Maritime Security in East Asia: Major Issues and Regional Responses
By Meisarah Marsa, S.Sos - April 04, 2016
Sebuah review :
Maritime Security in East Asia: Major Issues and
Regional Responses
Jin-Hyun
Paik
Jin Hyun Paik mencoba menganalisa
isu dan respon regional terhadap keamanan maritime di Asia Timur dalam
tulisannya yang dimuat pada Journal of International and Area Studies, Desember
2005. Jin Hyun menilai bahwa isu – isu maritime sebagai isu penting di kawasan
Asia Timur karena bagaimanapun hal ini akan sangat berpengaruh baik dalam aspek
politik maupun ekonomi. Isu – isu maritim tersebut dapat menimbulkan ancaman
serius yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kawasan. Sehingga, perlu
adanya perhatian khusus terhadap masalah keamanan maritime baik dalam relevansi
dan peran aturan hukum dalam upaya meningkatkan lingkungan keamanan maritime di
kawasan Asia Timur.
Masalah utama yang dapat mengancam
keamanan maritim kawasan Asia Timur dapat dikategorikan ke dalam beberapa
bagian yaitu :
- - Sengketa kedaulatan pulau – pulau lepas pantai
- - Masalah perbatasan maritime
- - Masalah pangkalan militer angkatan laut dan implikasinya terhadap keamanan jallur laut
- - Rejim navigasi
- - Konflik sumber daya
- - Pemeliharaan hukum dan ketertiban di laut
Dari permasalahan maritime tersebut, perlu dilakukan
peningkatan terhadap keamanan maritime di kawasan Asia Timur. Karena
berdasarkan fakta yang terjadi, isu isu tersebut baik secara langsung maupun
tidak langsung sangat berkaitan erat dengan transformasi politik, strategis,
dan ketertiban hukum regional. Beberapa respon yang dapat dilakukan di kawasan
regional Asia Timur antara lain :
-
Membangun sebuah rejim
maritime kawasan yang stabil
o Pertama,
penting untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi rejim dan praktek
maritime antar negara – negara kawasan.
o Kedua,
Konvensi LOS menawarkan
pacific settlement system
yang secara substansial mampu memberikan konstribusi terhadap perkembangan
uniform practice dan interpretasi konvensi
o Ketiga, negara – negara regional dapat melakukan upaya dalam
mengembangkan rejim maritime ke arah yang lebih harmonis dan solid
-
Melaksanakan berbagai
upaya dalam membangun kepercayaan maritime
-
Memisahkan wilayah /
masalah yurisdiksi dari sumber masalah
-
Mengadakan kerjasama
regional untuk memelihara hukum dan menjaga ketertiban di laut
Masalah keamanan yang dikelola secara transnasional
dengan pendekatan koordinasi dan kerjasama
sangat penting untuk meningkatkan keamanan maritime regional. Hal ini
tentunya akan mendatangkan manfaat bagi negara – negara di kawasan Asia Timur.
Namun, hal yang menjadi hambatan utama dalam kerjasama maritime ini adalah
tertanamnya gagasan kedaulatan yang kuat di masing – masing Negara regional. Sehingga,
mereka enggan untuk menyetujui kerjasama dalam upaya kompromi dalam upaya
penyelesaian masalah yang ada. Selain itu, wacana negara lemah yang akan
didominasi oleh negara kuat masih menjadi suatu sudut pandang negara – negara
regional dalam menilai proses kerjasama maritime. Hal ini tentunya akan
menimbulkan ketidak percayaan yang semakin menghambat upaya kerjasama maritime
yang lebih luas.
Terdapat paradigm utama politik maritime yang masih
terpusat pada negara. Dalam hal ini negara regional harus mempertimbangkan functional
oriented approach terhadap kedaulatan atau dalam pendekatan yurisdiksi. Negara
kawasan harus menjalin perjanjian kerjasama untuk dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan maritime yang akan datang. Beberapa bentuk kerjasama yang dapat
dilakukan seperti pengembangan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan
laut. Dengan dibentuknya perjanjian tersebut, masalah teritori dapat diatasi
dengan yuridkisi perjanjian. Hal ini dapat menjadi solusi optimal dalam
penyelesaian masalah yang ada. Sehingga, negara – negara regional perlu
menyadari dan memberikan perhatian khusus terhadap peran aturan hukum dalam
meningkatkan lingkungan keamanan maritime.
0 comments