Media in Politic
A.
Latar
Belakang
Pengendalian media yang terjadi pada era soeharto merupakan pemicu
demokratisasi komunikasi yang signifikan. Pada zaman orde baru ini, media
dijadikan sebagai alat pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan. Keberanian pers
untuk memublikasikan masalah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia membuka
kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang
otoriter.
Runtuhnya Orde Baru yang juga merupakan runtuhnya ke otoriteran
pemerintah, menjadi awal mula demokratiasi komunikasi bagi media. Hal ini
dikarenakan bentuk Negara yang berubah menjadi demokrasi. Jika pada masa
sebelumnya sebagian besar SIUUP dimiliki oleh kalangan tertentu yang dekat
dengan kekuasaan politik, kini SIUUP bias dimiliki secara bebas.
Munculnya berbagai media massa baru pun telah meningkatkan daya
saing bagi media massa itu sendiri. Hal ini memungkinkan media massa memiliki
paradoks didalam dirinya. Perkembangan yang semakin liberal ini mampu menggeser
fungsi media dari alat perjuangan menjadi sarana pengeruk keuntungan (bisnis)
bagi para politisi. Hal ini dapat dilihat dari Kursi
pemilik media dan pelaku politik yang tampak marak.
“Semakin banyak seseorang memiliki atau menguasai suatu
perusahaan media, maka semakin baik citra nya di hadapan masyarakat”. Semboyan
ini seperti sudah menjadi realita di Indonesia. Media seakan dikendalikan penuh
oleh politisi. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang politik media
yang terjadi di Indonesia yang berhubungan erat dengan demokrasi di Indonesia
itu sendiri.
B.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, maka
pertanyaan yang menjadi acuan penulisan makalah ini yaitu:
1.
Apakah
definisi media ?
2.
Bagaimana
dengan perkembangan media yang merubah fungsi media itu sendiri ?
3.
Bagaimana
relasi antara media, politik dan demokrasi ?
MEDIA
A.
Definisi Media
Definisi media
menurut Bruce Sterling[1],
yaitu :
•
Media merupakan
perpanjangan panca indera.
•
Media adalah
sebuah bentuk kesadaran.
•
Media adalah
kristalisasi pemikiran manusia yang terus bertahan melampaui waktu yang
menciptakan gambaran individu.
•
Media merupakan
alat interaksi sosial.
•
Media merupakan
alat untuk menyampaikan perintah dan kontrol.
•
Media merupakan
sarana bagi masyarakat sipil dan pendapat publik.
•
Media menjadi
wahana perdebatan, pembuatan keputusan dan agitasi propaganda.
B. Perkembangan Media
Pada masa Orde Baru, media massa tidak dapat
bergerak secara bebas (terkekang). Hal ini dikarenakan pengendalian media oleh
pemerintah yang memberi ancaman keras berupa pencabutan Surat Izin Umum
Penerbitan Pers (SIUPP) terhadap kritikan pemerintah dan informasi yang
bertentangan dengan program pemerintah oleh media. Media hanya diperbolehkan
untuk menginformasikan sisi positif pemerintah dalam penerbitannya. Sehingga,
dapat dikatakan bahwa media massa
hanyalah boneka dan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pada masa ini, para wartawan dilembagakan
melalui organisasi tunggal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal serupa juga
terjadi pada serikat penerbitan surat kabar dan majalah. Penunggalan demikian,
memungkinkan adanya kontrol yang lebih langsung dan terarah kepada para
wartawan dan pemilik penerbitan. Sehingga, tidak dapat memfungsikan dirinya
sebagai refleksi dari apa yang terjadi di masyarakat. Kalaupun sebagai
refleksi, itu merupakan refleksi dari penguasa bukan dari masyarakat.
Ketika media berseberangan dengan kontruksi
pemerintahan Orde Baru, media diberi sanksi yang cukup berat. Pembredelan
Majalah Tempo dan Tabloid Detik merupakan bukti nyata yang dianggap
berseberangan dengan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan
bahwa pemerintahan Orde Baru mempraktekan propaganda, sensor, dan penekanan
kepada media massa.
Pada akhir kekuasaan Orde Baru, media mulai
menampakkan aksinya. Dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan
Orde Baru, media massa memanfaatkan kondisi
tersebut dengan menyampaikan secara luas dan terbuka tentang krisis ekonomi yang terjadi. Sehingga,
kelemahan dan sisi negatif dalam pemerintahan tidak dapat disembunyikan lagi. Hal
tersebut jelas mengancam kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Sehingga,
pemerintahan Orde Baru melemah dan mulai mendapat banyak kritikan dari
masayarakat luas mulai dari aksi demo hingga aksi anarki. Hal ini berlangsung
seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan
terhadap pemerintah yang otoriter. Sehingga, dapat dikatakan media menjadi
salah satu faktor pemicu semangat masayarakat.
Runtuhnya pemerintahan Orde Baru berpengaruh
cukup besar terhadap pengaruh media dalam kehidupan politik, dari media yang
terkekang kearah yang lebih bebas. Jika pada masa sebelumnya sebagian besar
SIUUP dimiliki oleh kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan politik, kini
SIUUP bias dimiliki secara bebas. Sehingga, jumlah penerbitan mengalami
peningkatan secara signifikan dari sebelumnya.
