Reviewed by : Meisarah Marsa

           
        Hubungan Uni Eropa dan Afrika dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan secara signifikan terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Uni Eropa umumnya, dipandang oleh Afrika secara umum sebagai pemain internasioanl yang progresif di bidang perdamaian dan promosi demokrasi. Tulisan yang dirangkai oleh Lorenzo Fioramonti ini menjelaskan lebih lanjut tentang gambaran hubungan Uni Eropa dan Afrika terutama dalam aspek ekonomi dan politik, persepsi masyarakat Afrika terhadap Eropa. Dalam tulisan Fioramonti juga dimuat gambaran umum dari survey opini publik, wawancara, dan ulasan media dalam analisa dua kasus yaitu di Kenya dan Afrika Selatan pada tahun 207 dan 2008.

Pada tahun 2000, perjanjian Cotonou telah menggantikan perjanjian preferensial sebelumnya dalam konvensi Lome sejak tahun 1970an. Sedangkan untuk hubungan politik ekonomi telah dipengaruhi oleh pembentukan Uni Afrika (AU) pada tahun 2002 yang dapat memudahkan interaksi dalam bidang pembangunan lembaga, promosi demokrasi dan perlindungan HAM. Dan sejak tahun 2003, Uni Eropa telah meluncurkan serangkaian misi perdamaian di bawah naungan European Security and Defence Policy (ESDP). Sebagian besar misi ini ditargetkan untuk Afrika.

Pada tahun 2007, Uni Eropa kemudian mengembangkan negosiasi yang lebih intensif dengan masing-masing negara di Sub Sahara Afrika dengan maksud mengadopsi EPA. Namun, pada proses negosiasi tersebut terjadi ketidaksepakatan di mana hanya sebagian negara Afrika saja yang menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Perjanjian EPA menimbulkan kontroversi terkait apakah perjanjian dapat merugikan karena efek liberalisasi perdagangan. Namun, dampak negatif ini bisa saja dihindari melalui upaya integrasi regional di Afrika. Selain itu, intitusi militer juga dibentuk untuk mencegah konflik dan melindungI HAM. Uni Eropa juga telah mengingkatkan alokasi keuangan dalam upaya peningkatan perdamaian di Afrika. Hal ini menandakan peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan diplomatik antara Uni Eropa dan Afrika. Namun, relevansi kinerja Uni Eropa terhadap Afrika juga tidak lepas dari perdebatan.

Opini publik Afrika yang semakin menyadari keterbatasan Uni Eropa dalam menghadapi penjagaan perdamaian, memberikan bantuan demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh aktivis Afrika Selatan, Kumi Naidoo. Selain itu, dilihat dari ruang lingkupnya, peran yang dimainkan oleh Uni Eropa sangat jelas berbeda antara di Kenya dan Afrika Selatan. Di Kenya, peran Uni Eropa di bidang perdamaian dan demokrasi lebih ditonjolkan berbeda denga wilayah Afrika Selatan di mana peran Uni Eropa tidak terlalu terlihat dalam aspek demokrasi dan perdamaian melainkan melalui ekonomi. Afrika Selatan sebagai kekuatan ekonomi dan politik besar di Afrika dengan kelembagaan yang kuat menjadikan peran Uni Eropa tidak begitu terlihat.  Namun, pada tingkat AU, peran politik dari Uni Eropa dihargai meskipun terdapat kontroversi berkenaan dengan persyaratan politk dan sanksi.

Peran Uni Eropa dalam KTT Afrika terlihat lebih seimbang dengan peran aktor eksternal lainnya. Atau dengan kata lain, peran Uni Eropa secara tidak langsung mulai berkurang dengan adanya keterikatan aktor eksternal lain dengan Afrika seperti China dan India. Selain itu, kegagalan negosiasi EPA juga turut mempengauhi kredibilitas jangka panjang promosi perdamaian Uni Eropa dan demokrasi. Hal ini dengan jelas telah mengikis peran Uni Eropa di Afrika. Faktor lainnya yang turut mengikis peran Uni Eropa yaitu perdagangan intra Afrika dan kerjasama Selatan-Selatan yang dimafaatkan oleh para pemimpin Afrika untuk mengamankan perdagangan.

            Dalam realisasinya, hubungan Uni Eropa dan Afrika semakin sulit dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah akibat kegagalan Perjanjian Kemitraan Ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan Uni Eropa dan Afrika dalam jangka panjang. Beberapa faktor lainnya adalah adanya saingan Uni Eropa seperti China yang juga mengupayakan kerjasama namun, tidak begitu memmentingkan persyaratan politik seperti Uni Eropa. Dalam bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa, persyaratan politik seperti penerapan Hak Asasi Manusia dan demokrasi juga termasuk dalam perjanjian perdagangan. Hal ini menjadi bahan perdebatan oleh pemerintah Afrika terutama bagi mereka yang menginginkan perjanjian tanpa syarat sepertihalnya penawaran oleh China. Secara tidak langsung hal ini telah menciptakan persaingan antara Uni Eropa dan China.

            Untuk dapat memberikan pengaruhnya di Afrika, Uni Eropa harus memperkuat konsistensi antara perdagangan dan demokrasi dengan melakukan upaya promosi yang jauh lebih baik dan juga mempromosikan integrasi daerah antar negara-negara yang memiliki catatan demokrasi yang baik. Namun akan lebih baik jika dukungan demokrasi dan tata pemerintahan yang diupayakan oleh Uni Eropa tidak diikuti dengan sanksi atau persyaratan. Beberapa rekomendasi kebijakan untuk Uni Eropa yang dipaparkan oleh Fioramonti dalam tulisannya antara lain :