Asia & Pacific

Konstitusi Australia

By Meisarah Marsa, S.Sos - Februari 22, 2015


Konstitusi Australia dirancang melalui serangkaian konvensi konstitusional yang diselenggarakan pada tahun 1890. Yang kemudian disahkan oleh Parlemen Inggris sebagai bagian dari the Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1901. Konstitusi adalah kerangka hukum yang mengatur tentang segala kebijakan di Australia dan hanya dapat diubah melalui referendum. Australia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan konstitusi nasional, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1901. Selain Konstitusi nasional, masing-masing negara bagian Australia juga memiliki konstitusi sendiri. Australian Capital Territory dan Northern Territory memiliki pemerintahan sendiri yang disahkan oleh Parlemen Australia.
Sebelum tahun 1901 Australia hanyalah merupakan sebuah benua yang ditempati oleh enam koloni Inggris memiliki pemerintahan sendiri tetapi berada di bawah kekuasaan Parlemen Inggris. Selama tahun 1890-an perwakilan dari tiap koloni mengadakan pertemuan khusus yang disebut konvensi konstitusi untuk menyusun konstitusi yang akan menyatukan koloni sebagai satu bangsa. Draft akhir konstitusi kemudian disetujui oleh suara rakyat dalam referendum yang diadakan di setiap koloni antara Juni 1899 dan Juli 1900. Konstitusi harus disetujui oleh Parlemen Inggris sebelum koloni bisa menyatu sebagai sebuah federasi. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pembentukan federasi dan konstitusi :
-          Andrew Inglis Clark,  ia merupakan penulis utama dari rancangan asli konstitusi Australia dan perwakilan proporsional yang didelegasikan untuk Tasmania.
-          Sir Richard Baker, ia menulis buku pegangan untuk membantu delegasi di konvensi konstitusional dan menjadi presiden pertama senat.
-          Edmund Barton, ia merupakan salah satu delegasi konstitusional ke London dan menjadi Perdana Menteri pertama Australia dari partai Proteksionis 1901-1903.
-          Alfred Deakin, ia juga merupakan delegasi konstitusional ke London dan menjadi Perdana Menteri kedua Australia yang juga dari partai Proteksionis 1903-1904.
-          John Quick, ia menulis buku pegangan untuk membantu delegasi di konvensi konstitusional dan menjadi kepala kantor pos umum.
-          Robert Randolph Garran, ia menulis buku pegangan untuk membantu delegasi di konvensi konstitusional dan menjadi pengacara pertama jenderal Australia.
-          Samuel Griffith, ia menjadi hakim agung pertama dari Pengadilan Tinggi Australia
-          Charles Kingston,  ia merupakan salah satu delegasi konstitusional ke London dan menjadi menteri pertama untuk perdagangan dan perniagaan.

Ratu Victoria menyetujui RUU pada 9 Juli 1900 dengan menandatangani the Royal Commission of Assent and the bill menjadi the Commonwealth of Australia Constitution Act 1900. Pasal 9 UU ini berisikan konstitusi yang menyatakan bahwa pada dan setelah tanggal 1 Januari 1901, koloni New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland dan Tasmania akan bersatu dan dikenal sebagai ‘Commonwealth of Australia’. The Constitution Act memuat ketentuan untuk Australia Barat untuk bergabung dengan Persemakmuran. Australia Barat sepakat untuk bersekutu dalam referendum yang diadakan pada tanggal 31 Juli 1900, dua minggu setelah UU disahkan.
The Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (dalam bentuk UU) memberikan izin kepada enam koloni Australia. UU tersebut terdiri dari pembukaan dan sembilan pasal, yang mana pasal 9nya merupakan konstitusi Australia asli. Konstitusi terdiri dari delapan bab dan 128 bagian.
-          Bab 1 menjelaskan komposisi dan kekuatan Parlemen Federal, yang terdiri dari Ratu dan legislatif bikameral.
-          Bab 2 menggambarkan kekuatan elemen yang paling formal dari pemerintah eksekutif, termasuk Ratu, Gubernur Jenderal dan Dewan Eksekutif Federal.
-          Bab 3 menjelaskan tentang pengadilan federal, termasuk Pengadilan Tinggi Australia, yang merupakan pengadilan banding terakhir. Pengadilan Tinggi dapat menafsirkan hukum dan menyelesaikan perselisihan tentang konstitusi.
-          Bab 4 menjelaskan tentang masalah keuangan dan perdagangan.
-          Bab 5 dan 6 menggambarkan hubungan antara pemerintah federal (Commonwealth), negara bagian dan teritori. Pasal 5 menyebutkan bahwa jika parlemen federal dan parlemen negara baik mengeluarkan undang-undang pada subjek hukum yang sama, maka hukum federal mengalahkan hukum negara
-          Bab 7 menjelaskan tentang ibukota Australia dan kekuatan Gubernur Jenderal untuk menunjuk deputi.
-          Bab 8 menjelaskan bagaimana kata-kata konstitusi dapat diubah oleh referendum.

