Marsyaholmes : Januari 2014

Alasan kenapa Indonesia mau menjadi tuan rumah WTO? Apa kepentingan nasional / keuntungan yang bisa didapat Indonesia dengan menerima WTO dan menerapkan pasar bebasnya?

By Meisarah Marsa, S.Sos - Januari 22, 2014

1 “Dalam perjanjian ini, negara berkembang dan tidak berkembang akan mendapatkan bantuan dapat melaksanakan komitmennya. OECD memperhitungkan bahwa penurunan 1% saja dari biaya atau ongkos transaksi perdagangan dunia dapat menyumbang US$ 40 miliar kepada perekonomian dunia. Dan 2/3 dari jumlah benefit itu akan dinikmati negara berkembang termasuk Indonesia,” ungkap Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Selasa (10/12/2013)

Dengan kesepakatan di Bali, maka negara berkembang akan dibebaskan dari tuntuntan disiplin apabila subsidi dari total output melampaui 10% sesuai batasan dalam Perjanjian Pertanian yang ada saat ini

Sementara itu, kesepakatan di dalam Paket Bali yang menyangkut sektor pertanian dapat dikatakan sebagai kemenangan tersendiri bagi negara berkembang. Selain itu, soal program nasional atau kebijakan nasional untuk perbaiki arus barang, kesepakatan multilateral dapat mempermudah proses perizinan dan birokrasi masuknya barang Indonesia ke negara lain.

Iman mengatakan dengan demikian negara yang sulit ditembus pasarnya bisa melakukan perbaikan. Ia mencontohjan ada satu negara yang apabila Indonesia akan ekspor ke negara tersebut maka akan dikenakan keharusan untuk memverifikasi falidasi dokumen di kedutaanya di sini (Indonesia), dan itu pakai biaya US$100/dokumen

Bagi Indonesia akan semakin mudah mengekspor ke kawasan negara-negara Latin Amerika, yang kini masih terkendala kurang transparansi melakukan ekspor impor. “Jadi selain untuk menangani ekspor impor di dalam negeri. Trade facilitation agreement itu juga akan memfasilitasi ekspor kita ke pasar non tradisional,” jelasnya.

- Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

- Memperluas pasar dan menambah keuntungan

- Transfer teknologi modern

- Memungkinkan konsumsi yg lebih luas bagi penduduk suatu negara.

- Mendorong semangat berprestasi dan bersaing.

- Sumber pemasukan kas negara.

- Kerja sama dan persahabatan antarnegara.

Salah satu isu utama adalah Paket Bali yang meliputi beberapa aspek penting dalam Agenda Pembangunan Doha, termasuk fasilitasi perdagangan, unsur-unsur pertanian, dan inisiatif pro- pembangunan.

Fasilitasi perdagangan akan memperlancar arus barang lintas batas dengan mengurangi waktu, biaya dan ketidakpastian administrasi dalam proses perdagangan internasional. Fleksibilitas baru pada pertanian akan meningkatkan kehidupan petani di negara-negara berkembang, mempromosikan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Sementara hasil pembangunan akan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang untuk memaksimalkan hasil dari perdagangan.

“Keberhasilan KTM WTO ke-9 di Bali ini dapat menghidupkan kembali Agenda Pembangunan Doha yang selama ini mengalami kebuntuan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang berarti. Oleh sebab itu, mari sukseskan KTM ke-9 di Bali!,” seru Mendag.

0 Comments

Articles

REFLEKSI PEMIKIRAN KARL MARX TERHADAP PEMBENTUKAN SISTEM KOMUNIS : PERUBAHAN DALAM SISTEM POLITIK UNI SOVIET

By Meisarah Marsa, S.Sos - Januari 21, 2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Refleksi Pemikiran Karl Marx terhadap Pembentukan Sistem Komunis : Perubahan dalam Sistem Politik Uni Soviet”. Terwujudnya makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ungkapan terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah memberi masukan, memotivasi dan membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari bahwa tidaklah mudah dalam menghimpun berbagai informasi dan menyusun makalah ini. Namun, kami mengusahakan yang terbaik dalam setiap penulisan. Tentunya makalah ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dan saran agar makalah ini menjadi lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita.

BAB I

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Komunis di Uni Soviet sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Masyarakat komunis yang dicetuskan Marx merupakan masyarakat di mana tidak ada kelas sosial (Clasless society), di mana manusia dibebaskan dari ketertarikan kepada milik pribadi, dan di mana tidak ada eksploitasi, penindasan serta paksaan. Akan tetapi, cara yang dianggap benar untuk mencapai masyarakat yang bebas dari paksaan itu perlu melalui jalan paksaan dan kekerasan, yaitu dengan perebutan kekuasan oleh kaum buruh dari tangan kaum kapitalis. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Marx “Force is the midwife of every old society pregnant with a new one” yang mana kekerasan adalah transisi setiap masyarakat lama yang akan melahirkan masyarakat baru. Pemikiran Karl Marx inilah yang ditafsirkan oleh para pemimpin Uni Soviet pada abad ke-20.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pernyataan masalah di atas, pertanyaan yang perlu dibahas adalah :

1. Bagaimana refleksi pemikiran Karl Marx terhadap pembentukan sistem komunis terhadap perubahan dalam sistem politik Uni Soviet?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi tugas pemikiran politik barat dan untuk menambah pengetahuan tentang “Refleksi Pemikiran Karl Marx terhadap Pembentukan Sistem Komunis : Perubahan dalam Sistem Politik Uni Soviet” secara lebih mendalam.

BAB II

Refleksi Pemikiran Karl Marx terhadap Pembentukan Sistem Komunis : Perubahan dalam Sistem Politik Uni Soviet

A. Asumsi Dasar Ajaran Karl Marx

Secara umum, asumsi dasar ajaran Karl Marx adalah (Suhelmi 2007) :

1. Perubahan sosial politik dalam masyarakat disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi.

2. Tidak ada kelas social (Classless society)

3. Tidak mengenal hak milik individu

4. Untuk mencapai masyarakat yang bebas perlu melalui jalan paksaan dan kekerasan (perebutan kekuasaan oleh kaum buruh (proletar) dari tangan kaum kapitalis), sehingga perlu dilakukan revolusi

5. Kaum buruh akan bangkit dengan sendirinya

6. Kapitalisme (borjuis) pada suatu saat akan mati dan digantikan oleh komunisme

7. komunisme dapat diselenggarakan di seluruh penjuru dunia

Asumsi dasar pemikiran Karl Marx tersebut kemudian melahirkan nilai-nilai komunisme, beberapa di antaranya yaitu :

— - Adanya gagasan monoisme yang menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat yang dipandang sebagai penyebab perpecahan

— - Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme

— - Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dengan asas : sistem satu partai, menolak gagasan trias politika, dan pemilihan umum yang bersifat rahasia.

B. Pembentukan Sistem Komunis di Uni Soviet

Dalam pembentukan sistem komunis di Uni Soviet, terdapat tiga tahap transisi, yaitu :

1. Berakhirnya masa Tsar di Rusia pada Maret 1917. Tsar adalah sebuah kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Nicholas II.

2. Pada periode selanjutnya, kekuasaan Rusia kemudian dipegang oleh pemerintahan sementara Rusia. Pemerintahan sementara ini dibentuk di Petrograd setelah runtuhnya kekaisaran Rusia dan abdikasi Tsar Nicholas II. Transfer kekaisaran legal diberikan dengan proklamasi yang ditandatangani oleh Adipati Agung Michael, dan pemerintahan sementara terus berkuasa sampai Dewan Konstituante Rusia menentukan pembentukan pemerintahan di Rusia.

3. Penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh kaum revolusioner pada 7 November 1917. Revolusi tersebut dipimpin oleh Vladimir Lenin yang juga sebagai pemimpin Bolshevik. Bolshevik merupakan kelompok radikal dari Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia pimpinan Vladimir Lenin yang menghendaki cara-cara perubahan secara revolusioner dengan pimpinan pusat yang ketat. Kelompok ini mendirikan Partai Komunis Rusia pada tahun 1912.

Pada Desember 1922, Uni Soviet resmi didirikan dengan anggota RSFS (Republik Sosialis Federasi Soviet) Rusia, RSS (Republik Sosialis Soviet) Ukraina, RSS (Republik Sosialis Soviet) Byelorusia, dan RSFS (Republik Sosialis Federasi Soviet) Transkaukasia yang masing-masing dipimpin oleh Partai Bolshevik setempat.

C. Perubahan Sistem Politik Uni Soviet

1) Lenin (1917-1924)

Revolusi Lenin berhasil membentuk diktator proletariat yang melahirkan Undang-Undang Dasar 1918 mengenai pemusnahan golongan yang dianggap penindas seperti Tuan tanah, Pejabat agama, Pengusaha dan Polisi Czar. Diktator proletariat dianggap sebagai organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas, sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas.

Ajaran komunis Lenin juga dikenal dengan “Marxisme-Leninisme” yang menyatakan bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi distribusi menurut kebutuhan. Menurut Karl Marx, negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa (instrument of coercion) yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis karena tidak ada lagi yang ditindas. Mengenai lenyapnya negara, Lenin menambahkan bahwa negara akan lenyap jika masyarakat menerima prinsip bahwa From each according to his ability, to each according to his needs (setiap orang bekerja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya).

Perbedaan Pemikiran Lenin Dan Marx :

LENIN	MARX
Pentingnya peranan kaum petani dalam revolusi	Hanya melihat peranan kaum buruh
Kaum proletar memerlukan suatu partai politik militan untuk melakukan revolusi	Kaum proletar akan bangkit sendiri
Melihat Imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme	Kapitalisme pada puncak perkembangannya akan mati dan digantikan oleh komunisme

2) Stalin (1924-1953)

Pada masa Stalin, Undang-Undang Dasar 1918 diganti dengan Undang-Undang Dasar 1936 yang menandakan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dari Revolusi. Dengan demikian secara resmi di mulai tahap selanjutnya yaitu transformasi masyarakat ke arah komunis.

Untuk melenyapkan negara dan mengubahnya menjadi komunis, Stalin merumuskan dua syarat utama yaitu syarat internal dan eksternal. Syarat internal menurut Stalin tidak jauh berbeda dengan syarat yang dikemukakan oleh Marx dan Lenin yaitu sistem ekonomi harus berdasarkan pada prinsip “distribusi menurut kebutuhan”. Sedangkan untuk syarat eksternal yaitu pengepungan oleh negara kapitalis (capitalist encirclement) harus berakhir, maka dengan begitu komunisme akan menang di seluruh dunia. Namun, gagasan Stalin yang sedikit menyimpang dari Marx mengenai revolusi adalah bahwa komunisme dapat diselenggarakan di satu negara dulu yaitu di Uni Soviet bukan berjalan terus menerus (permanent revolution) di seluruh dunia.

3) Krushchev (1953-1964)

Sedangkan pada masa Krishcev terdapat gerakan Destalinisasi melalui Kongres Partai Komunis Uni Soviet pada Tahun 1956. Dalam Proses ini pemikiran Stalin di kecam dan dianggap merugikan Rakyat Uni Soviet karena mengembangkan kultus Individu (pemujaan kepribadian yang berlebihan terhadap Krushchev). Proses Liberalisasi yang diakibatkan oleh gerakan destalinisasi itu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan negara-negara komunis lainnya. Hal ini dapat dirasakan melalui prinsip loyalitas yang pada masa hidup Stalin sangat bagus, namun pada masa Krushchev menurun dan menjadi kurang legitimasi. Kondisi ini kemudian memicu lahirnya gagasan polycentrisme. Polycentrisme meyakini bahwa pusat komunisme tidak lagi terbatas pada satu tempat saja, tetapi terdapat pelbagai pusat (yaitu di negara komunis masing-masing)

Khrushchev mencetuskan beberapa gagasan yang secara fundamental menyimpang dari ajaran asli marx dan kebijaksanaan Stalin. Pertama, ia mengemukakan bahwa perang dapat dihindarkan dan bukan lagi “Tak Terelakkan”; Kedua, Membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan sistem sosialnya (peaceful co-existence). Gagasan Khrushchev ini dikenal oleh tokoh komunis lain sebagai Neo-Revisionisme

4) Brezhnev (1964-1982)

Masa pemerintahan Brezhnev di tandai dengan kelonggaran hubungan dengan Negara-Negara Barat dan amerika Serikat. Adanya rivalitas perang dingin dengan Amerika menjadikan pembangunan angkatan bersenjata sebagai prioritas kebijakan politik Brezhnev. Adanya army race ini mengakibatkan munculnya beban ekonomi yang ikut memicu masalah-masalah lainnya seperti masalah sosial dan ketegangan antara Uni Soviet dengan negara-negara bagian. Oleh karenanya, Brezhnev dikenal dengan kontribusinya dalam membangun kekuatan angkatan bersenjata Uni Soviet yang mengesankan.

Brezhnev bisa memberikan toleransi pada beberapa revisi ajaran Marxisme-Leninisme untuk tujuan pragmatis, tetapi ia tidak melepaskan kontrol politik pada kehidupan masyarakat. Karena toleransinya yang besar terhadap perkembangan politik dan militer menjadikan kurang stabilnya ekonomi pada masa Brezhnev. Hal ini ditunjukkan dengan keadaan perbaikan yang stabil terhadap industri, sementara sektor pertanian tetap tertinggal, dan korupsi merajalela. Meskipun permasalahan ekonomi bisa diatasi pada tahun 1970-an, Pada kepemimpinannya, Uni Soviet mengalami Stagnasi. Usia rata-rata pemimpin di tingkat elit tertinggi semakin uzur, dan semangat revolusioner semakin memudar.

5.) Yuri Andropov (1982-1984) & Konstantin Chernenko (1984-1985)

Brezhnev meninggal pada 1982 dan di gantikan oleh Yuri Andropov (1982-1984) dan kemudian Konstatin Chernenko (1984-1985). Perkembangan yang terjadi di dalam negeri ditandai dengan mulai lunturnya tatanan ekonomi dan politik. Pada masa kepemimpinan keduanya, kondisi ekonomi, politik, maupun militer tidak beranjak dari kondisi pemimpin sebelumnya. Kepemimpinan Chernenko kemudian digantikan oleh Mikhail Gorbachev.

6) Mikhail Gorbachev (1985-1991)

Gorbachev membuat perubahan signifikan di bidang ekonomi dan politik yang dikenal sebagai Perestroika dan Glasnot (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 1990).

— *Perestroika adalah kebijakan restrukturisasi sosial dan ekonomi yang di tujukan untuk memajukan Uni Soviet.

— *Glasnot adalah kebijakan untuk membuka akses publik kepada informasi dan menghapus sensor yang selama ini di berlakukan negara.

