di wilayah Thailand Selatan pada tahun 2004 yang menelan 80 korban jiwa dari pihak muslim.

Kasus kegagalan negara Somalia pada tahun 1991 yang mengakibatkan munculnya bencana kelaparan, kekeringan, bahkan perang saudara juga turut diselesaikan oleh OIC. OIC mencoba untuk berkontribusi dengan membentuk grup kontak. Namun hal tersebut gagal dilakukan. Sehingga pada tahun 2006, OIC berkontribusi kembali dalam proses negosiasi selepas aksi campur tangan militer Ethiopia. Proses negosiasi tersebut akhirnya melahirkan perjanjian Djibouti pada 2008 antara Transitional Federal Government of Somalia dan Alliance for the Reliberation of Somalia (ARS). Selain itu, OIC juga menjanjikan bantuan senilai $210juta ke Somalia. Pada 2011, OIC juga mendirikan humanitarian office.

Di Irak, ketegangan sektarian yang terjadi antara Sunni dan Syiah yang mengakibatkan kekerasan terhadap warga sipil sangat memerlukan proses rekonsiliasi. Terutama pasca serangan di dua tempat suci di Samara tahun 2006. Dalam hal ini, Sekjen OIC Jenderal Ekmeleddin Ihsanoglu berupaya mempertemukan pemimpin kedua belah sektarian dalam sebuh rekonsiliasi di Mekah pada bulan Ramadhan (Oktober 2006). Dimensi religius ini memberi pengaruh moral yang besar sehingga mengakibatkan munculnya sikap kooperatif dari kedua pihak. Rekonsiliasi tersebut melahirkan Deklarasi Mekkah pada 20 Oktober 2006.

Kemampuan OIC dalam mempengaruhi konflik di dalam dunia muslim dapat dilihat dalam tiga area yang berbeda, yaitu 1) Cultural Competency (OIC bertindak sebagai payung bagi 57 negara untuk bertemu dan mendiskusikan urusan internal mereka, OIC menjadi sumber pengetahuan bagi negara-negara anggota mengenai isu-isu dan tantangan yang dihadapinya), 2) Moral Power (OIC memilih pendekatan melalui moral power dibandingkan physical force), 3) Partnerships (Partnerships OIC dengan organisasi internasional lain dibutuhkan untuk menangani secara efektif dan dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan konflik domestik dan regional).

Dalam pelaksanaanya, OIC juga menghadapi beberapa tantangan seperti, 1) adanya kemungkinan duplikasi (kemiripan) upaya mediasi dengan organisasi regional atau internasional lainnya, 2) masih kurangnya kemauan politik yang kuat dari negara anggota, 3) Masih adanya ketidakpercayaan dan realpolitic antar negara anggota OIC. Misalnya saja Arab Saudi, Iran, dan Pakistan yang mencegah pengambil tindakan yang akan merugikan kepentingan sekutu mereka dan terkadang menempatkan tujuan mereka sendiri di atas kepentingan organisasi.

Di akhir tulisannya, Ibrahim mencoba untuk memberikan beberapa solusi bagi OIC untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyelesaikan konflik, serta memberikan saran agar mediasi yang dilakukan dapat berjalan seefektif mungkin. Beberapa solusi tersebut antara lain:

Dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti, recognizing the responsibility, mengambil pendekatan multiparty untuk mediasi, mengembangkan mekanisme pelaksanaan kesepakatan damai melalui proses negosiasi, terlibat dengan para pemimpin lokal yang berpengaruh, memposisikan sebagai profil yang netral dan tidak memihak.