Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang perlu ditangani karena menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam beberapa kasus perdagangan manusia lebih dominan terhadap wanita dan anak-anak. Seperti halnya dalam trafficking in persons report yang dilampirkan oleh IOM Indonesia pada tahun 2005-2010 terdapat jumlah korban perempuan dan anak perempuan yang cukup signifikan yaitu 3.417 dibanding dengan laki-laki yang hanya 368 korban.[1]

Global alliance against trafficking in women mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual, atau produksi) dalam ikatan kerja paksa atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.[2]

Perdagangan wanita dan anak-anak lebih mendominasi dikarenakan wanita lebih mudah dijadikan sarana perdagangan yang lebih menguntungkan. Dalam kegiatan seksual misalnya, wanita dan anak-anak dieksploitasi seksual menjadi pelacur atau sarana pornografi, memaksa menjadi pekerja, tindakan pemerasan dan ancaman yang memanfaatkan fisik, reproduksi.

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan korban perdagangan perempuan berkisar antara 700.000 hingga 2.000.000 orang setiap tahunnya.[3]

Permasalahan seksual secara paksa merupakan bentuk perdagangan berat seperti disebutkan oleh Trafficking Victims Protection Act tentang perdagangan seks di mana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan, kebohongan dan belum mencapai usia 18 tahun, atau merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan dan mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan hutang atau perbudakan.[4]

 Pelanggaran HAM terkait dengan kasus perdagangan wanita dapat berupa penipuan, penyekapan, ancaman dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, pemutusan akses dengan keluarga dan bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, pemaksaan melacur, kondisi kerja yang tidak layak, penyitaan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, penahanan ilegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan, perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan.[5]

 Jender adalah bagian dari faktor penentu dalam perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah penjelmaan serius dari proses feminisasi kemiskinan dan tantangan-tantangan yang lebih besar yang dihadapi para perempuan dan anak perempuan di dunia yang masih di karakterisasi oleh diskriminasi jender, baik di dalam maupun di luar pasar lapangan kerja.[6]

Kasus perdagangan perempuan yang terjadi tahun 2007 di Indonesia misalnya,  dilakukan dengan modus pekerjaan dan gaji yang tinggi. Tetapi setelah berada  di Malaysia, mereka dipekerjakan ditempat yang tidak layak bahkan dilingkungan prositusi. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban tertangkap pihak keamanan Malaysia karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah. [7]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dan factor penyebab perdagangan manusia dengan perdagangan wanita tidak jauh berbeda. Karena, menyangkut usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan dan transportasi internal atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan dan lain sebagainya. Hanya saja perdagangan wanita lebih mengarah pada tindak kejahatan seksual dan pelacuran. Dan menjadi nilai lebih disbanding perdagangan laki-laki. Sehingga, perdagangan manusia terhadap kaum wanita pun memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Terjadinya perdagangan wanita disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Berikut merupakan bentuk-bentuk dari perdagangan wanita yakni:[9]

Modus tindak perdagangan wanita dan anak diantaranya [10]:

            Problematika perdagangan anak (children trafficking) merupakan salah satu isu global yang berkaitan erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perdagangan anak (children trafficking) dapat diartikan sebagai tindak perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak di bawah usia delapan belas tahun dengan penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya seperti, penculikan, dan penipuan yang bertujuan eksploitasi[11].

            Eksploitasi bisa berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perdagangan anak di bawah delapan belas tahun dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran HAM berat.

Penyebab utama dari perdagangan anak tidak jauh berbeda dengan kasus penyelundupan manusia (people smuggling). Kasus children trafficking ini juga meliputi persoalan kemiskinan, lemahnya pemerintahan, kurangnya perlindungan yang efektif terhadap diskriminasi dan eksploitasi, ketenagakerjaan, kemigrasian, dan tindakan lain yang merugikan.

            Secara khusus, ketimpangan ekonomi, penindasan dan diskriminasi dapat menempatkan anak-anak di risiko yang lebih besar. Adanya tuntutan perkembangan globalisasi menjadikan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi semakin tinggi. Sehingga mempengaruhi tingkat pemasaran dan kebutuhan tenaga kerja yang berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat global. Namun di samping itu, bahaya children trafficking menjadi kekhawatiran yang harus diwaspadai.