Kebijakan Gorbhacev lainnya adalah menggeser orientasi kebijakan luar negeri Uni Soviet ke arah yang lebih independen, mengurangi anggaran belanja pertahanan, dan melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri Perang dingin dengan Negara Barat. Keputusan Gorbachev tentang Pemilu 1998 dimana Kandidat di luar yang di calonkan partai Komunis Soviet bisa maju dalam pemilu. Kebijakan Gorbachev dinilai mengubah tatanan kenegaraan ke arah sistem demokrasi ala Barat sehingga menyebabkan tumbuhnya nasionalisme di negara bagian yang menuntut kedaulatan mereka dan hak untuk melepaskan diri dari Uni Soviet.

Sejak diterapkan ide pembaharuan, tumbuh suatu suasana yang makin hidup di Uni Soviet. Akan tetapi di lain pihak, kebijakan Gorbachev menimbulkan dampak yang tidak diduga sebelumnya. Pertentangan sosial dalam masyarakat muncul, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang satu sama lainnya bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, yaitu kelompok moderat, konservatif, dan radikal.

D. Keruntuhan Uni Soviet dan Munculnya Pergolakan Nasionalisasi

Pada 19 Agustus 1991, terjadi kudeta oleh kelompok konservatif (militer dan komisi keamanan negara) di bawah pimpinan Wakil Presiden Gennadi Yanayev. Akan tetapi usaha perebutan kekuasaan ini dapat digagalkan Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang nantinya akan terpilih sebagai presiden Rusia pertama di desember 1991. Gorbachev dapat diselamatkan dan nama Yeltsin mulai melambung di pentas politik Uni Soviet (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 1990).

Selain itu, munculnya pergolakan nasionalisasi juga menimbulkan keterpurukan ekonomi yang semakin menjadi dan kelompok militer mulai terpecah-pecah dan negara-negara bagian semakin banyak yang menuntut kemerdekaan. Kemudian pada 24 Agustus 1991, Gorbachev mengundurkan diri sebagai Sekjen PKUS dan sekaligus mengeluarkan dekrit pembubaran PKUS (Partai Komunis Uni Soviet). Sehingga, negara berada dalam vacuum of power (kekosongan kekuasaan). Akibatnya, semua kegiatan partai komunis Uni Soviet dibekukan.

Melihat adanya vacuum of power tersebut, Boris Yeltsin berusaha untuk mengambil kekuasaan, tapi berjalan buruk dan mencapai kegagalan. Akhirnya, pada 8 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Kemudian, negara-negara bekas Uni Soviet mengikat diri dalam organisasi Commonwealth of Independent States (CIS) di bawah pimpinan Rusia

Secara umum, faktor penyebab keruntuhan Uni Soviet di antaranya :

– - Sistem marxisme-komunisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif terhadap bidang politik dan ekonomi.

– - Marxisme-komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan.

– - Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet.

– - Sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme.

– - Kaum buruh yang merupakan andalan marxisme-komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunis yang tidak mengakui hak individu.

BAB III

A. Kesimpulan

Pemikiran Karl Marx membawa pengaruh besar bagi peradaban politik khusunya di Uni Soviet. Berbagai penafsiran dan kritik terhadap pemikiran Karl Marx diaplikasikan oleh para pemimpin Uni Soviet. Mulai dari Lenin hingga Gorbachev. Semua pemimpin tersebut berpatokan pada pemikiran Karl Marx dalam menjalankan pemerintahan yang disesuaikan dengan gaya pemikiran masing-masing.

Perbedaan kebijakan para pemimpin tersebut dalam memipin Komunis di Uni Soviet menempuh berbagai kesulitan dan proses panjang. Namun pada akhirnya, Uni Soviet pun mencapai kegagalan dan pecah menjadi negara-negara kecil. Meskipun begitu, beberapa negara seperti China, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara masih tetap menggunakan identitas komunis sebagai landasan kebijakan negaranya. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan komunis di negara tersebut tidak sama dengan negara Uni Soviet maupun negara Eropa Timur yang menganut komunis (Budiardjo 2008). Yang mana terdapat modernisasi komunis yang dikembangkan oleh negara-negara tersebut. Modernisasi tersebut dapat dilihat dari reformasi kebijakan ekonomi yang makin lama semakin mengadopsi jalan perekonomian kapitalis sebagaimana yang diterapkan oleh China sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Suhelmi, Ahmad. "Pemikiran Politik Barat." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

0 Comments

Asia & Pasifik

The Way of Peace for Korea

By Meisarah Marsa, S.Sos - Januari 21, 2014

The Way of Peace for Korea

Today, we know that there has been considerable economic gap between north korea and south korea. The economic gap can be greatly affected by the economic policies of each Korea. Then, why do we need to look at the economic aspects? Because the economy is the main element that can affect a country. In fact, the rate of progress of a country is also assessed from the economic aspect. In the liberal view, the economy is an important factor and can move a country to do a collaboration. If cooperation can be woven properly, it will realize a peace.

Before discussing further, I would like to say that the discussion on the way of peace for Korea is fairly interesting. Although both Korea is very difficult to unite because of differences in ideology and system of government, but did not rule out the establishment the way of peace for both korea through economic cooperation.

After reading several articles, I know little more about the circumstances that complicate the relationship of cooperation between north korea and south korea. In my opinion, there are two very important points in this regard that leader policy and economic conditions.

We know that the former South Korean president Kim Dae Jung has sparked a political of sunshine policy that helps the economic development of North Korea. Because at that time, the level of economic development of North Korea is very much different from South Korea. This is due to two factors : the collapse of the eastern block and North Korea leader policy that emphasizes the military aspects rather than economic. It can be seen from the development of the North Korea military is faster than the economic development. Although North Korea is very rich in natural resources, the country is not too develop it. As a result, the development of the North Korea economy becomes sluggish and dependent on Chinese imports.

Seeing that economic condition of North Korea increasingly worse, Kim De Jung had the opportunity to realize the sunshine policy. Due to establish good relations with North Korea, it can not be done by force (military) but through economic assistance. The policy was welcomed by North Korean leader Kim Jong Il. Some of the assistance provided South Korea is giving 500 head of cattle, the opening of Mount Geumgang tour program, and release the project of Gaesung industrial complex. The collaboration led to a meeting between the two Korea leaders, Kim Dae Jung and Kim Jung Il on June 13, 2000.

Reunification through a sunshine policy could eventually be achieved during the reign of Kim Dae Jung. Both Korea for the first time gather in a KTT meeting since the Korea peninsula was divided in two. The policy is considered as a good start to begin the cooperation of both Korea.

Then, what about the economic development in the reign of Kim Jong Un? As the heir to Kim Jong Il, he continued the policy of his father and still continue to prioritize the military. Earlier, Kim Il Sung (Kim Jong Un's grandfather) taught a doctrine is not to particularly care with economic problems. If a leader is busy dealing with the economic problems then he will not be able to handle the party and the military properly. North Korea leaders assess the progress of a country from the force of political power, military, and nuclear. This is the doctrine of the Kim dynasty continues to this day. Thus, in the North Korean education system, the man are trained to be good in military and woman are taught business and economics. Because of these factors, the North Korea is more prevalent in military and nuclear fields, in contrast to the South Korea is more prominent in economic field. Although the economic development of North Korea more advanced than before, but still not able to match South Korea.

