Review Makalah Professor Morgenthau : Tujuan Ilmu Politik

Komunisme

• materialism dialektis yang merupakan system penghancuran suatu materi yang kontradiksi menjadi sesuatu yang lebih berkualitas dan bermutu.
• materialism historis yang dalam hal ini terfokus pada masalah perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang berdasarkan pada dua aspek yaitu, hak milik dan sarana produksi.

• Adanya gagasan monoisme yang berdasarkan pada paksaan dalam persatuan dan ketertindasan oposisi.
• Kekerasan sebagai sesuatu yang sah/legal yang dibutuhkan untuk mencapai komunisme.
• Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme.

• System satu partai
• Badan tertinggi memegang semua kekuasaan (legislative, eksekutif, dan yudikatif) sekaligus, karena komunisme tidak begitu mementingkan ajaran trias politika.
• Pemilihan umum bersifat rahasia, tidak ada kemerdekaan politik, dan pencalonan ditetapkan oleh partai komunis.

Hak Asasi Manusia

• Kontrak social (J.J. Rosseau)

Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.

• Trias Politika (Montesquieu)

Teori tentang system politik yang membagi kekuasaan pemerintahan Negara dalam tiga komponen: pemerintah (eksekutif), parlemen (legislative), dan kekuasaan peradilan (yudikatif)

• Teori Hukum Kodrati (John Locke)

Teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada Negara

• Hak-hak Persamaan dan Kebebasan (Thomas Jefferson)

Teori yang mengatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan merdeka

1. periode 1945-1950: (UUD 1945 pembukaan, pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34) , KUHP pasal 99,36-40 , Maklumat Pemerintah 1, 3, 14 November 1945
2. periode 1950-1959: Indonesia meratifikasi 2 konvensi: konvensi genewa dan Hak Politik Perempuan
3. periode 1959-1966: pemasungan hak-hak asasi warga Negara.
4. periode 1966-1998: HAM dipandang sebagai produk pemikiran barat. Adanya LSM sebagai suara pejuang HAM. 
5. Periode pasca orde baru: adanya program Rencana Aksi Nasional HAM pada Agustus 1998 yang bersandar pada 4 pilar yaitu: 1) persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM, 2) Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang HAM, 3) Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM, 4) Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Dilanjutkan dengan pengesahan UU HAM, penambahan pasal-pasal terkait tentang HAM, penerbitan inpres tentang gender dalam pembangunan nasional, pengesahan UU tentang Pengadilan HAM.

Apakah Islam Sesuai Dengan Demokrasi?

• islam mengandung unsur demokratis, karena islam menjunjung tinggi prinsip syura (musyawarah), konsep ijtihad, dan ijma’ (consensus). Di mana, hal ini mirip dengan system demokrasi. Yaitu, jika para pemimpin masyarakat, politik, dan pemerintahan mengikutsertakan rakyat untuk memusyawarahkan suatu urusan, maka rakyat akan memahaminya dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakannya, dengan begitu rakyat terhindar dari kesewenang-wenangan.
• Ditambah lagi demokrasi terbentuk dari perkembangan pemahaman modern yang merujuk pada Magna Charta (adanya jaminan hak untuk dipilih dan memilih, kebebasan, dan jaminan kesamaan hak) yang sesuai dengan islam yang juga mengatur tentang kesamaan hak.
• Adanya 3 konsep islam yang sesuai dengan tujuan demokrasi yaitu syura (musyawarah), Al-Maslahah (kepentinga umum), dan ‘Adl (keadilan).

• Demokrasi berkembang di  Barat (Eropa) dengan kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat dan bersifat prostitusi (yang memenangkan suara terbanyak dialah yang meraih kekuasaan). Dan azas serta hukumnya diatur dalam undang-undang hasil kesepakatan. 
• Berbeda dengan islam yang berkembang di daerah Timur Tengah dengan system politik yang mandiri (self-sufficient) yang mana segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek kehidupan bernegara telah diatur dalam islam dimana kekuasaan adalah milik Tuhan, azas dan hukum tersebut diatur dalam Al-Qur’an dan sunnah yang menjadi kitab suci umat islam. 
• Sandaran hukum islam lainnya seperti ijma’ yang merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati dan juga merupakan hasil kesepakatan bersama namun, dalam system pembentukannya sedikit berbeda dengan demokrasi. Jika dalam demokrasi, undang-undang dirumuskan oleh para perwakilan rakyat dengan bersandarkan pada pemikiran-pemikiran mereka. Berbeda dengan ijma’ yang  dibentuk oleh kumpulan para mufti serta bersandarkan pada Al-Qur’an dan sunnah.