Bentuk
Penerbitan Pers Pasca - Soeharto
Bentuk Penerbitam
|
Sebelum Reformasi
|
Setelah Reformasi
|
Majalah
|
100
|
380
|
Tabloid
|
91
|
692
|
Surat Kabar
|
90
|
323
|
Sumber : (Maridjan
2010: 292).
BAB III
RELASI
MEDIA, POLITIK, DAN DEMOKRASI
A.
Politik Media
Pasca pemerintahan Orde Baru telah memungkinkan
media massa tumbuh dan berkembang tanpa kontrol yang kuat dari pemerintah. Konsekuensi
dari perkembangan tersebut, media harus mampu bersaing untuk memperebutkan hati
publik. Hal ini memungkinkan media massa memiliki paradoks didalam dirinya. Perkembangan
yang semakin liberal mampu menggeser fungsi media dari alat perjuangan menjadi
sarana pengeruk keuntungan (bisnis).
Pada satu sisi, ,media harus merefleksikan
suara masyarakat. Pada sisi lain, media tertuntut untuk memihak pada kelompok
tertentu baik pemilik modal yang secara langsung mengendalikan dirinya, maupu
pemilik modal yang mampu memasang iklan untuk keberlangsungannya. Media yang
memiliki modal cukup besar cenderung memiliki potensi untuk bertahan dan
berkembang di dalam persaingan yang ketat. Kini, telah menjadi alat propaganda
para pengusaha dan pemilik modal.
Hal ini dapat
dilihat dari Kursi pemilik media dan pelaku politik yang tampak marak. Seperti
Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, pemilik kelompok usaha Bakrie &
Brothers ini adalah pemilik TVOne, ANTV, dan juga Vivanews.com. Kemudian ada
Surya Paloh (Media Indonesia dan Metro TV), pendiri Partai Nasdem yang kini berkolaborasi
dengan Hary Tanoesoedibyo, pemilik Media Nusantara Citra (MNC) yang menguasai
RCTI, Global TV, Sindo TV, MNC TV, Koran Sindo, Trust, MNC Radio, serta
sejumlah jaringan media lokal[2].
Selain itu,
terdapat pula Kelompok Jawa Pos yang dikelola oleh Dahlan Iskan , pemilik Koran
Jawa Pos, Rakyat Merdeka, dan jaringan di daerah-daerah dengan merek Radar,
serta sejumlah stasiun TV lokal. Kelompok media ini didirikan dan dimiliki PT
Grafiti Pers, yang juga pendiri Tempo, setelah diambil alih dari pemilik
sebelumnya. Kelompok ini merupakan salah satu pendukung SBY pada pemilu
sebelumnya[3].
Peran politik
media massa di dalam negara demokratis dapat dilihat dari dua peristiwa, yaitu
:
•
Proses seleksi kepemimpinan politik di dalam pemilihan umum
Di dalam pemilu,
media berperan memublikasikan berbagai isu termasuk program yang ditawarkan
calon atau partai untuk mempromosikan calon atau partainya. Namun, media juga
dapat mengkritik isu-isu tersebut. Sehingga, media massa bisa menguntungkan
atau merugikan calon dan partai tertentu. Oleh karena itu, citra suatu calon
atau partai pada penglihatan publik dapat dikendalikan oleh media.
Perbandingan
Jumlah Iklan Partai Politik, 2003-2004 dan 2008-2009
Partai Politik
|
Tahun
|
|||
2003
|
2004
|
2008
|
2009
|
|
GOLKAR
|
165
|
4.787
|
3.881
|
16.293
|
DEMOKRAT
|
12
|
1.440
|
4.380
|
11.445
|
PDIP
|
111
|
4.821
|
2.019
|
7.801
|
PAN
|
1
|
1.006
|
1.777
|
4.504
|
PKS
|
-
|
-
|
808
|
4.192
|
Distribusi Iklan
Partai Politik Berdasarkan Jenis Media Pada 2009
Televisi
|
Surat Kabar
|
Majalah
|
|
Partai
|
Jumlah
|
Jumlah
|
Jumlah
|
DEMOKRAT
|
6.531
|
4.480
|
44
|
GOLKAR
|
6.026
|
9.252
|
7
|
PDIP
|
1.764
|
5.513
|
7
|
PAN
|
1.437
|
4.127
|
-
|
PKS
|
1.702
|
2.518
|
1
|
Sumber : (Maridjan
2010: 296-297).
•
Pasca Pemilu
Media massa
berperan memublikasikan berbagai peristiwa yang terjadi dan berkembang selama
masa pemerintahan. Media juga menyiarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah. Dalam hal ini, media dapat memberi dukungan, bersikap netral, atau
melakukan kritikan.
Pelaku dalam politik media :
•
Politisi :
menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik
•
Jurnalis :
membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang
disebutnya dengan “suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis”.