After the death of Kim Jong Il, Korea ties is cold back. Coupled with the rise of Lee Myung Bak as President of South Korea. Lee Myung Bak assessed conservatively because of policies that worsen relations with North Korea. Lee Myung Bak policies are formed a security force (peace keeping force) and replace some of the ministers in charge of relations with North Korea. It can be seen that President Lee further highlight military aspects than the aspects of cooperation as was done by previous leaders. Lee considers policies that he did was right. The North Korea's attitude which according to Lee to watch out for is the absence of a reciprocal visit of Kim Jong Il and remain on going nuclear program. Thus, the border defense began arguing again. In addition, failure of the inter-Korea trade which caused by the policy of Lee Myung Bak lead to many of Chinese companies in North Korea.

As a result of Lee Myung Bak's policy, many parties are concerned about the future of both Korea's reunification. Chung-in Moon also contributed to criticize it. According to him, what was done by president Lee would only worsen relations between the two Korea.

I strongly agree with what was delivered by prof. Chung-in Moon. President Lee should continue the sunshine policy and food aid. And steps should be taken by President Lee are the non-military approach and continue to cooperation with North Korea. I think, it would be more profitable for both Korea.

0 Comments

Asia & Pasifik

Influence of Confucianism on Economic Development Against South Korea

By Meisarah Marsa, S.Sos - Januari 21, 2014

Influence of Confucianism on Economic Development Against South Korea

Confucianism is a philosophy of moral teachings that have been ingrained in public life in South Korea. There are 5 moral values embodied in Confucianism: ren (benevolence), yi (righteousness), li (propriety), zhi (wisdom), and xin (faithfulness) (Wenhuai Chai Yuan and Xu, 2006: 368). The Confucian elements affects lifestyle and mindset of the people of South Korea.

Today, Confucianism is no longer the confidence of the majority. This is due to the diversity of Korean public trust. However, the principal values of Confucianism is still a strong influence in the hierarchy system, organization, administration, and economics to the present, despite the influence of the other faith values such as Protestantism and Catholicism brought by Western capitalism etc. Particularly in the economic field, Confucianism contributes greatly to the advancement of the industry, thought patterns, and economic development of South Korean society. Due to Confucian respect for education, honesty, ethics and morality, loyalty, and truth (Kwon, 2002: 56).

Contribution of Confucianism to the progress of South Korea economy can be seen from several aspects:

1. Education aspect

Education is an important point for the people of South Korea. In fact, Korean people are willing to sacrifice their wealth for the sake of education. They regarded it as an investment for the progress. Curriculum and hours of education continues to be improved. There is a life motto South Korean society that affects their morale in achieving education is "When others are sleeping, you have to get up. When people wake up, you have to walk. When others walk, you have to run and when everyone else is running, you have to fly". This makes the quality of human resources in South Korea is very good.

2. Loyalty and persistence aspect

Korean people do sacrifice themselves for the sake of improving the family and state welfare. They are diligent and disciplined. Principle 'Inhwa' makes Korean people remain faithful to the family, state, and enterprises. In that case, South Korean society implements the five principles in maintaining loyalty that are : the relationship between father and child, the relationship between the older brother and younger brother, the relationship between husband and wife, the relationship between friends that younger age with the older, the relationship between the king (ruler) and his people.

3. Morality aspect

South Korean society continue to provide added value to customers by always doing continuous innovation. They are very hardworking and respect for others. That is what makes Korean society has a passion for developing.

The principles of Confucianism affects the people of South Korea. They have highly qualified especially towards economic progress. This can be seen by the increasing role of civil society to take part in the economic and social sectors. The role of civil society gives positive impact on economic growth, such as opening market to foreign investment by South Korean . So, in the 1960s, South Korea is able to join the Newly industrialized economies (NIEs) as one of the countries that have a high economic surge in the short period. The methods of an export-oriented policy is one of the important factors of this economic rise too. During the administration of President Park Chung-Hee, improved economic policy through the export sector was by increased the role of corporate and civil society of south korea.

So, with a superior work ethic, quality of human resources, and good government policy by using the principles of Confucianism on the economy of South Korea increased dramatically until now. In addition, South Korean society also cares about the country, they buy the products of their country.

After analyzing the factors behind the economic rise of South Korea, we can conclude that the traditional values of Confucianism were present largely through the Korean companies and in the personalities of Koreans. Confucianism permeated throughout Korea and impacted the minds and the societal structure of Koreans. Bringing about a sense of loyalty and kinship, these relational characteristics created cohesiveness, catalyst, and a superhuman ambition for success. And then, the new Confucian ethics fused with the capitalistic system of Protestant and Catholic ethics and the intense ambition of a nation's success of Confucianism, Became the cause behind the success of South Korea.

0 Comments

Articles

International Law Dispute Settlement

By Meisarah Marsa, S.Sos - Januari 21, 2014

Catatan hukum

BAB IX. State Responsibility

q Basic Principle of State Responsibility : setiap tindakan kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara, maka negara tersebut harus bertanggung jawab terhadap hal itu.

q Elemen : *Negara yang bertanggung jawab harus berada di bawah hukum internasional dan *tindakan kesalahan tersebut adalah pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara.

q Unsur2 kesalahan / tindak pelanggarang : *keadaan individu yang bertentangan dengan kewajiban internasional, *kesalahan yang dilakukan oleh pejabat negara/ petinggi negara. Hal tersebut disebabkan : ketidak konsistenan dalam menjalankan kewajiban internasional, kerusakan moral, dan membiarkan terjadinya wrongfulness tanpa ada kebijakan mengatasinya.

q Konsekuensi atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh negara :

* adanya pelanggaran hak terhadap suatu negara akibat pelanggaran oleh negara lain sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Ex: Indonesia merasa dilanggar hak teritorinya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia karena kesalahan kapalnya yang telah melintasi batas teritori Indonesia.

*harus ada tindakan negara yang salah untuk menghentikan pelanggaran, jika tidak maka negara tersebut harus menawarkan jaminan jika terjadi sesuatu akibat pelanggaran yang dilakukannya, jika tidak negara tsb harus mengganti kerugian akibat pelanggarannya. Hingga negara yang dilanggar merestitusi / merasa puas.

q Karakteristik tindakan negara yang dinyatakan salah secara internasional diatur dalam hukum internasional.

q Tindakan kesalahan yang dapat dimaafkan/ ditoleransi sehingga tidak menyebabkan wrongfulness :

o Persetujuan (consent)

o Self Defence (terpaksa)

o Penanggulangan sehubungan dengan tindakan yang salah secara internasional

o Force Majeure

o Kesulitan

o Kebutuhan

BAB X - XI. International Law Dispute Settlement (Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional)

q Definisi sengketa : sebuah perselisihan / ketidak sepahaman mengenai suatu fakta, hukum, atau kebijakan di mana satu pihak menyetujui dan mengklaim hal tersebut dan pihak lain menolak/menyangkalnya. (John Collier dan Vaughan Lowe)

q Metode penyelesaian sengketa internasional yang disediakan Piagam PBB pasal 33 ayat 1: Sengketa internasional yang akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus ditangani dengan beberapa solusi yaitu, negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian hukum melalui lembaga-lembaga atau pengaturan regional, atau cara-cara damai lainnya menurut pilihan mereka sendiri.

q Peyelesaian sengketa :

1. Metode non Yudisial

· Perundiangan

· Penyelidikan / inquiry

· Mediasi / good offices

· Konsiliasi

· Kombinasi dari negosiasi, mediasi, dan konsiliasi

2. Metode semi yudisial

· Arbitrasi : adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yang mana pihak bersengketa dapat memilih tiga arbiters dan setuju untuk terikat dengan keputusan arbiters tersebut.