            Kasus perdagangan anak ini semakin meluas di era globalisasi. Karena faktanya, banyak anak-anak dan remaja putri yang rentan dan mudah terbius oleh gaya hidup dan kecanggihan teknologi di era globalisasi. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para calo (traffickers) untuk menipu dan kemudian mengeksploitasi anak-anak.

            Di Afrika, terdapat beberapa aspek yang menjadi sorotan penting dalam kasus perdagangan anak ini, di antaranya  yaitu adanya eksploitasi seksual, ekonomi, dan maalpraktek. Pada tahun 2004 misalnya, berdasarkan laporan dari website ILO dalam “Defining the Scale of the Problem” menyebutkan bahwa sekitar 600.000-800.000 orang menjadi korban perdagangan manusia pada skala internasional yang terdiri dari 80% perempuan, 50% anak-anak yang ditujukan untuk eksplotasi seksual[12]. 

            Kasus eksploitasi ekonomi juga dirasakan di Afrika. Para gadis-gadis Togo dan anak-anak di Afrika Barat khususnya dipekerjakan sebagai sumber tenaga kerja murah. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai buruh pertanian dan perkebunan komersial, pertambangan yang berbahaya, industri tambahan, dan rumah tangga. Data ILO memperkirakan keuntungan bisnis perdagangan manusia mencapai US$ 33.9 miliar pertahun[13].

            Di bagian barat Kenya, Zimbabwe dan Ghana, kasus maalpraktik atau praktik tradisional banyak terjadi. Di mana pernikahan dini di paksakan guna memperluas perdagangan dan pengembangan ras untuk mendapatkan link nasional dengan suku masyarakat migran. Praktik ini dapat membahayakan para remaja wanita terhadap infeksi HIV / AIDS. Praktik tradisional lain yang diduga terkait dengan trafficking adalah penggunaan organ atau bagian tubuh dalam ritual.

            Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menghambat (children trafficking) adalah dengan berkolaborasi dan menjalin kerjasama dan melakukan pemulihan secara psikologis, materi dan non materi. Kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa entitas seperti[15]:

      Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menghambat praktek perdagangan. Di beberapa negara Afrika, perdagangan manusia ditangani oleh kementerian Luar Negeri dan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas urusan perempuan dan anak-anak.

      Pelayanan sosial di Afrika pada umumnya memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi keuangan maupun potensi para relawan yang masih membutuhkan banyak tenaga ahli. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis dan fungsi pelayanan yang tidak efektif. Namun, beberapa langkah positif sudah mulai dilakukan, seperti halnya salah satu proyek di Ethiopia dengan menyampaikan informasi tentang isu HIV / AIDS kepada siswa perempuan. 

      Polisi dan patroli perbatasan memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan anak di bawah umur. Save the Children Alliance di Afrika Barat telah menyiapkan pelatihan manual tentang hak-hak anak untuk aparat penegak hukum dalam konteks perdagangan.

      Di antara LSM yang aktif di wilayah tersebut antara lain, Save the Children, ECPAT dan WAO.

      Organisasi berbasis masyarakat ( CBO ) dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap langkah-langkah kebijakan yang konkrit untuk menghambat perdagangan anak. Selain itu, adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam CBO inidapat meningkatkan kesadaran terhadap perdagangan manusia.

      Keterlibatan Potensi media tidak boleh diremehkan, karena dampak media akan lebih besar dan dapat menarik simpati duia internasional sehingga tingkat kepedulian terhadap kasus children trafficking semakin tinggi.

      Keterlibatan anak-anak dan remaja menjadi salah satu indikator penting. Karena mereka dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran dan memberikan pemahaman akan bahaya children trafficking. Potensi kelompok pemuda dicontohkan dengan prestasi Gerakan Pekerja Anak dan Pemuda Afrika yang terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran terhadap trafficking.

      Organisasi internasional juga berkontribusi dalam menghambat perdagangan anak dengan mendukung upaya pemerintah. Organisasi tersebut antara lain, PBB, IOM, ILO, UNICEF, UNODC, UNICRI, OHCHR, UNHCR, ICRC, dan IFRC.