•
Masyarakat :
mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan
basis usaha yang minimal.
Di dalam iklim demokrasi yang mengarah kepada
sistem pasar, perhatian politisi kepada media
sebagai tempat untuk mempromosikan diri cukup besar. Di saat maupun
menjelang pemilu misalnya, media massa banyak yang memperoleh keuntungan. Tidak
sedikit para calon dan partai mengeluarkan belanja yang cukup besar untuk iklna
politik. Bahkan untuk member pelayanan, media massa tidak sedikit telah
menyediakan bagian-bagian khusus untuk para calon dan partai tertentu.
Secara politik, iklan dari para calon atau
partai menjadi sebuah ajang pencitraan politik. Calon atau partai yang memiliki
modal yang kuat akan cenderung memasang iklan lebih intensif di media massa.
Sedangkan, calon atau partai yang tidak memiliki modal akan mengalami kesulitan
untuk mempromosikan dirinya melalui media. Dalam hal ini, media massa
dihadapkan pada situasi yang berbeda. Di satu sisi, media harus member akses
dan kesempatan kepada semua pihak yang berkompetisi. Di sisi lain, media massa
membutuhkan biaya yang besar untuk keberlangsungannya. Media akhirnya tidak
lepas dari pemilik modal sehingga, akhirnya melakukan pemihakan kepada calon
atau pertain yang memasang iklan.
Selain dipengaruhi oleh pemilik modal, untuk
dapat bertahan dalam persaingan antar media yang ketat media juga harus dapat
menarik simpati publik. Dal hal ini, media harus dapat menyiarkan dan
memublikasikan berita yang menarik dan terbaru. Dilihat dari sudut pandang
politik, media dapat menaikkan citra suatu calon atau partai begitujuga
sebaliknya. Kasus PKS merupakan bukti nyata dalam hal ini. Adanya kasus PKS
dinilai dapat menaikkan rating media tersebut.
B. Media dan
Demokrasi
Media merupakan
hal terpenting dalam perjalanan demokrasi karena dalam demokrasi terdapat unsur
kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang merupakan bagian dari media.
Adanya karakter yang berlawanan dari dinamika media pada era pasca Suharto yang
memunculkan perubahan politik yang drastis telah membawa Suharto turun dan
memberi jalan yang lebih demokratis dan liberalisasi media, sehingga
memunculkan ruang publik dan civil
society di Indonesia. Sebagai aktor dalam demokrasi, media bisa berfungsi
untuk mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penguasa.
Terkait dengan
demokrasi ini, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka
melalui media. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi
dalam membantu, mendukung dan mensubsidi badan atau organisasi dan kegiatan
operasional dari media. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan salah satu
pelaku dalam politik media.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengingat posisi
dan peran media begitu penting, keberadannya sering dikaitkan dengan demokratis
tidaknya suatu negara. Hal tersebut terjadi karena keberadaan media massa pada dasarnya
tidak lepas dari corak sistem politik. Sistem politik yang demokratis
memungkinkan media massa untuk bergerak lebih bebas. Sedangkan, sistem poltik
yang otoriter cenderung menjadikan media massa terkekang.
Media dapat berperan mendukung
konsolidasi demokrasi dan hal ini merupakan otonomi politik media. Namun, perkembangan
dunia yang semakin liberal ternyata mampu menggeser fungsi media massa dari
alat perjuangan menjadi sarana bisnis. Saat ini, banyak politisi yang memiliki media massa.
Tujuannya adalah sebagai strategi politik untuk menarik simpati publik dan
politik pencitraan.
Pada satu sisi, ,media harus merefleksikan
suara masyarakat. Pada sisi lain, media tertuntut untuk memihak pada kelompok
tertentu baik pemilik modal yang secara langsung mengendalikan dirinya, maupu
pemilik modal yang mampu memasang iklan untuk keberlangsungannya. Media yang
memiliki modal cukup besar cenderung memiliki potensi untuk bertahan dan
berkembang di dalam persaingan yang ketat. Kini, telah menjadi alat propaganda
para pengusaha dan pemilik modal.
B. Saran
Meskipun
dipengaruhi faktor ekonomi pasar media seharusnya dapat menjalankan fungsinya
sebagaimana mestinya. Setelah dapat bergerak bebas dan lebih demokratis, media
menjadi hal yang diminati oleh para politisi untuk mempromosikan calon atau
partainya dan pencitraan politik. Meski lebih demokratis, bukan berarti semua
berita harus dipublikasikan. Berita yang layak publikasi harusnya memenuhi
kriteria publikasi seperti berita yang terbaru dan berkualitas tanpa
melebih-lebihkan. Sekarang ini, kebanyakan berita yang berasal dari media tidak
berdasarkan pada faktanya bahkan dinilai melebih-lebihkan isu-isu yang tidak
sebenarnya terjadi (isu-isu palsu). Sehingga,
untuk mendapatkan informasi yang akurat, masyarakat harus melihat suatu berita
atau informasi melalui berbagai media. Karena setiap media mempunyai penilaian berdasarkan
sudut pandang berbeda.
.jpg)
0 comments