· Poin penting dalam penyelesaian arbitrasi :

Ø Negara tidak dapat diminta untuk menyelesaikan sengketa secara arbitasi kecuali mereka telah memberikan persetujuan untuk sepakat melakukan arbitrasi.

Ø Keputusan arbitrasi mengikat pihak bersengketa, tanpa banding kecuali disetujui oleh pihak bersengketa. Arbitrasi yang tidak tunduk pada banding dimaksudkan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.

Ø Masing2 pihak memilih satu arbiter dan untuk arbiter ketiga dipilih atas dasar kesepakatan pihak bersengketa.

Ø Arbitrasi internasional dapat mencakup arbitrasi antara negara dan individu, atau sebuah korporasi.

· Poin yang memicu pelaksanaan arbitrasi :

Ø Adanya pengaturan dalam sebuah treaty yang mensyaratkan penyelesaian sengketa dalam bentuk arbitrasi.

Ø Adanya persetujuan antara pihak bersengketa untuk terikat dalam sebuah perjanjian yang mensyaratkan arbitrasi dalam penyelesaian sengketa, yang mana perjanjian tersebut telah disetujui baik sebelum ataupun sesudah terjadi sengketa.

· Tipe arbitrasi :

Ø Kesepakatan arbitrasi yang terjadi karena adanya klausa arbitrasi yang terdapat dalam perjanjian. Fungsinya adalah untuk menyediakan suatu metode dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ketika menerapkan perjanjian.

Ø Kesepakatan arbitrasi yang terjadi karena terikat dalam beberapa perjanjian. Fungsinya adalah untuk menyediakan suatu metode dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam hal ini, arbitrasi sudah harus permanen.

Ø Kesepakatan arbitrasi yang lahir setelah terjadi sengketa di mana para pihak belum dapat menyelesaikan sengketa tsb dengan cara yang lain.

· Apa tindakan yang harus dilakukan agara pelaku sengketa membayar ganti rugi :

- Untuk menghindari penolakan oleh pelaku sengketa dalam membayar ganti rugi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembayaran melalui melalui penegakan suatu konvensi dengan syarat memastikan negara tsb untuk menjadi bagian / ikut dalam konvensi. Dengan adanya konvensi, pelaku sengketa akan memiliki reputasi buruk di mata negara lain jika menolak membayar ganti rugi.

· Contoh lembaha arbitrasi :

- International Chamber of Commerce in Paris

- International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington DC

3. Metode yudisial

-penyelesaian sengketa melalui jalur mahkamah internasional atau ad-hoc tribunal yang dibentuk dalam perjanjian antar negara.

· Poin penting dalam metode yudisial :

Ø Negara tidak dapat diminta untuk menyerahkan sengketa ke pengadilan internasional kecuali negara tersebut telah menyetujui yurisdiksi.

Ø terdapat pengadilan internasional permanen dan pengadilan internasional ad-hoc

*Mahkamah Internasional (International Court of Justice) :

q Ketentuan ICJ

- merupakan organ peradilan utama PBB

- statute yang digunakan juga merupakan bagian integral dari piagam PBB

- hanya berlaku bagi negara yang terlibat dalam statute dan menerima yurisdiksi pengadilan

- Terdiri dari 15 hakim tenor, sembilan tahun dipilih oleh GA (majelis umum) dan SC (dewan keamanan), dua di antaranya adalah warga negara dari negara berkonflik. Hakim MK ada 9

q Yurisdiksi ICJ

v Yurisdiksi contentious

*3 cara memicu perdebatan yurisdiksi ICJ :

Ø Negara-negara yang bersengketa setuju untuk menerima yurisdiksi pengadilan secara ad-hoc (sementara) untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Ex: sipadan ligitan

Ø Kalau ada sengketa yang timbul dari trety ini baik perjanjian bilateral atau multilateral bisa dibawa ke ICJ. Kalo ada sengketa yang terjadi dari interpretasi treaty maka bawa ke ICJ. Pasal yang mengatur soal ini boleh di reservasi/ tidak oleh negara yang terikat dalam treaty.

*yurisdiksi lahir dari pemutusan sengketa

*negara boleh digugat oleh negara lain dengan syarat negara yang menggugat juga boleh digugat. Ex: Thailand Vs Kambodja

q konsekuensi jika sebuah negara menolak mematuhi putusan mahkamah internasional :

- berdasarkan pasal 94 masing-masing negara anggota PBB berjanji untuk mematuhi putusan mahkamah internasional

- jika negara anggota menolak mematuhi putusan tersebut, berarti merupakan pelanggaran piagam PBB

- negara yang merasa dirugikan bisa member efek penghakiman. Ex: nikaragua melawan AS terkait self defense

v Yurisdiksi advisory

Hanya sekedar memintai pendapat terkait sengketa yang terjadi

- Poin penting :

Ø Ini hanya dapat ditangani oleh organ PBB (Majelis Umum dan Dewan Keamanan pada masalah hukum) dan oleh badan khusus PBB dengan persetujuan GA dan hanya mengenai pertanyaan hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan mereka.

Ø Negara dan individu tidak berhak untuk meminta pendapat mengenai pertanyaan hukum terkait sengketa yang terjadi.

Ø pendapat advisory / penasihat bersifat tidak mengikat, tapi dalam beberapa kesepakatan internasional pendapat yang diminta oleh suatu organisasi mengikat organisasi dan negara yang terikat di dalamnya.

Non yudisial	Semi yudisial	yudisial
Pihak ke 3 tidak terlalu determinan	Pihak ke 3 determinan Pihak bersengketa bisa memnentukan hakimnya (arbitrator) (pihak yang bersenketa bisa menentukan hakimnya)	Pihak ke 3 determinan Pihak bersengketa tidak bisa menentukan / memilih hakimnya karena sudah ditangani sepenuhnya oleh ICJ

BAB XII - XIII. International Courts (Pengadilan Internasional)

q Pengadilan internasional dan hukum laut

§ Dibentuk oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 16 November 1994.

§ Ini mulai berlaku pada tahun 1996

§ Pengadilan ini terdiri dari 21 anggota independen (hakim) dipilih oleh pihak negara peserta Konvensi

§ Tidak ada dua anggota dari negara yang sama dalam pengadilan.

§ Anggota independen melayani selama sembilan tahun dan dapat dipilih kembali.

§ Jika tidak ada hakim yang berasal dari suatu pihak dalam sengketa, pihak tersebut dapat memilih orang untuk duduk sebagai hakim ad-hoc.

“kalo dalam pengadilan tidak ada hakim, maka para negara sengketa bisa memilih ad-hoc” karena hakim permanen hanya dipilih oleh konvensi

§ Pengadilan yurisdiksi : untuk mengadili perselisihan yang timbul dari penafsiran dan penerapan Konvensi dan memberikan pendapat penasehat. “punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan pendapat terhadap pertanyaan yg diajukan oleh negara peserta konvensi hukum laut”

§ Pengadilan yurisdiksi ini tidak selalu eksklusif.

“tidak semua sengketa laut diselesaikan di Int. Tribunal Law of Sea, bisa ke ICJ atau berunding terlebih dahulu”

§ Negara-negara peserta konvensi bebas untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa termasuk ICJ dan majelis arbitrase yang dibentuk oleh Lampiran VII LOSC tersebut.