Konstitusi Australia mencantumkan permasalahan HAM. Namun, beberapa hak asasi manusia disebutkan secara tersirat, termasuk hak atas kompensasi jika pemerintah memperoleh properti, jaminan pengadilan oleh juri untuk pelanggaran federal dan kebebasan beragama.
Pengadilan Tinggi Australia didirikan pada tahun 1903. Pengadilan Tinggi memiliki kekuatan untuk mempertimbangkan keputusan ‘Commonwealth’ atau negara legislasi dan menentukan apakah undang-undang tersebut relevan atau tidak. Pengadilan Tinggi dapat membatalkan undang-undang atau bagian dari undang-undang yang ditemukan tidak konstitusional.
Konstitusi Australia dapat diubah oleh referendum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam bagian 128 dari Undang-Undang Dasar. Perubahan yang diusulkan pertama harus disetujui sebagai RUU oleh DPR federal. Perubahan tersebut kemudian dikirim ke Gubernur Jenderal untuk dikeluarkan surat perintah referendum. Untuk melakukan referendum parlemen, masyarakat Australia harus memvoting. Jika sebagian besar masyarakat di sebagian besar negara bagian dan sebagian besar masyarakat di seluruh Australia memilih 'ya', maka usulan konstitusi disepakati. Sejak 1906 ketika referendum pertama diadakan, Australia telah mengadakan 19 referendum dengan  44 permintaan amandemen. Dan hanya delapan perubahan telah disepakati.
Kelebihan Konstitusi Australia:
-          Prinsip utama dan ketentuan-ketentuan konstitusional bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh pemerintah tanpa persetujuan dari rakyat Australia melalui referendum.
-          Parlemen tidak memiliki kekuatan menyeluruh.
-          Hakim bersifat non-politik dan mampu menafsirkan serts mengelola konstitusi untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya diikuti.
Kelemahan dari Konstitusi Australia:
-          Kaku dan kurang responsif terhadap perubahan keadaan.
-          Bagian penutup dalam konstitusi lebih berpihak pada non-elected judges daripada politisi demokratis yang bertanggung jawab.

Pada 11 November 1975, Gubernur Jenderal Sir John Kerr, Gough Whitlam diberhentikan sebagai Perdana Menteri dan kemudian digantikan dengan Malcolm Fraser. Hal ini terjadi karena sejumlah peristiwa yang mengakibatkan penolakan tagihan anggaran pemerintah oleh Senat pada bulan Oktober 1975. Peristiwa ini dikenal sebagai 1975 the 1975 Constitutional Crisis dan merupakan salah satu peristiwa politik dalam negeri yang paling signifikan dalam sejarah Australia. Untuk pertama kalinya, seorang Gubernur Jenderal dihapuskan dari kantor perdana menteri yang memiliki keputusan mayoritas di House of Representatives (DPR)

  • Share:

You Might Also Like

0 comments