Apakah Islam Sesuai Dengan Demokrasi?

• islam mengandung unsur demokratis, karena islam menjunjung tinggi prinsip syura (musyawarah), konsep ijtihad, dan ijma’ (consensus). Di mana, hal ini mirip dengan system demokrasi. Yaitu, jika para pemimpin masyarakat, politik, dan pemerintahan mengikutsertakan rakyat untuk memusyawarahkan suatu urusan, maka rakyat akan memahaminya dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakannya, dengan begitu rakyat terhindar dari kesewenang-wenangan.
• Ditambah lagi demokrasi terbentuk dari perkembangan pemahaman modern yang merujuk pada Magna Charta (adanya jaminan hak untuk dipilih dan memilih, kebebasan, dan jaminan kesamaan hak) yang sesuai dengan islam yang juga mengatur tentang kesamaan hak.
• Adanya 3 konsep islam yang sesuai dengan tujuan demokrasi yaitu syura (musyawarah), Al-Maslahah (kepentinga umum), dan ‘Adl (keadilan).

• Demokrasi berkembang di  Barat (Eropa) dengan kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat dan bersifat prostitusi (yang memenangkan suara terbanyak dialah yang meraih kekuasaan). Dan azas serta hukumnya diatur dalam undang-undang hasil kesepakatan. 
• Berbeda dengan islam yang berkembang di daerah Timur Tengah dengan system politik yang mandiri (self-sufficient) yang mana segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek kehidupan bernegara telah diatur dalam islam dimana kekuasaan adalah milik Tuhan, azas dan hukum tersebut diatur dalam Al-Qur’an dan sunnah yang menjadi kitab suci umat islam. 
• Sandaran hukum islam lainnya seperti ijma’ yang merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati dan juga merupakan hasil kesepakatan bersama namun, dalam system pembentukannya sedikit berbeda dengan demokrasi. Jika dalam demokrasi, undang-undang dirumuskan oleh para perwakilan rakyat dengan bersandarkan pada pemikiran-pemikiran mereka. Berbeda dengan ijma’ yang  dibentuk oleh kumpulan para mufti serta bersandarkan pada Al-Qur’an dan sunnah.