§ Pengadilan memiliki yurisdiksi eksklusif berkaitan dengan prosedur khusus: pembebasan kapal ditahan atas tuduhan pelanggaran konvensi, karena perselisihan tentang masalah pertambangan dasar laut dalam. http://www.isa.org.jm/en/home

Perbatasan, advisery, penggunaan dan sengketa seabed dapat diselesaikan di ISA (perompakan : criminal courts tidak masuk dalam ISA). ISA hanya untuk Penyelesaian sengketa

§ Akses ke pengadilan dapat dilakukan oleh semua pihak baik negara atau entitas selain Negara, dan dalam hal apapun. Hal ini secara tegas diatur dalam Bab XI (LOSC) atau sesuai dengan perjanjian yurisdiksi Pengadilan lainnya yang disetujui dan diterima oleh semua pihak terkait.

§ Situs web: http://www.itlos.org/

q Ad-Hoc Pengadilan Pidana Internasional (ICTY)

Didirikan pada tahun 1993 oleh Dewan Keamanan PBB bertindak di bawah Bab VII dari Piagam PBB. DK diamanati untuk menjaga perdamaian dunia, mengadili perang, menghentikan praktik genosida.
Merupakan sebuah pengadilan hukum PBB yang menangani kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990 ‘s.
ICTY memiliki yurisdiksi atas wilayah bekas Yugoslavia dari tahun 1991 dan seterusnya. yurisdiksi ini ditetapkan atas perorangan, bukan organisasi, partai politik, unit militer, badan administratif atau subjek hukum lainnya.

Yurisdiksi: Pengadilan memiliki kewenangan untuk menuntut dan mengadili individu pada empat kategori pelanggaran: pelanggaran berat konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta ICTY.
Organ Pengadilan : bilik (tiga ruang sidang dan ruang banding), Kantor Kejaksaan, dan Registry.

Setiap Trial Chamber terdiri dari tiga hakim permanen dan maksimal enam hakim ad litem iklan. Hakim ad litem Iklan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB atas permintaan Presiden Tribunal untuk menjadi hakim sementara dalam satu kasus atau lebih.
Para Majelis Banding terdiri dari tujuh hakim permanen, lima di antaranya adalah hakim permanen ICTY dan dua di antaranya adalah hakim permanen Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR). Hakim permanen ICTY ditunjuk oleh sekjen tapi direkomendasi oleh DK PBB. Kecuali untuk Hakim Tdak Tetap / ad-hoc dipilih langsung oleh Sekjen PBB berdasarkan list Hakim.

ü Sesuai dengan bajet / biaya pbb. Penyelenggaraan pengadilan ini besar, tidak semua negara yang berkantong tebal sehingga makanya ada hakim sementara dan hakim permanen.

ü Hakim ad-hoc harus mempunyai ahli dan kualifikasi tertentu dalam masing2 kasus

ü Karena kepentingan efisiensi dan keahlian

*Dalam hal ini hanya ada 1 kali banding

*Fungsi panitera : memastikan tanggung jawab pengadilan dan administrasi pengadilan

OTP ini dipimpin oleh seorang Jaksa, yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan untuk masa jabatan empat tahun.
Tugas Jaksa ada dua: untuk menyelidiki kejahatan dan untuk menyajikan kasus di pengadilan dan kemudian, jika perlu, di tingkat banding.
Kantor Registry beroperasi dalam hal administrasi dan mendukung karya ruang, penuntutan dan pertahanan.
Kantor Registry bertanggung jawab untuk membawa saksi untuk bersaksi di pengadilan, melindungi mereka bila perlu dan menyediakan mereka dengan dukungan ahli psikologis.
Website: http :/ / www.icty.org/

q Ad-Hoc Pengadilan Pidana Internasional (ICTR)

§ Didirikan pada bulan November 1994 oleh Dewan Keamanan PBB bertindak di bawah Bab VII dari Piagam PBB.

§ pengadilan PBB yang menangani kejahatan perang yang terjadi selama konflik di negara Rwanda dan terdekat olehwarga Rwanda antara 1 Januari dan 31 Desember 1994.

§ Yurisdiksi: Pengadilan berwenang untuk menuntut dan mengadili individu orang dan tidak organisasi, partai politik, unit militer, badan administratif atau subjek hukum lainnya pada tiga kategori pelanggaran: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, Pelanggaran Pasal 3 Umum untuk Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II

§ Organ Pengadilan: The Chambers, terdiri dari tiga Chambers Trial dan Chamber Banding, (b) Jaksa, (c) Registry A.

§ The Chambers harus terdiri dari maksimal enam belas juri independen permanen, ada dua di antaranya mungkin warga negara dari negara yang sama, dan maksimum sembilan juri independen ad litem / ad hoc.

§ Setiap Trial Chamber terdiri dari tiga hakim.

§ Ruang Banding terdiri dari tujuh hakim permanen.

§ Para Majelis Banding wajib menghadirkan lima anggotanya untuk setiap banding.

§ Hakim permanen dipilih oleh Majelis Umum dari daftar yang diajukan oleh Dewan Keamanan.

§ OTP ini dipimpin oleh seorang Jaksa, yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan pada pencalonan oleh Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan empat tahun.

§ Tugas Jaksa ada dua: untuk menyelidiki kejahatan dan untuk menyajikan kasus di pengadilan dan kemudian, jika perlu, di tingkat banding.

§ Kantor Registry bertanggung jawab dalam hal administrasi dan mendukung karya ruang, penuntutan dan pertahanan.

§ Kantor Registry bertanggung jawab untuk membawa saksi untuk bersaksi di pengadilan, melindungi mereka bila perlu dan menyediakan mereka dengan dukungan ahli psikologis.

§ Situs web: http://www.unictr.org/

q Ketetapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC Int. Chambers of Commers)

§ ICC diterima sebagai suatu dokumen yang disetujui tpi belum mengikat : 1998, setelah terkumpul sekitar 50/60 negara barulah teratifikasi sebagai statute roma pada tahun 2002

§ Didirikan oleh perjanjian multilateral yang dikenal sebagai Statuta Roma Juli 2002 (sebagai waktu / tempat mulai berlaku dari perjanjian). Roma : sebutan terhadap bangsa gipsy yg dibantai

§ Ini adalah pengadilan internasional yang lebih independen dari Pengadilan PBB, jika dibandingkan dengan ICJ. Pahami tugas dan kewenangan DK

§ Pengadilan ini terdiri dari empat organ yaitu, Kepresidenan, Divisi Yudisial (hakim), Kantor Kejaksaan dan Registry.

§ Yurisdiksi:

- Ia memiliki kekuatan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dimaksud dalam Statuta ini, dan harus melengkapi yurisdiksi pidana nasional. Yurisdiksi dan fungsi Mahkamah diatur oleh ketentuan-ketentuan Statuta ini.

- Pasal 5 : Kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan

- Pengadilan memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini sehubungan dengan kejahatan berikut:

ü kejahatan genosida; à kejahatan yang membunuh/ menyiksa atas perbedaan warna kulit, agama, kepercayaan, etnis, bahasa. Konvensi anti genosida yang dibentuk setelah perang dunia II

ü Kejahatan terhadap kemanusiaan; à berdasarkan konvensi geneva pasal 1,2,3

ü Kejahatan Perang; à diadili oleh DK

ü kejahatan agresi.

§ Yurisdiksi ratione temporis

Pasal 11

1. Pengadilan memiliki yurisdiksi hanya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini.

2. Jika suatu Negara menjadi pihak setelah berlakunya Statuta ini, Pengadilan hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini, kecuali Negara yang telah membuat deklarasi berdasarkan pasal 12, ayat 3. “ICC hanya bisa mengadili kejahatan di suatu negara jika negara tsb telah meratifikasi ICC”

§ Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yg dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini jika:

1. Negara telah menyetujui dan berkomitmen untuk menyerahkan penyelesaian tindak kejahatan sepenuhnya kepada ICC sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14. Atau jika negara tsb tidak mau / tidak bisa menyelesaikan kejahatan.

2. Dewan Keamanan telah berkomitmen untuk menyelesaikan kejahatan tersebut berdasarkan Bab VII Piagam PBB; atau

3. Jaksa telah memulai penyelidikan sehubungan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15. “Bahwa jaksa tidak diminta oleh DK, tapi dari yg lain yang dilegalkan oleh hakim untuk sah melakukan penyelidikan, atas laporan masyarakat / negara anggota terhadap jaksa,” kalo laporan dari masyarakat, hakim perlu memeriksa terlebih dahulu kasus tsb.

4. Tapi lihat persyaratan khusus untuk kejahatan agresi. Pengadilan harus terlebih dahulu mendapat afirmasi bahwa telah terjadi agresi dari DK

§ Masalah diterima atau tidaknya kasus untuk diadili ICC :

1. Dengan memperhatikan ayat 10 dari Pembukaan dan pasal 1, Mahkamah akan menentukan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima jika di mana:

Ø Kasus ini sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas itu, kecuali negara tidak mau atau tidak benar-benar melakukan penyidikan atau penuntutan; atau negara tidak mampu untuk melakukan hal tsb.

Ø menurut pasal 20, ayat 3; “kalau udah diadili maka tidak perlu lagi diadili di ICC pada kasus yang sama”

Ø Kasus ini tidak terlalu menarik untuk diadili maka cukup diadili dalam negeri aja.

§ Divisi Yudisial terdiri dari delapan belas hakim diatur dalam Divisi Praperadilan (pre-trial), Divisi Trial dan Divisi Banding.

§ Situs web: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

*Perbedaan ICTY, ICTR, dan ICC dilihat dari perbedaan waktu berlakunya pengadilan: ICTY dengan ICTR (pengadilan itu ada setelah lahir sengketa) dan ICC (pengadilan itu telah ada sebelum sengketa tercipta)

Kondisi seseorang dapat diadili di Icc :

*dilihat dari aspek : ratifikasi, yurisdiksi ICC: waktu ICC à enter into force, sudah matang, tempat, waktu dan tempat kejadian kejahatan.

· Melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, agresi

· Belum diadili di pengadilan domestic

· Jika tersangka sudah diadili, tetapi ICC menganggap pengadilan tersebut tidak kompeten

· Atas rujukan dari DK PBB

· Kasus tersebut tidak disanggupi oleh negara untuk mengadilinya sehingga diserahkan ke ICC

· Kasus tsb menarik untuk diadili dan belum pernah diadili sebelunya oleh negara

· Kasus terjadi setelah pemberlakuan ICC di negara tsb.

· Kejahatan terjadi di negara yang meratifikasi statute.

· Divisi yudisial terdiri dari 18 hakim. (Indonesia tidak meratifikasi ICC)

· Pelaku kejahatan adalah berkewarganegaraan negara yang meratifikasi statute

· Pengadilan itu telah ada sebelum sengketa terjadi

· Kewenangan ICC untuk mengadili kasus tertentu untuk

· Tidak boleh diadili dalam 2 kasus yang sama

Ex: Israel khawatir jika palestina meminta untuk melakukan ICC terhadap kasus palaestina tertentu, jika palestina menjadi….. PBB.

q Pengadilan Regional Permanen (Pengadilan HAM Eropa)

ü Peradilan baru bisa mengadili jika warga negara yang haknya dilanggar merasa tidak puas dengan penanganan negaranya. Ham adalah kejahatan yang diabaikan oleh negara terhadap warga negaranya. Dalam situasi tetentu masyarakat bisa menjadi pelaku HAM.

ü Didirikan oleh Konvensi perjanjian multilateral untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yg juga dikenal sebagai Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

o Terletak di Strasbourg, Perancis.

o Konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 3 September 1953.

o Negara-negara anggota Dewan Eropa adalah pihak konvensi (don 't menjadi bingung dengan Uni Eropa. Mereka adalah dua organisasi internasional yang dipisahkan)

o Uni eropa : tidak hanya kerjasama ekonomi

o Eropean Union : nggak semua anggota Uni Eropa adalah anggota dewan eropa.

o Uni eropa mirip dengan negara uni yang bisa diwakili oleh 1 eksekutif yang dipilih oleh mereka tidak dengan dewan eropa

ü Tujuannya: untuk memastikan ketaatan keterlibatan pihak pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Protokol Its.

ü Setiap negara pihak memiliki hakim dari pengadilan yang memiliki sembilan tahun per periode dan tidak dapat dipilih kembali.

ü Struktur Pengadilan:

o Pengadilan Pleno

o pembentukan Hakim tunggal, Komite (menyelesaikan HAM dan menafsirkan pasal2 HAM, The Chambers dan Kamar Besar

o Registry dan Pelapor (mengajukan / menjadi pelapor (penghubung) anatara negara dengan individu yang melaporkan.

ü Yurisdiksi Pengadilan: Adjudicatory dan Penasehat

· Adjudicatory

1. Yurisdiksi Pengadilan berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan Konvensi dan protokol tambahan yang disebut sebagai diberikan dalam Pasal 33, 34, 46 dan 47.

2. Dalam hal sengketa mengenai apakah Mahkamah memiliki yurisdiksi, Mahkamah akan memutuskan.

· Kasus Inter-State

Setiap Pihak Peserta Agung dapat merujuk ke Pengadilan setiap dugaan pelanggaran ketentuan Konvensi dan protokol yang sah oleh Pihak tinggi lain.

· Aplikasi individual

Pengadilan dapat menerima aplikasi dari setiap orang, organisasi non-pemerintah atau kelompok orang yang mengaku menjadi korban pelanggaran oleh salah satu Pihak tinggi hak-hak yang diatur dalam Konvensi atau protokol dalamnya. Pihak Peserta Agung berjanji untuk tidak menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan efektif hak ini.

· Diterimanya:

Pengadilan hanya dapat menangani masalah ini setelah semua pemulihan domestik telah habis, menurut aturan umum hukum internasional yang diakui, dan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal keputusan akhir diambil.

· Pemeriksaan kasus

Pengadilan akan memeriksa kasus ini bersama-sama dengan perwakilan dari para pihak dan, jika perlu, melakukan penyelidikan, untuk pelaksanaan yang efektif dari mana Pihak Tinggi yang bersangkutan harus memberikan semua fasilitas yang diperlukan.

· Intervensi pihak ketiga oleh negara yang bersangkutan

Dalam semua kasus sebelum Chamber atau Grand Chamber, seorang Pihak Berjanji satu tinggi yang warga negaranya adalah pemohon wajib memiliki hak untuk mengirimkan komentar tertulis dan untuk mengambil bagian dalam persidangan.

Ketua Pengadilan dapat, dalam kepentingan administrasi peradilan, mengundang Pihak tinggi yang bukan merupakan pihak dalam persidangan atau orang yang bersangkutan yang tidak pemohon untuk mengirimkan komentar tertulis atau mengambil bagian dalam dengar pendapat.
Dalam semua kasus sebelum Chamber atau Grand Chamber, Dewan Komisaris Eropa untuk Hak Asasi Manusia dapat mengirimkan komentar tertulis dan mengambil bagian dalam dengar pendapat.

· Pendapat Penasehat

Pengadilan dapat, atas permintaan Komite Menteri ‘pengadilan bisa dimintai pendapatnya oleh anggota ministers’, memberikan saran pertanyaan hukum mengenai penafsiran Konvensi dan protokol dalamnya. Vatikan tidak merupakan dewan anggota.

Komite Menteri adalah Dewan badan pengambil keputusan Eropa. Ini terdiri dari Menteri Luar Negeri Urusan semua negara anggota, atau perwakilan diplomatik permanen mereka di Strasbourg.

Situs web: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Kalo eropean court lewat komisi, negara nggak puas, baru dbawa oleh komisi ke pengadilan. Jadi, lebih singkat dari pada American court. Eropa bisa banding. Tapi kalo American court, korban didampingi oleh NGO atao agen yang tugasnya mengadvokasi ham. Komplennya kpada negara tapi bukan kpada individunya.

q Pengadilan Regional Permanen (Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia)

§ Didirikan oleh perjanjian multi-lateral dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia juga dikenal sebagai Pakta San José yang mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1978. Pengadilan mulai berfungsi pada tanggal 29 Juni 1979.

§ Hal ini-diberlakukan bersama dengan Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia-organ Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). Negara tengah, utara, dan latin.

§ Tujuan: untuk menegakkan dan menafsirkan ketentuan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.

§ Struktur
*Hakim: tujuh hakim dari negara-negara anggota OAS. Dipilih oleh negara penandatangan konvensi untuk jangka waktu enam tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jangka waktu tiga hakim yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir tiga tahun.

*Sekretaris Sekretariat ditunjuk oleh pengadilan

§ Yurisdiksi

*Pengadilan memiliki yurisdiksi adjudicatory dan penasehat

*Hanya negara penandatangan konvensi dan Komisi dapat mengajukan kasus itu ke pengadilan. Negara boleh meminta jawaban sehubung pertanyaan menganai kasus tsb.

*Yurisdiksi Pengadilan terdiri semua kasus mengenai penafsiran dan penerapan ketentuan Konvensi ini yang diserahkan kepadanya, asalkan Negara Pihak pada kasus mengenali atau telah mengakui yurisdiksi tersebut, apakah dengan pernyataan khusus sesuai dengan paragraf sebelumnya , atau dengan perjanjian khusus.

1. Suatu Negara Pihak, setelah menyerahkan instrumen ratifikasi atau kepatuhan terhadap Konvensi ini, atau pada waktu berikutnya, menyatakan bahwa pihaknya mengakui sebagai mengikat, ipso facto, dan tidak memerlukan persetujuan khusus, yurisdiksi Pengadilan pada semua hal yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini.

2. Deklarasi tersebut dapat dibuat tanpa syarat, pada kondisi timbal balik, untuk jangka waktu tertentu, atau untuk kasus-kasus tertentu. Ini harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi, yang akan menyampaikan salinannya kepada negara-negara anggota lain dari Organisasi dan Sekretaris Pengadilan.

· Individu mengajukan keluhan kepada Komisi.

· Jika keluhan memerintah diterima, Komisi memberikan negara yang bersangkutan dengan rekomendasi untuk berurusan dengan pelanggaran yang dilakukan.

· Ketika negara bersangkutan tidak mematuhi rekomendasi, atau jika Komisi memutuskan bahwa kasus ini sangat penting, pengadilan dapat membawa kasus sebelum Pengadilan.

· Pengadilan berfungsi sebagai upaya terakhir.

· Penghakiman Mahkamah bersifat final dan tidak tunduk pada banding.

· Dalam kasus perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup putusan, Mahkamah akan menafsirkannya atas permintaan salah satu pihak, asalkan permintaan tersebut dibuat dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pemberitahuan putusan tersebut.

§ Yurisdiksi Penasehat

· Pengadilan akan merespon konsultasi disampaikan oleh OAS lembaga dan negara-negara anggota OAS mengenai interpretasi dari Konvensi atau instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia.

· Situs web: http :/ / www.corteidh.or.cr/

q Sebuah Pengadilan Hybrid: (Chambers Luar Biasa di Pengadilan Kamboja atau ECCC) dibuat oleh kamboja dan PBB. Hakim dari kamboja dan asing (50:50).

ü Didirikan oleh kesepakatan antara PBB dan Pemerintah Kerajaan Kamboja, 6 Juni 2003 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004, mulai berlaku, pada tanggal 29 April 2005.

ü Organ: Chambers, Kantor Kehakiman, dan Kantor Administrasi.

§ Chambers adalah: Mahkamah Agung Chamber, Pengadilan Chambers, dan Chambers pra-sidang.

§ Kantor Yudisial adalah Kantor Co-Investigasi Hakim dan Kantor Co-Jaksa Mahkamah Agung Chamber terdiri oleh tujuh hakim yang empat dari mereka adalah warga negara Kamboja.Chambers Trial dan pra-sidang Chambers terdiri oleh tiga warga Kamboja dan dua hakim internasional.

§ Hakim internasional yang ditunjuk oleh Dewan Agung Peradilan Kamboja dari daftar calon yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

ü Tujuan

§ Membawa ke pemimpin senior pengadilan

§ Demokratis Kampuchea dan mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan dan serius

§ pelanggaran hukum pidana Kamboja, hukum humaniter, hukum kemanusiaan internasional dan adat, dan konvensi internasional yang diakui oleh Kamboja.

ü Yurisdiksi

Pengadilan hanya akan mengadili dua kategori dugaan pelaku untuk dugaan kejahatan yang dilakukan antara 17 April 1975 dan 6 Januari 1979 oleh khmer merah :

1. Pemimpin Senior Demokratis Kampuchea, dan

2. Mereka yang diyakini sebagai yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum nasional dan internasional.

ü Situs web: http://www.eccc.gov.kh/en

BAB IV. Tanggapan Internasional Untuk Terorisme

q Definisi Terorisme

o metode dan praktek-praktek terorisme merupakan pelanggaran berat terhadap tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dapat menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, membahayakan hubungan persahabatan antara negara-negara, menghambat kerjasama internasional dan bertujuan untuk menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan dasar dan dasar demokrasi masyarakat. (GA Resolusi A/RES/49/60 9 Desember 1994)

o Tindak pidana yang dimaksudkan atau dihitung untuk memprovokasi keadaan teror di masyarakat umum, sekelompok orang atau orang-orang tertentu untuk tujuan politik dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan, apapun pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau Sifat lain yang mungkin dipanggil untuk membenarkan mereka. (GA Resolusi A/RES/49/60 9 Desember 1994)

q Bahaya terorisme

0 Comments

Alasan kenapa Indonesia mau menjadi tuan rumah WTO? Apa kepentingan nasional / keuntungan yang bisa didapat Indonesia dengan menerima WTO dan menerapkan pasar bebasnya?

REFLEKSI PEMIKIRAN KARL MARX TERHADAP PEMBENTUKAN SISTEM KOMUNIS : PERUBAHAN DALAM SISTEM POLITIK UNI SOVIET

The Way of Peace for Korea

Influence of Confucianism on Economic Development Against South Korea

International Law Dispute Settlement

Translate

About me

Follow Me On Social Media

Follow My Blog :)

Label

Arsip Blog

Popular Posts

My Blog Viewers

Visitors

This Blog is protected by :

My Youtube

Subscribe